Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelayanan primer sebagai gatekeeper dengan managed care dimana suksesnya dinilai dari angka kunjungan dan angka rujukan. Berdasarkan data tahun 2016 Puskesmas Kota Tangerang memiliki rata ndash; rata capaian yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan, yaitu untuk rate kunjungan sebesar 41 permil; dibawah zona aman < 150 permil; , sedangkan rasio rujukan sebesar 29 yang idealnya adalah 10 . Selain itu, sebagian besar Puskesmas memiliki rasio rujukan non spesialistik diatas 5 dan berada di zona tidak aman. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sistem pelayanan puskesmas sebagai gatekeeper di Kota Tangerang tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan WM, telaah dokumen dan observasi. Penelitian dilakukan di Puskesmas Pedurenan dan Puskesmas Pabuaran Tumpeng dari bulan Mei sampai dengan Juni 2018. Dari penelitian ini ditemukan bahwa output angka kontak masih rendah dan rasio rujukan non spesialistik di zona prestasi walaupun masih terdapat kasus non spesialistik di rumah sakit. Pada variabel proses yang menyebabkan angka kontak rendah yaitu first contact, continuity, comprehensiveness, proses pendaftaran pasien dan sumber daya manusia pada variabel input. Pada variabel proses yang menyebabkan rasio rujukan non spesialistik masih terjadi karena proses pemberian rujukan dan pada variabel input meliputi peralatan medis, obat-obatan.

---

Primary care as gatekeeper with managed care where the success is assessed from contact rate and referral ratio. Based on data from 2016, PHC in Tangerang has average achievement that is not in accordance with the target set by BPJS Health, contact rate is 41 permil below the safe zone "

"Puskesmas sebagai pelaksana pelayanan JKN berfungsi sebagai gatekeeper menuju pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. Konsep gatekeeper terdiri dari kontak pertama, berkelanjutan, koordinasi, dan komprehensif. Penelitian ini ingin melihat implementasi konsep gatekeeper pada pelayanan UKP di Puskesmas X. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, sedangkan pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui survey kepuasan pasien. Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa struktur pada UKP masih kurang pada jumlah tenaga kesehatan, jenis pelayanan, dan fasilitas yang tersedia. Pada proses, masalah yang ditemui adalah waktu tunggu yang terlalu lama sebelum diperiksa, sedangkan durasi pemeriksaan terlalu cepat. Hasil penelitian kuantitatif pada unsur hasil, menunjukkan bahwa kepuasan terhadap pelayanan mencapai 89,13%, kepuasan tertinggi berasal dari dimensi tampilan yaitu 91,67%. Karena jam buka pelayanan hanya sampai pukul 13:00 dan pelayanan hanya sampai hari Sabtu, kontak pertama masih kurang. Banyak kasus yang harus dirujuk karena keterbatasan fasilitas dan prasarana. Implementasi berkelanjutan di Puskesmas X terlihat dari rawat jalan prolanis. Pelayanan UKP di Puskesmas X belum tersedia layanan IGD dan home visit. Koordinasi terlihat dari hubungan Puskesmas X dengan fasilitas kesehatan lain. Implementasi konsep gatekeeper pada Puskesmas X masih kurang pada unsur komprehensif dan kontak pertama, sehingga dapat ditingkatkan dengan penyediaan pelayanan dan penambahan tenaga kesehatan.

---

Puskesmas as the implementer of JKN services serves as a gatekeeper to advanced health services. The gatekeeper concept consists of the first contact, sustainable, coordinated, and comprehensive. This research would like to see the implementation of gatekeeper concept in the service of UKP in Puskesmas X. The research used quantitative and qualitative methods. Qualitative data collection through in-depth interviews, while quantitative data collection is conducted through patient satisfaction surveys. The results of qualitative research indicate that the structure in the UKP is still lacking in the number of health workers, types of services, and facilities available. In the process, the problem encountered is the waiting time is too long before being checked, while the duration of the inspection is too fast. The result of quantitative research on the element of results, shows that the satisfaction of the service reaches 89.13%, the highest satisfaction comes from the tangible dimension that is 91.67%. Since the service hours are only until 13:00 and service is only until Saturday, the first contact is still lacking. Many cases have to be referred to due to limited facilities and infrastructure. The ongoing implementation at Puskesmas X is seen from outpatient prolanis. UKP service in Puskesmas X is not available IGD service and home visit. Coordination can be seen from the relationship between Puskesmas X and other health facilities. Implementation of the concept of gatekeeper at Puskesmas X is still lacking in the comprehensive element and the first contact, so that it can be increased with the provision of services and the addition of health personnel."

"ABSTRAKKonsep pelayanan kesehatan primer pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)dikembangkan dengan penguatan pelayanan primer, salah satunya denganoptimalisasi peran pelayanan primer sebagai gatekeeper dengan konsep managedcare. Pada konsep managed care, suksesnya sistem gatekeeper salah satunyadinilai dari angka kunjungan dan angka rujukan ke Fasilitas Kesehatan TingkatLanjutan (FKTL). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik danpersepsi pengguna pelayanan terhadap pemanfaatan Puskesmas sebagaigatekeeper di dua Puskesmas Kota Bekasi. Penelitian menggunakan desain crosssectional dan pengumpulan data melalui pengisian 208 kuesioner pada pasienpeserta JKN di Dua Puskesmas Kota Bekasi dengan metode pengambilan sampelsecara stratified purposive sampling dimana sampel diambil dari Puskesmasdengan nilai rujukan tertinggi dan Puskesmas dengan nilai rujukan terendah diKota Bekasi dengan jumlah sampel dibagi sama besar. Hasil penelitianmenunjukkan rata-rata skor pemanfaatan Puskesmas sebagai gatekeeper adalah52.25 (SD 4.87, 95% CI 51.58-52.92), namun angka rujukan masih tinggi di atas15%. Pekerjaan, persepsi terhadap sikap petugas kesehatan, dan lama berobatberhubungan dengan pemanfaatan Puskesmas sebagai gatekeeper. Persepsiterhadap sikap petugas kesehatan merupakan faktor dominan yang mempengaruhipemanfaatan Puskesmas sebagai gatekeeper. Sikap petugas kesehatanmempengaruhi pemanfaatan kembali layanan di Puskesmas dan mempengaruhipemanfaatan Puskesmas sebagai gatekeeper khususnya terkait continuity care.Penerapan konsep gatekeeper dengan baik dapat meningkatkan pemanfaatanPuskesmas dan menekan angka rujukan ke FKTL.

---

ABSTRACTThe concept of primary health care in the era of National Health Insurance (JKN)is developed by strengthening primary health care which one of them is byoptimizing the role of primary health care as a gatekeeper with the concept ofmanaged care. In this concept of managed care, the success of the gatekeepersystem one of them is judged by the visits rates and referral rates to the AdvancedLevel of Health Facilities (ALHF/Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut). This studyaims to determine the characteristics and perception of service users towardsutilization of public health centers (PHC/Puskesmas) as gatekeeper in two PHC inCity of Bekasi. This study used cross-sectional design and data collection byfilling up 208 questionnaires on patients of JKN participant in two health centersin Bekasi with stratified purposive sampling methods where samples were takenfrom the health center with the highest reference score and health center with thelowest reference score in Bekasi with equally distributed samples. The resultsshowed an average score of utilization of Public Health Center (PHC) as agatekeeper: 52.25 (SD 4.87, 95% CI 51.58-52.92), but the referral rate is still highabove 15%. Jobs, perceptions of the health workers? attitudes, and treatmentduration are related to the utilization of PHC as a gatekeeper. Perceptions of thehealth workers? attitude is the dominant factor affecting the utilization of PHC asa gatekeeper. The health workers? attitude affects the repeated utilization servicesin PHC and affects the utilization of PHC as a gatekeeper, especially for that isrelated to care continuity. The proper application of gatekeeper concept canincrease the utilization of PHC and reduce the number of referrals to theAdvanced Level of Health Facilities (ALHF)."

"Puskesmas pada era JKN ini memegang peranan penting sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama penapis rujukan. Sebagai pintu gerbang pelayanan kesehatan dasar, puskesmas memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus-kasus medis non spesialistik secara tuntas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas puskesmas yang diwakili oleh nilai rujukan apabila dihubungkan dengan ketersediaan sumber daya puskesmas dan kepemimpinan manajerial. Metode penelitian adalah metode potong lintang dengan pendekatan kuantitatif kepada 25 puskesmas di Kota Tangerang Selatan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sumber daya yang dimiliki puskesmas belum memenuhi standar yang telah ditetapkan kecuali untuk obat. Ketersediaan alat/teknologi dan bahan penunjang medis berkisar pada level 60-79%. Sedangkan aspek kepemimpinan manajerial yang harus disoroti adalah pengawasan Kepala Puskesmas, pendelegasian tugas dan komunikasi antara pimpinan dan staf. Dari 25 puskesmas, terdapat 7 puskesmas dengan kategori efektivitas baik dimana nilai rujukan < 15%.

---

Primary Health Center (Puskesmas) in the era of JKN plays an important role as First level Health Facilities filters refferal. As a gatekeeper, Primary Health Center have a responsibility to resolve cases of non-specialist medical thoroughly. This study aims to analyze the effectiveness of the Primary Health Center are represented by the refference value when linked with the availability of resources and Primary Health Center managerial leadership. This research was cross sectional design with quantitative approach. Sampling was collected by purposive sampling method to 25 puskesmas in South Tangerang.

The results showed that the resources of Primary Health Center do not meet the standards that have been set except for the drug. The availability of tools/technology and medical support material ranges level from 60-79%. While aspects of leadership managerial should be highlighted is supervision, jobs delegation and communication between leaders and staff. From 25 Primary Health Center, there are 7 Primary Health Centers with good effectiveness category which the reference value < 15%."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan perbedaan tingkat kepuasan pasien di Puskesmas terakreditasi dan belum terakreditasi, mengetahui perbedaan kualitas pelayanan kesehatan berdasarkan lima dimensi mutu wujud, kehandalan, keresponsifan, jaminan dan empati, mengetahui hubungan kualitas pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien, mengetahui hubungan karakteristik pasien dengan kepuasan, mengetahui faktor yang paling berhubungan dengan tingkat kepuasan pasien. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Responden berjumlah 212 orang yaitu pasien yang berobatke Puskesmas. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang dilakukan selama bulan April 2017 di Puskesmas terakreditasi dan belum terakreditasi Kota Tangerang. Data terkumpul dianalisis dengan metode analisis univariat, bivariatuji Chi Square dan analisis multivariat uji regresi logistik. Terdapat perbedaan tingkat kepuasan pasien di Puskesmas terakreditasi 51,9 dan belum terakreditasi 17. Terdapat perbedaan persepsi kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas terakreditasi dan belum terakreditasi, pada Puskesmas terakreditasi sebagian besar responden memiliki persepsi baik sedangkan pada Puskesmas belum akreditasi sebagian besar responden memiliki persepsi yang tidak baik terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil analisis bivariat didapatkan bahwa terdapat hubungan bermakna pada semua variabel kualitas pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien, dan hanya variabel pendidikan pada karakteristik responden yang mempunyai hubungan bermakna dengan kepuasan. Hasil analisis multivariat tidak didapatkan variabel yang paling berhubungandengan kepuasan pasien.

---

The purpose of this research is to know the description and the difference ofpatient 39 s satisfaction level in accredited and unaccredited community healthcenter, to know the difference of health service quality based on the fivedimensions of quality tangible, reliability, responsiveness, assurance andempathy, to know the relation of health service quality with patient satisfaction, characteristics of patients with satisfaction, knowing the factors most related tothe level of patient satisfaction.

This research is a quantitative research with crosssectional study design. Respondents amounted to 212 people ie patients who wentto the community health center. Data collection using questionnaires conducted during April 2017 at accredited community health center and unaccredited community health center in Tangerang City. Data collected were analyzed by univariate analysis method, bivariate of Chi Square test and multivariate analysis of logistic regression test.

There is a difference of patient 39 s satisfaction level inaccredited community health center 51.9 and unaccredited 17. There is a difference of perception of health service quality in accredited and unaccredited community health center, at accredited community health center most of respondent have good perception whereas at unaccredited community health center most of respondent have bad perception toward health service quality.

Based on the results of bivariate analysis found that there is a significant relationship on all variables of health service quality with patient satisfaction, and only variable education on the characteristics of respondents who have a significant relationship with satisfaction. The result of multivariate analysis was not found the most correlated variable with patient satisfaction."

"Kementerian Kesehatan melaksanakan program peningkatan kinerja sumber dayakesehatan melalui pendidikan dan pelatihan; khususnya pelatihan tenaga pelayanankesehatan tradisional; melalui pelatihan pelayanan akupresur bagi Puskesmas; namunpelayanan akupresur belum berjalan di Puskesmas. Di Kota Jakarta Selatan Puskesmasyang sudah menyelenggarakan pelayanan akupresur hanya dua 2 . Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif; dan bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan implementasipelaksanaan pelayanan akupresur di Puskesmas serta hambatannya. Informan dalampenelitian berjumlah 11 orang; yaitu Kementerian Kesehatan; Sudinkes Jakarta Selatan;Kepala Puskesmas; Dokter poli; pelaksana program. Metode pengumpulan data melaluiWM dan telaah dokumen. Hasil penelitian dari komponen input sudah berjalan; adanyadukungan Kepala Puskesmas; SOP pelayanan; dan SK penugasan namun belum optimalrotasi staf menjadi salah satu kendala; komponen output dan outcome belum optimal.Aspek komunikasi kejelasan dan konsistensi belum efektif tentang informasi regulasikebijakan yang ada dari penentu kebijakan kepada pelaksana; aspek pembiayaan belumdidukung peraturan daerah; aspek birokrasi masih kurang koordinasi dan sosialisasikebijakan dari Dinas Kesehatan ke Sudinkes dan Puskesmas.

---

The Ministry of Health is implementing programs to improve the performance of healthresources through education and training; especially training of traditional health careworkers; through the training of acupressure services for Primary Health Care; butacupressure service has not been run in Primary Health Care. In South Jakarta; PrimaryHealth Care that have been providing acupressure service are only two 2. Thisresearch is a qualitative research; and aims to analyze the policy and implementation ofacupressure service in Primary Health Care and its obstacles. Informants in the studyamounted to 11 people; namely the Ministry of Health; Sudinkes South Jakarta; Head ofPrimary Health Care; Doctor; program implementer. Methods of data collection throughWM and document review.

The result of research of input component have beenrunning; existence of support of Head of Puskesmas; service SOP; and SK ofassignment but not optimal rotation of staff become one of obstacle; component ofoutput and outcome not yet optimally. The communication aspect clarity andconsistency has not been effective about the existing policy regulation informationfrom the policy makers to the implementers; the financing aspect has not been supportedby local regulations; the bureaucratic aspects are still lacking coordination and thepolicy socialization from the Health Service to tribe of health service and PrimaryHealth Care. "

"Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 disebutkan bahwa puskesmas harus melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar. Saat ini belum semua puskesmas memenuhi standar pelayanan kefarmasian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan implementasi standar pelayanan kefarmasian di puskesmas Kota Bekasi sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan agar pelayanan kefarmasian di puskesmas berjalan sesuai standar. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan unit analisis pelayanan kefarmasian meliputi pelayanan resep, pelayanan informasi obat, dan konseling. Untuk memperkuat pembahasan dilakukan pengumpulan data kualitatif. Sampel sebanyak 100 pelayanan kefarmasian diambil dari 10 puskesmas di Kota Bekasi. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, pengisian lembar kuesioner, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan hasil bahwa puskesmas telah melaksanakan pelayanan resep dan pelayanan informasi obat namun belum sesuai standar sedangkan konseling belum dilaksanakan di semua puskesmas. Puskesmas yang memiliki apoteker sebagai penanggung jawab, fasilitas kefarmasian yang baik, standar prosedur operasional, uraian tugas dan mendapatkan komunikasi kebijakan dan supervisi yang baik lebih patuh terhadap standar pelayanan kefarmasian. Pemerintah disarankan untuk merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, menetapkan apoteker sebagai tenaga kesehatan strategis, program internsip dan kebijakan pegawai tidak tetap untuk apoteker. Dinas Kesehatan Kota Bekasi disarankan untuk melakukan advokasi kebijakan penempatan apoteker di puskesmas sesuai analisis beban kerja, pelatihan berkelanjutan, sosialisasi kebijakan kepada tenaga kefarmasian di puskesmas, penyusunan petunjuk teknis pelayanan farmasi klinik, supervisi rutin, dan menetapkan sistem penilaian kinerja perorangan untuk pemberian kompensasi dan sanksi. Puskesmas disarankan untuk merencanakan kebutuhan apoteker sesuai analisis beban kerja, menempatkan apoteker sebagai penanggungjawab pelayanan kefarmasian, menyediakan fasilitas kefarmasian sesuai standar, menyusun standar prosedur operasional, menyusun uraian tugas, supervisi internal, dan menerapkan penilaian kinerja perorangan dan memberikan insentif berbasis kinerja perorangan.

---

Regulation of the Minister of Health Number 74 of 2016 states that primary health centers must perform pharmaceutical services according standard. Currently, not all community health centers meet the standard of pharmaceutical service. This study aims to analyze the compliance in the implementation of pharmaceutical services standard in primary health centers in Bekasi so it is expected to provide an input to the pharmaceutical services at primary health centers in order to be implemented in accordance with the standards. This research was conducted with quantitative approach with pharmaceutical services as unit of analysis which including prescription service, drug information service, and counseling. To strengthen the results discussion then in this study also conducted qualitative data collection. Samples of 100 pharmaceutical services were taken from 10 in primary health centers in Bekasi. The data were collected by observation, filling in questionnaire, and in depth interviews. The results showed that the primary health center had performed prescription and medication services but not yet meet with the standard while counseling had not been implemented in all primary health centers. Primary health center that have pharmacists, good pharmacy facilities, standard operating procedures, job descriptions and good policy communication and supervision are more obedient to the standard of pharmaceutical services.

The Government is advised to revise Regulation of the Minister of Health Number 75 of 2014 on Primary Health Center and Regulation of the Minister of Health Number 74 of 2016 on Standard of Pharmaceutical Service in Primary Health Center, establishing pharmacist as strategic health officer, internsip program and non permanent employee policy for pharmacist. Bekasi City Distric Health Office is advised to advocate placement of pharmacist in community health center policy according to work load analysis, continuing professional development, policy communication to pharmacy staff at community health center, preparation of clinical pharmaceutical services technical guidance, routine supervision, and set individual performance appraisal system for reward and punishment. Primary health centers are advised to plan the pharmacist 39 s needs in accordance with workload analysis, placing pharmacists as responsible pharmaceutical services, providing pharmaceutical facilities according to standards, developing standar operating procedures, preparing job descriptions, internal supervision, and applying individual performance assessments and give incentive based on individual performance."

"

Integrasi pelayanan kesehatan primer (ILP) merupakan bagian dari transformasi layanan primer yang bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan puskesmas dan jejaringnya dalam penerapan ILP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil studi kasus pada puskesmas dengan karakteristik perkotaan, yaitu di wilayah kerja Puskesmas Pamulang Kota Tangerang Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Penelitian mengadopsi kerangka konseptual pemantauan PHC oleh WHO dan teori kesiapan perubahan organisasi oleh Weiner. Hasil penelitian menujukkan bahwa kesiapan ILP di Puskesmas Pamulang belum sepenuhnya siap untuk pelayanan berbasis klaster, pendekatan jejaring, dan penguatan digitalisasi. Ketersediaan sumber daya berupa SDM, infrastruktur, dan sarana prasarana belum memadai, khususnya pada level jejaring puskesmas. Kesiapan teknologi digital masih terkendala dan belum turunnya pembiayaan menjadi faktor yang menghambat persiapan ILP. Terdapat komitmen individu berupa pemahaman informasi dan penilaian positif terhadap ILP, serta komitmen organisasi melalui dukungan tata kelola berupa draft regulasi dan pembiayaan yang telah dialokasikan sebagai inisiasi penerapan ILP sehingga hambatan yang bersifat teknis diharapkan dapat diatasi. Penelitian ini merekomendasikan agar pembiayaan untuk kegiatan persiapan ILP segera diturunkan, dilakukan pemenuhan sumber daya di puskesmas dan posyandu, serta diperlukan dukungan kerja sama dan komitmen semua pihak dalam penerapan ILP. Keterbatasan penelitian ini belum dapat menganalisis lebih detail kecukupan jumlah anggaran yang dialokasikan dan kebutuhan sumber daya sesuai standar pelayanan untuk setiap klaster sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut yang dapat memperkaya analisis terhadap faktor-faktor tersebut.

---

Integrated primary healthcare (ILP) is part of the transformation of primary healthcare aimed at improving access to quality healthcare. This study aims to analyze the readiness of community health centers (puskesmas) and their networks in implementing ILP. This research used a qualitative approach, focusing on a case study of a puskesmas in an urban setting, specifically in the operational area of Puskesmas Pamulang in South Tangerang. Data collection methods include in-depth interviews, observations, and document reviews. This research adopts the conceptual framework of PHC monitoring by WHO and Weiner's theory of organizational change readiness. The findings indicate that the readiness of ILP at Puskesmas Pamulang is not fully prepared for cluster-based services, networking approaches, and digitalization strengthening. Resource availability in terms of human resources, infrastructure, and facilities is inadequate, especially at the puskesmas network level. The readiness for digital technology is still constrained, and the lack of funding hampers ILP preparation. Individual commitment, demonstrated through an understanding of information and positive assessments of ILP, as well as organizational commitment evidenced by governance support such as draft regulations and allocated funding, serve as initiatives for ILP implementation, which is expected to overcome technical barriers. The study recommends prompt allocation of funding for ILP preparation, resource fulfillment in puskesmas and posyandu, and the need for cooperation and commitment from all stakeholders in ILP implementation. The limitation of the study lies in its inability to analyze in detail the adequacy of the allocated budget and resource needs according to service standards for each cluster. Further research is needed to enrich the analysis of these factors.

"