Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDowntown, adalah penamaan lain dari sebuah Pusat Kota yang terkenal dengan karakternya yang terdiri dari gedung pencakar langit dan berfungsi sebagai Central Bussiness District (CBD). Hal tersebut merupakan pemandangan umum Downtown yang terjadi pada negara-negara maju, sedangkan Downtown di Jakarta sedang menuju proses kesana. Gedung-gedung tinggi dan pencakar langit sebagai simbol perusahaan ternama masih berdampingan dengan Kampung yang merupakan tempat tinggal orang-orang golongan rentan. Adanya pengembangan baru menyebabkan terjadinya Transformasi pada Kampung dalam bentuk Gentrifikasi yang terjadi secara bertahap. Salah satu bagian tersebut adalah kawasan Kebon Sirih yang terletak di Ring 1, Jakarta Pusat. Pengembangan baru di Kebon Sirih merubah hunian Kampung menjadi gedung perkantoran dan Condominium yang merubah tatanan sosial dan budaya masyarakat. Pada umumnya bagi masyarakat yang terbebaskan mereka pindah ke luar Jakarta, dan bagi yang masih bertahan mereka menjalin hubungan Simbiosis yang saling menguntungkan dengan pihak pengembang. Temuan tersebut menjadi dasar dan metode dalam merancang kawasan Kebon Sirih untuk mempertahankan terjadinya Gentrifikasi yang lebih besar.

---

ABSTRACTDowntown, is a naming for a City Center that is famous for its character consisting of skyscrapers and serves as the Central Business District (CBD). This is a common view of Downtown that occurs in developed countries, while Downtown in Jakarta is heading there. Tall buildings and skyscrapers as a symbol of well-known companies are still sided by side with Kampung which is home to vulnerable people. The existence of new developments led to the transformation of the village in the form of gentrification that occurred gradually. One of these parts is the Kebon Sirih area located in Ring 1, Central Jakarta. The new development in Kebon Sirih has changed the residential area of ​​the Village to become an office building and Condominium that has changed the social and cultural structure of the community. In general, for the liberated people, they move outside Jakarta, and for those who still survive they establish a symbiotic relationship that is mutually beneficial with the developer. These findings form the basis and method for designing the Kebon Sirih area to sustain greater Gentrification."

"This book offers a comprehensive analysis of irons’ various roles in the plant-microbial associations. The introductory chapter stresses the essentiality of iron in biological systems. The second chapter surveys the abundance of information on iron’s pivotal role in microbial plant pathogenesis and defence. Finally, the third chapter reviews the advances in our understanding of iron metabolism in the rhizobia, soil bacteria able to establish a symbiotic association with legumes and carry out nitrogen fixation. "

"Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) sering kali disuarakan dan diprotes oleh para pembela HAM lingkungan. Sayangnya, ketika pembela HAM lingkungan menyuarakan protesnya tersebut, mereka sering kali direspon oleh aktor negara dan korporasi yang menjadikan pembela HAM lingkungan sebagai target kekerasan. Tulisan ini bertujuan untuk menyoroti bentuk-bentuk kekerasan yang dialami pembela HAM lingkungan, pengalaman viktimisasi pembela HAM lingkungan, dan bagaimana kekerasan-kekerasan yang dialami dikategorikan sebagai secondary or symbiotic green crimes. Tugas Karya Akhir ini menggunakan perspektif green criminology dan menggunakan data sekunder berupa; (1) Laporan ELSAM Periode November 2017-2018 dan 2019; (2) CATAHU 2020 & Proyeksi 2021 JATAM; dan (3) publikasi artikel-artikel yang diperoleh dari beberapa media online berita dan beberapa NGO dengan fokus HAM lingkungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa keterlibatan negara dan korporasi dengan melakukan kekerasan terhadap pembela HAM lingkungan merupakan bentuk pengabaian negara atas kerusakan lingkungan yang membahayakan hidup dan perlindungan hak-hak atas lingkungan hidup, seperti hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, hak untuk melaporkan perusakan lingkungan, dan lainnya.

---

Environmental harm due to exploitation of natural resources carried out by the state and corporations has mobilized environmental human rights defenders to take action by doing protests. Wistfully, when environmental human rights defenders protested, they are often confronted by the state and corporations who make the environmental human rights defenders as a target of violence. This paper aims to highlight the forms of violence experienced by environmental human rights defenders, their experience of victimization, and how the violence is categorized as secondary or symbiotic green crimes. This paper uses a green criminology perspective and uses secondary data obtained from (1) The ELSAM Report for the Period of November 2017-July 2018, and 2019; (2) JATAM’S CATAHU 2020 & Projection for 2021; (3) publications of articles obtained from several online news media and several NGOs with a focus on environmental human rights. The results of the analysis show that the involvement of the state and corporations by committing violence against environmental human rights defenders is a form of state neglect of environmental harm that endangers life and failed the protection of the right to a clean and healthy environment."

"ABSTRAKSkripsi ini menjelaskan mengenai pembentukan relasi saling menguntungkanantara partai politik dengan konsultan politik. Studi kasus yang diteliti adalahrelasi partai pengusung Joko Widodo-Basuki T. Purnama (PDIP dan Gerindra)dengan PolMark Indonesia dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta 2012. Skripsiini menggunakan allied view dalam menjelaskan relasi saling menguntungkanantara konsultan politik dengan partai politik. Temuan yang didapat adalahterdapat pembagian kerja dan interaksi intensif antara PDIP-Gerindra denganPolMark Indonesia. Hubungan saling menguntungkan dapat terbentuk karenapartai pengusung membutuhkan PolMark Indonesia untuk mengefektifkan danmengefisienkan kampanye mereka, sementara PolMark Indonesia diuntungkandengan makin kokohnya nama mereka dalam bidang pemasaran politik.

---

ABSTRACTThis thesis explains about the establishment of symbiotic partnership betweenpolitical party and political consultant. The case of this study is the relationshipbetween Joko Widodo-Basuki T. Purnama’s bearer parties (PDIP and Gerindra)with PolMark Indonesia. This thesis uses allied view to examine the symbioticpartnership between them. The result of this thesis is that both of parties and theconsultant have their own roles that complement each other. Symbioticpartnership can take place between them because PDIP-Gerindra acknowledgethat PolMark Indonesia is able to make the campaign effective and efficient, whilePolMark Indonesia gains a more reputable image in the area of political marketing."

"ABSTRAKMedia sering diasumsikan berpengaruh pada pembentukan kebijakan kriminal dengan membentuk opini publik. Peristiwa yang diberitakan terus menerus dilihat dapat membentuk urgensi agenda publik terkait kebijakan yang berimplikasi pada agenda kebijakan. Namun, tingginya jumlah pemberitaan korupsi, terutama kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, nampak tidak berimplikasi pada kebijakan. Tulisan ini mencoba menganalisis hubungan mutual antara media dengan pembuat kebijakan dalam pembentukkan agenda kebijakan mengenai tindak pidana korupsi berdasarkan riset media KOMPAS tentang pemberitaan kasus korupsi di periode Januari ndash; Juli 2017. Hubungan antara media dan pembuat kebijakan tidak serta merta bersifat kausal, melainkan tergantung dengan peristiwa dan kebijakan yang diagendakan. Dengan detection theory, dijelaskan bahwa media memang dapat membangun isu terkait pembuatan agenda kebijakan. Akan tetapi, peran media tidak begitu besar karena diteruskannya sebuah agenda kebijakan ditentukan oleh pembuat kebijakan itu sendiri. Pembuat kebijakan disini memiliki agenda-agendanya sendiri yang mempengaruhi isu-isu mana yang kemudian ditanggapi. Dengan begitu, terdapat hubungan yang lebih kompleks antara media dan pembuat kebijakan dalam proses perkembangan kebijakan korupsi.

---

ABSTRACTMedia has been assumed as factor that can influence the process of crime policymaking by constructing public opinion. Massive amount of reports in certain issue can form an urgent public agenda which may influence policy agenda. However, the high number of corruption reporting, in particular Kartu Tanda Penduduk Elektronik corruption case, appears to have no policy implications. This paper tries to analyze mutual relation between media and policymaker in the making of policy agenda regarding corruption, based on media research by KOMPAS regarding corruption case reporting from January ndash July 2017. The relation between media and policymaker is not necessarily causal. Using Detection Theory, it is explained that media can indeed build issues around policy agenda. Though, the role of the media is not that significant as the continuation of a policy agenda is determined by the policymaker itself. Policymaker have their own agendas which influence which issues are addressed. Therefore, there is a complex relationship between media and policymakers in the process of policy development."