Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsumsi rokok di Indonesia menduduki posisi terbanyak di wilayah Asia Tenggara pada 2016 dan meningkat sampai di 2018, sehingga beban kerugian kesehatan dan ekonomi bertambah. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan harga rokok dan pendapatan rumah tangga pada keputusan untuk merokok dan jumlah konsumsi rokok oleh perokok berdasarkan kelompok pendapatan di Indonesia tahun 2018. Kategorisasi kelompok pendapatan menggunakan perhitungan Had Kifayah dan nishab zakat serta berdasarkan perspektif ekonomi Islam (Islamic values). Data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 dengan unit analisis Kepala rumah tangga sebagai representatif per rumah tangga. Dengan demikian, penulis mengadopsi two-part model untuk mengolah dan menganalisis data serta menggunakan software Stata 15. Model bagian pertama menggunakan model Logit sedangkan bagian kedua metode OLS dalam menjawab dua tujuan tersebut. Hasil penelitian bahwa harga rokok, pendapatan rumah tangga serta karakteristik sosio-demografis mempengaruhi secara signifikan perilaku konsumsi rokok di semua kelompok pendapatan. Total elastisitas harga rokok pada konsumsi rokok secara keseluruhan sebesar -0,811 yang berarti kenaikan harga rokok 10% menyebabkan berkurangnya kemungkinan dan jumlah permintaan rokok sebesar 8,1%. Sedangkan, total elastisitas pendapatan secara keseluruhan adalah 0,975 artinya kenaikan pendapatan per rumah tangga sebesar 10% maka terjadi peningkatan 9,75% pada kemungkinan dan jumlah permintaan konsumsi rokok. Selain itu, kelompok rumah tangga mustahik lebih responsif dalam menghadapi perubahan harga rokok dan pendapatan, di mana elastisitasnya lebih besar daripada rumah tangga muzaki. Sementara itu, rokok dapat dikatakan sebagai barang normal dan bersifat inelastis, namun tidak sesuai dengan teori konsumsi ekonomi Islam.

---

Indonesia is cigarette consumption was the highest position in Southeast Asia in 2016. It had increased until 2018 and caused an increased risk of health and economic loss. This study discusses changes in cigarette prices and household income in the decision to smoke, the quantity of cigarette consumption by smokers according to income groups in Indonesia 2018. The categorization of income groups uses the calculation of Had Kifayah and nishab zakat and based on an Islamic economic perspective (Islamic values). This study used the 2018 National Socio-Economic Survey (SUSENAS) raw data with the Head of the household analysis unit as the household representative. Thus, the authors adopted a two-part model to process and analyze data and use Stata 15. The first part model uses the Logit model while the second part of the OLS method in answering these two objectives. The result of this study is the price of cigarettes, household income, and socio-demographic characteristics significantly influence cigarette consumption behavior in all income groups. The total elasticity of cigarette prices on the overall cigarette consumption is -0,811, which means a 10% increase in cigarette prices caused a decrease in the probability and quantity of cigarette demand by 8.1%. On the other hand, total income elasticity is 0.975 that means an increase in income per household by 10% then an increase of also 9.75% in cigarette consumption behavior. Also, mustahik households can be more responsive in changing the price of cigarettes and income since the elasticity is greater than muzaki households. Meanwhile, cigarettes can be said to be normal goods and inelastic, but it does not fit with consumption theory in Islamic economics."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh pengenaan cukai rokok elektrik terhadap konsumsi rokok konvensional di Indonesia. Dengan menggunakan data makro agregat konsumsi rokok tahun 2015-2020 yang diestimasi menggunakan OLS, 2SLS, GMM dan System-GMM, terbukti cukai rokok elektrik berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi rokok konvensional menggunakan model statis, adiksi miopik, dan adiksi rasional. Rokok elektrik dan rokok konvensional memiliki hubungan substitusi dan perokok di Indonesia rasional dalam mengkonsumsi rokok saat ini. Untuk itu Pemerintah harus membuat desain kebijakan cukai yang lebih efektif dan seimbang serta lebih fokus pada future effect dalam upaya pengendalian konsumsi produk tembakau.

---

This study analyzes the effect of e-cigarette excise on conventional cigarette consumption in Indonesia. Using aggregate macro data on cigarette consumption period 2015-2020 estimated using OLS, 2SLS, GMM, and System-GMM, the study found that e-cigarette excise had a positive and significant effect on conventional cigarette consumption using static, myopic, and rational addiction models. E-cigarettes and conventional cigarettes have substitution relationships and smokers in Indonesia are rational in consuming cigarettes today. For this reason, Government must design excise policies that are more effective and balanced and focus on the future effect in efforts to control the consumption of tobacco products"

"ABSTRAKPerusahaan rokok elektrik memperkenalkan produk mereka sebagai alat terapi untuk berhenti merokok dan sebagai alternatif untuk rokok konvensional. Namun, tujuan tersebut tidak sejalan dengan praktik yang ada karena konsumsi rokok elektrik telah mendorong perilaku penggunaan ganda di antara perokok. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara karakter merokok dan penggunaan rokok elektrik. Studi sebelumnya telah membahas masalah ini dengan menganalisis beberapa variabel termasuk status demografi. Namun, penelitian terdahulu tidak memberi gambaran mengenai pola konsumsi rokok elektrik. Studi ini akan menekankan pada pola konsumsi rokok dengan mengembangkan klasifikasi karakter merokok yang lebih rinci. Ini dilakukan untuk menangkap pola penghentian rokok, peralihan, dan penggunaan ganda dalam konsumsi rokok elektrik. Model dari penelitian ini adalah logit dan probit dengan menggunakan observasi dari RISKESDAS 2018. Analisis menunjukkan bahwa konsumsi rokok elektrik di Indonesia tidak mengikuti tujuan esensial yang diklaim oleh perusahaan. Meskipun pola penghentian dan pengalihan dapat ditangkap, hasil penelitian juga menunjukkan kekhawatiran lainnya tentang penggunaan ganda.

---

ABSTRACT

E-cigarette companies introduced their product as a therapeutic tool for smoking cessation and an alternative to conventional cigarettes. However, the aforementioned objective is not in-line with existing practice as the e-cigarette consumption has encouraged dual-use behavior among smokers. This study aims to examine the association between smoking characters and e-cigarette use. Previous studies have covered this issue by measuring several variables including demographic status. However, the studies lack in describing the pattern of e-cigarettes consumption. This study will emphasize on the e-cigarette consumption pattern as it tried to develop a more detailed classification of smoking characters. It intends to capture the smoking cessation, switching, and dual-use patterns in e-cigarette consumption. The models exercised are logit and probit regression using the observations from Basic Health Research 2018. The analysis showed that e-cigarette consumption in Indonesia does not follow the essential purposes claimed by e-cigarette companies. Although cessation and switching patterns could be captured, the result may indicate another significant concern regarding dual-use with other tobacco products. This study provides a detailed understanding of the e-cigarette consumption pattern and the peoples underlying behavior, which policymakers can consider for further policy formulation related to e-cigarette provision in Indonesia."

"[Banyak studi empiris terdahulu yang menyajikan hasil penelitian mengenai dampak kenaikan harga rokok akibat kenaikan tarif cukai terhadap konsumsi rokok dan pendapatan pajak pemerintah. Namun, hanya sedikit dari studi tersebut yang meneliti dampak pengurangan tarif cukai terhadap konsumsi rokok dan pendapatan pajak pemerintah. Dengan menggunakan data Pemesanan Pita Cukai dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan metode Difference in Difference,

penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pemerintah, yaitu pengurangan tarif cukai rokok untuk perusahaan skala kecil yang memproduksi rokok buatan tangan, Pemerintah mengklaim bahwa kebijakan yang mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2010 tersebut disahkan dalam rangka menjawab isu terkait ketenaga kerjaan sebagaimana tertuang dalam Road Map Industri Tembakau. Namun, hasil empiris

penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan produksi rokok, meskipun tanda koefisiennya sudah sesuai dengan prediksi dan klaim pemerintah.;Prior economic studies provided empirical results regarding the impacts of cigarette price increase owing to excise tax increase on cigarette consumption and tax revenues. However, few papers have ever investigated the effects of excise tax cut on those two outcomes. By using data from Excise Banderole Order from Ministry

of Finance of Republic of Indonesia and Difference in Difference (DID) method, this study aims at examining the government’s tax-reduction policy for small-sized hand-made cigarette companies. The government claims that the policy, which came into force on July 1st, 2010, was enacted in order to address labor issue as outlined in the Road Map of Tobacco Industry. However, the empirical result shows

that the policy does not have significant effect in increasing cigarette production, though the coefficients’ signs are as expected and confirm the government’s claim, Prior economic studies provided empirical results regarding the impacts of cigarette

price increase owing to excise tax increase on cigarette consumption and tax

revenues. However, few papers have ever investigated the effects of excise tax cut

on those two outcomes. By using data from Excise Banderole Order from Ministry

of Finance of Republic of Indonesia and Difference in Difference (DID) method,

this study aims at examining the government’s tax-reduction policy for small-sized

hand-made cigarette companies. The government claims that the policy, which

came into force on July 1st, 2010, was enacted in order to address labor issue as

outlined in the Road Map of Tobacco Industry. However, the empirical result shows

that the policy does not have significant effect in increasing cigarette production,

though the coefficients’ signs are as expected and confirm the government’s claim]"

"Penelitian ini menganalisis apakah pengaturan pajak rokok telah memenuhi fungsi reguleren dan budgeter secara optimal, serta bagaimana dampak pajak rokok terhadap pembangunan ekonomi nasional. Penelitian ini juga disusun dengan menggunakan metode penelitian doctrinal. Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk pembiayaan pemerintahan umum yang harus tercantum dalam anggaran pendapatan negara (APBN). Pajak memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi budgeter (menghimpun dana dari Masyarakat) dan fungsi regulerend (mengatur). Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dilakukan pemerintah. Pelaksanaan pengaturan pajak rokok terhadap optimalisasi fungsi reguleren dan fungsi budgeter dapat dipahami berdasarkan perkembangan pengaturan tentang pajak rokok sebagai pajak daerah. Berkaitan dengan fungsi reguleren untuk mengendalikan konsumsi tembakau melalui kenaikan harga rokok yang kemudian secara eksplisit alokasinya dapat ditemukan dalam Pasal 31 UU 28/2009. Kemudian berkaitan dengan pemenuhan fungsi budgeter pajak rokok tidak lepas dari pengenaan cukai hasil tembakau sebagaimana objek cukai hasil tembakau diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan jenis dan golongannya untuk menetukan batas Harga Jual Eceran (HJE). Pada tahun 2021 melalui UU 7/2021, pemerintah memperluas jenis cukai tembakau dengan penambahan rokok elektrik. Selanjutnya pengesahan UU 1/2022 diharapkan berdampak terhadap Pembangunan ekonomi nasional karena bertujuan untuk mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Disamping itu kenaikan tarif cukai juga sangat berpengaruh terhadap industri hasil tembakau karena ketidakmampuan produsen untuk memenuhi target cukai.

---

This research explains whether cigarette tax regulations have fulfilled regular and budgetary functions optimally and the impact of cigarette taxes on national economic development. This research was also prepared using doctrinal research methods. Taxes are a source of state revenue for general government financing, which must be included in the state revenue budget (APBN). Taxes have two main functions: the budgetary function (collecting funds from the public) and the regular function (regulating). Cigarette tax is a levy on cigarette excise carried out by the government. The implementation of cigarette regulations towards optimizing normal function and budgetary functions can be understood based on developments in regulations regarding cigarette tax as a regional tax. The explicit allocation for controlling tobacco consumption through increasing cigarette prices can be found in Article 31 of Law 28/2009. Then, regarding including the budgeting function for the cigarette tax, it cannot be separated from the imposition of excise on tobacco products as the object of excise on tobacco products is regulated based on the Minister of Finance Regulation based on type and class to determine the Retail Selling Price (HJE) limit. In 2021, through Law 7/2021, the government expanded the kinds of tobacco excise by adding electronic cigarettes. Furthermore, the ratification of Law 1/2022 impacts national economic development because it aims to sharpen fiscal implementation. Apart from that, the increase in import duties also significantly affects the tobacco industry's results due to the inability of producers to meet customs targets."

"Penelitian ini membahas tentang formulasi Kebijakan Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau Pada Media Luar Ruang di DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis serta memaparkan latar belakang dan proses dari formulasi kebijakan larangan penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau di wilayah DKI Jakarta, serta alternatif kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk menurunkan eksternalitas negatif rokok di wilayah DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studi pustaka dan wawancara tidak terstruktur dengan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kebijakan larangan penyelenggaraan reklame rokok di wilayah DKI Jakarta dilatarbelakangi oleh latar belakang yuridis dan sosiologis. Latar belakang yuridisnya adalah delegasi dari undang-undang dan peraturan yang ada diatas Pergub nomor 1 tahun 2015, sedangkan latar belakang sosiologisnya adalah meningkatkan taraf kesehatan dan produktifitas masyarakat DKI Jakarta. Kebijakan Pergub nomor 1 tahun 2015 ini masih memiliki beberapa celah. Karena itu kebijakan fiskal dengan pajak sebagai instrumennya dapat digunakan sebagai alternatif kebijakan yang lebih efektif, namun proses formulasinya akan lebih panjang dan sulit karena melibatkan lebih banyak pihak, dan kecil kemungkinan untuk disetujui oleh pihak-pihak lain yang terlibat.

---

This research discusses about the formulation of policy ban on cigarette and tobacco product advertising on outdoor media in DKI Jakarta. The Purpose of this study is to analyze and to explain the background and process of the policy, and alternative fiscal policy which can be used to reduce negative externalities in DKI Jakarta. The approach used in the study is a qualitative approach to data collection methods in literature and in-depth interview. Results of this research is the policy ban on cigarette advertisement in Jakarta motivated by juridical and sociological background. The background is a juridical delegation of laws and regulations thereon, while the sociological background is to improve the health and productivity of Jakarta society. This Policy still has several loopholes. Therefore, fiscal policy with taxation as an instrument of policy can be used as an alternative to a more effective policy, but the formulation process would be longer and more difficult because it involves more parties who seems hard to agree and approve the policy."

"During the last decade, the increasing intensity of anti-tobacco campaign underpinned by health consideration that has been reinforced by the ratifield framework convention on tobacco control (FCTC), the reduced government support to tobacco production, and the increasing community's awareness on the importance of healthy life, has been threatening the world and the Indonesian tobacco economy...."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran seberapa besar peningkatan harga rokok akan membuat keputusan berhenti merokok pada mahasiswa Universitas Indonesia periode 2016-2017 yang merupakan perokok aktif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Jumlah responden yang digunakan adalah 215 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 209 responden yang membuat keputusan ingin berhenti setelah harga rokok mulai mengalami peningkatan. Hubungan antara variabel peningkatan harga rokok sebesar 50 dan 100 menunjukkan hasil yang positif signifikan terhadap keputusan berhenti merokok yang terjadi pada 64 responden yang diteliti. Hasil merekomendasikan bahwa pembuat kebijakan dapat membuat perokok aktif berhenti merokok dengan membuat kebijakan peningkatan harga rokok

---

ABSTRACTThis paper studies to know how much of increasing price of cigarette to make smokers decide to stop smoking on pupil of Universitas Indonesia which is actively smoking cigarette period 2016 2017. This is a descriptive paper using quesionnaire to gather data. Total respondents that can be used for this studies are 215 respondents. Result of this research shows that there are 209 smoker that decide to stop smoking after price of cigarette going up to 50 and 100 resulted that price have positive significant decide to stop smoking which is 64 respondents. Result suggest that policy maker could make smokers to stop smoking, using policy which increasing proce of cigarette"

"Meningkatnya angka perokok di DKI Jakarta dan daerah lainnya di Indonesia dari tahun ke tahun membuat upaya pengendalian konsumsi rokok perlu dilakukan. Hal ini membuat pemerintah, baik pusat ataupun daerah perlu untuk melakukan upaya pengendalian konsusmi rokok. Salah satu pungutan negara atas rokok adalah Pajak Rokok. Di Indonesia, Pajak Rokok tidak hanya ditujukan sebagai sumber pendapatan daerah, namun juga digunakan untuk pendanaan pelayanan kesehatan serta penegakan hukum. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisi efektivitas kebijakan earmarked tax pada pajak rokok di DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post positivist. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan earmarked tax pada pajak rokok dalam pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di DKI Jakarta belum efektif. Tidak adanya regulasi di Indonesia yang mengatur mengenai penganggaran atas dana earmarking serta tidak adanya petunjuk teknis khusus yang mengatur mengenai penggunaan pajak rokok untuk pengendalian konsumsi rokok membuat DKI Jakarta tidak menjalankan implementasi earmarked tax pajak rokok yang ideal.

---

The increasing number of smokers in Jakarta and other regions in Indonesia from year to year make efforts to control cigarette consumption needs to be done. This makes the Government, both central and local governments need to make efforts to control the consumption of cigarettes. One of the state levies on tobacco is cigarette tax. In Indonesia, Cigarette Tax is not only intended as a source of local revenue, but also used for funding health services and law enforcement. This study is focused on analyzing the effectiveness of the earmarked tax policy on tobacco tax in DKI Jakarta. This research is carried out with a post positivist approach. The results of this study indicate that the implementation of earmarked tax policy on tobacco tax in controlling the consumption of cigarettes and other tobacco products in DKI Jakarta has not been effective. The absence of regulations in Indonesia regarding the budgeting of earmarking funds and the absence of specific technical guidelines regarding the use of cigarette taxes for cigarette consumption controls made DKI Jakarta not ideally implement the policy of earmarked tax on cigarette tax."

"Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran pengetahuan, sikap dan perilaku merokok staf administrasi pria di UI tahun 2009, dengan disain potong lintang dan metode tidak acak accidental sampling. Lebih dari setengah (56%) responden adalah perokok dan 37,5% dari mereka adalah perokok berat (>10 batang/hari). Pengetahuan responden mengenai penyakit akibat rokok sudah cukup baik namun mereka masih belum memahami zat-zat yang terkandung dalam rokok. Sikap staff administrasi terhadap perokok pasif, peraturan mengenai KTR dan pelarangan iklan, cukup positif. Namun mereka masih saja merokok di lingkungan kampus. Hal ini disebabkan rokok masih diperdagangkan di lingkungan kampus UI, harga rokok masih murah dan belum terlaksananya peraturan KTR di kampus UI. Saran, perlu dibuat peraturan yang melarang penjualan rokok di kampus UI dan UI menerapkan peraturan KTR disertai dengan pengawasan yang ketat dan pemberian sanksi yang tegas."