Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas Karya Akhir (TKA) ini meneliti respon Indonesia, Vietnam, dan Filipina, terhadap aktivitas militer Tiongkok di Laut Cina Selatan antara tahun 2014-2020. Berdasarkan kerangka analisis teori kerja sama, penelitian ini berpendapat bahwa ketiga negara merespon aktivitas militer Tiongkok dengan cara yang kooperatif. Menurut beberapa penelitian sebelumnya, respon negara di wilayah Laut Tiongkok Selatan bergantung kepada jumlah dana bantuan Belt and Road Initiatives (BRI) yang diterima. Penelitian ini menyarankan untuk memasukkan konteks nasional negara-negara penerima BRI, dengan melibatkan motives dan power dalam menganalisis respon. Tulisan ini adalah penelitian kualitatif dan penulis menggunakan metode perbandingan. Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang persamaan pola respon antara Indonesia, Vietnam, dan Filipina terlepas dari perbedaan jumlah BRI yang diterima.

---

This study examines the responses of Indonesia, Vietnam, and Philippine, toward China`s military activities at the South China Sea between 2014-2020. Based on the logic of cooperation theory analytical framework, this paper argues that those countries reacted to China`s military activities in a cooperative way. As some scholars predicted if those responses depend on the amount of the Belt and Road Initiatives (BRI) assistance fund. This paper suggests to include the national context of BRI recipient countries, by describing the different motives and power, in examining those responses. This paper

used qualitative framework and comparative methods. This paper may enhance the understanding of the similar pattern of responses between Indonesia, Vietnam, and Philippine despite the differences of the BRI amount received."

"Tugas Karya Akhir (TKA) ini meneliti respon Indonesia, Vietnam, dan Filipina, terhadapaktivitas militer Tiongkok di Laut Cina Selatan antara tahun 2014-2020. Berdasarkankerangka analisis teori kerja sama, penelitian ini berpendapat bahwa ketiga negaramerespon aktivitas militer Tiongkok dengan cara yang kooperatif. Menurut beberapapenelitian sebelumnya, respon negara di wilayah Laut Tiongkok Selatan bergantungkepada jumlah dana bantuan Belt and Road Initiatives (BRI) yang diterima. Penelitian inimenyarankan untuk memasukkan konteks nasional negara-negara penerima BRI, denganmelibatkan motives dan power dalam menganalisis respon. Tulisan ini adalah penelitiankualitatif dan penulis menggunakan metode perbandingan. Penelitian ini dapatmeningkatkan pemahaman tentang persamaan pola respon antara Indonesia, Vietnam,dan Filipina terlepas dari perbedaan jumlah BRI yang diterima

---

This study examines the responses of Indonesia, Vietnam, and Philippine, toward China’s

military activities at the South China Sea between 2014-2020. Based on the logic of

cooperation theory analytical framework, this paper argues that those countries reacted to

China’s military activities in a cooperative way. As some scholars predicted if those

responses depend on the amount of the Belt and Road Initiatives (BRI) assistance fund.

This paper suggests to include the national context of BRI recipient countries, by

describing the different motives and power, in examining those responses. This paper

used qualitative framework and comparative methods. This paper may enhance the

understanding of the similar pattern of responses between Indonesia, Vietnam, and

Philippine despite the differences of the BRI amount received"

"For Indonesia, which is keen to accelerate its infrastructure development, Belt and Road Initiative (BRI) is seen as an opportunity to tap into China's huge financial resources and technological capability. There has however been no concrete BRI project agreed to between China and Indonesia so far. While China considers all projects, including infrastructure projects and economic interactions as part of BRI, Indonesia only considers those infrastructure projects initiated during the Xi Jinping period as BRI projects. Indonesia has offered several broad areas for cooperation under the BRI framework and carefully selected project locations to minimize political risk for the Joko Widodo government. But no agreements have been signed yet as China requires detailed project proposals from Indonesia, which it has apparently not received. What appears to hamper progress are four key issues: the perception of China's economic domination, the ethnic Chinese issue, the Natuna issue, and the mainland Chinese workers issue."

"Belt and Road Initiative (BRI) merupakan inisiatif ambisius Tiongkok pada masa pemerintahan Xi Jinping. TKA ini akan mengkaji berbagai pandangan literatur mengenai sikap negara-negara ASEAN terhadap BRI. Pengelompokan literatur dalam TKA ini didasarkan pada respon negara-negara dalam menyikapi perilaku great power di kawasan. TKA ini memetakan sikap yang berbeda-beda dari negara-negara ASEAN terhadap BRI sebagai perilaku dari Tiongkok sebagai great power. Sebagai kawasan utama dalam implementasi BRI, sikap tersebut menentukan keberlangsungan dan keberhasilan BRI di masa datang. Sikap yang ditunjukkan negara-negara ASEAN tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan pembuatan kebijakan terkait BRI bagi negara-negara ASEAN dan Tiongkok.

---

The Belt and Road Initiative (BRI) is China's ambitious initiative during the Xi Jinping administration. This paper reviews various literary views on the attitudes of ASEAN countries towards BRI. This grouping of literature in this paper is based on the response of countries in addressing the great power behavior in the region. This paper also mapped the different attitudes of ASEAN countries towards BRI as the behavior of China as great power. As the main area in the implementation of BRI, this attitude determines the sustainability and success of BRI in the future. The attitude shown by ASEAN countries can be used as a consideration for making policies related to BRI for ASEAN countries and China."

"Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan pemerintah Tiongkok yang menandakan peresmian kerja sama Indonesia-Tiongkok dalam kerangka kerja Belt and Road Initiative (BRI). Inisiatif ini digagas oleh pemerintah Tiongkok untuk memberi insentif ekonomi (pendanaan, faktor produksi, tenaga kerja dan ahli, asistensi) guna mendukung pembangunan infrastruktur negara mitra dan memperkuat konektivitas di sepanjang jalur BRI (Silk Road Economic Belt dan 21st Century Maritime Silk Road). Kendati sokongan yang disediakan untuk merealisasikan agenda Global Maritim Fulcrum (GMF) Indonesia, terdapat berbagai risiko multisektoral yang mengikuti penerimaan BRI. Terlebih lagi, latar belakang persaingan geopolitis yang menjadi preseden kemunculan BRI semakin menambah daftar ancaman pada tingkat nasional, regional dan internasional. Keresahan tersebut menghadirkan pertanyaan yang diangkat dalam skripsi ini; mengapa Indonesia tetap melakukan penerimaan Belt and Road Initiative Tiongkok? Dengan menggunakan kerangka analisis economic statecraft, penulis menemukan terdapat beberapa faktor yang mendorong sebuah negara untuk menerima economic statecraft, yakni; tingkat stateness Indonesia yang tinggi sehingga mampu merumuskan kebijakan yang sesuai kepentingan eksekutif dan mengabaikan risiko dan/atau penolakan pada tingkat domestik; keterbatasan fiskal Indonesia dalam memenuhi ekspektasi pembangunan dalam negeri; keselarasan antara kepentingan pembangunan Indonesia dengan benefit yang dapat BRI sediakan; kekuatan Tiongkok sebagai emerging major power yang meningkatkan kredibilitas BRI; dan adanya ancaman geopolitis yang lebih besar apabila Indonesia menolak sebagai konsekuensi dari relasi asimetris antara Tiongkok-Indonesia.

---

In 2018, the Indonesian government signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Chinese government which marked the inauguration of Indonesia-China cooperation within the framework of the Belt and Road Initiative (BRI). This initiative was initiated by the Chinese government to provide economic incentives (funding, production factors, labor and experts, assistance) to support partner countries' infrastructure development and strengthen connectivity along the BRI route (Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road). Despite the support provided to realize Indonesia's Global Maritime Fulcrum (GMF) agenda, there are multisectoral risks that follow BRI's acceptance. Moreover, the background of geopolitical rivalry that precedes the emergence of the BRI further adds to the list of threats at the national, regional and international levels. This unrest presents the question raised in this thesis; why does Indonesia continue to accept China's Belt and Road Initiative? By using the economic statecraft analysis framework, the author finds that there are several factors that encourage a country to accept economic statecraft, namely; Indonesia's high level of stateness so that it is able to formulate policies that suit executive interests and ignore risks and/or rejection at the domestic level; Indonesia's fiscal limitations in meeting domestic development expectations; alignment between Indonesia's development interests and the benefits that BRI can provide; China's strength as an emerging major power that increases the credibility of BRI; and the existence of a greater geopolitical threat if Indonesia refuses as a consequence of asymmetrical relations between China-Indonesia."

"ABSTRAKHubungan Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dahulu merupakan hubungan bilateral yang problematik. Normalisasi hubungan kedua negara menjadi bukti kesiapan kedua negara untuk kembali bekerja sama tanpa mengungkit peristiwa di masa lalu. Sejak saat upaya itu bergulir, kerja sama antarnegara terus berkembang dan menguat, dibuktikan dengan adanya Kemitraan Strategis hingga One Belt One Road (OBOR) pada saat ini. Hubungan kerja sama kedua negara kembali ditingkatkan lagi dengan adanya Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Tiongkok tahun 2013 yang meliputi kerjasama di bidang politik dan keamanan, ekonomi dan pembangunan, sosial budaya, dan kerjasama lainnya. Dalam lingkup yang lebih luas, sejak tahun 2015, hubungan Indonesia-Tiongkok juga terjalin dalam inisiatif OBOR. Hal-hal itu merupakan latar belakang dibuatnya tugas akhir dengan topik Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Tiongkok dalam rangka One Belt One Road (OBOR). Dari hasil analisis tugas akhir ini, dapat disimpulkan bahwa keuntungan besar yang diperoleh RRT dari Kemitraan Strategis tahun 2005 dan adanya inisiatif OBOR menjadi faktor pendorong diadakannya Kemitraan Strategis Komprehensif pada tahun 2013. Selain untuk meraup keuntungan yang lebih besar, RRT memanfaatkan hubungan tersebut untuk mempromosikan OBOR melalui pendekatan soft power.

---

ABSTRACT"

"Penelitian ini menganalisis perjanjian kerja sama antara China dan Iran dalam kerangka kebijakan Belt and Road Initiative (BRI). Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana China memanfaatkan BRI untuk memperkuat posisinya melalui diplomasi energi, khususnya di Iran, meskipun menghadapi tantangan politik dari Amerika Serikat. Kerangka analisis yang digunakan adalah teori Realisme Neoklasik yang menekankan pentingnya persepsi pemimpin negara dalam menentukan kebijakan luar negeri. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan, melibatkan buku, jurnal, dan sumber online terpercaya. Argumen utama dari penelitian ini adalah bahwa diplomasi energi China di bawah BRI merupakan strategi untuk memastikan kestabilan suplai energi sekaligus meningkatkan hegemoni ekonomi di Timur Tengah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerjasama China-Iran tidak hanya didorong oleh kebutuhan energi tetapi juga oleh ambisi geopolitik untuk menyaingi pengaruh Amerika Serikat di kawasan tersebut. Kesimpulannya, BRI memainkan peran penting dalam upaya China untuk mengamankan kepentingan nasionalnya melalui diplomasi energi dan memperkuat posisinya di arena internasional.

---

This research analyzes the cooperation agreement between China and Iran within the framework of the Belt and Road Initiative (BRI) policy. The main issue addressed is how China utilizes BRI to strengthen its position through energy diplomacy, particularly in Iran, despite facing political challenges from the United States. The analytical framework used is Neoclassical Realism theory, which emphasizes the importance of leaders' perceptions in determining foreign policy. The research method applied is a qualitative approach with secondary data collection techniques through literature studies, involving books, journals, and reputable online sources. The main argument of this study is that China's energy diplomacy under BRI is a strategy to ensure energy supply stability while enhancing economic hegemony in the Middle East. The findings show that the China-Iran cooperation is driven not only by energy needs but also by geopolitical ambitions to rival U.S. influence in the region. In conclusion, BRI plays a crucial role in China's efforts to secure its national interests through energy diplomacy and strengthen its position on the international stage."

"ABSTRACTChinas contemporary) trans-regional initiative. to establish the. Belt and Road Initiative (BRI) -previously known as One Beit One Road (OBOR) -has attracted a lot of attention; not only because the initiative involves more than 60 countries across Asia, Africa and south Europe, but also because it represents a re-emerging China that is being considered a challenger to the post-second World War liberal world order led by the United States. The initiative has also been perceived JS a Chinese strategy to enhance its influence beyond its traditional reaim by tJking advantage of its economic prowess. Indonesia was among the first countries introduced to the OBOR and whose territory is at the heart of the OBOR route. The country, however, has been prudent in the face of Chinese offers since it has perceived the initiative as both an opportunity and challenge in economic as well as strategic dimensions. In addition, the Chinese BRI grand initic1tive may create regional pro­blems due to hotspots in the South China Sea and the inclination of some regional states to support China rather than strengthen the Association of the Southeast Asian Nations (ASEAN). Thus, while it is important to weicome the initiative, critical assessments of the project are indeed necessary in order to understand its impact on the geo-economy and geo-politics of involved regions cind on future relations between the involved countries and China."