Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak jaman dahulu, sebelum kota Jakarta terbentuk, masyarakat Sunda Kelapa sudah hidup di kawasan maritim dan mengadu nasib di sana. Pesisir laut sebagai jantung kehidupan masyarakat, berperan penting dalam kehidupan orang-orang yang tinggal dan berhuni di daerah tersebut. Selain itu pelabuhan dan perdagangan di kawasan maritim ini membuat kota Sunda Kelapa mengalami tumbuh menjadi kota yan lebih besar. Dalam perkembangannya sampai menjadi kota Jakarta, kawasan maritim justru mengalami kemunduran. Lingkungan perairan perlahan menjadi tidak baik. Kualitas air laut cenderung memburuk (tercemar), ditambah juga isu lingkungan kota lainnya seperti semakin terbatasnya sumber energi listrik dan meningkatnya kadar CO2 di udara, serta ancaman dari alam seperti abrasi, erosi, dan gelombang tinggi air laut. Keadaan ini mendorong perlu adanya suatu program dalam kawasan maritim ini agar keberlangsungan kehidupan tetap berjalan dengan baik. Kawasan Pasar Ikan dalam rencana kawasan Wisata Terpadu Jayakarta mengambil konsep kawasan sebagai Berandan Maritim. Letaknya yang strategis, yaitu diapit oleh perairan laut dan dua kanal besar membuatnya memiliki potensi yang menarik untuk menghadirkan solusi mengenai masalah lingkungan di maritim. Salah satu program yang dihadirkan dalam kawasan adalah area wisata edukasi, dimana pada kawasan ini akan berisi dengan kegiatan yang berhubungan dengan pengetahuan mengenai kemaritiman.

---

Since long time ago, before the city of Jakarta was formed, the Sunda Kelapa community had lived in the maritime area and tried their luck there. Coastal sea where peoples lives, plays an important role in the lives of people who live and inhabit the area. Besides that, ports and trade in this maritime area have made the city of Sunda Kelapa grow into a bigger city. In its development until it became the city of Jakarta, the maritime area actually suffered a setback. The aquatic environment slowly becomes not good. Seawater quality tends to deteriorate (tainted), added with other urban environmental issues such as increasingly limited sources of electrical energy and rising levels of CO2 in the air, as well as threats from nature such as abrasion, erosion, and high waves of sea water. This situation encourages the need for a program in this maritime area so that the continuity of life continues to run well.

Pasar Ikan Area in the Jayakarta Integrated Tourism area plan takes the concept of the area as Maritime Home. Its strategic location, which is flanked by sea waters and two large canals makes it has an interesting potential to present solutions to environmental problems in the maritime. One of the programs presented in the area is the education tourism area, which in this area will contain activities related to maritime knowledge."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menunjukkan Permasalahan keamanan maritimterbesar di Asia Tenggara antara negara-negara internal dan eksternal kawasanmenyebabkan terjadinya interaksi keamanan maritim sebagai satu komplekskeamanan maritim yang terpusat pada institusi (centered regional institutionalmaritime security complex). Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akanmenjelaskan beberapa pokok bahasan yang terkait dengan kompleks keamanankawasan yang dimaksud. Pendekatan yang digunakan untuk membahas interaksikeamanan kawasan adalah teori kompleks keamanan regional (regional securitycomplex theory, RSCT) yang dikembangkan oleh Buzan dan Wæver (2003).RSCT membahas mengenai interaksi institusi keamanan maritim negara-negara diAsia Tenggara dan pengaruhnya berdasarkan komponen struktur esensial(essential structure) RSCT, yakni: batas-batas kawasan (boundary), strukturanarkis (anarchic structure), polaritas (polarity), dan konstruksi sosial (socialconstruction).

---

ABSTRACTThis thesis aims to identify the greatest maritime security issue inSoutheast Asia among the states in the region, as well as those, which are locatedoutside the region. This causes the maritime security interaction as a centeredregional institutional maritime security complex. For that purpose, this studyexplains the subjects related to regional security complex. The approach used toexplore the regional security interaction is the regional security complex theory(RSCT) by Buzan and Wæver (2003). RSCT explains about the institutioninteraction of the maritime security in the Southeastasian countries and also itsimpact based on the RSCT essential structure components, which are: boundary,anarchic structure, polarity, and social construction"

"Industri perkapalan merupakan salah satu industri yang mempunyai peran utama dalam menunjang program tol laut pemerintah serta dalam menghadapi dampak globalisasi dunia dengan adanya perdagangan bebas Asia Tenggara 2016 dan berlakunya perdagangan bebas dunia pada tahun 2020. Namun peran ini tidak dimiliki oleh industri perkapalan Indonesia saat ini, dibandingkan dengan pangsa pasar dunia produktivitas industri kapal di Indonesia masih rendah. Permasalahan utama produksi kapal baru pada umumnya dikarenakan terhambatnya biaya produksi yang mahal serta waktu pengerjaan yang cukup lama. Sebagian besar komponen bahan pembuat kapal masih impor serta berasal dari industri lain yang pada umumnya berlokasi cukup jauh sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit dalam system pasokannya. Galangan kapal pada dasarnya hanya berperan sebagai tempat perakitan saja, sedangkan sebagian besar komponen dibuat oleh industri lain. Ketersediaan material sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses produksi kapal, oleh sebab itu efisiensi rantai pasokan material memegang peran yang sangat penting bagi industi perkapalan, yang dapat meminimalisir biaya, waktu produksi, dan produktivitas galangan kapal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar peranan rantai pasok material khususnya pada pengadaan industri pendukung sebagai pelaku proses fabrikasi dan industri pemasok sebagai penyedia komponen inmpor maupun lokal pada konsep multiyard ship production terhadap proses pembangunan kapal pada industri galangan konsorsium yang diintegrasikan pada kawasan industri maritim.

---

The shipping industry is one industry that has a major role in supporting the government 39 s program and the marine highway in the face of globalization impact the world with the free trade of Southeast Asia in 2016 and the enactment of a free trade world in 2020. However, this role is not owned by the Indonesian shipping industry today, compared with a world market share of industrial productivity ships in Indonesia is still low.

The main problem of the production of new vessels in general due to the inhibition of the production costs are expensive as well as time spent on long enough. Most of the components are still imported materials as well as shipbuilders come from other industries which are generally located far enough away so it takes time and cost a bit in the supply system. The shipyard is basically only serves as a place of assembly only, whereas most of the components made by other industries. Availability of materials greatly affect the smooth production process vessels, and therefore the efficiency of the supply chain of materials holds a very important role for industry, shipping, to minimize costs, production time, and productivity shipyards.

The purpose of this study is to analyze how much the role of the supply chain of materials, especially in the procurement materials industries as agents of the process of fabrication and industrial suppliers as suppliers of components impor and locally on the concept multiyard ship production to the process of the construction of ships in the shipbuilding industry consortium that is integrated into the region 39 s maritime industry."

"Perdebatan konseptual keamanan maritim diawali oleh perdebatan konseptual mengenai sea power. Konsepsi keamanan maritim itu sendiri pertama kali muncul di Barat pada tahun 1990-an akibat dari mencuatnya kasus-kasus kejahatan maritim, seperti terorisme maritim, pembajakan dan perampokan bersenjata, penangkapan ikan ilegal, perdagangan manusia, dan pencemaran laut. Tinjauan pustaka ini menggunakan kerangka matriks keamanan maritim Bueger untuk mendefinisikan konsep keamanan maritim Indonesia yang berusaha melihat hubungan antara keamanan maritim dengan konsep lain yang berkaitan. Setidaknya terdapat empat konsep yang berkaitan dengan keamanan maritim, yaitu (1) keamanan nasional, (2) keamanan laut, (3) ekonomi biru, dan (4) keamanan insani. Tinjauan pustaka ini menyajikan perkembangan keamanan maritim Indonesia melalui keempat perspektif tersebut, serta bahasan minor yang kemudian muncul dalam literatur-literatur keamanan maritim Indonesia. Melalui keempat perspektif tersebut, penulis mencermati bahwa cakupan bahasan dalam literatur keamanan maritim Indonesia adalah bahasan mengenai keamanan laut, penanggulangan isu dan ancaman maritim, pengaturan kebijakan dan regulasi maritim, serta strategi maritim. Tinjauan pustaka ini juga memperlihatkan area konsensus berupa konsep keamanan maritim dapat ditelusuri maknanya dengan melihat korelasinya pada tema lain yang berkaitan, tumpang tindih kewenangan antar institusi maritim, TNI AL sebagai kekuatan utama maritim, dan ancaman keamanan maritim. Area perdebatan berupa keamanan maritim dalam studi keamanan, tradisional vs non-tradisional; perspektif keamanan nasional dalam diplomasi maritim Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, memudar vs tidak memudar; komando keamanan maritim, multi-agen vs single-agen; serta keamanan maritim Indonesia dalam rule-based order vs realpolitik. Kesenjangan literatur yang ditemukan berupa minimnya jumlah literatur dalam bentuk buku (monograf) maupun bab dalam buku mengenai perdebatan konseptual keamanan maritim yang ditulis oleh penulis Indonesia dan masih sedikit literatur yang berisi pembahasan menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) 12 instansi keamanan laut, yang menyebabkan tumpang tindihnya kewenangan antara instansi maritim. Selain itu, tinjauan pustaka ini juga menunjukkan persebaran asal penulis literatur keamanan maritim Indonesia dan paradigma ilmu hubungan internasional yang digunakan dalam literaturnya masing-masing. Tinjauan pustaka ini kemudian juga merekomendasikan penelitian lanjutan perdebatan konseptual keamanan maritim Indonesia menggunakan dua kerangka lainnya dari Bueger, yaitu (1) kerangka sekuritisasi maritim dan (2) Praktik Keamanan dan Komunitas Praktik.

---

The conceptual debate on maritime security was preceded by a conceptual debate regarding sea power. The concept of maritime security itself first appeared in the West in the 1990s as a result of the emergence of cases of maritime crimes, such as maritime terrorism, piracy and armed robbery, illegal fishing, human trafficking, and marine pollution. This literature review uses the Bueger maritime security matrix framework to define the concept of Indonesian maritime security which seeks to see the relationship between maritime security and other related concepts. There are at least four concepts related to maritime security, namely (1) national security, (2) maritime security, (3) blue economy, and (4) human security. This literature review presents the development of Indonesia’s maritime security through these four perspectives, as well as minor discussions that have subsequently appeared in the Indonesia’s maritime security literature. Through these four perspectives, the authors observe that the scope of discussion in the Indonesian maritime security literature is the discussion of maritime security, overcoming maritime issues and threats, setting maritime policies and regulations, and maritime strategy. This literature review also shows consensus area in Indonesia’s maritime security can be traced by looking at its correlation to other related themes, overlapping authority between maritime institutions, the Indonesian Navy as the main maritime power, and maritime security threats. The area of debate are: maritime security in security studies, traditional vs non-traditional; the perspective of national security in Indonesia’s maritime diplomacy as the Global Maritime Fulcrum, fades vs does not fade; maritime security commando, multi-agent vs single-agent; and Indonesia’s maritime security in rule-based order vs realpolitik. Literature gaps found are: lack of literature in the form of books (monographs) and chapters in books that discussed the conceptual debate of maritime security written by Indonesian authors and there is only a small amount of literature that contains a comprehensive discussion of the laws and regulations governing main tasks and functions (Tupoksi), which causes overlapping authority between maritime agencies. In addition, this literature review also shows the distribution of authors’ origins of Indonesian maritime security literature and the paradigm of international relations used in their respective literature. This literature review then also recommends further research into the conceptual debate of Indonesia’s maritime security using two other frameworks from Bueger, namely (1) maritime securitization framework and (2) Security Practices and Community of Practice."

"ABSTRAK

Pada perencanaan pembangunan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus Lampung terdapat 5 industri yang saling berhubungan yaitu: industri pendukung, industri penarik, industri penyedia, penyedia jasa pendukung dan industri galangan kapal sebagai industri inti. Sebagai industri inti dalam konsep kawasan industri maritim, potensi pasar yang tersedia untuk pembangunan galangan dalam kawasan industri maritim harus didapatkan. Setelah didapatkan potensi pasar galangan maka akan ditentukan kapasitas galangan dari setiap galangan. Dari kapasitas galangan setiap galangan akan ditentukan fasilitas pengedokan yang harus dibuat dan disediakan. Galangan kapal pada kawasan industri maritim mempunyai konsep pembagian tugas antara galangan dengan perusahaan fabrikasi, hal ini yang menbuatnya berbeda dengan galangan konvensional.

---

ABSTRACT

On the development of an industrial maritime cluster in Tanggamus, Lampung Province there are five inter-related industries in this area: pulling industry, supplying industry, supporting industry, supporting service and shipyard as the core industry. As the core industry in industrial maritime cluster concept, the potential market available for the development of a shipyard industry in industrial maritime cluster must be found. The capacity of each shipyard can be determined after the potential market has been found, then docking facility needs will be determined afterwards. Shipyards in industrial maritime cluster has concept to distribute task between shipyards and Fabrication Company, which are not found in convensinal shipyards.

"