Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan tntang standar tarifINA-CBGs program JKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganmelakukan wawancara mendalam. Informan penelitian melibatkan aktor pemangkukepentingan antara lain Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan (P2JK) KementerianKesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi profesi, dan asuransi kesehatan swasta. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa RS swasta merupakan pihak yang belum siap dalammelakukan implementasi kebijakan tarif INA-CBGs karena besaran tarif dirasakanbelum mencukupi beban operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana RS.Setiap aktor pemangku kepentingan telah memiliki agenda sendiri dalam rangkamembuat implementasi kebijakan tarif INA-CBGs menjadi semakin lebih baik,termasuk IDI yang mempersiapkan standar mutu pelayanan medis untuk diusulkanke Kemenkes. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tarif INA-CBGsmemerlukan perumusan yang ke arah lebih baik. Kementerian Kesehatan sebaiknyamempertimbangkan kenaikan tarif INA-CBGs sesuai harapan organisasi profesidengan memperhitungan CBGs berbasis kinerja.

---

The purpose of this research is to analyze the implementation of INA-CBGs tariffpolicy of JKN program. This research used qualitative method by conducting indepthinterview. The research informants involved stakeholder actors such asCenter of Health Financing and Insurance (P2JK) Ministry of Health, BPJS Health,professional associations, and private health insurance. The results showed thatprivate hospitals were not ready in implementing the tariff policy of INA-CBGsbecause the tariff is not sufficient to meet the operational and maintenance expenseof hospital facilities and infrastructure. Each of stakeholder has iown agenda inorder to improve the implementation of the INA-CBGs tariff policy, including IDIpreparing the quality standard of medical services that should be proposed to theMinistry of Health. This research concluded that INA-CBGs tariff policy requiresbetter formulation. The Ministry of Health should consider increasing the INACBGstariff as per the expectations of professional organizations and prepare thecalculation of CBGs based on performance."

"ABSTRAKTujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan tntang standar tarifINA-CBGs program JKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganmelakukan wawancara mendalam. Informan penelitian melibatkan aktor pemangkukepentingan antara lain Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan P2JK KementerianKesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi profesi, dan asuransi kesehatan swasta. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa RS swasta merupakan pihak yang belum siap dalammelakukan implementasi kebijakan tarif INA-CBGs karena besaran tarif dirasakanbelum mencukupi beban operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana RS.Setiap aktor pemangku kepentingan telah memiliki agenda sendiri dalam rangkamembuat implementasi kebijakan tarif INA-CBGs menjadi semakin lebih baik,termasuk IDI yang mempersiapkan standar mutu pelayanan medis untuk diusulkanke Kemenkes. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tarif INA-CBGsmemerlukan perumusan yang ke arah lebih baik. Kementerian Kesehatan sebaiknyamempertimbangkan kenaikan tarif INA-CBGs sesuai harapan organisasi profesidengan memperhitungan CBGs berbasis kinerja.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to analyze the implementation of INA CBGs tariff policy of JKN program. This research used qualitative method by conducting in depth interview. The research informants involved stakeholder actors such as Center of Health Financing and Insurance P2JK Ministry of Health, BPJS Health, professional associations, and private health insurance. The results showed that private hospitals were not ready in implementing the tariff policy of INA CBGs because the tariff is not sufficient to meet the operational and maintenance expense of hospital facilities and infrastructure. Each of stakeholder has iown agenda in order to improve the implementation of t he INA CBGs tariff policy, including IDI preparing the quality standard of medical services that should be proposed to the Ministry of Health. This research concluded that INA CBGs tariff policy requires better formulation. The Ministry of Health should consider increasing the INA CBGs tariff as per the expectations of professional organizations and prepare thecalculation of CBGs based on performance. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara biaya rawat inap berdasarkan tarif INA-CBGs dengan biaya rawat inap berdasarkan tarif rumah sakit pada pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan diagnosis infeksi HIV di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan perbedaan biaya rawat inap antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit disebabkan oleh adanya perbedaan tarif dan perbedaan metode pembebanan biaya. Akibat perbedaan tersebut, rumah sakit mengalami kerugian. Rumah sakit dapat menekan kerugian dengan meningkatkan cost effectiveness proses bisnis rawat inap, menetapkan harga target, menyusun biaya standar serta melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program JKN.

---

This study's objective is to analyze the difference between inpatient cost based on INA-CBGs rates with the one based on hospital rates on JKN patient with HIV infection in Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. This study uses a descriptive-qualitative methods. The study shows for overall the difference casuses loss to the hospital. It because of the rate and the charging method differences between BPJS Kesehatan and the hospital. The hospital reduces the loss by improving the cost effectiveness of business processes, planning and controlling the inpatient cost through target pricing and standard costing as well as monitoring and evaluating the programs."

"Latar Belakang: Pada tahun 2021, kasus TB di Indonesia diperkirakan sebanyak 969.000 kasus, dengan notifikasi kasus TB pada tahun 2022 mencapai 724.309 kasus (75%). Penemuan kasus TB pada tahun 2022 ini merupakan penemuan kasus tertinggi sejak 1 dekade terakhir. Situasi ini dapat berkontribusi pada peningkatan biaya pelayanan peserta JKN dengan penyakit TB. Tujuan: Mengetahui biaya pelayanan kesehatan peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam satu tahun. Metode: Desain studi cross-sectional dengan analisis univariat dan bivariat. Sampel penelitan yaitu peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) berdasarkan data sampel BPJS Kesehatan Tahun 2023. Hasil: Hasil analisis didapatkan bahwa BPJS Kesehatan menghabiskan anggaran sebesar Rp14.244.980.234 (14 Milyar) untuk membayar klaim 3.492 peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022. Faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya Tuberkulosis (TB) peserta JKN di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yaitu umur, jenis kelamin, penyakit penyerta (komorbiditas), segmentasi kepesertaan, hak kelas rawat, kunjungan RJTL, kunjungan RITL, lama hari rawat inap dan Wilayah tempat tinggal. Kesimpulan: Penelitian ini menggambarkan besarnya biaya pelayanan peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) sehingga program deteksi dini sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya dalam menghemat biaya.

---

Background: In 2021, TB cases in Indonesia are estimated to be 969,000 cases, with TB case notifications in 2022 reaching 724,309 cases (75%). The discovery of TB cases in 2022 is the highest case discovery since the last decade. This situation can contribute to increasing service costs for JKN participants with TB disease. Objective: To find out the cost of health services for JKN participants with Tuberculosis (TB) in the DKI Jakarta Province Region in one year. Method: Cross-sectional research design with univariate and bivariate analysis. The research sample is JKN participants with Tuberculosis (TB) based on BPJS Health sample data for 2023. Results: The results of the analysis showed that BPJS Health spent a budget of IDR 14,244,980,234 (14 billion) to pay claims for 3.492 JKN participants with Tuberculosis (TB) in the DKI Jakarta Province Region in 2022. Factors related to the cost of Tuberculosis (TB) for JKN participants in the DKI Jakarta Province Region in 2022, namely age, gender, comorbidity, membership segmentation, treatment class rights, RJTL visits, RITL visits , length of stay and region of residence. Conclusion: This research illustrates the high costs of JKN service participants with Tuberculosis (TB), so that an early detection program is very important to carry out as an effort to save costs."

"Dilaksanakannya program Jaminan Kesehatan Nasional, diharapkan memberikepastian jaminan kesehatan menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat. Sistemklaim pelayanan kesehatan di Rumah Sakit era JKN, dilakukan dengan tarif INACBGs.Namun terdapat keluhan adanya ketimpangan biaya tindakan dengan tarifINA-CBGs terutama pada tindakan bedah kelas III. Penelitian ini bertujuanmenganalisis selisih biaya aktual pelayanan dengan tarif INA-CBGS pada tindakanSectio Caesarea pasien JKN kelas III di Rumah Sakit Wisma Prashanti. Diambilsampel dari periode bulan Januari - Oktober 2017 sebanyak 27 pasien dengan kriteriainklusi pasien JKN kelas III dengan diagnosa utama maternal care due to uterinescar from previous surgery, untuk mengetahui perbandingan pemanfaatan layananaktual dengan Clinical Pathway Sectio Caesarea. Perhitungan biaya aktual dilakukandengan menggunakan metode double distribution berdasarkan data dari bagiankeuangan dan laporan rumah sakit. Hasil penelitian mendapatkan bahwa biaya aktualpelayanan tindakan SC pada pasien kelas III yakni Rp. 5.658.016,75 dengan tarifINA CBGs yang dibayarkan adalah Rp.5.019.900,00, sehingga terdapat selisihnegatif sebesar Rp. 638.116,75. Komponen biaya yang dinilai dapat dikontrol adalahkomponen biaya operasional seperti biaya listrik, air, telepon, serta bahan medishabis pakai. Meskipun demikian, belum patuhnya staf terhadap Clinical Pathway CP juga berpotensi menyebabkan variasi komponen pelayanan, yang berdampakterhadap kenaikan biaya pelayanan. Pembentukan Tim Kendali Mutu dan KendaliBiaya dan Tim Anti Fraud diperlukan agar dapat secara rutin berkoordinasi denganmanajemen sehingga diketahui lebih dini penyimpangan yang ada untuk mencegahkemungkinan kerugian rumah sakit lebih banyak. Koordinasi antara manajemendengan dokter spesialis terkait Clinical Pathway juga perlu diintensifkan agarClinical Pathway menjadi kesepakatan bersama, serta adanya sosialisasi danpengawasan pelaksanaannya. Selain itu upaya efisiensi juga dapat dilakukan melaluibriedging Sistem Informasi Manajemen RS SIMRS dengan sistem INA-CBGS, danpelaksanaan analisis unit cost setiap tahunnya untuk mengetahui tingkat efisiensi danpencapaian kinerja unit.

---

The implementation of the National Health Insurance JKN program, is expectedto provide health coverage for all levels of society. The claim system of health services at the Hospital, conducted by INA CBGs tariff. However, there arecomplaints of cost difference between actual cost with INA CBGs tariff especiallyfor surgical treatment on the patients of class III. This study aims to analyze thecost differences between the actual cost of Sectio Caesarea services and INACBGStariffs on patients JKN class III at Wisma Prashanti Hospital. 27 sampleswere taken from the period time of January October 2017 with the inclusioncriteria are patients of JKN class III with a primary diagnosis of maternal caredue to uterine scar from previous surgery, to determine the actual serviceutilization compare with Clinical Pathway of Sectio Caesarea. Actual costcalculation is done by using double distribution method based on data fromfinancial section and hospital report.

The results of the study found that the actualcost of SC services in patients class III is Rp. 5,658,016.75 with INA CBGs tariffpaid is Rp.5.019.900,00, so there is a negative difference of Rp. 638.116,75. Costcomponents that are assessed to be controlled are the components of operationalcosts such as electricity, water, telephone, and medical consumables. However,the lack of compliance of staff to CP also has the potential to cause variations inservice components, which have an impact on the increase in service costs. It isrecommended to establish a Quality and Cost Control Team and an Anti FraudTeam that can routinely coordinate with the management so that we have knownthe irregularities earlier to prevent hospital losses. There should be acoordination between management and specialist doctors related to ClinicalPathway as a mutual agreement, as well as the socialization and supervision of itsimplementation. In addition, efficiency efforts can also be done through briedgingthe hospital management information system with INA CBGS system, andimplementation of unit cost analysis every year to know the level of efficiency andachievement of unit performance."

"Seorang praktisi asuransi di Indonesia pernah mengatakan bahwa bisnis asuransi kesehatan adalah bisnis cash flow semata. Maksudnya adalah apabila kita terjun dalarn bisnis tersebut, kita harus siap bekerja ekstra keras dengan memperoleh keuntungan yang relatif kecil atau bahkan mengalami kerugian. Pendapat tersebut senada dengan pendapat Drs. K. Iskandar, M.Sc., MBA, HIA, MHP, FSAI. Dalam salah satu cerarnahnya, beliau mengatakan bahwa tidak ada perusahaan asuransi komersial yang menjadi besar karena menjual asuransi kesehatan, bahkan sebaliknya banyak yang "gulung tikar". Narnun perusahaan asuransi akan lebih dikenal dan populer setelah terjun kedalarn bisnis asuransi kesehatan sehingga akan lebih mudah dalam menjual produkproduk lainnya. Kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa bisnis asuransi kesehatan merupakan bisnis yang penuh risiko dan dapat menyebabkan kerugian apabila tidak ditangani secara hatihati. Karya akhir ini membahas perhitungan premi asuransi kesehatan dengan cara Manual (Manually Rated Groups/ MRG) dengan terlebih dahulu membentuk Tabel Morbidita sebagai manual berdasarkan data pertanggungan asuransi kesehatan kumpulan di PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA (BRingin Life). Tabel tersebut kemudian menjadi dasar perhitungan premi asuransi kesehatan kumpulan yang selanjutnya akan dibandingkan dengan premi asuransi kesehatan kumpulan yang diperoleh dengan menggunakan asumsi-asumsi yang selama ini digunakan. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat memperbaiki asumsi aktuaris perusahaan tersebut sehingga dapat diperoleh tarip premi yang lebih kompetitif namun tetap meminimalisasi risiko dan dapat memuaskan semua pihak yarig berkepentingan. Selain daripada itu, karena perhitungan premi berdasarkan data dari pengalaman perusahaan asuransi itu sendiri yang mencerminkan kekuatan dan kelemahan sendiri baik dari segi underwriting (penutupan dan klaim), pelayanan nasabah maupun sistem kontrol biaya (cost control system), diharapkan pengaruh tarip premi perusahaan asuransi pesaing dapat lebih ditekan atau bahkan dihilangkan sehingga berapapun premi yang ditawarkan perusahaan asuransi pesaing tidak dapat mempengaruhi besarnya premi netto BRingin Life."

"Pendahuluan: Insulin merupakan obat diabetes melitus tipe-2 yang banyak digunakan terutama untuk diabetes melitus tipe-2 lanjut yang sudah tidak responsif dengan obat oral. Dikenal 2 kelompok insulin yaitu insulin analog dan insulin human. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan biaya pengobatan menggunakan obat insulin analog dan insulin human di RS. Islam Sukapura dalam periode Januari 2018-Desember 2018. Metode: Menggunakan metode analitik observasional dengan desain kohort retrospektif dari rekam medis pasien Diabetes melitus tipe-2 yang berobat di poliklinik penyakit dalam RS.Islam Sukapura Jakarta periode Januari 2018-Desember 2018. Hasil: Pada penelitian ini dari 200 pasien terdapat 82 orang yang mendapatkan insulin human dan rata-rata selisih HbA1c awal dan akhir sebesar 1,40 %. Pada 118 pasien yang mendapatkan insulin analog, rata-rata selisih HbA1c awal dan akhir sebesar 1,34 %. Secara statistik tidak terdapat perbedaan manfaat yang bermakna antara insulin human dan insulin analog (P=0,785). Efek samping obat hipoglikemia tdak berbeda bermakna antara insulin human dan insulin analog yaitu 4 orang yang diberikan Insulin analog dan 3 orang yang diberikan insulin human. Biaya untuk insulin analog sebesar Rp. 2.042.100/3 bulan/orang dibandingkan biaya insulin human sebesar Rp. 1.803.375/3 bulan/orang. Dari perbandingan harga tersebut terdapat selisih biaya pengobatan sebesar Rp.238.725/3 bulan/orang, atau sebesar Rp.180.000.000/tahun untuk 200 pasien diabetes melitus tipe-2 di rumah sakit tersebut. Kesimpulan: Untuk membuat pasien diabetes melitus tipe-2 terkontrol dengan biaya lebih murah dapat digunakan insulin human, karena memakai insulin analog akan menggunakan biaya BPJS lebih banyak.

---

Introduction: Insulin is a type-2 diabetes mellitus drug that is widely used especially for advanced type-2 diabetes mellitus that is already unresponsive to oral medications. There are 2 kind of insulin, namely analog insulin and human insulin. The purpose of this study was to compare the cost of treatment using insulin analog and insulin human at RS. Islam Sukapura in the period January 2018-December 2018. Method: Using an observational analytic method with a cohort retrospective design based on the medical record of type 2 diabetes mellitus patients who treated at the internal medicine clinic of RS. Islam Sukapura Jakarta period January 2018-December 2018. Results: A total of 200 patients were treated in the clinic. 82 patients who received insulin human and the average difference of initial and final HbA1c was 1.40%. For the 118 patients who received analog insulin, the average difference initial and final HbA1c difference was 1.34%. Statistically there was no significant difference of efficacy of insulin human and insulin analogues (P = 0.785). The side effects of insulin, hipoglikemia, was similar between the two type of insulin, which was 3 patients in the human in group & 4 patients in the analog insulin group. The cost of getting analog insulin was Rp. 2,042,100/3 months/patient compared to the cost of insulin human Rp. 1,803,375/3 months/patient. From the price comparison there is a difference in the cost of treatment of type 2 Diabetes mellitus amounting to Rp.238,725/3 months/person, or for the whole 200 patients would be Rp.180,000,000/year. Conclusion: In order to make lower-cost of insulin use for type 2 diabetes mellitus patients, insulin human should be used. Drug costs for type 2 diabetes mellitus using analog insulin is more expensive than using insulin human."

"Skripsi ini membahas terkait analisis kategori kemiskinan penerima bantuan biaya berobat pada Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kota Depok Tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data sekunder. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota PBI merupakan bantuan sosial berupa pendanaan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, yang berdomisili di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah penerima bantuan biaya berobat yang mempunyai tunggakan iuran BPJS Kesehatan dan karakteristik kemiskinan penerima bantuan berdasarkan Parameter Kemiskinan Kota Depok. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi Dinas Kesehatan Kota Depok agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima bantuan biaya berobat yang tunggak bayar berjumlah 541 penerima atau 42% dari keseluruhan total penerima bantuan. Dari jumlah tersebut, terdapat 165 penerima (30%) yang tergolong dalam kategori Rentan Miskin, 371 penerima (69%) yang tergolong dalam kategori Miskin, dan 5 penerima (1%) yang tergolong dalam kategori Sangat Miskin. Mayoritas dari mereka termasuk dalam kelompok masyarakat berkategori miskin dengan kondisi sosial ekonomi rendah. Namun meskipun kelompok rentan miskin termasuk dalam prioritas bantuan dan mayoritas penerima bantuan merupakan masyarakat berkategori miskin. Guna optimalisasi pencapaian UHC tanpa memberatkan anggaran Pemerintah Daerah Kota Depok, evaluasi lanjutan terhadap penerima bantuan kategori rentan miskin dapat dipertimbangkan.

---

This thesis discusses the distribution of poverty categories for recipients of medical expenses in the Community Health Insurance Program in Depok City in 2022. This research is a descriptive quantitative study using secondary data collection methods. The Non Quota PBI Health Insurance Program for the Poor is a social assistance in the form of funding to replace health services aimed at the poor and disadvantaged, who live in Depok City. This study aims to determine the number of beneficiaries of medical expenses who have BPJS Health arrears and the distribution of poverty categories of beneficiaries based on the Poverty Parameter of Depok City. It is hoped that the results of this study can be used as material for evaluating the Community Health Insurance Program for the Depok City Health Office so that it is right on target in providing assistance to the poor. The results of the study showed that 541 beneficiaries or 42% of the total beneficiaries were in arrears on medical expenses. Of these, there were 165 beneficiaries (30%) belonging to the Vulnerable Poor category, 371 beneficiaries (69%) belonging to the Poor category, and 5 beneficiaries (1%) belonging to the Very Poor category. The majority of them belong to the poor category of people with low socioeconomic conditions. However, even though the poor vulnerable group is included in the priority assistance and the majority of aid recipients are people who are categorized as poor. In order to optimize the achievement of UHC without burdening the Depok City Government budget, further evaluation of vulnerable poor category aid recipients can be considered."

"Kesehatan merupakan hak asasi setiap orang. Pemerintah Indonesia berupaya untuk memenuhi hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan layanan kesehatan melalui suatu program yang disebut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah telah menunjuk suatu Badan Penyelenggara Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJS) dalam mengelola program ini, dengan tujuan pada akhir tahun 2019 seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali telah memiliki jaminan kesehatan (Indonesian Health Coverage). Dalam menghadapi reformasi pelayanan kesehatan di Indonesia seperti ini, rumah sakit sebagai suatu organisasi mendapatkan tuntutan untuk berubah dan berkembang. Bagi rumah sakit swasta seperti Rumah Sakit Royal Taruma perubahan ini bukanlah hal yang mudah. Sistem pembayaran yang semula retrospektif (fee for service) menjadi prospektif (out of pocket/ paket INA CBGs) menuntut perubahan mind set dan perilaku dari setiap anggota yang ada di dalam organisasi. Di samping itu dibutuhkan perencanaan persiapan yang matang untuk ikut serta dalam program JKN.Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kesiapan Rumah Sakit Royal Taruma dalam mengimplementasikan program JKN. Jenis penelitian ini adalah Operational Research dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisa kesiapan sumber daya yang dimiliki Rumah Sakit Royal Taruma sesuai dengan persyaratan kredensial yang diminta oleh BPJS serta melihat proses manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kesiapan, pengawasan serta sosialisasi. Hampir seluruh kriteria persyaratan yang diminta BPJS meliputi administrasi, sumber daya manusia, sarana/ prasarana, sistem dan prosedur, telah dipenuhi oleh Rumah Sakit Royal Taruma namun masih perlu perbaikan di proses manajemen agar sumber daya yang telah dimiliki dapat digunakan lebih optimal, dan pada akhirnya Rumah Sakit Royal Taruma siap dalam mengimplementasikan Program JKN.

---

Health care is everyone's basic right. The Government of Indonesia seeks to fulfill the right of every citizen access to health care through a program called the National Health Insurance Program (JKN). The Government has appointed a Social Welfare Administering Body (BPJS) to manage this program, with the aim by end of Year 2019 all Indonesian citizens without exception will have health insurance (Indonesia Health Coverage). In the face of health care reform in Indonesia, hospitals will have to take necessary steps to accommodate the reform. For private hospitals such as Royal Taruma Hospital this change is not easy. Initial retrospective (fee for service) payment system will be changed to be prospective payment system (out of pocket / INA CBGs package). This required changing the mindset and behavior of every member within the organization. In addition, careful preparatory planning is required to participate in the JKN program.

The purpose of this research is to analyze the preparedness of Royal Taruma Hospital in implementing JKN program. This type of research is Operational Research with qualitative approach by analyzing preparedness of resources owned by Royal Taruma Hospital in accordance with credential requirement requested by BPJS as well as looking at management process starting from planning, organizing, implementation of readiness, supervision and socialization. Almost all the requirements criteria requested by BPJS include administration, human resources, facilities, systems and procedures, have been met by Royal Taruma Hospital but still improvement in the management process is needed so that the resources that have been owned can be used effectively, and in the end Royal Taruma Hospital is ready to implement the JKN Program."

"RSKD Duren Sawit melayani kesehatan jiwa dan narkoba bagi masyarakat miskin, tidak mampu dan panti laras dengan BOR rata-rata 80%. Pendapatan rawat inap rumah sakit 77,8% berasal dari JPK Gakin dengan sistem pembayaran fee for service, namun tidak seluruh tarif klaim rawat inap dapat dibayarkan oleh JPK Gakin yang disebabkan beberapa hal yaitu pemberian obat tidak sesuai Juklak dan Juknis JPK Gakin, tarif pemeriksaan radiologi melebihi tarif PPE dan jumlah klaim yang melebihi Paket Pelayanan Essensial (PPE). Masalah tersebut mendorong direksi untuk melakukan strategi dan kebijakan internal rumah sakit dalam pengelolaan klaim rumah sakit. Dari hasil penelitian ditemukan kesenjangan tarif rumah sakit dengan tarif PPE JPK Gakin dan paket tarif INACBGs, selain itu MOU antara rumah sakit dan JPK Gakin sangat penting untuk dipahami oleh kedua belah pihak, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta kepatuhan dokter dan perawat dalam memberikan pelayanan sesuai juklak dan juknis. Dengan diterapkannya sistem pembayaran paket tarif INA-CBGs pada April 2013 diharapkan rumah sakit dapat menyiapkan pelayanan yang efektif dan rasional serta melakukan costing pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai clinical pathway, bermutu dan memberikan nilai tambah bagi rumah sakit.

---

The regulation of UU 40 in 2004 about Social Assurance National system SJSN) pushed the government to implemented the program for poor civilization, SJSN was health financial system for poor civilization to cure their health. Duren Sawit hospital was psycotic hospital that belongs of DKI Jakarta Government who gives mental health and drugs abuse for poor people with Bed occupancy rate was 80%. 77,8% hospital revenues from the JPK Gakin with paid system fee for service, but hospital claim can not paid from JPK Gakin couse of the problems was given generic drugs, limitation of prices (PPE), and price of Radiology more expensive than standard of PPE Prices. This problem push the top management to make internal strategy and implementation of the MOU in the right thing, so that implication on the claim regulation.

The finding of this research showed that the different between hospital price and JPK Gakin Price and INA-CBGs price. Another hand that MOU, monitoring and evaluating, docters treatment was very important to handling hospital claim problems. In the future the hospital have to implement clinical pathways, efective and rasional treatment to make excellent service for patient and rasional payment."