Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan pemberian bailout atau dana talangan dengan penamaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century, sejak digulirkan tahun 2008, hingga saat ini, telah menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Kontroversi itu, karena adanya pandangan bahwa kebijakan tersebut dinilai sebagai tidak layak dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara karena hanya menguntungkan salah satu pihak/kelompok tertentu saja. Dalam tinjauan kriminologi, kebijakan tersebut dapat dipandang sebagai kejahatan yang berada dalam ruang lingkup White Collar Crime (WCC), dilakukan oleh korporasi birokrasi negara. Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan penelitiannya adalah: 1. Mengapa di dalam mensikapi kasus Bank Century, di antara berbagai alternatif pemecahan masalah, kebijakan yang diambil oleh KSSK adalah bailout yang ternyata dikemudian hari disalah gunakan oleh Bank Century. 2. Kebijakan baru apa yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus Bank Century. Dengan pendekatan metode kualitatif, sifat kejahatan dari kebijakan FPJP Bank Century, ternyata tidak bisa hanya dilihat dari aspek pengambilan kebijakannya saja. Tetapi, perlu dilihat dari seluruh rangkaian kegiatan yang menunjukkan terjadinya kejahatan baik di Unit Operasional Bank Century, unit pengambilan kebijakan (KSSK-BI-LPS), dan unit pelaksana kebijakan (LPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Peristiwa atau bentuk kejahatan di Unit Operasional Bank Century dan LPS selaku pelaksana kebijakan FPJP Bank Century, merupakan peristiwa/bentuk kejahatan yang menghimpit (beririsan) atau bersinggungan satu sama lain. Menyebabkan pengambilan kebijakan FPJP Bank Century oleh otoritas berwenang, memiliki kandungan/ sifat-sifat jahat (kriminogenik), sebagai kejahatan yang dilakukan oleh birokrasi Negara/kejahatan negara. 2. Peristiwa atau bentuk kejahatan yang terjadi di Unit Operasional Bank Century merupakan “penyebab” mengapa pengambilan kebijakan FPJP mengandung gen atau sifat-sifat kriminal. Sedangkan peristiwa/bentuk kejahatan yang terjadi di Unit Pelaksana Kebijakan, yakni LPS, adalah sebagai “akibat” yang membentuk FPJP Bank Century menjadi kejahatan Negara yang dapat dilihat secara nyata. 3. Memisahkan satu sama lain dari peristiwa/bentuk kejahatan yang terjadi pada masingmasing Unit Operasional tersebut di atas, mengakibatkan bentuk dan sifat kejahatan negara dalam pengambilan kebijakan FPJP Bank Century tidak terlihat secara sempurna/tidak kasat mata/tersamar karena peristiwa atau bentuk kejahatannya menyebar (diffusion) sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing. 4. Hal itulah yang menyebabkan pembuat kebijakan pemberian FPJP kepada Bank Century terisolasi dari pandangan bahwa kebijakan yang salah dan merugikan adalah kejahatan. 5. Untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa, direkomendasikan perlu ada mekanisme kontrol sosial yang melibatkan peran serta masyarakat yang lebih luas, misal optimalisasi peran DPR-RI melalui pemberian izin prinsip sebelum kebijakan digulirkan.

---

The policy of providing bailouts with the naming of the Short Term Funding Facility (STFF) to the Century Bank, since it was rolled out in 2008, until now, has caused controversy among the people. The controversy was due to the view that the policy was considered inappropriate and caused losses to the state finances because it was seen to only benefit one particular party/group.

In a criminological review, the controversy can be seen (assumed) as a crime within the scope of the White Collar Crime (WCC), committed by the state bureaucratic corporation. Based on this, the research questions are:

1. Why is responding to the Century Bank case, among the various alternative solutions to the problem, the policy taken by the KSSK was a bailout that was later misused by Century Bank?

2. What new policies are needed to prevent a repeat of the Century Bank case? With a qualitative method approach, the nature of crime from Century Bank's STFF needs to be seen from the whole series of activities that show the occurrence of crime both in the Century Bank Operational Unit, the policy making unit (KSSK-BI-LPS), and the policy implementation unit (LPS).

The research showed that:

1. Phenomenon or forms of crime in Century Bank Operational Units and LPS as implementing Century Bank STFF policies are events/forms of crime which coincide or intersect with each other. Causing the decision making of Century Bank's STFF policy by the competent authority, containing evil / criminogenic properties, such as a crime committed by the State bureaucracy/state crime.

2. Events or forms of crime that occurred in Century Bank Operational Units are the 'causes' why STFF policymaking contains genes or criminal traits. While the events/forms of crime that occurred in the Policy Implementation Unit, namely LPS, are as a 'result' that formed the Century Bank STFF into a state crime that can be seen clearly.

3. Separating each other from the events/forms of crime that occurred in each of the Operational Units mentioned above, resulting in the form and nature of state crime in making Century Bank STFF policies not seen perfectly / invisible / disguised because events or forms of crime spread ( diffusion) according to the main tasks, functions and respective authorities.

4. These factors have caused policymakers to provide STFF to Bank Century with isolation from the view that wrong and harmful policies are crimes.

5. To prevent the recurrence of similar actions, it is recommended that there is a need for social control mechanisms that involve broader community participation, for example optimizing the role of the house of representatives (DPR-RI) through granting principle permission before the policy is rolled out."

"Skripsi ini membahas mengenai pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) sebagai salah satu perwujudan peranan Bank Indonesia sebagai lender of last resort dan secara khusus membahas tentang pemberian FPJP kepada Bank Century yang marak diperdebatkan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku antara lain berupa perubahan ketentuan Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum, pengajuan permohonan repo aset, nilai capital adequacy ratio (CAR) Bank Century dan nilai agunan yang diajukan Bank Century tidak memenuhi ketentuan minimal 150% dari plafon FPJP. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberian FPJP kepada Bank Century telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

This thesis analyzes the legal aspects of the injection of short-term liquidity facility as one of the realization of Bank Indonesia?s role as lender of last resort, taking its focus on the injection of short-term liquidity facility entrusted by Bank Indonesia to Bank Century on November 14th, 2008 and November 18th, 2008 with amounted to Rp 689.394.000.000,00 and eventually paid back on February 11th, 2008. The decision by Bank Indonesia received numerous responses from the public, mostly questioning the legality of the action taken.

This thesis uses juridical norms approach as research implementation method as well as qualitative method in data assessment.

The end result of this thesis found that allegations directed to Bank Indonesia and Bank Century not having fulfilled their respective duties of prudence are false."

"Accountability is the key to good governance. In global administrative law, every policy made should be accountable. The given law should be accessible to the public. At the time of the global financial crisis, many countries did not have the necessary rules to solve the problems that arose. In Indonesia, the government?s decision to bail out Bank Century has remained controversial up to the present time. The need for a comprehensive law dealing with economic, political and social factors should be considered. The Indonesian Law regarding Government Administration provides for the code of conduct for government action. An entire chapter in the law has been dedicated to set out provisions on discretion, reflecting a two-way approach, namely: restriction of government action on the one hand and the protection of public rights on the other. In practice, however, such rule is not implemented in line with the intended formulation. There is still a need for harmonization with the law regarding State Administration Courts in Indonesia.

---

Akuntabilitas adalah kunci dari pemerintahan yang baik. Dalam hukum administrasi global, setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Hukum yang ada harus bisa diakses oleh masyarakat. Ketika krisis keuangan global terjadi, banyak negara tidak memiliki hukum positif untuk mengatasinya. Di Indonesia, keputusan pemerintah dalam membailout Bank Century menjadi perdebatan sampai saat ini. Kebutuhan akan hukum yang komprehensif terkait ekonomi, politik dan sosial harus dipertimbangkan. UU Administrasi Pemerintahan Indonesia telah menyiapkan aturan dalam bertindak bagi pemerintah. Penempatan diskresi dalam satu bab tersendiri dapat dilihat dari dua sisi, batasan terhadap tindakan pemerintah sekaligus perlindungan bagi hak publik. Pada praktiknya, pelaksanaan dari aturan tersebut tidak semudah rumusan yang dimaksud. Harmonisasi dengan UU Peradilan Tata Usaha Negara masih dibutuhkan."

"Metode kepustakaan dan lapangan adalah metode penulis dalam menganalisa Tinjauan Hukum Perjanjian Kredit Dalam Rangka Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Akta Pengikatan Agunan Secara Gadai Bank. Bank Indonesia yang merupakan sarana pengikatan antara bank penerima FPJP dengan Bank Indonesia sebagai pemberi FPJP; Perjanjian tersebut merupakan perjanjian dibawah tangan yang penulis bandingkan dengan perjanjian berdasarkan ketentuan kenotariatan yang menurut hemat penulis perlu adanya beberapa revisi atas kerangka akta (geraamte) yang terdiri atas kepala akta, komparisi, premise, isi akta dan penutup akta sehingga Bank Indonesia sebagai pemberi FPJP akan selalu terlindungi dari aspek yuridisnya."

"Penyelamatan PT Bank Century Tbk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menimbulkan konsekuensi hukum pengambilalihan kepemilikan Bank Century oleh LPS sebagaimana diatur Pasal 40 huruf a jo. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS), masih menyisakan berbagai permasalahan baik dari aspek politik maupun hukum. Dari aspek politik, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan terkait proses penyelamatan Bank Century yang menyimpulkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan oleh berbagai otoritas yang terkait dengan proses penanganan Bank Century. Dari aspek hukum, proses penyelamatan Bank Century telah dipersoalkan oleh mantan pemegang saham Bank Century melalui forum arbitrase pada International Centre for Settlement of Investment Disputes sebagai perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban Pemerintah Republik Indonesia mengenai expropriation sebagaimana diatur dalam Bilateral Investment Treaty antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggris.Bahwa penyelamatan Bank Century oleh LPS tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum pelaksanaan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Pelaksanaan JPSK, dengan resolusi bank sebagai salah satu pilarnya, merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam perspektif JPSK, penyelamatan Bank Century merupakan bentuk pelaksanaan tugas resolusi bank yang dimandatkan oleh UU LPS, yaitu sebagai bentuk intervensi otoritas publik dalam mengatasi dampak sistemik yang disebabkan oleh permasalahan suatu bank guna meminimalisir dampak kerusakan yang dapat ditimbulkan terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian secara keseluruhan. Resolusi bank pada dasarnya merupakan mekanisme extra judicial yang khusus diberlakukan bagi penanganan bank bermasalah dengan pertimbangan untuk menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat penyimpan dana terhadap sistem perbankan secara keseluruhan. Mengingat karakteristik pelaksanaan tugas resolusi bank maka penyelamatan Bank Century oleh LPS tidak dapat dipersamakan dengan tindakan nasionalisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maupun sebagai tindakan expropriation sebagaimana dimaksud dalam Bilateral Investment Treaty. Pemahaman akan pelaksanaan tugas resolusi bank menjadi penting artinya dalam memperkuat justifikasi dari aspek hukum terhadap tindakan penyelamatan terhadap Bank Century yang dilakukan oleh LPS.

---

The bailout of PT Bank Century Tbk by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) which have caused the legal consequence of the ownership takeover of Bank Century by IDIC as regulated under Article 40 letter (a) jo. Article 41 paragraph (1) of the Law Number 24 of 2004 regarding Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC Law), still leaves numerous matters on both legal and political aspects. From the political aspect, the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI) has used its right of inquiry to conduct an investigation on the Bank Century bailout process which concluded that there has been an abuse by authorities related to the Bank Century management process. From the legal aspect, the Bank Century bailout process has been questioned by Bank Century’s former shareholders through arbitration in the International Centre for Settlement Investment Disputes as a tort which is contrary to the obligation of the Government of the Republic of Indonesia regarding expropriation as stated in the Bilateral Investment Treaty between the Government of the Republic Indonesia and the English Royal Government.

The bailout of Bank Century by the IDIC can not be separated from the legal framework of the implementation of Financial System Safety Net (JPSK) intended to safeguard the financial system stability. The implementation of JPSK, with bank resolution as one of its pillars, is an important instrument in safeguarding the financial system stability. Under the perspective of JPSK, the bailout of Bank Century by IDIC through Temporary Capital Participation is a form of performance of bank resolution tasks mandated in the IDIC Law, as a form of public authority intervention in managing a systemic impact caused by problems of a bank to minimize the damage that may arise to the stability of the financial system and the economy comprehensively. In principle, bank resolution is an extra judicial mechanism specifically applied for the management of troubled banks in considerations to preserve and maintain the trust of depositing customers to the banking system comprehensively. Considering the characteristics of the implementation of bank resolution task, the bailout of Bank Century by the IDIC can not be equated with act of nationalization or expropriation of property rights referred to in the Law Number 25 of 2007 regarding Capital Investment nor as an act of expropriation as intended in the Bilateral Investment Treaty. The understanding of the implementation of bank resolution tasks become important in strengthening the justification of the legal aspects on the actions of the Bank Century bailout conducted by the IDIC."

"Sekuritisasi aset merupakan strategi inovatif untuk memperoleh sumber dana jangka panjang, yang memungkinkan bank untuk mengatasi risiko likuiditas dan masalah maturity mismatch. Bank juga akan mendapatkan fee based income berupa servicing fee karena berperan sebagai servicer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi servicing fee terhadap fee based income dan laba tahun berjalan, serta mengetahui kondisi terkini pelakasanaan sekuritisasi aset oleh BTN dan potensi pengembangan di masa mendatang khususnya dari sisi permintaan dan penawaran. Pengolahan data dilakukan untuk mengetahui korelasi servicing fee terhadap fee based income dan laba tahun berjalan. Wawancara juga dilakukan untuk mengetahui kondisi terkini pelaksanaan sekuritisasi aset BTN termasuk pengembangan dari sisi permintaan dan penawaran transaksi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa servicing fee yang diperoleh dari aktivitas sekuritisasi aset berkorelasi meskipun tidak signifikan terhadap fee based income dan tidak memiliki korelasi yang signifikan terhadap laba tahun berjalan BTN. Hingga kini BTN tetap melakukan sekuritisasi aset karena instrumen EBA masih diminati oleh terutama investor institusional dan sebagai altenatif pendanaan jangka panjang bagi BTN.

---

Asset securitization is an innovative strategy for obtaining long-term sources of funds, allowing bank to overcome liquidity risk and maturity mismatch problems. Banks will also receive fee- based income in the form of servicing fees because they act as servicers. This study aims to determine the correlation between servicing fees and fee-based income and profit, as well as to find out the current condition of asset securitization by BTN and the potential for future development, especially from the supply and demand side. Data processing is carried out to determine the correlation between servicing fees and fee-based income and profit. Interviews were also conducted to find out the current condition of the implementation of BTN asset securitization including the development of the demand and supply side of the transaction. The results of the study show that servicing fees obtained from asset securitization activities are correlated although not significantly with fee-based income and do not have a significant correlation with profit of BTN. Until now, BTN continues to perform asset securitization because EBA instruments are still in demand by institutional investors and as a long-term funding alternative for BTN."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan bailout III setelah kegagalan kedua program bailoutdi Yunani Kebijakan bailout III bertentangan denga opini publik Yunani yang menolak kebijakan bailout diimplementasikan di Yunani Analisis penelitian ini menggunakan teori two level games oleh Robert Putnam dengan metode kualitatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan bailout III dipengaruhi oleh tekanan Troika kepada pemerintah Yunani untuk memperpanjang program bailout dan juga tekanan ekonomi domestik yang disuarakan oleh para bankir di Yunani untuk segera mendapatkan bantuan dana sehingga dapat menghindarkan Yunani dari krisis Persetujuan Yunani untuk mengambil kebijakan bailout III mencerminkan lemahnya peran negara dalam menghadapi tekanan internasional maupun tuntutan domestik yang bertentangan satu sama lain ABSTRACTThis research aimed to analyze the factors that influence policy making at the third bailout in Greece after the failure of the fisrt bailout and second bailout Moreover the third bailout policy opposed by Greek public opinion which rejected the bailout The analysis of this research is using two level games theory by Robert Putnam and also using qualitative methods This research shows that the policy making at the third bailout influenced by Troika pressure on Greek government to extend the bailout Furthermore there is economic domestic pressure that voiced by the bankers in Greece to get funding immediately to avoid the Greek sovereign debt crisis Greek agreement to take the third bailout reflects the role of the weak states dealing with international pressure and domestic demands , This research aimed to analyze the factors that influence policy making at the third bailout in Greece after the failure of the fisrt bailout and second bailout Moreover the third bailout policy opposed by Greek public opinion which rejected the bailout The analysis of this research is using two level games theory by Robert Putnam and also using qualitative methods This research shows that the policy making at the third bailout influenced by Troika pressure on Greek government to extend the bailout Furthermore there is economic domestic pressure that voiced by the bankers in Greece to get funding immediately to avoid the Greek sovereign debt crisis Greek agreement to take the third bailout reflects the role of the weak states dealing with international pressure and domestic demands ]"

"PT. Bank DKI Syariah menyediakan dana talangan Haji melalui pembiayaan Pengurusan Haji iB (Talangan Haji) untuk membantu masyarakat agar dapat memperoleh kepastian nomor porsi haji dan jadwal keberangkatan. Permasalahan yang menjadi bahasan utama tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan t dana talangan haji pada PT. Bank DKI Syariah ditinjau dr sudut fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syari’ah dan bagaimana penyelesaian masalah keterlambatan pengembalian dana talangan haji pada Bank DKI menurut Fatwa DSN MUI No. 19 tentang al-Qard. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Hukum pelaksanaan kredit dana talangan haji pada PT. Bank DKI Syariah dilakukan dengan dua cara yaitu akad dan Ijarah `al amal (sewa jasa). Apabila Nasabah tidak dapat mengembalikan kewajibannya LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya. Dana talangan haji telah memperpanjang daftar calon jamaah haji untuk itu Pemerintah harus memberlakukan kebijakan pembatasan kepada perbankan dalam menyalurkan pembiayaan dana talangan haji.

---

PT. DKI Bank Syariah provide bailout funds through financing Arrangements Hajj iB (Bailout Hajj) to assist the public in order to obtain the certainty of numbers serving pilgrims and departure schedules. Becomes the main problem that this thesis is how the implementation of the bailout fund Hajj at PT. Bank DKI be reviewed in the light of Islamic Shariah Council of the National Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 about financing arrangements pilgrimage Shari'ah financial institutions and how to resolve problems delay in returning Hajj bailout by the Bank DKI MUI Fatwa No. DSN. 19 on al-Qard. The method used in this study is a study that normative legal research done by examining library materials and secondary data. Law enforcement bailout loans pilgrims on PT. DKI Bank Syariah done in two ways, namely `al Ijarah contract and charity (rental service). If the Customer fails to return the LKS obligations may extend the period of return, or delete (write off) some or all of its obligations. The bailout has extended the list of prospective Hajj pilgrims to the Government should impose restriction policy in extending financing to the banking bailouts pilgrimage."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko likuiditas pendanaan terhadap perilaku pengambilan risiko oleh bank umum konvensional di Indonesia periode 2006 ndash; 2015. Risiko likuiditas pendanaan bank tercermin dari jumlah simpanan yang dimiliki oleh bank, sedangkan pengambilan risiko tercermin dari jumlah likuiditas yang diciptakan oleh bank Liquidity Creation. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat apakah terdapat perbedaan pengambilan risiko pada bank besar dan bank dengan tingkat modal penyangga yang tinggi di Indonesia dalam menghadapi tingkat risiko likuiditas pendanaan tertentu.Penelitian ini menyimpulkan bahwa risiko likuiditas pendanaan secara signifikan memiliki pengaruh negatif terhadap pengambilan risiko oleh bank. Tingkat risiko pendanaan yang rendah akan menyebabkan pengambilan risiko yang lebih tinggi oleh bank. Sementara itu, tidak ditemukan bukti yang mendukung perbedaan pengambilan risiko pada bank besar dan bank dengan tingkat modal penyangga yang tinggi di Indonesia dalam menghadapi tingkat risiko likuiditas pendanaan tertentu.

---

This paper aimed to analyze the effect of funding liquidity risk on the risk taking behavior of conventional banks in Indonesia from 2006 ndash 2015. Funding Liquidity risk is reflected in the level of bank rsquo s deposits, meanwhile bank risk taking is reflected in the level of bank rsquo s liquidity creation. In addition, this paper would like to see the difference in bank risk taking behavior in big size bank and high capital buffered bank in response to certain level of funding liquidity risk.

This study concluded that funding liquidity risk significantly affect bank risk taking. Bank having lower funding liquidity risk proven to have higher risk taking behavior. Meanwhile, there is no evidence to support the difference in bank risk taking behavior in big size bank and high capital buffered bank in response to certain level of funding liquidity risk."