Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUpaya percepatan migrasi penyiaran televisi dari analog ke dijital di Indonesia harus mempertimbangkan banyak perspektif guna mendapatkan hasil kajian yang komprehensif dan bahan kajian akademis yang pemanfaatan hasil penelitiannya dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terkait seperti Kementerian Kominfo RI, Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta dan para stakeholder terkait. Pada penelitian ini, analisis dampak penyiaran dijital yang digunakan adalah analisis STEP.Dalam hal dampak sosial, hal ini dapat diamati pada masyarakat yang semakin tercerahkan dan tercerdaskan oleh adanya baik konten-konten menarik maupun informasi yang beragam dan inovatif. Dalam hal dampak teknologi, frekuensi yang digunakan pada penyiaran televisi dijital semakin efisien, sedangkan sisa frekuensinya lainnya dapat digunakan untuk digital dividend. Selain itu, untuk menikmati siaran dijital masyarakat perlu membeli perangkat set top box.Dalam hal dampak ekonomi, pemerintah mendapatkan pendapatan yang besar dari pemanfaatan optimalisasi digital dividend. Selain itu, industri penyiaran akan tumbuh, penyedia konten juga akan berkembang dan pada akhirnya akan ada banyak lapangan pekerjaan yang tersedia akibat tumbuhnya industri penyiaran yang menggerakkan ekonomi kreatif di Indonesia. Dalam hal dampak kebijakan, pemerintah memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan siaran dijital yang berkualitas, dengan kualitas video dan audionya setara dengan HD. Pembuatan peraturan terkait dengan Standard Operational Prosedur penyiaran televisi dijital memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha industri penyiaran, sehubungan dengan standarisasi konten penyiaran dijital dan kebijakan-kebijakan lainnya.Dalam hal dampak biaya, pemerintah menghitung biaya langsung yang menjadi tanggungjawabnya, biaya bersama yang bisa ditanggung bersama antara pemerintah dengan para pelaku industri penyiaran, dan biaya umum yang harus disediakan oleh masing-masing para pelaku industri penyiaran. Dalam hal dampak feasibility, hal ini terkait dengan pemanfaatan frekuensi penyiaran televisi dijital serta opportunity cost adanya pengembangan teknologi terbaru. Dalam hal dampak acceptability, kepiawaian pemerintah dalam mengakomodir semua kepentingan para pihak terkait (stakeholder), sehingga pengimplementasian penyiaran televisi dijital di Indonesia dapat diterima oleh semua pihak dan tentunya masyarakat Indonesia secara umum.

---

ABSTRACTEfforts to accelerate the migration of television broadcasting from analog to digital in Indonesia must consider many perspectives in order to obtain comprehensive study results and academic study materials which can be used by related parties such as the Ministry of Communication and Information Technology, Public Broadcasting Agency, Private Broadcasting Agency and relevant stakeholders. In this study, the analysis of the impact of digital broadcasting used is the STEP analysis.In terms of social impact, it can be observed in communities that are increasingly enlightened and educated by the presence of both interesting content and diverse and innovative information. In terms of technological impact, he frequency used in digital television broadcasting is more efficient, while the remaining frequency can be used for digital dividends. In addition, to enjoy digital broadcasting, the public needs to buy a set top box device.In terms of economic impact, the government gets a large income from the utilization of digital dividend optimization. In addition, the broadcasting industry will grow, content providers will also develop and in the end there will be many jobs available due to the growth of the broadcast industry which drives the creative economy in Indonesia. In terms of policy impacts, the government guarantees the public to get quality digital broadcasts, with video and audio quality equivalent to HD. Regulations relating to Standard Operational Procedures for digital television broadcasting provide legal certainty to broadcasting business agents, in relation to the standardization of digital broadcasting content and other policies.In terms of cost impact, the government calculates the direct costs that are its responsibility, the joint costs that can be shared between the government and broadcasting industry agents, and general costs that must be provided by each broadcasting industry agents. In terms of feasibility impacts, it is related to the utilization of digital television broadcasting frequency and opportunity cost for the development of the latest technology. In terms of acceptability, it can be seen by the government's expertise in accommodating all the interests of related parties (stakeholders), so that the implementation of digital television broadcasting in Indonesia can be accepted by all parties and of course the Indonesian people in general."

"Dalam era teknologi digital saat ini telah terjadi konvergensi dalam media penyiaran (broadcasting), media telekomunikasi dan media teknologi informasi. Perkembangan teknologi bidang penyiaran TV saat ini sedang beralih (migrasi) dari sistem analog ke sistem penyiaran digital karena sistem penyiaran TV digital dapat memberikan keuntungan lebih dibandingkan dengan sistem analog yaitu kualitas gambar dan suara yang lebih baik, lebih tahan terhadap gangguan interferensi, tersedianya layanan-layanan baru yang bersifat interaktif pemanfaatan spektrum frekuensi yang lebih efesien serta kemampuan SFN (Single Frequency Network).Bagi pemerintah sebagai regulator, penerapan sistem penyiaran TV digitalakan dapat meninggkatkan efesiensi penggunaan spektrum frekuensi, dimana 1 (satu) kanal TV analog dapat menyalurkan 4-8 program siaran TV digital, sehingga dapat menampung lebih banyak penyelenggara TV baru, dengan demikian sebagian spektrum penyiaran yang ada dapat dimanfaatkan untuk dinas (service) lain yang akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.Penerapan sistem penyiaran TV digital juga berdampak secara finasial dengan adanya pengeluaran tambahan bagi penyelenggara TV yang ada untuk menyediakan perangkat digital, sedangkan bagi masyarakat diperlukan perangkat penerima TV digital baru atau Set-Top-Box yang dapat mengkonversi sinyal digital ke sinyal analog. Dalam pelaksanaan migrasi sistem penyiaran TV analog ke sistem penyiaran TV digital diperlukan strategi kebijakan pemerintah yang tepat agar penerapan sistem penyiaran digital di Indonesia dapat berjalan dengan mulus.Dalam tesis ini akan memfokuskan pada analisa model bisnis penyelenggaraan penyiaran digital dan proses perizinannya dengan memperhatikan pengalaman? pengalaman dari beberapa negara-negara maju dan berkembang (benchmarking) dalam penerapan sistem penyiaran TV digital. Dengan menggunakan analisa kwalitatif dalam tesis ini, maka akan dihasilkan rumusan identifikasi strategi kebijakan pemerintah dalam penerapan sistem penyiaran TV digital di Indonesia khususnya dalam penentuan model bisnis penyelenggaraan penyiaran digital.

---

In the present digital technology era, there has been technology convergence in broadcasting, telecommunication and information technology media. Presently, the TV digital broadcasting technology development is migrating from analogue to the digital broadcasting system, because digital TV broadcasting system provides better benefits compared to analogue TV broadcasting i.e. better sound and picture quality, resistance to harmful interference, the availability of new interactive services, more efficient frequency spectrum utilization and the capability of Single Frequency Network (SFN).As for the government, as regulator, such digital TV broadcasting system implementation will be able to improve the efficiency of frequency spectrum utilization, in which one (1) analogue TV channel can distribute 4-8 digital TV programmes, therefore it can accommodate more TV broadcasters, as a result some of broadcasting spectrum can be used for other services for the benefit of the State income in the form of the Frequency Utilization Rights Fee.The implementation of digital broadcasting system will also affect financially as additional cost since existing TV broadcasters must provide digital equipment, whereas the public is required to purchase the new digital TV receiver equipment or Set-Top-Box which could convert digital signal to analogue during the transition period. In the implementation of migration from analogue TV broadcasting system to digital TV broadcasting system, it is necessary to have the right Government policy strategy in order to have smoothly migration implementation in Indonesia.This paper focuses on analysis towards business model of digital broadcasting implementation and its licensing process by considering developed and developing countries' experiences (benchmarking) within the implementation of digital TV broadcasting system. With the support of qualitative Analysis made in this thesis, therefore we will have the formulation of identification strategy on government policy in the implementation of digital TV broadcasting in Indonesia particularly in decision of a business model for digital broadcasting implementation."

"Implementasi Analog Switch Off (ASO) merupakan program prioritas dalam rangka mewujudkan digitalisasi penyiaran televisi terestrial free to air. Pada prakteknya, implementasi ASO di Indonesia tidak dapat memenuhi target waktu yang ditentukan sehingga membuat Indonesia tertinggal dari negara lain dalam migrasi siaran televisi analog ke digital. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam ekosistem penyiaran digital pada implementasi ASO ditinjau dari perspektif intelijen ekonomi untuk menemukan faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan, faktor-faktor eksternal yang mejadi peluang dan tantangan sehingga dapat dibuat strategi untuk mendukung keberhasilan ASO. Metode penelitian yang digunakan adalah campuran atau mix method kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif mengadopsi teknik analisis intelijen ekonomi. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengkaji untuk mengkaji persepsi dan penerimaan masyarakat. Dari hasil analisis kualitatif dan kuantitatif tersebut, diidentifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, yang selanjutnya dimasukkan ke dalam matriks Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats (SWOT). Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah telah menjalankan perannya dengan baik sebagai regulator, melakukan sosialisasi, membangun ekosistem, dan sebagai fasilitator bagi industri. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) penyelenggara multipleksing telah menjalankan peran penyediaan infrastruktur dan sosialisasi. Dari sisi masyarakat, secara umum masyarakat DKI Jakarta telah siap menghadapi ASO. Hambatan yang menyebabkan penundaan ASO antara lain karena ketidaksiapan regulasi, adanya resistensi dan rendahnya realisasi distribusi bantuan STB dari LPS Mux, kericuhan dalam posko bantuan STB, dan ketidaksiapan masyarakat pada awal implementasi ASO. Faktor-faktor mayor paling banyak terdapat pada kekuatan dan ancaman, maka strategi alternatif yang diusulkan untuk mendorong percepatan ASO yaitu strategi diversifikasi yang dilakukan melalui penerapan smart power, dengan mengombinasikan soft power dan hard power.

---

The implementation of Analog Switch Off (ASO) is a priority program in order to actualize the Free To Air Digital Terestial Television Broadcasting. In practice, the implementation of ASO in Indonesia could not meet its specified time target, making Indonesia lag behind other countries in migrating analog to digital television broadcasts. Based on this problem, this study aims to examine comprehensively the digital broadcasting ecosystem in ASO implementation from the perspective of economic intelligence to find out internal factors of strengths and weaknesses, external factors of opportunities and threats in order to create the strategy to support ASO success. This study uses mix methods or a combination of qualitative and quantitative methods. Qualitative analysis adopts economic intelligence analysis techniques. Quantitative analysis used quantitative descriptive analysis to examine public perceptions and acceptance. From the results of the qualitative and quantitative analysis, the strengths, weaknesses, opportunities, and threats can be identified and then organized in SWOT Matrix. Based on the results of this research, the government has carried out its role well as a regulator, conducting outreach, building an ecosystem, and as a facilitator for industry. Private Broadcasting Institutions mux has carried out the role in providing infrastructure and sosialization. From a community perspective, in general the citizen of DKI Jakarta are ready for digital television migration. Obstacles that caused delays in ASO included unpreparedness of regulations, resistance and low realization of STB aid distribution from LPS Mux, chaos at STB aid posts, and community unpreparedness at the start of ASO implementation. The major factors are mostly found in strengths and threats, hence the alternative strategy proposed to encourage ASO acceleration is a diversification strategy, which is carried out by applying smart power, combining soft power and hard power."

"Berdasarkan PERMEN 22/2011, pemerintah telah menetapkan jumlah penyelenggara multipleksing sebanyak 6 LPM (Lembaga Penyelenggara Multipleksing) untuk setiap zonanya dengan total jumlah kanal yang dapat diakomodasi kurang lebih sebesar 72 slot. Namun, pada kenyataannya pendudukan kanal penyelenggara multipleksing oleh LPS (Lembaga Penyiaran Swasta) saat ini jauh dari optimal. Pendudukan kanal LPM , masih ditempati oleh LPS yang masih memiliki afiliasi dengan dengan penyelenggara multipleksing. Di samping itu, adanya gugatan dari Asosiasi TV Lokal Indonesia. Komunitas ini memandang Permen Kominfo No. 22/2011 hanya melanjutkan sistem penyiaran (digital) yang monopolistis, Jakarta sentries dan jauh dari kepentingan rakyat Indonesia secara umum. Dengan mengambil sampel kota penelitian untuk luar wilayah, yang tidak menjadi sengketa oleh ATVLI dan MA di atas. Penelitian ini menganalisis kelayakan percepatan analog switch-off untuk sampel kota Makassar, Ambon dan Sorong dengan memanfaatkan BHP penggunaan frekuensi Digital Dividend di wilayah tersebut untuk membantu biaya-biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan mux. Adapun skenario dalam penelitian ini adalah membandingkan penentuan jumlah penyelenggara multipleksing sesuai dengan PERMEN 22/2011 dengan jumlah penyelenggara multipleksing berdasarkan jumlah IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) yang aktif di wilayah kota Makassar, kota Ambon dan kota Sorong. Ditemukenali dalam penelitian ini, bahwa percepatan analog switch-off yang dilakukan oleh pemerintah dengan penetapan jumlah multipleksing berdasarkan jumlah IPP aktif lebih layak dari pada penetapan jumlah multipleksing berdasarkan PERMEN 22/2011.

---

Based on the Ministry Regulation Number 22 / 2011, the government has regulated on multiplexing providers for 6 LPM (Providers of Multiplexing) every zone, and total accommodated channel are approximately 72 slots. However, in fact, currently channel occupation for multiplexing providers by LPS (Private Broadcasting Institution) is less than its optimum level. LPM's channel occupation is still occupied by LPS that affiliated with LPM. Nevertheless, there are some lawsuits from Indonesia Local Television Association (ATVLI) that regards the Ministry Regulation Number 22 / 2011 is only to continue monopolistic digital broadcasting systems, to be centered in Jakarta and no regards to the interests of Indonesia people in general. This research conducted to analyze the analogue switch-off acceleration using sampling from municipal city that's not contrained by law, by involving Digital Dividend Spectrum fee to reduce cost/expenses of the implementation mux. Scenario of this study is to compare the regulation of multiplexing providers that based on active broadcasting licenses (IPP) in Makassar, Ambon and Sorong. It is found in this study that analog switch-off acceleration that conducted by the government with multiplexing regulation that based on active IPPs shall be more feasible than to regulate multiplexing that based on the Ministry Regulation Number 22 / 2011."

"ABSTRAKBerdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38P/HUM/2012 tanggal 3 April 2012 yang disampaikan pada tanggal 26 September 2013, memerintahkan pencabutan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air) setelah munculnya gugatan dari Asosiasi TV Lokal Indonesia. Lalu pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran TV Secara Digital Dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial. Dalam peraturan ini jadwal Analog Switched Off (ASO) tidak disebutkan lagi dan juga peraturan ini hanya menetapkan implementasi TV Digital Free to Air di Indonesia menggunakan sistem terrestrial.Penelitian ini melakukan analisis antara implementasi TV Digital dengan sistem terrestrial dengan sistem multiplatform yaitu kombinasi antara terrestrial dan satelit dengan menggunakan metodelogi Net Benefit Analysis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terbukti implementasi TV Digital dengan sistem terrestrial tidak layak diimplementasikan untuk seluruh wilayah Indonesia, namun hanya bisa diimplementasikan di wilayah yang sebagian besar sudah tercover oleh infrastruktur eksisting. Sedangkan wilayah yang sebagian besar belum tercover oleh infrastruktur eksisting, lebih layak digunakan sistem multiplatform atau kombinasi antara terrestrial dan satelit.

---

ABSTRACT

Based on the Kep. Mahkamah Agung Number 38 p/HUM/2012 at 3 April 2012 wich was delivered on 26 September 2013, ordered the removal of the Permen Number 22 / PER / M.KOMINFO / 11/2011 on the Implementation of Digital Television Terrestrial Broadcasting Reception Stay There Paid (Free to Air) after the emergence of a lawsuit from the Association of Indonesian Local TV. Then the government again issued a Permen number 32 / PER / M.KOMINFO / 2013 on the Implementation of Digital TV Broadcasting In multiplexing Through And Broadcasting Terrestrial Sistem. In this regulation schedule Analog Switched Off (ASO) is not mentioned again and also the regulation merely sets the implementation of the Free to Air Digital TV in Indonesia using terrestrial sistem.

This research analyzes between implementation of Digital TV with terrestrial sistems and implementation of Digital TV with multi-platform sistem that is a combination of terrestrial and satellite by using Net Benefit Analysis methodology. Based on conclusion of the research, proven implementation of Digital TV with terrestrial sistem is not feasible to implement for the entire territory of Indonesia, but can only be implemented in the area that most are already covered by existing infrastructure. While most of the region that have not been covered by the existing infrastructure, is more appropriate to use multiplatform sistem or a combination of terrestrial and satellite."

"Di Indonesia implementasi secondary market pada lembaga penyiaran swasta televisi secara tidak langsung telah terjadi dalam bentuk pengalihan saham perusahaan sehingga Ijin Penyelenggaraan Penyiaran IPP yang didalamnya terdapat alokasi spektrum frekuensi radio ikut berpindahtangan. Dampaknya terjadi monopoli dan broker spektrum frekuensi radio, tidak ada manfaat untuk pemerintah dan membatasi pemilik modal yang potensial. Ini terjadi karena belum ada regulasi yang mengatur secondary market pada lembaga penyiaran swasta televisi di Indonesia. Oleh karena itu pada penelitian ini diharapkan menghasilkan usulan model implementasi secondary market pada lembaga penyiaran swasta.Dalam penelitian ini usulan model secondary market diperoleh dengan benchmarking implementasi secondary market di Amerika Serikat, Australia, Guatemala dan Selandia Baru. Untuk menentukan parameter penilaian dilakukan Indepth Interview dengan stakeholder dalam industri penyiaran. Selanjutnya untuk memberikan penilaian yang rinci dan sistematis terhadap potensi dampak dari usulan model dan mencapai tujuan yang diinginkan dari aspek manfaat, biaya dan efeknya maka dianalisa menggunakan metode Regulatory Impact Analysis RIA . Dalam penelitian ini diperoleh 3 usulan model secondary market yaitu model status quo tidak ada secondary market , model secondary market dengan mekanisme langsung dan model secondary market dengan mekanisme melalui badan pengawasan independen. Setelah dinilai dari aspek biaya dan manfaat dengan metode Plus-Minus Implication PMI didapatkan hasil model 1 mendapatkan nilai -10, model 2 mendapatkan nilai -2 dan model 3 mendapatkan nilai = 8, sedangkan dengan metode Multi Criteria Analysis MCA didapatkan hasil model 1 mendapatkan nilai 129, model 2 mendapatkan nilai 239 dan model 3 mendapatkan nilai = 180.Hasil analisis RIA terhadap 3 usulan model secondary market, usulan 3 dipilih sebagai opsi terbaik berdasarkan keunggulan penilaian dari parameter penataan spektrum frekuensi, pengendalian spektrum, kompetisi dan transparansi yang dapat mencegah monopoli spektrum frekuensi radio serta dari sisi konten yang isinya lebih beragam dengan adanya pengawasan dari badan independen dalam proses secondary market.

---

Secondary market has been implemented in Indonesia television private broadcasting institutions indirectly by stock acquisition including Ijin Penyelenggaraan Penyiaran IPP and allocation of radio frequency spectrum. The impacts is spectrum monopoly and no benefit for government. This happens because there are no regulations governing the secondary market in Indonesia television private broadcasting institutions. Therefore, this research is expected to produce proposal of secondary market implementation model at private broadcasting institution .The proposed secondary market model obtained by benchmarking the implementation of secondary markets in the United States, Australia, Guatemala and New Zealand. To determine the assessment parameters conducted Indepth Interview with stakeholders in the broadcasting industry. To provide a detailed and systematic assessment of the potential impact of the proposed model and to achieve the desired objectives from the aspects of benefits, costs and effects it is analyzed using the method of Regulatory Impact Analysis RIA.

This research proposed 3 secondary market model that is status quo model no secondary market , direct secondary market model and secondary market model through independent agency. After assessed from cost and benefit aspect with Plus Minus Implication PMI method, the result of model 1 get value 10, model 2 get value 2 and model 3 get value 8, whereas with Multi Criteria Analysis MCA method model 1 get value 129, model 2 get value 239 and model 3 get value 180.After analyzed by RIA method, the secondary market model through independent agency choosed as the best option based on the superiority of the assessment of frequency spectrum arrangement parameters, spectrum control, competition and transparency that can prevent the radio frequency spectrum monopoly as well as from a more diverse content side with the supervision of independent bodies in the secondary market process"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dominasi kepentingan pemodalbesar dalam pembentukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor22 Tahun 2011 mengenai penyiaran digital di Indonesia. Dalam prosespembentukannya pemerintah menggunakan kekuasaannya melakukan sejumlahlangkah yang bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran bahkan mekanismepembentukan regulasi. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis yangmemandang pembentukan Permen terkait penyiaran digital menjadi bagian dariupaya terencana pemilik modal untuk melanggengkan penjajahan ekonomi danpolitik. Teori strukturasi Anthony Giddens dikaitkan dengan konsep strukturasiekonomi politik Vincent Mosco menjadi teori utama dalam penelitian ini.Pendekatan penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus digunakanuntuk memberikan deskripsi secara lengkap. Data dikumpulkan melaluiwawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melaluiPeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2011 pemilikmodal besar mengontrol beberapa kebijakan pemerintah dengan membentukmodel baru lembaga penyiaran yang tidak disebutkan didalam Undang-UndangPenyiaran. Bentuk lembaga ini hanya melegalkan penyiaran eksisting saja,sehingga melanggengkan dominasi dengan lingkup yang lebih luas yaitu padapenyiaran digital serta berusaha mematikan kelompok-kelompok kecil. Penelitianini juga menunjukkan bahwa kebijakan penyiaran digital mampu menghasilkanserangkaian keuntungan ekonomi yang membuka ruang luas bagi ekspansi modal.Selain kepentingan ekonomi, kebijakan penyiaran digital juga ditentukan olehberagam agen yang turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan diIndonesia.

---

ABSTRACTThis study aimed to describe the dominance of large capital interests in theestablishment of Information and Communication Minister Regulation Number22 of 2011 regarding digital broadcasting in Indonesia. In the process ofgovernment formation using his power a number of measures that are contrary tothe Broadcasting Act and even the formation mechanism of regulation. Thisresearch uses a critical paradigm that sees the formation of a ministerial regulationrelated to digital broadcasting to be part of a planned effort to perpetuate theoccupation of the owners of capital and political economy. Structuration theoryof Anthony Giddens structuration linked to the concept of political economyVincent Mosco into a major theory in this study. Qualitative research approachwith a case study design is used to provide a complete description. Data werecollected through interviews and document study. The results showed that throughthe Minister of Communication and Information Technology Number 22 of 2011owners of big capital controls several government policies by establishing newmodels of broadcasters that are not mentioned in the Broadcasting Act. Forms ofthis institution only legalize the existing broadcasting only, thus perpetuating thedominance of a broader scope, namely on digital broadcasting and try to shut offsmall groups. This study also shows that digital broadcasting policy capable ofproducing a series of economic benefits that opens ample room for expansioncapital. In addition to economic interests, digital broadcasting policy is alsodetermined by a variety of agents that influence the decision making process inIndonesia."

"Dengan memperhatikan dampak Mobile Broadband yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial bagi negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia, maka pemanfaatan spektrum Digital Dividend dan LTE memungkinkan pembangunan broadband paling efisien, khususnya untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Implementasi LTE di pita frekuensi Digital Dividend menyediakan solusi paling ideal untuk mempercepat ketersediaan akses Broadband yang terjangkau secara universal kepada seluruh masyarakat dalam rangka memenuhi target cakupan dan kapasitas Perencanaan Broadband Nasional. Akan tetapi penggunaan frekuensi Digital Dividend untuk Mobile Broadband hanya dapat diimplementasikan setelah proses Digital Switchover selesai dilakukan. Permasalahan utama di Indonesia adalah lambatnya proses migrasi TV analog ke TV Digital serta keengganan industri TV untuk melakukan migrasi tersebut. Pada penelitian ini dikembangkan suatu model tekno ekonomi mengenai percepatan migrasi analog ke digital dengan memanfaatkan potensi pendapatan negara dari Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi untuk Digital Dividend LTE untuk membantu biaya-biaya dibutuhkan penyelenggara TV dalam masa transisi dari analog ke digital, yaitu insentif set-top-box, biaya operasional sewa kapasitas Multiplex TV Digital dan modal infrastruktur Multiplex TV Digital Terrestrial di Indonesia. Berdasarkan model yang dikembangkan ini dilakukan perhitungan Present Worth relatif terhadap kebijakan eksisting menunggu Digital Dividend tahun 2018 untuk 3 skenario subsidi biaya sewa kapasitas TCDTV yaitu skenario A (subsidi sewa kapasitas TV Digital selama masa simulcast), skenaro B (subsidi sewa kapasitas TV Digital saat Digital Switchover) dan skenario C (tanpa subsidi sewa kapasitas TV Digital) dengan asumsi variabel-variabel lain seperti BHP Frekuensi Digital Dividend LTE, insentif set-top-box dan biaya infrastruktur Multiplex TV Digital bernilai tetap. Didapatkan hasil penelitian bahwa Skenario A tidak layak dilakukan, Skenario B layak dilakukan pada tahun 2014, sedangkan Skenario C layak dilakukan pada tahun 2014 dan 2015. Ditemukenali pula bahwa sensitivitas model akselerasi Digital Dividend ini terdapat pada variabel BHP Frekuensi dan subsidi set-top-box.

---

By taking into account the effect of Mobile Broadband which is very important for socio-economic development in developing countries, including Indonesia, the utilization of Digital Dividend spectrum and LTE technology will enable most efficient broadband development, especially to cover unreachable rural areas. LTE implementation in Digital Dividend spectrum provides most ideal solution to accelerate the availability of affordable and universal broadband access to whole society in order to fulfill the coverage and capacity target of National Broadband Plan.

However, the utilization of Digital Dividend spectrum for Mobile Broadband is only be realized after complete Digital Switchover process. The main problem in Indonesia is the very slow progress of migration of Analog TV to Digital TV and the reluctance of Broadcaster to proceed the migration.

In this research, the techno economy model to accelerate the Digital Switchover process is developed, by involving the potential of Digital Dividend LTE Spectrum Fees and providing incentive to reduce necessary cost of Broadcaster in Digital Switchover process such as set-top-box incentive, Digital TV leasing capacity operational expenditure and capital expenditure of Multipex Digital TV in Indonesia.

Based on the developed model, the Relative Present Worth of three scenarios toward current policy postponing Digital Dividend until year 2018 are calculated; i.e. scenario A is Digital TV leasing capacity subsidy during simulcast period, scenario B is such subsidy only during Digital Switchover and scenario C is no such subsidy; while other parameters such Digital Dividend LTE Spectrum Fees, set-top-box incentives and Capex of Digital TV infrastrucutre are fixed. The results of the calculation are that scenario A is not feasible, scenario B is feasible only in year 2014, while scenario C is feasible in year 2014 and 2015 only. It is found also that the most sensitive variables in this model are Digital Dividend LTE Spectrum Fees and set-top-box incentive."

"Dalam pertemuan International Telecommunication Union (ITU) di Jenewa pada tahun 2006, didapatkan kesepakatan Analog Switch Off (ASO) negara Eropa, Afrika, dan beberapa negara di Asia adalah 17 Juni 2015. Sedangkan negara di Asia Tenggara sepakat untuk melakukan ASO pada akhir 2020. Indonesia sendiri, dengan disahkannya Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja pada 2 November 2020, Indonesia akan melaksanakan ASO paling lambat 22 November 2022. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI menjadi stasiun televisi pertama di Indonesia yang sudah melakukan uji coba siaran digital dan salah satu pemegang multipleksing. Walau sebagai Lembaga penyiaran publik, daya saing TVRI dalam bisnis penyiaran relatif rendah. TVRI belum mampu menarik banyak minat masyarakat untuk menonton siaran mereka. Hadirnya televisi digital, LPP TVRI membutuhkan strategi baru untuk mengembangkan bisnis penyiaran mereka. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bisnis yang sudah dijalankan oleh LPP TVRI dan membangun strategi untuk bersaing di era televisi digital. Penelitian ini akan mengevaluasi kinerja perusahaan berdasarkan faktor internal dan eksternal yang terdapat pada Lembaga Penyiaran Publik TVRI, kedua faktor ini akan menjadi landasan analisis SWOT. Dari hasil analisis yang sudah dilakukan, posisi LPP TVRI berada pada kuadran ketiga dengan nilai faktor internal -0,2213 dan nilai faktor eksternal adalah 3,603.

---

At the International Telecommunication Union (ITU) meeting in Geneva in 2016, an agreement was procured for the Analog Switch Off (ASO) of Europe, Africa, and several countries in Asia on 17 June 2015. Meanwhile, countries in Southeast Asia have agreed to carry out ASO by the end of 2020. Indonesia itself, with the ratification of the Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 on Job Creation on 2 November 2020, Indonesia will implement ASO no later than 22 November 2022. Public Broadcasting Institution Television of the Republic of Indonesia (TVRI) is the first television station in Indonesia that has tested digital broadcasts and multiplexing holders. Even though as a public broadcasting institution, TVRI's competitiveness in the broadcast business is relatively low. TVRI has not been able to attract a lot of public interest to watch their broadcasts. With digital television and as a multiplexing holder, LPP TVRI needs a new strategy to develop its broadcasting business. This study aims to evaluate the company that has been run by LPP TVRI and builds a strategy to compete in the digital television era. From the analysis results, the position of LPP TVRI is in the third quadrant with an internal factor value of -0.2213 and an external factor value of 3.603.

"