Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLayanan In-Flight Connectivity (IFC) dengan teknologi Air-to-Ground (A2G) belum terimplementasi di Indonesia. A2G adalah jaringan terestrial di darat yang terdiri dari sejumlah Ground Station (GS) untuk melayani konektivitas internet di pesawat terbang selama penerbangan dengan mengarahkan sinyal radio GS tersebut ke jalur penerbangan pesawat terbang.Metode STEP analysis (Social, Technology, Economy, Policy) dipilih dalam melakukan analisis teknologi A2G di Indonesia ini bertujuan untuk dapat melakukan pendekatan dengan melihat permasalahan secara menyeluruh berdasarkan aspek sosial, teknologi, ekonomi dan aspek kebijakan sehingga diperoleh perspektif yang utuh dalam rangka implementasi teknologi A2G di Indonesia.Berdasarkan analisis metode STEP ini diperoleh hasil bahwa dari aspek sosial masyarakat Indoensia di kalangan ekonomi menengah ke atas menginginkan kehadiran layanan internet di pesawat dengan skema layanan merupakan bagian dari fasilitas yang diberikan oleh maskapai penerbangan kepada penumpang. Dari aspek teknologi dengan melihat kondisi geografis Indonesia, maka teknologi yang layak diimplementasikan adalah kombinasi antara A2G dan Satelit. A2G untuk melayani penerbangan saat di atas daratan dan teknologi satelit untuk mengcover layanan saat penerbangan di atas lautan yang tidak terlayani oleh A2G. Dari aspek ekonomi implementasi internet A2G akan memunculkan potensi pendapatan baru selain pendapatan akses internet yaitu pendapatan iklan, pendapatan konten premium dan pendapatan e-commerce. Dari aspek kebijakan terkait dengan regulasi penggunaan perangkat elektronik di pesawat, maka rekomendasi durasi waktu penerbangan yang layak untuk disediakan layanan internet di pesawat adalah minimal 1,5 hingga 2 jam perjalanan.

---

ABSTRACTIn-Flight Connectivity (IFC) services with Air-to-Ground (A2G) technology have not yet been implemented in Indonesia. A2G is a terrestrial network on ground consisting of several Ground Station (GS) to serve internet connectivity on an aircraft during flight by directing the GS radio signal to the flight path of an aircraft.The STEP analysis method (Social, Technology, Economy, Policy) chosen in conducting A2G technology analysis in Indonesia aims to identify problems in a comprehensive manner based on social, technological, economic and policy aspects so that a complete perspective is obtained in implementing A2G in Indonesia.Based on the analysis of the STEP method, it is obtained that from the social aspects of the Indonesian people at the middle to upper economic level, they want internet service on a plane with a service scheme to be part of the facilities provided by airlines to passengers. From the technological aspect by looking at Indonesia's geographicalconditions, the technology that is feasible to be implemented is a combination of A2G and Satellite. A2G to serve flights while on land and satellite technology to cover services when flights over seas that are not served by A2G. From an economic aspect, A2G implementation will bring up new revenue potential besides internet access revenue,namely advertising revenue, premium content revenue and e-commerce revenue. From the policy aspects related to the regulation of the use of electronic devices on the aircraft, the recommended duration of flight time is adequate for internet services provided on the aircraft at least 1.5 to 2 hours."

"ABSTRAKTerdapat 2 fakta, yaitu peta jalan infrastruktur satelit Indonesia yang disusun pemerintah tahun 2008 sudah tidak valid dan spektrum frekuensi khususnya untuk dinas satelit termasuk sumber daya alam terbatas sehingga perlu dimaksimalkan penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekurangan kapasitas bandwidth, bit rate pada transponder nasional serta merumuskan usulan alternatif pemenuhan kekurangan transponder nasional.Teknik pengumpulan data bersumber dari data primer dan sekunder melalui survei pos/fax dan pengumpulan data arsip. Proyeksi kebutuhan transponder berdasarkan model peramalan time series 2017-2035 menggunakan modulasi 8PSK dan 1024QAM dengan tools spreadsheet Ms. Excel dimana data dan hasil proyeksi dianalisis secara kuantitatif deskriptif. Pada tahun 2017 satelit nasional Indonesia memiliki 407 transponder dan 323 transponder satelit asing, namun masih kurang 614 transponder dengan 1 TPE = 36 MHz. Pada tahun 2035 satelit nasional Indonesia memiliki 2.516 transponder dan 323 transponder satelit asing, namun masih kurang 365 transponder dengan 1 TPE = 36 MHz. Apabila konektivitas 100 penduduk Indonesia kondisi ideal terjadi pada tahun 2035, maka kekurangan transponder nasional sebesar 57.437 transponder dengan 1 TPE = 36 MHz. Pemenuhan kekurangan transponder dapat dilakukan melalui berbagai usulan alternatif strategi yang ditinjau dari sisi kebijakan lama/baru, filing satelit, bisnis dan pola kerjasama.

---

ABSTRACT There are two facts, namely the Indonesian satellite infrastructure roadmap drawn up by the government in 2008 is no longer valid and the frequency spectrum particularly for satellite services is limited natural resources that need to be maximized in its use. This study obtain to analyze capacity shortages bandwidth and bit rate on national transponders and to formulate alternative proposal for national transponder shortage. Data collection techniques are sourced from primary and secondary data through post fax surveys and archive data collection. Projected transponder needs based on time series 2017 2035 forecasting models using 8PSK and 1024QAM modulation techniques with Excel spreadsheet tools where data and projection results are analyzed quantitatively descriptively. In 2017 Indonesia 39 s national satellite has 407 transponders and 323 foreign satellite transponders, but still lacks 614 transponders with 1 TPE 36 MHz. By 2035 the Indonesian national satellite has 2,516 transponders and 323 foreign satellite transponders, but still less 365 transponders with 1 TPE 36 MHz. If 100 of Indonesia 39 s population connectivity ideal condition occurs in 2035, the national transponder shortage is 57,437 transponders with 1 TPE 36 MHz. Fulfillment of transponder deficiencies can be made through various alternative strategy proposals in terms of old new policy, satellite filing, business and cooperation patterns."

"Coarse spatial resolution, high temporal frequency data from the earth polar orbiting satellites and from the geostationary satellites are presented to demonstrate their utility for monitoring terrestrial and atmospheric processes. The main characteristics of these satellites and of the instruments on board are reviewed. In order to be useful for environmental assessments, the remotely sensed data must be processed. The NOAA center provides a wide range of already processed data; a rough description of these preprocessed data is given in this article. Finally some examples of application in Southeast Asia especially Indonesia are described. The paper concludes that coarse resolution, high temporal frequency satellite data are very valuable for environmental studies, the emphasis being laid on the improvement of the crop and brought assessment programs. "

"Dalam rangka penguasaan peluncuran satelit orbit rendah atau Low Earth Orbit (LEO), perlu membangun stasiun bumi penjejak orbit rendah. Stasiun bumi ini berguna untuk melacak keberadaan satelit tersebut mulai dari pengiriman data, pengambilan data, kontrol satelit dan kesehatan satelit. Proses pelacakan dan penjejakan satelit ini disebut sistem tracking. Sistem tracking yang akan dibangun ini meliputi perangkat keras, perangkat lunak, sistem pengujian hingga memperoleh data satrelit yang beredar atau melintas di atas Indonesia."

"Persaingan usaha yang sehat ditandai dengan adanya kesempatan yang sama antar Pelaku Usaha dalam menawarkan barang atau jasa kepada konsumen. Dalam merealisasikan iklim persaingan usaha yang sehat harus terdapat aturan hukum yang menjadi dasar bagi setiap pelaku usaha untuk bersaing secara adil dalam menjalankan kegiatan usahanya. Maka untuk menjamin penegakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tentunya dengan aturan hukum tersebut akan menjamin pasar kompetitif secara sehat yang terbebas dari segala kecurangan dan konspirasi  yang menutup esensi dari adanya persaingan di dunia usaha. Namun perwujudan dari persaingan usaha yang sehat di Indonesia belum terealisasi secara sempurna oleh karena masih banyaknya pelaku usaha yang memanfaatkan kesempatan untuk mencapai tujuan kegiatan usaha dengan hal-hal yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Salah satu kasus dimana para pelaku usaha diduga melakukan kegiatan yang dilarang adalah kasus dugaan persekongkolan tender dalam program penyediaan kapasitas satelit telekomunikasi berbasis High Throughput Satellite (HTS) di Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI KOMINFO). Di dalam kasus ini, pengadaan tender bertujuan untuk menyediakan akses internet dan layanan seluler kepada masyarakat di daerah 3T( Terdepan, Tertinggal dan Terluar).Fair business competition is characterized by equal opportunities between Business Actors in offering goods or services to consumers. In realizing a fair business competition climate, there must be a legal rule that is the basis for every business actor to compete fairly in carrying out his business activities. So to ensure the enforcement of fair business competition in Indonesia, Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition is born. Of course, the rule of law will guarantee a healthy competitive market that is free from all fraud and conspiracy that closes the essence of competition in the business world. However, the manifestation of fair business competition in Indonesia has not been realized perfectly because there are still many business actors who take advantage of the opportunity to achieve the objectives of business activities with the things that are prohibited in Law No. 5 of 1999. One of the cases where business actors were suspected of carrying out prohibited activities was a case of alleged tender conspiracy in the program of providing capacity for telecommunications satellites based on High Throughput Satellite (HTS) in the Telecommunications and Information Accessibility Agency of the Ministry of Communication and Information Technology (BAKTI KOMINFO). In this case, the procurement of tenders aims to provide internet access and cellular services to the public in 3T areas (Frontier, Disadvantaged and Outermost)."

"Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pelayanan jasa bengkel untuk kendaraan pribadi seperti mobil semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan pribadi. Pada umumnya, masyarakat memilih bengkel yang terpercaya dan terjamin kualitasnya, salah satunya adalah Toko Model Bridgestone. Fasilitas dan pelayanan yang baik mendorong seseorang untuk pergi lebih jauh untuk mendapatkan pelayanan. Hal ini akan menyebabkan jangkauan pelayanan yang dimiliki oleh bengkel melebihi daerah dimana bengkel itu berada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jangkauan pelayanan bengkel di Kota Depok berdasarkan karakteristik lokasi, karakteristik toko model, dan karakteristik konsumen. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan komparatif keruangan. Hasil menunjukkan bahwa toko model yang memiliki karakteristik lokasi, yaitu berada di jaringan jalan kolektor dan berada pada penggunaan tanah wilayah usaha yang besar dan juga karakteristik toko model yang berupa fasilitas yang lebih lengkap dan kapasitas mobil yang lebih banyak, memiliki jangkauan pelayanan yang lebih jauh dan jumlah konsumen yang lebih banyak. Sedangkan toko model yang memiliki karakteristik lokasi, yaitu berada di jalan lokal dan berada pada penggunaan tanah wilayah usaha kecil, dan juga memiliki fasilitas dan kapasitas mobil yang lebih sedikit, ternyata memiliki jangkauan pelayanan yang lebih dekat dan jumlah konsumen yang lebih sedikit.

---

Society's demand for motor vehicle repair service—such as car service station—increase simultaneously with the escalating number of private vehicle. Generally, people choose trustworthy service station with guaranteed quality, e.g. Bridgestone Authorized Outlet. Good facility and service pull a customer from a distance to come to the shop. This factor will cause the service station’s service reach to extend beyond the district it is located in. This research’s objective is to understand the car service station catchment area in Depok based on locational characteristic, authorized outlet characteristic, and consumer characteristic.

Descriptive and spatial comparative analyses were used in this research. The result has shown that authorized outlet with locational characteristic namely, situated in the collector roads network and use a bigger land for its business complex, and also with authorized outlet characteristic namely more complete facility and larger capacity for cars, had reach more consumers including those who live within considerably long distance. Meanwhile, authorized outlet with locational characteristic namely situated in the local street network and use smaller land with less facility and car capacity, had shorter reach and less consumer. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena amplifikasi gerak tanah gempa untuk Universitas Indonesia (Depok). Amplifikasi gerak tanah gempa merupakan peristiwa perbesaran gerakan tanah saat terjadinya gempa bumi akibat berbagai faktor geologi, termasuk sifat mekanik tanah dan karakteristik geoteknik. Metode penelitian yang digunakan meliputi: analisis data hasil pencatatan gempa, pemodelan satu dimensi (1D) dengan perangkat lunak DEEPSOIL v7, serta analisis komparatif terhadap hasil pencatatan gerak tanah gempa di permukaan tanah Hutan UI dan FMIPA UI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemodelan secara nonlinear memberi akurasi yang lebih baik dibandingkan ekuivalen linear. Selain itu, perubahan stratigrafi akan berdampak signifikan bagi amplifikasi gerak tanah gempa. Studi ini juga mengidentifikasi hubungan antara variasi muka air tanah dan variasi nilai overconsolidation ratio (OCR) terhadap amplifikasi gerak tanah gempa yang terjadi.

---

This research aims to analyze the phenomenon of seismic ground motion amplification for the University of Indonesia (Depok). Seismic ground motion amplification is the phenomenon of increased ground motion during an earthquake due to various geological factors, including soil mechanical properties and geotechnical characteristics. The research methods used include: analysis of earthquake recording data, one-dimensional (1D) modeling using DEEPSOIL v7 software, and comparative analysis of recorded seismic ground motion at the Hutan UI and FMIPA UI surface sites. The research results show that nonlinear modeling provides better accuracy compared to equivalent linear modeling. Additionally, changes in stratigraphy have a significant impact on seismic ground motion amplification. This study also identifies the relationship between variations in groundwater levels and variations in the overconsolidation ratio (OCR) with respect to seismic ground motion amplification."