Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perlindungan terhadap Perjanjian Lisensi Hak Siar (Hak Terkait) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 1 ayat 20 menyatakan bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Dalam Pasal 83 mengatur mengenai tata cara pencatatan perjanjian lisensi dimana perjanjian lisensi harus dicatatakan dalam daftar umum perjanjian lisensi. Meski demikian, pada prakteknya sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, pihak yang mengadakan perjanjian lisensi hak siar tidak dapat mencatatkan perjanjian lisensinya dikarenakan belum ada peraturan pemerintahyang mengatur tata cara pencatatan perjanjian lisensi hak siar sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sehubungan dengan hal ini perlu dilakukan kajian mengenai bagaimana perlindungan perjanjian lisensi hak siar di Indonesia, bagaimana dampak dari penerbitan peraturan pemerintah mengenai pencatatan perjanjian lisensi hak siar yang terlambat dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan mengenai pencatatan perjanjian lisensi hak siar yang tidak dapat dicatatkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia dalam daftar umum perjanjian lisensi. Adapun hasil penelitian penulis yang pertama mengenai perlindungan mengenai hak siar diatur pada Pasal 99 dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pencatatan perjanjian lisensi hak siar pada daftar umum perjanjian berdasarkan salah satu pertimbangan hakim dalam kasus yang dibahas penulis dalam tesis ini hanyalah bersifat administratif jadi perjanjian yang tidak dapat dicatatkan dikarenakan belum adanya peraturan pemerintah yang mengaturnya tetap mengikat para pihak dan pihak ketiga.

---

Protection of License Agreements of Broadcasting Rights (Related Rights) in Indonesia are regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Article 1 paragraph 20 states that a license is a written permit given by a Copyright Holder or Owner of a Related Right to another party to carry out economic rights to his work or product rights related to certain conditions. In Article 83 regulates the procedure for registration of license agreements, where the license

agreement must be stated in the general list of license agreements. However, in practice before the issuance of Government Regulation Number 36 of 2018 concerning the Registration of Intellectual Property License Agreements, the party that entered into the broadcasting rights license agreement could not register the license agreement because there are no government regulations that regulate it as mandated by Law 28 of 2014 concerning Copyright. In this matter, it is necessary to study how to protect broadcast rights licensing agreements in Indonesia, how the government regulations regarding the registration of broadcasting rights license agreements that were late issued by the

Government of Indonesia and how the legal consequences arise regarding the recording of broadcasting license agreements that cannot be listed by the minister of law and human rights of the Republic of Indonesia in the general list of license agreements. The results of the first author's research on the protection of broadcasting rights are regulated in Article 99 and Article 118 of Act No. 28 of 2014 concerning Copyright. The recording of the broadcast rights license agreement on the list of general agreements is based on one of the judges' judgments in the case presented by the author in this thesis which is based on a non-recordable administrative agreement that does not involve any government regulations that are issued that bind the parties and related parties."

"Kewajiban pencatatan perjanjian lisensi hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 2014) dan tata caranya secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Pasal 83 UU Hak Cipta 2014 menetapkan bahwa “jika perjanjian lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.” Meski demikian, tidak terdapat penjelasan apa pun dalam peraturan perundang-undangan dengan siapa yang dimaksud pihak ketiga dalam konteks kewajiban pencatatan perjanjian lisensi. Sehubungan dengan hal ini, maka perlu dilakukan riset dan analisa lebih lanjut mengenai akibat hukum terhadap pihak ketiga atas perjanjian lisensi hak terkait yang tidak dicatatkan ke dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta. Dengan merujuk pada Putusan Nomor 4/PDT.SUS-HKI/2019/PN.Smg dan berbagai putusan pengadilan lainnya yang melibatkan PT Inter Sports Marketing, tesis ini menganalisa makna dan rasio pengaturan mengenai akibat hukum perjanjian lisensi hak terkait yang tidak dicatatkan ke dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dan pertimbangan hakim terhadap akibat hukum tidak dicatatkannya perjanjian lisensi antara PT Inter Sport Marketing dan FIFA. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Adapun perjanjian lisensi terhadap karya siaran pertandingan sepak bola sebagai hak terkait yang telah dicatatkan akan mendapatkan legalitas sebagai suatu dasar, bagi penerima lisensi yang menunjukkan kepemilikannya atas suatu ciptaan, untuk melarang pihak lain atau pihak ketiga untuk menggunakan karya cipta tertentu secara tanpa izin dengan tujuan komersial.

---

The obligation to record copyright licence agreements is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (Copyright Law 2014) and the procedures are specifically regulated in Government Regulation Number 36 of 2018 concerning the Recording of Intellectual Property Licence Agreements. Article 83 of the 2014 Copyright Law stipulates that "if the licence agreement is not recorded in the general register as referred to in paragraph (1), the licence agreement shall have no legal effect on third parties." However, there is no explanation in the legislation as to who is meant by third parties in the context of the obligation to record licence agreements. In connection with this, it is necessary to conduct further research and analysis on the legal consequences to third parties of licence agreements related rights that are not recorded in the general register of copyright licence agreements. By referring to Decision No. 4/PDT.SUS-HKI/2019/PN.Smg and various other court decisions involving PT Inter Sports Marketing, this thesis analyses the meaning and ratio of provisions regarding the legal consequences of related rights licensing agreements that are not recorded in the general register of copyright licensing agreements and the judge's consideration of the legal consequences of not recording the licensing agreement between PT Inter Sport Marketing and FIFA. The writing of this thesis uses normative research methods with secondary data as the data source. The licence agreement to the broadcasting work of football matches as a related right that has been recorded will get legality as a basis, for the licensee who shows its ownership of a work, to prohibit other parties or third parties to use certain copyrighted works without permission with commercial purposes."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang lisensi hak siar pertandingan sepak bola terhadap aksi yang dilakukan oleh penyedia layanan streaming gratis melalui internet. Adapun permasalahan yang dikaji di dalam skripsi ini antara lain adalah bagaimana bentuk pelanggaran hak siar yang dilakukan pemilik situs penyedia layanan streaming gratis melalui internet, perlindungan hukum seperti apa yang dapat diperoleh oleh pemegang lisensi hak siar dan bentuk pencegahan seperti apa yang dapat dilakukan untuk mencegah pendistibusian konten yang ilegal di internet.

---

This thesis discusses the legal protections that can be obtained to the football games broadcasting rights holders towards broadcasting rights infringement conducted by internet based free streaming service sites. The problems under this study are the legal aspects of form of broadcasting rights infringement by free streaming service sites , what kind of legal protection that can be obtained for the football games broadcasting rights holders and what kind of actions that can prevent the distribution of illegal contents on the internet."

"Pada saat ini kepemilikan hak atas tanah di Indonesia bukan hanya bertujuan untuk keperluan rumah tinggal dan tempat usaha saja, melainkan untuk keperluan investasi bagi para investor baik investor lokal maupun investor asing. Pengaturan mengenai kepemilikan hak atas tanah di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, baik kepemilikan oleh perorangan, badan, maupun kepemilikan oleh pihak asing. Namun dengan alasan ingin mempermudah mendapat keuntungan lebih, dan hal lainnya yang bersifat menguntungkan dalam proses kepemilikan hak atas tanah di Indonesia, ada saja celah yang digunakan oleh para pihak, dalam hal ini pihak asing, untuk memiliki hak atas tanah yang tidak sesuai dengan yang seharusnya ada di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Salah satunya dengan perjanjian Nominee. Singkatnya, perjanjian Nominee adalah perjanjian yang biasa dilakukan oleh para pihak asing dengan pihak Nominee, pihak Nominee itu sendiri yaitu orang berkewarganegaraan Indonesia yang dipinjam namanya untuk memiliki suatu hak atas tanah. Perlindungan notaris dalam hal ini menjadi sangat penting untuk dikaji lebih dalam terutama adanya kemungkinan pihak asing dan pihak Nominee membuat perjanjian Nominee dalam bentuk akta-akta otentik berupa akta pengakuan hutang, surat kuasa menjual, perjanjian pengikatan jual beli, surat pernyataan, dan lainnya. Perjanjian –perjanjian tersebut secara formil bisa saja terlihat benar menurut hukum seperti tidak melanggar aturan, namun secara materiil tidak dapat dibenarkan, kemudian pada prakteknya notaris bisa saja tidak mengetahui adanya pemindahan kempemilikan hak atas tanah secara terselubung kepada pihak asing yang jelas merupakan penyelundupan hukum .

---

Nowadays, the land rights ownership in Indonesia is not only aiming for the purposes of residential or business premises only, but rather for an investment purposes owned by both local and foreign investor. The regulation of land rights ownership in Indonesia has already set in the Law Number 5 of 1960 regarding Land, either the individual, corporate entities, or foreign party ownership. However, with an aim for getting more profit easier, or getting anything more profitable on the process of land rights ownership in indonesia, there's always been some loopholes used by the parties, in this case the foreign parties, to get a land rights ownership which is not in accordance with the Law Number 5 of 1960 regarding Land. One of them is called the nominee agreement. Given this, nominee agreement is an agreement entered by a foreign party with a nominee, an indonesian citizen whose name being used to hold a land rights ownership. The protection for public notaries becoming very important to be studied profoundly then, primarily with a possibility of a nominee agreement made by the foreign and nominee party in a form of authentic deeds as debt acknowledgement, turn over procuration, sale and purchace agreement, statement letter, and others. Those agreements could be seen as formally right without any violation under such laws, but is materially unjustified indeed, and in practice the notary may not be aware of any land rights ownership substitution to a foreign party which is shrouded and actually an act of smuggling laws."

"Dewasa ini peredaran iklan semakin mudah untuk tersebar luas karena tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini kita telah memasuki era digital. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya iklan yang muncul pada platform digital seperti media sosial. Namun, disayangkan isi yang dimuat dalam iklan khususnya iklan digital tersebut tidak selalu bermuatan positif, dan seringkali ditemui iklan khususnya iklan digital yang tidak sesuai dengan aturan atau pedoman periklanan yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya ketidaksesuaian tersebut, maka iklan khususnya iklan digital dapat melanggar hak konsumen itu sendiri. Maka dari itu, akan dikaji lebih mendalam pada penulisan ini dengan menggunakan metode yuridis normatif, bahan sekunder lainnya serta melakukan pengumpulan data dengan wawancara bersama narasumber terkait agar penulisan ini dapat menghasilkan kesimpulan dan saran yang sesuai yang mana kemudian membawa kepada kesimpulan bahwa di Indonesia sendiri diperlukan peraturan khusus yang mengatur tentang periklanan di Indonesia karena peraturan dan pedoman iklan di Indonesia saat ini belum menjelaskan secara komprehensif serta masih dijelaskan di dalam beberapa aturan dan pedoman. Di samping itu, diperlukan juga pengkajian kembali terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen sesuai dengan perkembangan era digital di Indonesia saat ini.

---

Nowadays, the circulation of advertisements is getting easier to spread widely, since it cannot be denied that we have entered the digital era. This can be seen from the many advertisements that appear on digital platforms such as social media. However, it is unfortunate that the content contained in advertisements, especially digital advertisements are not always positive, and it is often found that advertisements, especially digital advertisements, are not in accordance with the advertising rules or guidelines that apply in Indonesia. With this discrepancy, advertisements, especially digital advertisements, can violate the rights of consumers themselves. Therefore, it will be studied in more depth in this writing by using normative juridical methods, other secondary materials and collecting data by interviewing relevant sources so that this writing will be able to provide some appropriate conclusions and suggestions which then lead to the conclusion that in Indonesia itself special regulations are needed to regulate advertising in Indonesia because current advertising regulations and guidelines in Indonesia have not explained comprehensively and are still explained in several rules and guidelines. In addition, it is also necessary to review the Consumer Protection Law in accordance with the development of the digital era in Indonesia today."

"Fokus dari skripsi ini adalah untuk membahas mengenai pengaturan doktrin exhaustion of right dan doktrin first sale di Indonesia dalam kaitannya dengan perlindungan hak cipta atas software. Karena Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak mengatur mengenai hal ini, oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji hubungan antara doktrin tersebut dengan pasal 570 KUHPerdata. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menilai legalitas dari penjualan software yang dilakukan oleh pembeli dari salinan software. Skripsi ini lebih lanjut akan membahas mengenai teori-teori doktrin exhaustion of right dan doktrin first sale serta penerapannya di dunia.

---

The focus of this thesis is to discusss about the regulation of exhaustion of right doctrine and first sale doctrine in Indonesia in relation to copyright protection of software. Since Law No 19 Year 2002 Regarding Copyright is silent on this issue, this thesis try to examine the relation between the doctrine and article 570 of Indonesian Civil Code. The purpose of this thesis is to assess the legality of the post-sale of software which conducted by the purchaser of copy of software. This thesis will discuss further about the theory of exhaustion of right doctrine and first sale doctrine as well as its application in the world."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan di Indonesia. Metode penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Pembahasan dalam tesis ini membahas usaha perikanan menurut hukum nasional dan hukum internasional serta prinsip-prinsip panduan tentang bisnis dan hak asasi manusia. Akan dibahas pula mengenai pengadopsian prinsip-prinsip panduan tentang bisnis dan hak asasi manusia dalam pelaksanaan usaha perikanan di wilayah Indonesia oleh pemerintah Indonesia. Pada akhir pembahasan, pelaksanaan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia pada usaha perikanan di Indonesia. Pada akhir tesis ini, terdapat tiga simpulan dan tiga saran yang berkaitan dengan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia pada usaha perikanan di Indonesia.

---

This thesis discusses the protection and respect of Human Rights On Fisheries in Indonesia. The research method in this thesis is a normative juridical research. The discussion in this thesis discusses the fisheries by national law and international law and guiding principles on business and human rights. Would also discusses the adoption of guiding principles on business and human rights in the implementation of fisheries in the area of Indonesia by the Indonesian government. At the end of the discussion, the implementation of protection and respect of human rights in the fisheries in Indonesia. At the end of this thesis, there are three conclusions and three suggestions relating to the protection and promotion of human rights in the fisheries in Indonesia."

"Hak pekerja harian di Indonesia belum menerima perlindungan hukum secara maksimal dari pada pekerja harian di Singapura. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu bekerja. Salah satu opsi dalam bekerja yang dapat dipilih adalah bekerja secara harian. Pekerja yang bekerja secara harian disebut pekerja harian. Pada praktiknya di Indonesia, pekerja harian masih sering tidak memperoleh haknya. Hal ini berbeda dengan pekerja harian di Singapura. Singapura yang merupakan salah satu negara terkemuka di Asia telah mengkategorikan pekerja yang memiliki karakteristik mirip dengan pekerja harian sebagai pekerja paruh waktu. Hak-hak pekerja harian di Singapura telah secara jelas diatur dalam undang-undang dan hampir memiliki hak yang sama seperti pekerja tetap. Oleh karena itu, tulisan ini menjelaskan lebih dalam tentang perlindungan hukum hak pekerja harian di Indonesia dan di Singapura, serta menganalisis lebih dalam terkait persamaan dan perbedaan perlindungan hukum bagi hak pekerja harian di Indonesia dan Singapura, sehingga pembaca dapat menemukan keunggulan perlindungan hukum hak yang dimiliki oleh Singapura. Selain itu, tulisan ini juga membahas tentang kemungkinan penerapan perlindungan hukum hak pekerja harian di Indonesia berdasarkan unsur-unsur yang diatur di Singapura dan masalah yang akan timbul jika terjadi penerapan ini. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan mengumpulkan dan mengkaji sumber kepustakaan atau data sekunder.  Setelah data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analitis, artinya data akan dikelompokkan sesuai dengan aspek yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan, dan diuraikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa perlindungan hukum bagi hak pekerja harian di Indonesia dan Singapura memiliki keunggulannya masing-masing. Jika ditunjau dengan teori perlindungan hukum, hukum ketenagakerjaan di Singapura lebih memberikan perhatian pada pekerja harian dibandingkan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari hak upah lembur, cuti, dan sistem jaminan sosial di Singapura yang lebih memberikan apresiasi terhadap kinerja pekerja.

---

The rights of daily workers in Indonesia have not received the maximum legal protection compared to daily workers in Singapore. To fulfill their daily needs, humans need to work. One of the work options that can be chosen is working daily. Workers who work daily are called casual workers. In practice in Indonesia, daily workers often do not receive their rights. This is different from daily workers in Singapore. Singapore, which is one of the leading countries in Asia, has categorized workers who have characteristics similar to daily workers as part-time workers. The rights of casual workers in Singapore are clearly regulated in law and have almost the same rights as permanent workers. Therefore, this article explains in more depth the legal protection of the rights of daily workers in Indonesia and Singapore, as well as analyzing further the similarities and differences in legal protection for the rights of daily workers in Indonesia and Singapore, so that readers can discover the advantages of legal protection of rights that owned by Singapore. Apart from that, this article also discusses the possibility of implementing the law to protect the rights of daily workers in Indonesia based on the elements regulated in Singapore and the problems that will arise if this implementation occurs. This article was prepared using doctrinal research methods by collecting and reviewing library sources or secondary data. After the data is collected, the data is processed and analyzed using the analytical descriptive method, meaning that the data will be collected according to the aspects studied, then conclusions will be drawn and described descriptively. Based on the research results, it can be seen that legal protection for the rights of daily workers in Indonesia and Singapore has its own advantages. If we look at the theory of legal protection, employment law in Singapore pays more attention to daily workers than in Indonesia. This is realized from the rights to overtime pay, leave, and the social security system in Singapore which provides greater appreciation for worker performance."

"Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum dan hak waris anak luar kawin dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sebelum putusan tersebut, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, seperti yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan MK merevisi pasal tersebut dengan menambahkan bahwa anak luar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, asalkan dapat dibuktikan melalui teknologi dan/atau alat bukti lain yang sah. Perubahan ini memberikan hak yang lebih luas bagi anak luar kawin, termasuk hak waris dari ayah biologisnya. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peraturan hukum tertulis dan putusan pengadilan. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar kawin tetap menghadapi tantangan dalam implementasi, terutama dalam pembuktian hubungan darah melalui tes DNA yang sering kali memerlukan kesediaan dari pihak ayah biologis. Selain itu, status hukum anak luar kawin masih berada dalam ketidakpastian karena hukum Indonesia belum mengatur secara rinci mekanisme administratif untuk pengakuan dan pengesahan anak luar kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK Nomor 46/PUUVIII/ 2010 membawa perubahan signifikan dalam hukum keluarga di Indonesia, dengan memperkuat hak-hak perdata anak luar kawin dan mengurangi diskriminasi hukum terhadap mereka. Penelitian ini juga menyoroti perlunya reformasi hukum yang lebih komprehensif untuk mengakomodasi pengakuan anak luar kawin dan memastikan perlindungan hukum yang setara dengan anak sah. Kesimpulannya, meskipun terdapat perkembangan positif, tantangan hukum dan sosial masih menjadi hambatan dalam perlindungan hak-hak anak luar kawin di Indonesia.

---

This research examines the legal protection and inheritance rights of unmarried children in the Indonesian civil law system, especially after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. Prior to this decision, unmarried children only had a civil relationship with their mother and mother's family, as stipulated in Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage. The Constitutional Court's decision revised the article by adding that unmarried children also have a civil relationship with their biological father, provided that it can be proven through technology and/or other valid evidence. This change provides broader rights for extra-marital children, including inheritance rights from their biological father. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach to analyze written legal regulations and court decisions. This study identifies that the legal protection of unmarried children still faces challenges in implementation, especially in proving blood relations through DNA tests which often require the willingness of the biological father. In addition, the legal status of unmarried children is still in uncertainty because Indonesian law has not yet regulated in detail the administrative mechanisms for recognition and legalization of unmarried children. The results showed that the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 brought significant changes in family law in Indonesia, by strengthening the civil rights of unmarried children and the legal status of extra-marital children. "