Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia memiliki populasi keempat terbesar di dunia, namun tingkat inklusi keuangan Indonesia masih rendah yaitu 49%. Salah satu jenis teknologi finansial yang mendapatkan adopsi massa dan menjadi awam di Indonesia adalah uang elektronik. Uang elektronik adalah alat pembayaran non-tunai yang beroperasi di platform digital. Uang elektronik dapat mengatasi faktor terbesar penyebab mayoritas orang Indonesia belum memiliki jasa keuangan yaitu jarak fisik yang harus ditempuh untuk mencapai suatu lembaga keuangan. Dua alternatif kebijakan yang dapat diterapkan oleh Bank Indonesia adalah Bantuan Sosial Non-Tunai (BPNT) beserta pendidikan keuangan, dan yang kedua adalah Strategi Nasional Inklusi Keuangan Indonesia. Penelitian ini mencoba melakukan analisis kebijakan berbasis model dan merumuskan strategi untuk Bank Indonesia. Hasil simulasi menunjukkan bahwa Strategi Nasional Inklusi Keuangan Indonesia adalah opsi yang lebih tepat dan berdampak untuk meningkatkan adopsi uang elektronik di kaum awam. Bantuan sosial dan pendidikan keuangan dapat meningkatkan transaksi uang elektronik dan pengguna aktif uang elektronik. Model sistem dinamis yang dibangun juga dapat digunakan untuk mengeksplorasi kompleksitas dinamika masalah uang elektronik di Indonesia.

---

ABSTRACT

ndonesia has the fourth-largest population in the world, however still a developing country with 49% financial inclusion level. One type of financial technology that is gaining rapid adoption and becoming mainstream in Indonesia is electronic money. Electronic money is an alternative non-cash payment tool, especially for payments micro to retail, and its digital platform means it could tackle the physical distance to travel to a financial institution, which is the most significant factor Indonesian people are financially excluded. Two possible alternatives of intervention by Central Bank of Indonesia are Social Assistance (BPNT) through electronic money and financial education, and National Financial Inclusion Strategy. This research attempts to conduct model-based policy analysis and formulate a strategy for Central Bank of Indonesia. The simulation result shows that the National Financial Inclusion Strategy is the more robust option and more suitable to increase electronic money adoption. Social assistance and financial education are critical to boosting electronic money transactions and active electronic money users. The system dynamics model can also be used to explore the complexity of the dynamics of the electronic money problem in Indonesia.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh electronic money terhadap efisiensi sistem pembayaran dan permintaan uang M1 pada periode 2007-2017 di Indonesia dengan menggunakan data bulanan. Pada model ini menggunakan analisis Vector Error Correction Model. Hasil menunjukkan electronic money meningkatkan private consumption expenditure sebagai proxy efisiensi. Selain itu, hasil juga menunjukkan bahwa electronic money menurunkan pertumbuhan narrow money M1.

---

This paper examines the effect of electronic money on the efficiency of the payment system and narrow money demand function from 2007 2017 using Indonesia monthly data. This reseacrh found that electronic money increase private consumption expenditures as a proxy of the efficiency. On the other hand, result showed that electronic money decrease narrow money M1."

"Tesis ini membahas mengenai syarat dan ketentuan pada uang elektronik yang sudah dibuatkan dalam bentuk klausula baku oleh pihak Penerbit Uang Elektronik. Penggunaan klausula baku tidak dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen, namun demikian klausula baku seringkali memposisikan nasabah pemegang uang elektronik selaku konsumen pada posisi yang tidak seimbang dan cenderung melindungi kepentingan Penerbit uang elektronik. Tesis ini mencoba membahas pengaturan tentang klausula baku berikut dampak yang diakibatkan olehnya, serta kerangka perlindungan kepada nasabah Pemegang Uang Elektronik.

---

This thesis describes the terms and conditions of the electronic money that has been made ​​in the form of standard clause by the Electronic Money Issuer. The use of standard clause is not prohibited by the Consumer Protection Act, however, is often standard clause position holders of electronic money as a consumer in a position that is not balanced and tend to protect the interests of Issuer electronic money. This thesis tries to discuss the setting of the following standard clause impact resulting therefrom, as well as customer protection framework Holder Electronic Money."

"Penelitian ini membahas penerapan penilaian risiko operasional pada pengelolaan stok dan risiko reputasi uang elektronik berbasis chip di Bank KLM. Uang elektronik berbasis chip diterbitkan oleh Bank KLM untuk menjawab tantangan disruptions. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami risiko operasional dan risiko reputasi produk sehingga dapat memberikan mitigasi agar produk berkontribusi postif terhadap kinerja bankwide. Data dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menilai risiko operasional pengelolaan stok uang elektronik berbasis chip yang disebabkan ketidaksesuaian kebutuhan di cabang sebagai unit penjual. Penilaian risiko juga dilakukan terhadap risiko reputasi yang disebabkan risiko operasional dari kegagalan pengisian ulang/top up dan kegagalan transaksi belanja. Hasil penelitian menyarankan mitigasi terkait risiko operasional adalah dengan diterapkan pembatasan stok produk di wilayah cabang. Mitigasi untuk risiko reputasi adalah sosialisasi kepada pihak pengelola keluhan terkait perbaikan layanan yang semula penanganan keluhan adalah tujuh hari kerja menjadi same day.

---

This study discusses the application of operational risk assessments to stock management and reputational risk of chip-based electronic money at KLM Bank. Chip-based electronic money is issued by KLM Bank to answer the challenges of disruptions. This research is a qualitative research with a case study method. The purpose of this study is to understand operational risk and reputation risk of the product so that it can provide mitigation and products can contribute positively to bankwide performance. Data is collected from interviews and documentation. This study assesses the operational risk of chip-based electronic money stock management due to a mismatch of needs at the branch as a sales unit. Risk assessment is also carried out on reputation risk caused by operational risks from failure to top up and failure of shopping transactions. The results of the study suggest mitigation related to operational risk is to apply product stock restrictions in the branch area. Mitigation for reputation risk is the socialization to the complaints manager regarding service improvements that initially handled complaints was seven working days to be same day."

"ABSTRAKDi era globalisasi dewasa ini perkembangan ilmu dan teknologi maju dengan pesatnya Hal ini juga terjadi di dalam sistem perbankan Indonesia dimana pada salah satu produk perbankannya telah menghadirkan uang elektronik Elektronik Money sebagai alat pembayaran Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16 8 PBI 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 12 PBI 2009 tentang Uang Elektronik Electronic Money Namun kehadiran Uang elektronik ternyata masih perlu dikaji khususnya pada aspek tanggungjawab penerbit terhadap kerugian pemegang uang elektronik atas tindakan penyalahgunaan kartu Dalam penulisan tesis ini penulis mengangkat permasalahan terkait bagaimana kedudukan hukum penerbit uang elektronik dalam sistem penyelenggaraan uang elektronik bagaimana bentuk penyalahgunaan yang menimbulkan kerugian bagi pemegang uang elektronik dan bagaimana tanggung jawab penerbit terhadap penyalahgunaan uang elektronik yang merugikan pemegang uang elektronik Melalui metode studi hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan mempergunakan bahan hukum primer sekunder dan tersier penulis menjawab permasalahan tersebut sehingga mampu memberikan pengetahuan secara umum kepada pembaca dan khususnya bagi penulis Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kedudukan hukum penerbit uang elektronik dapat dilihat dari penerbit sebagai pihak yang berwenang untuk menerbitkan uang elektronik sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesa dan kedua penerbit sebagai pihak yang menerbitkan uang elektronik menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen yang memiliki kedudukan hukum sebagai pelaku usaha Penyalahgunaan uang elektronik dan tanggungjawab dapat dilakukan oleh penerbit dalam kedudukannya sebagai penyelenggara uang elektronik atau pihak ketiga atau pihak lain diluar pihak penyelenggara uang elektronik Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian bahwa tanggung jawab penerbit hadir sebagian besar karena lemahnya sistem keamanan dan kesalahan manusiawi dalam penyelenggaraan human error Sehingga kedepan diharapkan Bank Indonesia sebagai regulator dapat secara berkala mengkaji dan memperbaiki kelemahan pengaturan serta memperketat pengawasan penyelenggaran uang elektronik.

---

ABSTRACT

In today 39 s of globalization the development of science and technology advanced rapidly This also occurs in the Indonesian banking system which at one banking products has presented the electronic money Electronic Money as a one of various payment method It has been stipulated in Bank Indonesia Regulation Number 16 8 PBI 2014 on Amendment of Bank Indonesia Regulation Number 11 12 PBI 2009 on Electronic Money Electronic Money However the presence of electronic money it still needs to be studied especially in the aspect of the responsibility of the issuer of electronic money holders against losses on misuse of the card In this thesis the author raised the issues related to how the legal position of the issuer of electronic money in the electronic money system implementation how the forms of abuse that lead to losses for holders of electronic money and how responsibility for misuse of electronic money Through the study methods of normative law with juridical and legal substance use primary secondary and tertiary authors answer these problems so as to provide general knowledge to readers and especially for writers Based on the results of the study found that the legal position of the issuer of electronic money can be seen from the publisher as the competent authority for issuing electronic money as stipulated in the regulations of Bank Indonesia and secondly the issuer as the party issuing electronic money in accordance with the Law on Consumer Protection which has no legal status as an offender business Misuse of electronic money and responsibilities can be done by a publisher in his capacity as the organizer of electronic money or any third party or any other party outside of the organizers of electronic money The research conclusion is the issuer responsibility in most largely because of weak security systems and human errors in the operation So in the future author expect to Bank Indonesia as regulator can periodically review and correct weaknesses of regulation and tighten supervision of electronic money."

"Tesis ini melaporkan temuan sebuah studi tentang masalah adopsi Mobile Money di area Jabodetabek. Daerah Jakarta dipilih karena Jakarta memiliki penduduk paling banyak di Indonesia yang memiliki berbagai macam suku dan ras sehingga diharapkan dapat mewakili Indonesia yang memiliki berbagai macam suku dan ras. Penelitian ini meneliti adopsi pelanggan dalam layanan mobile money di Indonesia dan kerangka penelitian didasarkan pada perpanjangan Technology Acceptance Model dengan Teori Planned Behavior dan Kepercayaan. Teori ini dikembangkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi adopsi tersebut. Kerangka kerja ini mencakup Sikap, norma subyektif, kontrol perilaku Persepsi, Persepsi kegunaan, Persepsi kemudahan penggunaan, Persepsi Kepercayaan dan niat konstruksi. Survey dilakukan untuk mengumpulkan data.LISREL digunakan untuk menguji seluruh pola inter-korelasi antara dua belas konstruksi yang diusulkan dan untuk menguji proposisi terkait secara empiris.Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi manfaat, Persepsi kemudahan, Persepsi Kepercayaan dan Norma Subyektif berpengaruh signifikan terhadap niat pelanggan terhadap mengadopsi Mobile Money Layanan oleh orang-orang di Jakarta. Kontribusi teoritis dan implikasi praktis dari temuan yang dibahas dan saran untuk penelitian masa depan diulas lebih lanjut dalam thesis ini.

---

This thesis reports the findings of a study issues concerning the adoption of Mobile Money in Greater Jakarta Area. Jakarta were chosen because Jakarta have the most population in Indonesia and have multi culture people therefore it expected to represent Indonesia which have multi culture and race.This study investigates costumers adoption within the context of Indonesia Mobile Money services and research framework is based on the extension of Technology Acceptance Model with Theory of Planned Behavior and Trust. Theory was developed to identify factors that would influence the adoption of Mobile. The framework includes Attitude, subjective norm, Perceived behavioral control, Perceived usefulness, Perceived ease of use, Perceived Trust and intention constructs. Survey was conducted to gather the data. LISREL was used to examine the entire pattern of inter-correlations among the twelve proposed constructs and to test related propositions empirically. Results show that Perceived usefulness, Perceived ease of use, Trust and Subjective Norms significantly influence customers intention toward adopting Mobile Money Services by people in Jakarta. Theoreticalcontributions and practical implications of the findings are discussed and suggestions for future research are presented."

"Untuk memenuhi kebutuhan alat pembayaran di era digital, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI Uang Elektronik. Materi pengaturan yang subtansial diatur dalam PBI Uang Elektronik salah satunya yaitu ketentuan mengenai dana float uang elektronik. Dalam PBI Uang Elektronik saat ini, tidak terdapat pengaturan dalam hal Penerbit Uang Elektronik insolven. Oleh karena itu, jika Penerbit Uang Elektronik dilikuidasi/dipailitkan dan dana float tersebut masuk ke dalam boedel likuidasi/boedel pailit maka kewajiban Penerbit Uang Elektronik akan bercampur dengan dana float, sehingga tidak ada kepastian bagi Pemegang Uang Elektronik atas kepemilikan dana yang disimpan. Permasalahan yang hendak diteliti adalah bagaimana pengaturan dan kedudukan dana float berdasarkan PBI Uang Elektronik dan bagaimana perlindungan dana float untuk memitigasi risiko insolvency Penerbit Uang Elektronik. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan tentang pola penanganan dana float dalam kaitannya memitigasi risiko insolvency Penerbit Uang Elektronik dan untuk memberikan masukan terhadap pengaturan mengenai dana float dalam PBI Uang Elektronik mendatang. Cakupan kajian terbatas pada aspek hukum dan tidak membahas aspek ekonomi maupun akuntansi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan/referensi hukum. Selain itu dilakukan pula wawancara dengan praktisi yang terlibat dalam permasalahan yang penulis teliti. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pengaturan dana float dalam PBI Uang Elektronik meliputi: aspek Pencatatan Dana Float, aspek Penempatan Dana Float, aspek Penggunaan Dana Float, dan apek Pengaturan Modal Disetor Dikaitkan Dengan Peningkatan Dana Float. Konsep hukum yang sesuai dengan hukum Indonesia sebagai landasan hukum bagi PBI Uang Elektronik dalam menerapkan fund isolation approach terhadap dana float yaitu menggunakan konsep hukum penitipan yang diatur dalam Bab XI KUH Perdata mengenai Penitipan Barang, mengingat pentingnya pemisahan tersebut untuk dilakukan pada ranah penerbitan Uang Elektronik. Saran dari penelitian ini yaitu Bank Indonesia perlu adanya perubahan terhadap PBI Uang Elektronik yang menekankan isu-isu terkait dengan risiko insolvency yang mungkin dihadapi oleh Penerbit Uang Elektronik. Selain itu Bank Indonesia perlu memberikan usulan atau masukan mengenai dana float dalam pembahasan RUU Kepailitan dan PKPU agar pilihan pengaturan tentang dana float tidak dibertentangkan dengan UU Kepailitan dan PKPU.

---

To meet the needs of payment instruments in the digital era, Bank Indonesia has issued PBI of Electronic Money. Substantial regulatory material is regulated in the PBI of Electronic Money, one of which is the provision regarding electronic money float funds. In the current PBI of Electronic Money, there are no regulations regarding insolvent Electronic Money Issuers. Therefore, if the Electronic Money Issuer is liquidated/bankrupt and the float funds are entered into a liquidation/bankruptcy, then the obligations of the Electronic Money Issuer will be mixed with float funds, so that there is no certainty for the Electronic Money Holder of ownership of the funds deposited. The problem to be investigated is how the arrangement and position of float funds based on the PBI of Electronic Money and how to protect float funds to mitigate the insolvency risk of Electronic Money Issuers. This study aims to determine and obtain clarity about the pattern of handling float funds in relation to mitigating the insolvency risk of Electronic Money Issuers and to provide input on the regulation of float funds in the upcoming PBI of Electronic Money. The scope of the study is limited to legal aspects and does not discuss economic or accounting aspects. The research method used is a normative legal research carried out by analyzing various materials/legal references. In addition, interviews were also conducted with practitioners who were involved in the issues the authors studied. The results of this study are that the arrangement of float funds in the PBI of Electronic Money includes: aspects of Float Fund Recording, aspects of Placement of Float Funds, aspects of Use of Float Funds, and musty Arranged Paid Capital Arrangements Attributed to Increased Float Funds. The legal concept that is in accordance with Indonesian law as a legal basis for the PBI of Electronic Money in applying a fund isolation approach to float funds is to use the concept of a legal deposit regulated in Chapter XI of the Civil Code regarding Safekeeping of Goods, bearing in mind the importance of such separation to be carried out in the realm of Electronic Money issuance. This research suggests that Bank Indonesia needs to change the PBI of Electronic Money that emphasizes issues related to insolvency risks that may be faced by Electronic Money Issuers. In addition, Bank Indonesia needs to provide suggestions or input regarding float funds in the discussion of the RUU Bankruptcy and PKPU so that the choice of regulation regarding float funds is not opposed to the Bankruptcy and PKPU Law."

"Dalam era perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, ternyata berpengaruh pada perkembangan metode sistem pembayaran, yaitu dimana yang tadinya dengan uang kertas, beralih kepada uang elektronik. uang elektronik atau yang disebut e-money. E-money di Indonesia diatur dalam PBI Uang Elektronik, SEBI Uang Elektronik, PBI APU-PPT dan peraturan perundangan lainnya, seperti UU BI, UU Perbankan, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, UU Transfer Dana, PP 82/ 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik, UU Mata Uang, dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya E-money memeberikan berbagai keuntungan baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Tetapi, disamping dampak positif dari penyelenggaraan e-money ini, ternyata juga memiliki berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan e-money di Indonesia, yaitu permasalahan yang terjadi terkait potential security risk, dan permasalahan yang dapat terjadi terkait money laundering. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatid, dengan pendekatan undang-undang. Penulis juga menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis terhadap produk e-money Bank X, maka diperoleh kesimpulan bahwa regulasi yang menjadi payung hukum pelaksanaan e-money di Indonesia masih perlu dilakukan perbaikan, yaitu dengan melakukan kodifikasi dengan peraturan lainnya yang terkait dengan e-money, yang kedua penulis menemukan permasalahan dalam hal permasalahan pelaksanaan e-money seperti malfunction, pencurian, yang terkait dengan potential security risk, dan isu money laundering terkait dengan jenis e-money tipe unregistered.

---

In this era of information technology development is so rapid, it was influential in the development of methods of payment systems. Where previously with bank note, switch to electronic money. It ussualy it?s called electronic money or emoney. E-money in Indonesia is regulated in Bank Indonesia Regulation concerning Electronic Money, Circullar Letter of Bank Indonesia concerning Electronic Money, Bank Indonesia Regulation concerning APU-PPT and Moreover, such as the BI Law, Banking Law, the ITE Law, Consumer Protection Law, Law on Funds Transfer, Government Regulation No. 82/2012 on System and Transactions electronics, Currency Law, and so on. In the implementation of E-money gives various advantages both for society and the government. But, besides the positive impact of the implementation of e-money, it also has a variety of problems encountered in the implementation of e-money in Indonesia, namely the problems that occur related to potential security risk, and the problems that may occur related to money laundering.

This research used normative legal research method with legislation approach. The author uses primary, secondary, and tertiary legal materials using a qualitative approach.

Based analysis of research on e-money product of Bank X, the author has conclusion that the regulation of e-money in Indonesia still needs to be improved, namely by codification with other regulations related to e-money, which the authors found the problem in terms of the problems of e-money like malfunction, theft, related to the potential security risk, and the issue of money laundering related to the type of e-money types unregistered."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perceived usefulness, perceived ease of use, perceived risk, dan self-efficacy terhadap reusage intention. Variabel perceived usefulness dan perceived ease of use diukur dengan indikator-indikator dari Davis, variabel perceived risk diukur dengan indikator-indikator dari Featherman dan Pavlou, variabel self-efficacy diukur dengan indikator-indikator dari Compeau dan Higgins, serta variabel reusage intention diukur dengan indikator-indikator dari Davis et al. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui teknik survei, dengan jumlah responden sebanyak 200 pengguna uang elektronik Go-Pay. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua variabel yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap reusage intention yaitu perceived usefulness dan self-efficacy. Variabel perceived ease of use tidak memiliki pengaruh terhadap reusage intention dan variabel perceived risk memiliki pengaruh negatif terhadap reusage intention. Selanjutnya, ditemukan bahwa perceived usefulness, perceived ease of use, perceived risk, dan self-efficacy berpengaruh secara simultan terhadap reusage intention.

---

This research aims to examine the effect of perceived usefulness, perceived ease of use, perceived risk, and self-efficacy on reusage intention. Perceieved usefulness and perceived ease of use variable was measured by several indicators from Davis, perceived risk variable was measured by several indicators from Featherman and Pavlou, self-efficacy was measured by several indicators from Compeau and Higgins, and lastly reusage intention variable was measured by several indicators from Davis et al. This research used quantitative approach through survey technique, with total respondents of 200 collected. Data analysis was done by descriptive analysis and multiple regression analysis. This research showed that there are two variables that have positive and significant effect on reusage intention that are perceived usefulness and self-efficacy. Meanwhile perceived ease of use showed no influence on reusage intention and reusage intention is negatively influenced by perceived risk. Furthermore, this research also found that perceived usefulness, perceived ease of use, perceived risk, and self-efficacy simultaneously affect reusage intention."

"Sejak periode tahun 2000-an, terdapat alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) bagian dari layanan keuangan yang kian meningkat penggunaannya, atau juga dikenal sebagai uang elektronik. Faktor-faktor peningkatan penggunaan diketahui didapat dari eksternal uang elektronik seperti program pemerintah dan kemudahan penggunaan. Faktor internal uang elektronik seperti brand equity diketahui belum cukup kuat. Diduga, hal tersebut terjadi karena tidak adanya faktor pembeda, minimnya pengetahuan akan brand, atau tidak adanya respon terhadap upaya pemasaran. Sementara itu, upaya komunikasi pemasaran sudah dan sedang dilakukan, antara lain iklan dan promosi. Tesis ini berupaya meneliti dampak upaya komunikasi iklan dan promosi terhadap brand awareness dan brand association dari uang elektronik. Uang elektronik yang diteliti adalah OVO, dengan sample sebanyak 100 orang menggunakan cluster sampling berdomisili di pulau Jawa, dengan 2 tahap berupa penyaringan usia generasi millennial dan random. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan 4 variabel, berupa 2 variabel independen (konten periklanan dan promosi penjualan), 1 variabel intervening (brand awareness), dan 1 variabel dependen (brand association). Dari penelitian diketahui konten periklanan dan promosi penjualan memiliki pengaruh signifikan terhadap masing-masing brand awareness dan brand association. Ketika digabungkan untuk menganalisis pengaruh konten periklanan, promosi penjualan, brand awareness sekaligus terhadap brand association, nilai pengaruh konten periklanan dan promosi penjualan berkurang namun pengaruh brand awareness bertambah.

---

Since the 2000 era, there's card based payment system, part of banking services, which its used increasing nowadays. The system also known as electronic money. Reasons of increasing use such as external reasons - government program and ease of use. No internal factors such as brand equity that strong enough. It is supposed to happend because of no differentiation, low brand knowlegde, or no responses to marketing efforts. Meanwhile, any marketing and communication effort was and is still going, i.e. advertisement and promotion. This thesis' objective is to research the effect of communication effort of advertisement ad promotion to brand awareness and brand association of electronic money. The electronic money in research is OVO, with sample consist of 100 people using cluster sampling area of Java island origin, with 2 stages of millennials filtering, then random. The research uses quantitative approach with 4 variables, 2 independent variables (advertisement content and sales promotion); 1 intervening (Brand awareness), and 1 dependent (Brand association). By using multiple linear regressions and path analysis. The research resulted that advertisement content and sales promotion has significant effects to each of brand awareness and brand association. When it combined to analyze the effect of 2 variabels and 1 intervening to dependent variables, the regression coefficient adds, while sales promotion and advertisement content's regression coefficient lessen."