Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndustri pertambangan emas di Kawasan Tumpang Pitu diharapkan dapat membawa kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, pada praktiknya kehadiran industri pertambangan justru mengancam kehidupan masyarakat yang tinggal dekat lokasi pertambangan. Hal ini ditandai oleh kehancuran dan kerusakan ekologis, hilangnya lahan pekerjaan, mengancam keberlangsungan sistem ruang budaya, dan kriminalisasi di Kawasan Tumpang Pitu. Tugas Karya Akhir ini mengidentifikasi masalah ini sebagai kajian kekerasan menggunakan teori State Corporate-Crime, untuk menganalisis bagaimana negara dan perusahaan turut serta menimbulkan korban dalam aktivitas pertambangan di Kawasan Tumpang Pitu. Pada akhirnya, penelitian ini menemukan bahwa telah terjadi berbagai bentuk kekerasan yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan lambat. Tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan terjadinya berbagai bentuk kekerasan merupakan sebuah kejahatan negara-perusahaan.

---

ABSTRACT

The gold mining industry in the Tumpang Pitu area is expected to bring prosperity to the community and contribute to economic growth. However, in practice the presence of the mining industry actually threatens the lives of people who live near mining sites. This is marked by ecological destruction and damage, loss of employment, threatening the sustainability of the cultural space system, and criminalization in the Overlapping Area. This Final Project identifies this problem as a study of violence using the theory of State Corporate-Crime, to analyze how countries and corporate participate in causing casualties in mining activities in the Overlapping Area. In the end, this research found that various forms of violence have occurred, namely direct violence, structural violence, and slow violence. The absence of public welfare and the occurrence of various forms of violence is a state-corporate crime.

"

"ABSTRAK

Proyek pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh kerjasama antara pemerintah dan korporasi di Taman Nasional Komodo justru menimbulkan tindakan state-corporate crime. Pemerintah dan korporasi multinasional melakukan State-Corporate Crime dengan cara melakukan dalih-dalih tertentu antara lain melalui dalih wacana pembangunan serta penetapan sistem zonasi maka kawasan Taman Nasional Komodo justru dijadikan sebagai lahan komersial.Oleh karena itu penulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana proyek pembangunan pariwisata dan konservasi di Taman Nasional Komodo dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat adat yang hidup pada kawasan taman nasional tersebut. Dengan menggunakan kajian kriminologis yaitu state-corporate crime dan pemikiran dari Michel Foucault yaitu kepengaturan dan kuasa diskursif, maka dalam tulisan ini dapat ditemukan fakta bahwa dengan lsquo;power rsquo; yang dimiliki oleh pemerintah dan korporasi, pihak tersebut membuat peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat adat di Taman Nasional Komodo yang mengakibatkan masyarakat adat kini hidup dalam kemiskinan, hak ulayat mereka serta akses kehidupan mereka atas tanahnya sendiri terhapuskan akibat dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan korporasi.Maka dengan hal ini dapat dikatakan bahwa terjadi tindakan state-corporate di Taman Nasional Komodo yang dilakukan oleh pemerintah dan korporasi yang menyebabkan terjadinya ekslusi sosial pada masyarakat adat Taman Nasional Komodo. Kata Kunci: state-corporate crime, kepengaturan, pencaplokan sumber daya alam, pembangunan, pariwisata, ekoturisme, ekslusi sosial, komodo.

---

ABSTRACT

Projects that undertaken by the cooperation between governments and corporations in the Komodo National Park caused an action of state corporate crime. Governments and multinational corporations doing State Corporate Crime by telling certain excuses, for example through the pretext of development discourse and the determination of the zoning system, now the Komodo National Park is actually used as commercial zone.Therefore, this paper aims to understand how the project of tourism development and conservation in Komodo National Park may cause harm to the indigenous peoples that lives in that national park area. By using criminological studies lsquo state corporate crime rsquo and some of Michel Foucault rsquo s theory lsquo governemntality rsquo and lsquo discuorsive power rsquo , in this article can be found the fact that the 39 power 39 which is owned by the government and corporations, they will create some regulations that will govern the lives of indigenous peoples in the National Komodo Park which resulted indigenous people now live in poverty, their land rights as well their access to resources is indelibly on their own land, this is a result of development undertaken by the government and corporations.So with that examples we can said that the state corporate action by the government and corporations in the Komodo National Park caused a social exclusion of the indigenous peoples that lives in Komodo National Park. Key words state corporate crime, governmentality, resources grabbing, development, tourism, ecotourism, social exclusion, comodo."

"Karawang merupakan urutan keempat tertinggi di Indonesia dalam perdagangan anak (child trafficking). Penelitian ini mengkaji mengenai latar belakang perumusan program dan implementasi pengembangan masyarakat sebagai community development crime prevention terhadap perdagangan anak (child trafficking) melalui Komite Pendidikan Masyarakat Desa (KPMD) Karawang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi kasus di Desa Payungsari, Desa Puspasari, dan Desa Sungaibuntu. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pembentukan dan implementasi community development crime prevention sebagai upaya penanganan perdagangan anak didasari adanya ketidakmampuan pemerintah dalam menangani perdagangan anak di Kabupaten Karawang. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah pembaharuan program terintegrasi antara masyarakat dan pemerintah.

---

Karawang is the fourth area with the highest child trafficking case in Indonesia. This research disscussed the background of program plan and implementation of community development as community development crime prevention against child trafficking through Komite Pendidikan Masyarakat Desa (KPMD) Karawang. Qualitative approach is used in this research with case studies in DesaPayungsari, Desa Puspasari, and Desa Sungaibuntu.

The result showed that plan and implementation of community development crime prevention as attempt in child trafficking is based on government disability to handle child trafficking in Karawang residence. Recommendation from this study is integrated program revitalization between society and government."

"Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) sering kali disuarakan dan diprotes oleh para pembela HAM lingkungan. Sayangnya, ketika pembela HAM lingkungan menyuarakan protesnya tersebut, mereka sering kali direspon oleh aktor negara dan korporasi yang menjadikan pembela HAM lingkungan sebagai target kekerasan. Tulisan ini bertujuan untuk menyoroti bentuk-bentuk kekerasan yang dialami pembela HAM lingkungan, pengalaman viktimisasi pembela HAM lingkungan, dan bagaimana kekerasan-kekerasan yang dialami dikategorikan sebagai secondary or symbiotic green crimes. Tugas Karya Akhir ini menggunakan perspektif green criminology dan menggunakan data sekunder berupa; (1) Laporan ELSAM Periode November 2017-2018 dan 2019; (2) CATAHU 2020 & Proyeksi 2021 JATAM; dan (3) publikasi artikel-artikel yang diperoleh dari beberapa media online berita dan beberapa NGO dengan fokus HAM lingkungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa keterlibatan negara dan korporasi dengan melakukan kekerasan terhadap pembela HAM lingkungan merupakan bentuk pengabaian negara atas kerusakan lingkungan yang membahayakan hidup dan perlindungan hak-hak atas lingkungan hidup, seperti hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, hak untuk melaporkan perusakan lingkungan, dan lainnya.

---

Environmental harm due to exploitation of natural resources carried out by the state and corporations has mobilized environmental human rights defenders to take action by doing protests. Wistfully, when environmental human rights defenders protested, they are often confronted by the state and corporations who make the environmental human rights defenders as a target of violence. This paper aims to highlight the forms of violence experienced by environmental human rights defenders, their experience of victimization, and how the violence is categorized as secondary or symbiotic green crimes. This paper uses a green criminology perspective and uses secondary data obtained from (1) The ELSAM Report for the Period of November 2017-July 2018, and 2019; (2) JATAM’S CATAHU 2020 & Projection for 2021; (3) publications of articles obtained from several online news media and several NGOs with a focus on environmental human rights. The results of the analysis show that the involvement of the state and corporations by committing violence against environmental human rights defenders is a form of state neglect of environmental harm that endangers life and failed the protection of the right to a clean and healthy environment."

"Penelitian ini berfokus pada pengalaman stigmatisasi yang diterima oleh perempuan bercerai di Desa Pengadangan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan tipe penelitian studi kasus untuk menjelaskan pengalaman stigmatisasi bagi lima informan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa semua informan dalam penelitian ini menerima stigma dari masyarakat. Perempuan bercerai dituduh sebagai perempuan perebut suami orang, difitnah telah menggoda semua laki-laki, dijadikan sebagai bahan candaan, serta menerima kekerasan secara fisik. Adapun stigma yang diterima oleh perempuan bercerai disebabkan oleh adanya sistem patriarki yang mengakar, adanya gender roles, konstruksi sosial terkait dengan perkawinan ideal, serta label negatif yang melekat pada kata janda itu sendiri. Stigma yang diterima oleh perempuan bercerai berdampak negatif terhadap kehidupan mereka. Perempuan bercerai mengalami trauma, menutup diri, membatasi semua pergerakan, memutus interaksi dengan masyarakat, takut untuk mengungkapkan status mereka, serta mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan.

---

This research focuses on the experience of stigmatization received by divorced women in Pengadangan Village. By using qualitative research methods and type of case study research to explain the experience of stigmatization for the five informants in this study. The results of this study found that all informants received stigma from society. Widowed women accused of usurping another woman's husband, slandered for seducing all men, used as a joke, and become victims of violence. The stigma received by divorced women is caused by the existence of an entrenched patriarchal system, the existence of gender roles, social construction related to ideal marriage, and the negative label attached to the word widow. The stigma received by divorced women has a negative impact on their lives. Divorced women are traumatized, close themselves, limit all movements, cut off interactions with society, afraid to reveal their status, and difficulty in getting a job."

"Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) dibuat untuk melindungi warisan budaya takbenda yang ada di Indonesia. Salah satu warisan budaya takbenda yaitu bahasa Using yang merupakan bahasa daerah asli Banyuwangi. Sebagai warisan budaya takbenda, sudah seharusnya eksistensi bahasa Using dapat terus berkembang dan dilestarikan dengan baik oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Namun dalam praktiknya pelestarian bahasa Using ini belum berjalan sepenuhnya. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian untuk skripsi ini adalah pengaturan pelestarian warisan budaya melalui bahasa daerah dalam ketentuan hukum di Indonesia dan implementasi dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melestarikan bahasa daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio-legal. Dari hasil analisis terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Kabupaten Banyuwangi (a quo) yang mengatur pelestarian bahasa dan sastra Using salah satunya dengan cara penerapan pendidikan bahasa Using sebagai kurikulum lokal. Adapun implementasi dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait pelestarian bahasa Using melalui pendidikan belum dapat dilakukan optimal karena penerapan muatan lokal bahasa Using di sekolah masih terbatas. 

---

Presidential Regulation Number 78 of 2007 concerning Ratification of the Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (Convention for the Protection of Intangible Cultural Heritage) was made to protect the intangible cultural heritage in Indonesia. One of the intangible cultural heritage is the Using language is the native regional language of Banyuwangi. As an intangible cultural heritage, the existence of the Using language should continue to develop and be properly preserved by local governments and the community. Language preservation based on current regulations can be done by implementing Using language for education at school and outside of school. However, the preservation of the Using language has not been fully implemented. Therefore, the issues raised in research for this thesis are arrangements for preserving cultural heritage through regional languages in Indonesian legal provisions and the implementation of Banyuwangi Regency Government policies in preserving regional languages. The method used in this research is socio-legal. From the results of the analysis, there is Banyuwangi Regency Regional Regulation Number 14 of 2017 concerning the Preservation of Cultural Heritage and Customs in Banyuwangi Regency a quo) which regulates the preservation of Using language and literature, one of which is by implementing Using language education as a local curriculum. As for the implementation of the Banyuwangi Regency Government's policy regarding the preservation of the Using language through education, it has not been carried out optimally because the application of the local content of the Using language in schools is still limited. "

"Tulisan ini membahas tentang bagaimana stigma dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap suatu kelompok masyarakat. Tulisan ini menjelaskan bagaimana stigma pada daerah asal pelaku kejahatan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat yang berasal dari daerah tersebut. Kasus dalam Tulisan ini adalah dampak  stigma ‘Kampung Begal’ di Desa Jabung terhadap masyarakat yang beridentitas daerah tersebut. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara dengan sembilan narasumber yang berasal dari dalam Desa Jabung maupun dari luar desa untuk mencari data tentang faktor-faktor apa saja yang dapat menimbulkan stigma ‘Kampung Begal’ di Desa Jabung dan apa saja dampak-dampak dari stigma ‘Kampung Begal’ di Desa Jabung terhadap masyarakat yang berasal dari daerah tersebut. Melalui data-data yang telah ditemukan, peneliti menganalisisnya dengan mengaitkannya dengan teori stigma oleh Erving Goffman dan teori moral panics oleh Stanley Cohen. Melalui analisis, penelitian berhasil menghasilkan beberapa argumen yang menjelaskan bagaimana stigma ‘Kampung Begal’ dapat berdampak pada masyarakat yang berasal dari Desa Jabung. Stigma ‘Kampung Begal’ secara garis besar berdampak besar pada kesejahteraan individu dan kelompok yang berasal dari Desa Jabung, sebagai contoh secara individu,  stigma ini dapat individu dari Desa Jabung kesulitan.

---

This thesis discusses how stigma can have a significant impact on a group of people. This thesis explains how stigma in the area where criminals originate can affect the lives of people from that area. The case in this thesis is the impact of the stigma of 'Kampung Begal' in Jabung Village on people with an identity in that area. Researchers used qualitative research methods by conducting interviews with nine sources from inside the village and outside the village to look for data about what factors can give rise to the stigma of 'Kampung Begal' in Jabung Village and what impacts the stigma of 'Kampung Begal' in Jabung Village has on the people who come from from that area. Through the data that has been found, the researcher analyzes it by linking it to the theory of stigma by Erving Goffman and the theory of moral panics by Stanley Cohen. Through analysis, the research succeeded in producing several arguments that explain how the stigma of 'Kampung Begal' can have an impact on people from Jabung Village. The stigma of 'Kampung Begal' generally has an impact on the welfare of individuals and groups from Jabung Village."

"ABSTRAKUndang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubarapada dasarnya melarang adanya pemindahan Izin Usaha Pertambangan (IUP).Skripsi ini mengkaji tentang apakah pemegang saham asing dalam suatuperusahaan Penanaman Modal Asing dapat menggugat secara perdata suatuKeputusan Tata Usaha Negara. Pemindahan Izin Usaha Pertambangan Mineraldan Batubara Proyek Tujuh Bukit, Tumpang Pitu, Banyuwangi dari PT Indo MultiNiaga kepada PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo merupakan studikasus dari skripsi ini. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, hasilpenelitian menunjukan bahwa dalam hal Indonesia memiliki Bilateral InvestmentTreaty dengan negara asal pemegang saham asing dan pemegang saham asingyang bersangkutan diakui sebagai pemegang saham dari negara asalnya sesuaidengan Bilateral Investment Treaty tersebut, maka pemegang saham asingtersebut dapat menggugat secara perdata suatu Keputusan Tata Usaha Negaradengan syarat terpenuhinya unsur-unsur pada pasal 1365 KUHPerdata. Hasilpenelitian juga menunjukan bahwa Emperor Mines PTY Ltd., sebagai pemegangsaham asing pada PT Indo Multi Niaga, tidak memiliki kepentingan sebagaipemegang saham dan hak untuk menggugat ke Peradilan Tata Usaha Negarakarena Emperor Mines PTY Ltd. tidak memenuhi ketentuan mengenai PenanamanModal Asing di Indonesia. Namun karena unsur-unsur dalam pasal 1365KUHPerdata telah terpenuhi maka Emperor Mines PTY Ltd. dapat menggugatsecara perdata Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh BupatiBanyuwangi terkait pemindahan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan BatubaraProyek Tujuh Bukit, Tumpang Pitu, Banyuwangi dari PT Indo Multi Niagakepada PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo.

---

ABSTRACTLaw number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining prohibits the transfer ofmining licenses. This thesis examines whether or not the administrative decisionspublished by the administrative officer can be sued by the shareholder of foreigninvestment company in the civil court. The Transfer of Tujuh Bukit, TumpangPitu, Banyuwangi Project Mining License from PT Indo Multi Niaga to PT BumiSuksesindo and PT Damai Suksesindo is the case study of this thesis. By usingnormative methods, research result shows that on condition that Indonesia hasBilateral Investment Treaty with the country of origin of foreign shareholder andthe foreign shareholder is recognized as the foreign shareholder from their countryof origin by Bilateral Investment Treaty, therefore the foreign shareholder can suethe administrative decisions in civil court as long as the law action meet theelements of KUHPerdata article 1365. The research result also shows thatEmperor Mines PTY Ltd., as a foreign shareholder of PT Indo Multi Niaga, hasno involvement as a shareholder and right to sue in administrative court sinceEmperor Mines PTY Ltd doesn’t fulfill the provisions on foreign investment inIndonesia. Nevertheless, because the elements of KUHPerdata article 1365 hasbeen fulfilled, therefore Emperor Mines PTY Ltd. can sue the administrativedecisions published by administrative officer regarding the transfer of TujuhBukit, Tumpang Pitu, Banyuwangi Project Mining License from PT Indo MultiNiaga to PT Bumi Suksesindo and PT Damai Suksesindo in the civil court."