Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam penelitian ini, penulis melihat hubungan antara waktu pemilihan umum dan stabilitas politik dengan menggunakan data panel yang berisi data mengenai berbagai macam negara. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara waktu pemilihan umum dengan stabilitas politik setelah penulis mengontrol variabel-variabel ekonomik, demografik, dan institusi lainnya. Jika negara-negara dalam set data yang digunakan penulis digolongkan kepada negara-negara autokratik, semi-autokratik, semi-demokratik, dan demokratik, penulis menemukan bahwa ada korelasi yang positif dan signifikan antara waktu pemilihan umum dengan dengan stabilitas politik negara-negara autokratik. Saat variabel 'faktor spesifik negara' digunakan di dalam model, hubungan antara dua variabel tersebut menjadi tidak lagi signifikan. Penulis percaya bahwa beberapa faktor spesifik dalam sebuah negara, seperti kultur dan tingkat kereligiusan, dapat mempengaruhi stabilitas politik sebelum, saat, dan sesudah waktu pemilihan umum.

---

ABSTRACTThis study examines the relationship between election period and political stability through the use of panel dataset with country level data. The analysis suggests that there is no significant correlation between election period and political stability after controlling for economic, demographic, and institutional factors. When countries are grouped into autocratic, semi-autocratic, semi-democratic, and democratic countries, the author finds that there is a significant and positive correlation between election period in autocratic countries and political stability. Applying country fixed effects into the model reveals that the relationship between election period in autocratic countries and political stability is no longer significant. The author believes that certain country specific factors, such as culture and religiosity, play an important part in the disturbances and violence happening prior, during, and after an election."

"Evaluasi pemilih terhadap kinerja pemimpin politik menjadi pondasi bagi demokrasi, sehingga demokrasi dapat menghasilkan pemimpin politik dengan kinerja baik. Selain itu pemilihan umum juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menentukan kebijakan mana yang tepat untuk diaplikasikan, berdasar kepada janji kampanye calon presiden. Kajian ini berusaha menangkap pengaruh faktor-faktor sosial ekonomi di tingkat desa terhadap keterpilihan Jokowi dalam pemilihan presiden 2014. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat kemiskinan, tingkat akses ekonomi dan kondisi infrastruktur desa serta kelas menengah berperan besar dalam kemenangan Jokowi. Temuan lain adalah bahwa paparan media, baik televisi maupun internet sangat berpengaruh dalam proses penentuan suara oleh masyarakat.

---

Voter evaluation of the political leader’s performance is the foundation for democracy, therefore democracy can produce a political leader with good performance. Elections are also a mean for the public to determine which policies are appropriate to be applied, based on the campaign. This study tried to capture the influence of socio-economic factors at the village level to the winning of Jokowi in 2014 election. The study found that poverty, economic access and infrastructure as well as the middle class plays a major role in the Jokowi’s victory. This study also found that media is influential to the vote decision."

"Tulisan ini merupakan kajian terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dalam kerangka pemikiran Karl Polanyi berjudul The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Polanyi secara khusus mengkritik kesesatan ekonomistik pasar bebas yang mengakibatkan tercerabutnya sistem ekonomi dari relasi manusia. Konsekuensi yang ditimbulkan adalah pereduksian makna hidup manusia pada aspek ekonomis semata. Terisolasinya kegiatan ekonomi akibat aturan-aturan logis dan otonom menyampingkan pertimbangan-pertimbangan subjektif dari kehendak masyarakat. PEL menjadi pendekatan alternatif atas sistem ekonomi berbasis pada pemeliharaan nilai-nilai yang menjadi kekayaan sosial masyarakat. Pendekatan dalam ekonomi lokal memperluas pemaknaan sistem ekonomi sebagai upaya reflektif atas kesadaran moral natural kolektif untuk mengemban tanggung jawab sosial. Penelitian dilakukan dengan metode kepustakaan sebagai upaya refleksi kritis terhadap penilaian etis atas proses PEL. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa PEL menjadi rekonstruksi sistem ekonomi berbasis moralitas yang memungkinkan terbentuknya sistem ekonomi yang lebih partisipatoris dan terkoordinasi.

---

This writing is a study about the Local Economic Development (LED) in the framework of Karl Polanyi’s Book The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Polanyi specifically criticizes the economists digression in the free market that resulted in the uprooting of the economic system of human relations. The consequence is the reduction of the meaning of human life to the purely economic aspect. The isolated economic activities caused by logical and autonomic law that disregards the subjective considerations of the will of society. LED has become an alternative approach to the economic system based on maintaining the values that become the social wealth of society. The approach of local economy widens the meaning of economic systems as a reflective effort on collective natural moral awareness to assume social responsibility. This study was conducted using the library method as an effort to critically reflect on the ethical assessment of the LED process. In the end, it can be concluded that LED is the reconstruction of a morality-based economic system that enables the formation of a more participatory and coordinated economic system."

"Pemilihan umum merupakan dasar utama demokrasi, yang merupakan kesempatan terbaik masyarakat menyalurkan aspirasi politik dengan memilih wakil rakyat, tetapi penyelenggaraan pemilihan umum masih ditemukan tindakan pelanggaran. Dalam beberapa kasus terdapat sejumlah tindakan atau fenomena dalam pemilihan umum yang diduga sebagai hal berbahaya yang mengancam ketahanan nasional dalam bidang politik, menurut istilah hukum disebut sebagai Electoral malpractice, bahwa pada pemilihan umum terdapat aktivitas calon anggota legislatif yang secara sengaja atau tidak disengaja, langsung atau pun tidak langsung yang mengakibatkan pemilu berlangsung secara tidak ideal. Tujuan dari penelitian ini adalah (1).Mengidentifikasi bentuk Electoral malpractice oleh Calon Legislatif DPR-RI pada pemilihan umum 2019. (2).Mengetahui dampak Electoral malpractice dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2019 terhadap ketahanan nasional di bidang politik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

---

General elections are the main basis of democracy, which is the best opportunity for the community to channel their political aspirations by electing representatives of the people, but the holding of general elections is still found to be in violation of. In some cases there are a number of actions or phenomena in general elections that are suspected to be dangerous things that threaten national security in the political field, according to legal terms referred to as Electoral malpractice, that in the general election there are activities of legislative candidates intentionally or unintentionally, directly or indirectly. Indirectly, which resulted in the election not taking place ideally. The objectives of this study are (1). To identify the forms of Electoral malpractice by the Legislative Candidates of the DPR-RI in the 2019 general election. (2). To find out the impact of Electoral malpractice in holding the 2019 general election on national security in the political field. This research is a descriptive qualitative research with a case study. The method of data collection in this study was done through interviews and documentation."

"Dalam penelitian ini terdapat tiga pokok permasalahan: Pertama, terkait dengan hak konstitusional dalam pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum, Kedua, mengenai perkembangan pengaturan mengenai pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum dari zaman orde baru sampai dengan sekarang, dan Ketiga, mengenai penyelesaian sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2014 dihubungkan dengan keikutsertaan dalam pemilu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan disajikan secara deskriptif analitis.Hasil penelitian ini menunjukkan pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum dijamin oleh UUD Tahun 1945 setelah perubahan. Pengaturan mengenai pendirian partai dan keikutsertaan dalam pemilu di zaman orde baru sangat dibatasi oleh penguasa. Menuju pemilu tahun 2014 pengaturan mengenai pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum menunjukkan arah ke penyederhanaan partai politik terlihat dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Penyelesaian sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu di Bawaslu dan PTTUN telah menjamin hak konstitusional partai politik untuk ikut serta dalam pemilihan umum.

---

This research will focus on three main problems. First, constitutional right to established political parties and participation in election. Secondly, the development of regulation on establishment political parties and participation in election from orde baru era until now. Thirdly, the settlement of verification dispute of political parties participants in election 2014 associated with the right to participation in election. The method used in this research is judicial-normative which has its bearing on secondary data, this research will also be presented in the form of descriptive-analytical.

The result of this research shows that established of political parties and participation in election was guarantee in UUD 1945 after change. The regulation of establishment political parties and participation in election was limited by the authorities in orde baru. Towards 2014 election, regulation of establishment political parties and participation in election shows the direction to simplification political parties based on requirement that must be fulfilled. The settlement of verification dispute in Bawaslu and PTTUN shows guaranteed of constitutional right to participate in election."

"Skripsi ini menganalisis strategi pemasaran politik yang digunakan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk bersaing dalam pemilihan 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Penelitian ini menerapkan kerangka teori comprehensive political marketing (CPM) seperti yang dikemukakan oleh Jennifer Lees-Marshment. Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus kualitatif yang mencakup periode dari pendaftaran formal PSI pada 2014 hingga periode pasca pemilihan hingga Desember 2019, menggunakan sumber data primer dan sekunder termasuk wawancara penelitian, artikel berita, laporan yang tersedia untuk umum, dan literatur akademik. Penelitian ini menemukan bahwa strategi pemasaran politik yang digunakan oleh PSI dalam pemilu 2019 menggunakan market intelligence di setiap tahap dan oleh karena itu, merupakan karakteristik dari model partai berorientasi pasar (MOP) yang ditetapkan oleh Lees-Marshment. Sebagai partai baru yang didaftarkan oleh para pendiri yang kurang dikenal tanpa pengalaman partai politik sebelumnya, PSI menghadapi hambatan yang signifikan untuk keberhasilan pemilihan. Strategi pemasaran politik berorientasi pasar PSI membantu partai untuk mengatasi hambatan ini, memenangkan delapan kursi di DPRD, menjadi satu-satunya partai baru yang memenangkan kursi di DPRD DKI Jakarta. Skripsi ini mengontekstualisasikan strategi pemasaran politik PSI dalam diskusi yang lebih luas tentang sistem pemilihan Indonesia."

"

Salah satu ciri-ciri negara yang menganut sistem demokrasi adalah segala keputusan dan kebijakan dalam pemerintahan dibuat semata-mata dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedaulatan negara yang menganut sistem demokrasi jelas terlihat bertumpu kepada rakyat. Hal ini dibuktikan dengan diselenggarakan nya pemilu sebagai bentuk pesta demokrasi. Pemilihan umum di Indonesia bersifat langsung, termasuk juga dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, yang pada praktik nya masih berlangsung hingga tahun 2019 ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara komperhensif adanya komodifikasi terhadap aktor politik yang memiliki brand dan karakteristik yang kuat di masyarakat pada masa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, yang dalam hal ini adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan K.H Maruf Amin. Metode analisis teks dan semiotika teks, digunakan pada penelitian ini untuk membongkar adanya praktik komodifikasi aktor politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik politik identitas pada kontestasi politik di Indonesia masih relevan, dengan adanya praktik komodifikasi aktor politik sebagai salah satu upaya untuk membentuk branding politik.

---

The main characteristic from democracy country is all decisions and policies in the government are made solely from the people, by the people, and for the people. The sovereignty of democracy country are clearly seen is in the people, that shown by general election as a democracy party that held by the country itself. General elections in Indonesia are direct to the people, including the presidential elections, which in practice are still ongoing until 2019. This research reveals comprehensively the commodification of political actors who have strong brand and characteristics in society during the 2019 presidential election, which in this case are Joko Widodo and K.H Maruf Amin. Text analysis and text semiotics, are used in this research to dismantle the practice of commodification of political actors. This research shows that the practice of identity politics in political contestation in Indonesia is still relevant, with the practice of political actor commodification as a form of political branding.

 

"