"
ABSTRAKPenelitian ini mengkaji ulang tentang otoritas publik milik pemerintah
Indonesia yang mulai ditantang oleh otoritas privat aktor non-negara. Untuk
mengkaji ulang mengenai hal tersebut, penulis akan melihat contoh kasus
keterlibatan P.T. Pusaka Benjina Resources (P.T. PBR) dalam jejaring
penangkapan ikan ilegal yang ada di Indonesia, melalui framework dari konsep
otoritas privat, khususnya konsep illicit authority, serta konsep network analysis
(analisis jejaring). Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik
process-tracing. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelaahan tentang
bagaimana aktor-aktor yang terlibat dalam jejaring penangkapan ikan ilegal ini
dapat memanfaatkan jejaring yang mereka miliki untuk melanggengkan otoritas
privat dan illicit authority mereka, dan pada akhirnya dapat menentang otoritas
publik milik pemerintah Indonesia.
Penelitian ini sendiri berkesimpulan bahwa P.T. PBR dapat bersaing dengan
otoritas publik pemerintah Indonesia, khususnya bersaing dalam sektor perikanan,
karena P.T. PBR dapat memanfaatkan social capital serta material goods yang
diperoleh dari keterlibatannya dalam jejaring penangkapan ikan ilegal. Lebih dari
itu, P.T. PBR, sebagai aktor privat, dapat bersaing dengan otoritas publik
pemerintah Indonesia, sebab pemerintah Indonesia itu sendiri kurang turut
berperan menyediakan public goods, sehingga dapat menimbulkan capacity gaps
dan functional holes, kemudian memunculkan suatu power-vacuum, yang dapat
dimanfaatkan oleh aktor non-negara untuk meningkatkan otoritas privat miliknya.
ABSTRACTThis research reanalyze on the issue of the public authority of Indonesian
governnment that is begin to be challenged by the private authority of non-state
actors. To reanalyze on that issue, this research will and observe the case study of
the involvement of P.T. Pusaka Benjina Resources (P.T. PBR) in the existing
illegal fishing networks, through the framework of the concept of private authority,
especially the concept of illicit authority, and also the concept of network analysis.
The method that is used in this research is the process-tracing technique. This
research aims to undertand how the actors that are involved in the illegal fishing
networks could use the networks to preserve their private and illicit authority, and
in the end could challenge the public authority of the Indonesian government
The research itself concludes that P.T. PBR could compete with the public
authority of the Indonesian government, especially to compete in the sector of
fisheries, because P.T PBR could use the social capitals and the material goods that
is acquired from its involvement in the illegal fishing networks. Moreover, P.T.
PBR, as a non-state actor, could compete with the public authority of the
Indonesian government, because the Indonesian government itself is lack in its role
to provide the public goods, so it could rises up the capacity gaps and functional
holes, and turns up a power-vacuum, which the non-state actors could benefit from
to improve their private authorities."
