Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran/nilai dan kompleksitas pengadaan barang/jasa terhadap kinerja pemerintah daerah dan kerugian negara. Penelitian ini juga mengembangkan indeks kompleksitas pengadaan barang/jasa yang mengacu pada penelitian terdahulu dan regulasi yang ada saat ini. Dengan menggunakan limited dependent variable regression models untuk periode 2015-2016, penelitian ini menemukan bahwa selain dapat digunakan untuk mendorong tercapainya kinerja pemerintah daerah yang optimal, besarnya ukuran/nilai pengadaan barang/jasa juga dapat digunakan sebagai media untuk melakukan tindakan moral hazard. Sementara tidak demikian hasil yang ditunjukkan oleh tingkat kompleksitas pengadaan barang/jasa.

---

This study examines the effect of size/value and complexity of procurement on the performance and the losses of local government. We develop a procurement complexity index which covers both the relevant literature and current regulation. By employing limited dependent variable regression models for a sample of 725 local governments from 2015 to 2016, we find that the size of procurement has a positive effect both on performance and the losses of local government. Meanwhile, procurement complexity has a positive effect on local government performance and negative effect on the losses of local government."

"Korupsi pengadaan barang dan jasa termasuk dalam tiga kasus terbesar yang ditangani oleh KPK, sehingga dijadikan salah satu area intervensi dalam rencana aksi pencegahan korupsi. Tujuan penelitian ini adalah memberikan bukti empiris mengenai hubungan e-procurement terhadap tindakan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Sample penelitian adalah 298 pemerintah daerah kota dan kabupaten menggunakan metode purposive sampling dengan tahun penelitian tahun 2018. Hasilnya penerapan e-procrement tidak berhubungan dengan tindakan pencegahan korupsi. Hal ini disebabkan masih rendahnya rata-rata penerapan e-procurement. Pemerintah pusat harus memiliki mekanisme yang tepat dalam memantau rencana aksi pencegahan korupsi termasuk memastikan penerapan e-procurement sudah optimal.

---

Corruption in the procurement of goods and services is included in the three largest cases handled by the KPK, so it is one of the areas of intervention in the action plan to prevent corruption. The purpose of this study is to provide empirical evidence regarding the relationship of e-procurement to corruption prevention measures in local governments in Indonesia. The research sample is 298 city and district governments using the purposive sampling method with the research year in 2018. The results are that the implementation of e-procrement is not related to corruption prevention measures. This is due to the low average implementation of e-procurement. The central government must have the right mechanism in monitoring the corruption prevention action plan, including ensuring that the implementation of e-procurement is optimal."

"Skipsi ini menganalisis hubungan antara karakteristik kepala daerah dengan tingkat responsivitas dalam melengkapi rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini adalah usia, tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, pengalaman birokrasi dan pengalaman berwirausaha. Penelitian ini juga menguji pengaruh tingkat responsivitas penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kinerja dengan menggunakan skor EKPPD. Penelitian ini menggunakan purposive sampling, dengan sampel yang digunakan yaitu 314 kabupaten / kota di Indonesia pada tahun 2014-2016.Hasil penelitian membuktikan bahwa karakteristik kepala daerah dilihat dari umur, tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, pengalaman birokrasi dan pengalaman kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat responsivitas daerah dalam melengkapi rekomendasi hasil pemeriksaan. Kajian ini tidak berhasil membuktikan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat ketanggapan penyelesaian rekomendasi tindak lanjut atas kinerja, namun justru menemukan pengaruh negatif antara tingkat ketanggapan daerah dalam melengkapi rekomendasi pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah daerah.

---

This skipsi analyzes the relationship between the characteristics of the regional head and the level of responsiveness in completing the follow-up recommendations for the examination results. The characteristics used in this study are age, education level, educational background, bureaucratic experience and entrepreneurial experience. This study also examined the effect of the level of responsiveness of completing the follow-up recommendations of the examination results on performance using the EKPPD score. This study used purposive sampling, with the sample used, namely 314 districts / cities in Indonesia in 2014-2016.

The results of the study prove that the characteristics of the regional head seen from age, education level, educational background, bureaucratic experience and entrepreneurial experience have no effect on the level of regional responsiveness in completing the recommendations of the examination results. This study failed to prove that there was a positive relationship between the level of responsiveness in completing follow-up recommendations on performance, but instead found a negative influence between the level of responsiveness of regions in completing audit recommendations on local government performance."

"Di Indonesia, kontrak yang dibuat oleh pemerintah bersifat multi aspek dan mempunyai karakter yang khas. Sekalipun hubungan hukum yang terbentuk antara pemerintah dengan mitranya adalah hubungan kontraktual, tetapi di dalamnya terkandung tidak saja hukum privat, tetapi juga hukum publik. Adanya warna publik dalam jenis kontrak ini merupakan ciri yang khas yang membedakan dengan kontrak komersial pada umumnya. Di Indonesia hubungan kontraktual yang terjadi antara pemerintah dengan penyedia barang dan jasa masuk ke dalam ranah hukum perdata. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan mengingat posisi pemerintah sebagai institusi publik yang berbeda dengan badan hukum lainnya. Sebagai badan publik, pemerintah memiliki beberapa keuntungan yang tidak dimiliki oleh badan hukum lainnya. Berbeda dengan Indonesia, di Perancis hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan penyedia barang dan jasa termasuk ke dalam ranah hukum administratif. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang akan penulis bahas ialah hubungan hukum dan pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia, hubungan hukum dan pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Perancis, dan perbandingan hubungan hukum dan pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah antara Indonesia dan Perancis. Penulis menggunakan kajian ilmu hukum normatif, dengan penelitian kepustakaan berpendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menyarankan kepada pemerintah untuk melengkapi pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, lebih khusus mengenai pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dimana dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tidak secara tegas mengatur mengenai hal tersebut. Hal ini penulis maksudkan agar dihasilkan peraturan yang lebih jelas, lengkap, dan tepat mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.

---

In Indonesia, contract made by the government are multi faceted and have a distinctive character. Although the legal relationship created between the Government and its partners is a contractual relationship, but it contains not only private law, but also public law. In Indonesia the contractual relationship between the government and the provider of goods and services is still included within the scope of civil law. This concept creates some problems due to the position of government as public institution is different with private institutions. As public institution, the government has several privileges that it has not been provided by private institutions. Nevertheless, in France, the relationship between the Government and the providers of good and services is included within the scope of administrative law.

In this regard, the issues that author will discuss are legal relationship and government procurement arrangements in Indonesia, legal relationship and government procurement arrangements in France, and the comparison of legal relationship and government procurement arrangements between Indonesia and France. Author applies normative legal study, with literature research as the source by using the law approach and comparative approach. The result suggested to the government to complete the regulation on procurement of government goods and services, more specifically regarding the courts authorized to resolve the dispute, which is not clearly stated in the Presidential Regulation No. 16 of 2018. Author intends to produce a clearer, complete, and more precise regulation on the procurement of government goods and services."

"Pengembangan e government di Indonesia merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Salah satu penerapan e government yang telah dilakukan di Indonesia adalah membuat situs informasi publik yang interaktif dan menyediakan situs transaksi pelayanan publik sehingga mampu memperbaiki pelayanan publik kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan informasi keuangan pada website pemda fitur website pemda dan penerapan e procurement terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian ini meneliti transparansi informasi keuangan Internet Financial Disclosure Index fitur website E government Webmatrix Index dan penerapan e procurement terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah EKKPD. Dengan menggunakan metode censored regression terhadap 232 pemerintah daerah tahun 2010, hasilnya adalah pengungkapan informasi keuangan pada website pemda dan penerapan e procurement berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sedangkan fitur website pemda tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

---

The development of e government in Indonesia is an attempt to develop electronic based governance implementation in order to improve the quality of public services effectively and efficiently One of the e government implementation has been done in Indonesia is making the interactive public information sites and to provide public transaction services sites to improve public services to citizen. This study purpose to analys the effect of financial information disclosure on local government websites local government websites features and implementation of e procurement on the performance of local government in Indonesia. This study try the transparency of financial information Internet Financial Disclosure Index features a website e government WebMatrix Index and the implementation of e procurement on local governance performance score of Regional Government Performance Evaluation EKKPD By using censored regression methode of the 232 local governments in 2010, the result is the disclosure of financial information on the government website and the implementation of e procurement has a positive effect on the performance of local government while the local government website feature does not affect the performance of local governance."

"Korupsi adalah salah satu permasalahan utama di negara berkembang, terutama korupsi dalam pengadaan barang jasa. Penelitian ini membahas korelasi audit belanja dan perilaku korupsi pengadaan barang jasa pada pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian dilakukan dalam konteks peran Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia (BPK RI), yang secara acak melakukan audit tujuan tertentu, audit belanja. Penelitian ini menemukan bahwa audit belanja yang dilakukan pada periode sebelumnya berkorelasi terhadap perubahan perilaku korupsi pengadaan barang jasa pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan mengurangi perilaku korupsi sebagai implikasi dari perubahan pandangan dan rekalkulasi expected cost korupsi berdasarkan pengalamannya diaudit.

---

Corruption is one of the main problems in developing countries, especially corruption in the public procurement. This paper examines the correlation government expenditure audit and local government corruption behavior. We do so in the context of Supreme Audit Board of Indonesia (BPK RI) authority, which randomly does special purpose audit on government expenditure. This study found that the government expenditure audit carried out in the previous period correlated with changes in local government corruption behavior. Local governments will reduce corruption behavior as an implication of changing views and calculating expected cost corruption based on their experience of being audited."

"Koalisi dan oposisi sebagai bagian pemerintahan di Indonesia dapat memiliki hubungan dengan kinerja keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris mengenai peran koalisi dan oposisi politik di pemerintahan yaitu Kota/ Kabupaten. Jumlah sampel yang diambil adalah 429 Kota/ Kabupaten selama 2 tahun (2015-2016). Total observasi adalah 858. Semua sampel dari Indonesia. Pengukuran penelitian menggunakan regresi (panel data). Kinerja Keuangan diukur dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan total aset. Koalisi politik diukur dari jumlah anggota koalisi DPRD (berasal dari partai yang sama dengan Bupati/ Walikota) dibagi total anggota DPRD. Oposisi adalah pemenang dari partai kedua (oposisi) dibagi dengan jumlah anggota DPRD. Penelitian ini menggunakan koalisi dan oposisi politik yang ditinjau dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Data penelitian dari LKPD, KPU, Jariungu dan BPS 2015-2016.Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi politik tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dapat diartikan bahwa, DPRD berusaha tetap menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan Undang-Undang. Koalisi DPRD menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan dan tidak hanya mementingkan posisinya di partai saja, hal ini terbukti pada beberapa kota di Indonesia yang tetap memiliki kinerja keuangan yang baik walaupun dikuasai koalisi. Penelitian ini juga menemukan bahwa oposisi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah oposisi yang relatif lebih sedikit dibandingkan jumlah koalisi. Ini menunjukkan bahwa struktur DPRD tidak secara langsung memiliki hubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

---

Coalition and opposition as part of government in Indonesia can have a relationship with financial performance. The purpose of this study is to empirically examine the role of coalition and political opposition in government, namely the City/Regency. The number of samples taken was 429 cities/districts for 2 years (2015-2016). Total observations were 858. All samples were from Indonesia. Measurement of research using regression (panel data). Financial Performance is measured by the proportion of Local Own Revenue (PAD) divided by total assets. Political coalitions are measured by the number of DPRD coalition members (from the same party as the Bupati/Walikota) divided by the total DPRD members. The opposition is the winner of the second party (the opposition) divided by the number of DPRD members. This study uses a coalition and political opposition in terms of the Regional House of Representatives (DPRD). Research data from LKPD, KPU, Jariungu and BPS 2015-2016.

The results showed that political coalition had no effect on financial performance. This can be interpreted that the DPRD is trying to keep running its activities in accordance with the provisions of the Act. The DPRD Coalition carries out its activities according to the rules and not only prioritizes its position in the party, this is evident in several cities in Indonesia that still have good financial performance even though controlled by the coalition. This study also found that opposition had no effect on financial performance. This can be caused by the relatively smaller amount of opposition compared to the number of coalitions. The results of this study indicate that the structure of the DPRD does not directly have a relationship with the financial performance of local governments."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran dewan komisaris dan direksi yang memiliki hubungan dengan pemerintah/kementerian dan yang berasal dari internal BUMN serta yang terkoneksi dengan partai politik dan/atau elit politisi dalam memediasi dampak privatisasi terhadap kinerja dan masalah keagenan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Hipotesis yang dikembangkan adalah bahwa efektifitas privatisasi dalam meningkatkan kinerja dan memitigasi masalah keagenan di BUMN terjadi melalui pengurangan proporsi birokrat dan elit politik dalam struktur tata kelola pada level dewan komisaris dan direksi. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan model regresi panel Difference in Difference (DID) dengan sampel berpasangan. Sampel tersebut dihasilkan melalui pencocokan dengan metode Propensity Score Matching (PSM). Pencocokan dilakukan dalam rangka menghadirkan kondisi pembanding (counterfactual) berupa BUMN yang tidak diprivatisasi sebagai kelompok kontrol yang menjadi pasangan bagi BUMN yang diprivatisasi sebagai kelompok perlakuan yang akan diuji. Penerapan quasi-experimental tersebut diharapkan dapat mengatasi bias dalam pemilihan sampel serta memperoleh dampak bersih dari kebijakan privatisasi yang telah dilaksanakan. Hasil uji empiris memperlihatkan bahwa privatisasi di Indonesia cenderung tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja dan pengurangan masalah keagenan pada BUMN yang diprivatisasi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa dewan komisaris dan direksi berlatarbelakang birokrat maupun yang terkoneksi secara politik tidak memediasi dampak tidak langsung privatisasi terhadap kinerja dan masalah keagenan. Hasil tersebut disebabkan oleh tidak adanya perbedaan proporsi yang signifikan dari keberadaan dewan komisaris dan direksi berlatar belakang seperti itu baik sebelum maupun setelah privatisasi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa privatisasi sendirian tidaklah memadai. Privatisasi semestinya berkonsekuensi membawa perubahan penting dan mendasar di dalam perusahaan. Salah satu perubahan mendasar tersebut adalah berupa reformasi tata kelola di level dewan komisaris dan direksi dengan mengurangi penunjukkan pejabat birokrat serta figur yang terkoneksi secara politik sebagai dewan komisaris maupun direksi di BUMN. Disamping itu, penunjukan mereka perlu didasarkan atas kompetensi dan komitmen serta dipastikan kesesuaiannya dengan kepentingan perusahaan. Diperlukan pula dukungan penegakan kepatuhan terhadap code of conduct, guna memastikan efektifitas penugasan dari siapapun yang ditunjuk sebagai dewan komisaris dan direksi di BUMN. Reformasi tata kelola di level puncak tersebut diharapkan menjadi faktor penentu keberhasilan privatisasi dalam meningkatkan kinerja serta memitigasi masalah keagenan di BUMN pasca-privatisasi.

---

This study aims to examine the board governance role of bureaucrats and politically connected board members in mediating the impact of privatization on performance and agency problems of Indonesian privatized state-owned enterprises (SOEs). The hypothesis is the efficacy of privatization on increasing SOE performance and mitigating agency problems may occur through the disentanglement of those bureaucrats and political elites in the board governance structure. Conducting a quasi-experimental using panel Difference in Difference (DID) model with matching samples as a counterfactual group derived from Propensity Score Matching (PSM) method, we expect to overcome sample selection bias and obtain the net impact of privatization. The empirical results suggest that privatization insignificantly impact performance enhancement and agency problem lessening of the privatized SOEs. Furthermore, this study found that bureaucrats and politically connected figures serving as board members do not mediate the impact of privatization on improving post-privatization performance and agency problems. The results are evidently due to no significant variance found on the engagement of those bureaucrats and political elites before and after privatization. The findings suggest that the privatization itself is not sufficient. It should have brought consequences for major changes within the company. One of those changes justifiably is board governance reform by minimizing bureaucrats and politically connected SOE board members. Besides, it is required that their appointment should be based upon competence, commitment and conformity with the company interest. It is also demanded to reinforce compliance with the code of conduct to ensure the assignment effectiveness of anyone appointed as board member. That reform would be the determinant of success in getting SOE post-privatization performance better."

"E-Purchasing systems allow buyers and sellers to communicate directly and to negotiate. A relatively recent addition to public procurement practice in Indonesia, this research investigates how negotiation affects transacted price, particularly in the vehicle commodity. More than 40,000 transactions were examined; transactions consisted of central government purchasing organizations and also at the local government level. Statistical analysis involved Ordinary Least Square (OLS) and Multinomial Logit regression. Findings reveal that more frequent negotiations lead to a lower final price and that some government buyer organizations experience greater impact of negotiation than others. We discuss implications for Indonesian government policies, and for future research.

---

Sistem e-Purchasing mengakomodasi pembeli dan penjual untuk berkomunikasi secara langsung dan bernegosiasi. Sebagai metode yang relatif baru pada praktik pengadaan pemerintah di Indonesia, penelitian ini menyelidiki bagaimana negosiasi mempengaruhi harga transaksi, khususnya dalam komoditas kendaraan bermotor. Data yang diolah lebih dari 40.000 transaksi oleh organisasi pembelian pemerintah pusat dan juga di tingkat pemerintah daerah. Analisis statistik menggunakan Ordinary Least Square (OLS) dan regresi Multinomial Logit. Hasil mengungkapkan bahwa negosiasi yang lebih sering menyebabkan harga akhir yang lebih rendah dan bahwa beberapa organisasi pembeli pemerintah mengalami dampak negosiasi yang lebih besar daripada yang lain. Implikasi untuk kebijakan pemerintah Indonesia turut dibahas, dan saran untuk penelitian di masa depan."

"Pengadaan berkelanjutan saat ini menjadi salah satu fokus baru dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa/pemerintah di Indonesia sejak disahkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Meskipun kebijakan tersebut telah didukung melalui pembentukan tata kelola pengadaan berkelanjutan yang diwujudkan melalui keterlibatan sejumlah aktor pemerintah, tetapi implementasinya masih perlu dievaluasi kembali guna dapat memperkuat kapasitas organisasi. Oleh karenanya, penelitian ini melakukan analisis kapasitas tata kelola terhadap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai aktor yang memiliki peran sentral dalam implementasi pengadaan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori kapasitas tata kelola oleh van Popering-Verkerk et al., (2022)sebagai kerangka teori dalam menganalisis kapasitas tata kelola LKPP pada implementasi pengadaan berkelanjutan di Indonesia. Berlandaskan pendekatan post-positivist, verifikasi teori pada penelitian ini dilakukan berdasarkan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap 9 informan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian terhadap lima dimensi kapasitas tata kelola menunjukkan bahwa LKPP telah secara menyeluruh memenuhi aspek koordinasi, ketahanan, dan sumber daya. Sedangkan, untuk aspek aksi kolektif dan pembelajaran, LKPP dinilai belum memenuhi indikator ruang untuk bertindak dan pembelajaran sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun LKPP telah memiliki kapasitas tata kelola yang memadai ditunjukkan dengan terpenuhinya 11 dari 13 indikator kapasitas, tetapi masih terdapat adanya ruang untuk peningkatan kapasitas khususnya dalam memperluas kewenangannya dan memfasilitasi adanya proses pembelajaran bersama. terpenuhinya 11 dari 13 indikator kapasitas, tetapi masih terdapat adanya ruang untuk peningkatan kapasitas khususnya dalam memperluas kewenangannya dan memfasilitasi adanya proses pembelajaran bersama.

---

Sustainable procurement has become one of the new focuses in implementing government procurement of goods/services in Indonesia since the enactment of Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018. In this regard, although the policy has been supported by establishing sustainable procurement governance, which is realized through the involvement of several government actors, its implementation could be more optimal. Therefore, this study analyzes the governance capacity of the Government Goods/Services Procurement Policy Institute (LKPP) as an actor having a central role in implementing sustainable procurement in Indonesia. This research uses the theory of governance capacity by van Popering-Verkerk et al. (2022) as a theoretical framework for analyzing LKPP governance capacity in the implementation of sustainable procurement in Indonesia. Based on a post-positivist approach, theory verification in this study was carried out based on qualitative data collection through in-depth interviews with nine informants and literature studies. The study results on the five dimensions of governance capacity show that LKPP has thoroughly met the aspects of coordination, resilience, and resources. Meanwhile, for the aspects of collective action and learning, LKPP is considered to need still to meet the indicators of room for action and social learning. Thus, although LKPP already has adequate governance capacity, as indicated by the fulfillment of 11 of the 13 capacity indicators, there is still room for capacity building, especially in expanding its authority and facilitating a joint learning process. "