Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"17 Desember 2014 menjadi momentum normalisasi hubungan AS dan Kuba yang sempat terhenti secara diplomatis pada 1961. Keputusan itu diambil oleh AS akibat Revolusi Kuba pada 1959 yang tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasinya. AS mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menggulingkan rezim Fidel Castro melalui Cuban Democracy Act (Torricelli Bill) dan Cuban Liberty and Democratic Society (Helms-Burton Act). Oleh karena itu, tulisan ini akan berusaha meninjau faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dari normalisasi hubungan AS-Kuba. Melalui metode taksonomi, penulis membagi faktor-faktor tersebut melalui lima kategori yaitu 1) peran kawasan dan organisasi Amerika Latin serta Karibia, 2) peran Cuban American National Front (CANF), 3) peran restrukturisasi politik dan ekonomi Raul Castro, 4) peran Vatikan, dan 5) faktor-faktor pendorong lainnya. Berdasarkan pembagian tersebut, penulis menemukan lima konsensus yaitu 1) Semua tulisan mengkritik embargo ekonomi terhadap Kuba, 2) CANF sebagai kelompok lobi memiliki peran untuk memobilisasi suara, 3) munculnya organisasi regional yang tidak mengikutsertakan AS, 4) adanya perubahan regionalisme kawasan menjadi post-liberal/post-hegemonic, dan 5) pemerintahan Obama yang mengedepankan penggunaan soft power. Tidak hanya konsensus, ada pula dua perdebatan yang ditemukan. Pertama, kesuksesan restrukturisasi ekonomi dan sosial Kuba yang masih dipertanyakan. Kedua, adanya perdebatan terkait motivasi apa yang dimiliki Vatikan sebagai mediator normalisasi AS-Kuba. Walaupun bahasan mengenai peran kawasan dan organisasi Amerika Latin serta Karibia merupakan bahasan yang dominan, penulis berargumen bahwa peran individu dalam normalisasi AS-Kuba menjadi faktor pendorong terkuat dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. Melalui tinjauan ini, penulis juga melihat bahwa tulisan tentang normalisasi AS-Kuba masih didominasi dengan tulisan argumentatif dan kurang beragam dalam penggunaan perspektif.

---

17th December 2014 became the momentum of normalization of US and Cuba relations which was stopped diplomatically in 1961. The decision was taken by the US due to the Cuban Revolution in 1959 which was not in line with its democratic values. The US issued several policies aimed at overthrowing the Fidel Castro regime through the Cuban Democracy Act (Torricelli Bill) and the Cuban Liberty and Democratic Society (Helms-Burton Act). Therefore, this paper will try to review what factors are driving the normalization of US-Cuba relations. Through taxonomic methods, this literature review divides these factors into five categories, namely 1) the role of Latin American and Caribbean regions and organizations, 2) the role of the Cuban American National Front (CANF), 3) the role of Raul Castro's political and economic restructuring, 4) the role of the Vatican, and 5) other driving factors. Based on this division, there are five consensuses, namely 1) all writings criticized the economic embargo on Cuba, 2) CANF as a lobby group had a role to mobilize votes, 3) the emergence of regional organizations that did not include the US, 4) the change of regional regionalism into post- liberal / post-hegemonic, and 5) the Obama administration which prioritizes the use of soft power. Not only consensus, there are also two debates found. First, the successful economic and social restructuring of Cuba is still questionable. Second, there is debate about what motivations the Vatican has as a mediator for US-Cuban normalization. Although the discussion about the role of regions and organizations of Latin America and the Caribbean is the dominant discussion, the authors argue that the role of individuals in US-Cuban normalization is the strongest motivating factor compared to other factors. This literature review also see that writing about US-Cuba normalization is still dominated by argumentative writing and lacks diversity in the use of perspective."

"Normalisasi hubungan antara Israel dengan UEA dan Maroko merupakan langkah yang signifikan dalam politik Timur Tengah. Normalisasi ini didorong oleh beberapa faktor utama, yaitu keamanan dan geopolitik, ekonomi, serta dukungan dari Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi beberapa poin- poin penting dan krusial dalam normalisasi Israel dengan Uni Emirat Arab dan Maroko, membandingkan Abraham Accords dengan perjanjian serupa antara Israel dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah, menganalisis potensi konflik dari normalisasi Israel dengan Uni Emirat Arab dan Maroko. Dengan kerangka Balance Theory of War dan Metode Penelitian Komparasi, penulis menemukan bahwa penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina menjadi faktor penting dalam munculnya konflik dari normalisasi tersebut, perjanjian Abraham Accords memiliki kesamaan pola dengan perjanjian Israel dengan negara lain di kawasan Timur Tengah, potensi konflik terjadi disebabkan apabila tidak terpenuhinya perjanjian penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina.

---

The normalization of relations between Israel and the UAE and Morocco is a significant step in Middle Eastern politics. This normalization is driven by several key factors, namely security and geopolitics, economy, and support from the United States. This study aims to explore several important and crucial points in the normalization of Israel with the United Arab Emirates and Morocco, compare the Abraham Accords with similar agreements between Israel and countries in the Middle East region, and analyze potential conflicts arising from the normalization of Israel with the United Arab Emirates and Morocco. Using the Balance Theory of War framework and Comparative Research Methods, the author finds that resolving the conflict between Israel and Palestine is an important factor in the emergence of conflicts from such normalization, the Abraham Accords exhibit similar patterns with Israel's agreements with other countries in the Middle East, and potential conflicts arise if the conflict resolution agreements between Israel and Palestine are not fulfilled."

"Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mendorong dikeluarkannya kebijakan imigrasi Amerika Serikat Deferred Action for Childhood Arrivals di bawah Presiden Barack Obama di tahun 2012. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk menyelamatkan pemuda, yang masuk dan menetap di AS secara ilegal, dari deportasi selama dua tahun setelah lolos kebijakan ini. Kebijakan DACA diperkenalkan oleh pemerintahan Presiden Obama pada akhir pemerintahan periode pertamanya dan menuju pemilihan presiden AS tahun 2012. Kebijakan ini memiliki serangkaian kualifikasi yang secara umum menaruh fokus kepada batas usia, durasi menetapnya di AS, rekam jejak pendidikan, dan catatan kriminal yang baik dari para pemohon yang mengajukan untuk kebijakan DACA. Kebijakan imigrasi ini mengundang banyak kontroversi karena dianggap tidak pernah disetujui oleh Kongres AS dan bertentangan dengan hukum imigrasi AS. Menggunakan konsep National Interest dan teori Rational Choice, penulis membuktikan bahwa kebijakan imigrasi ini didorong oleh dua faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor kalkulasi politik Presiden Obama menuju pemilihan presiden AS tahun 2012.

---

This Bachelor rsquo s thesis discusses about factors that supported the issuance of United States immigration policy Deferred Action for Childhood Arrivals under President Obama in 2012. The policy was aimed to save youngsters, who were brought by their parents and have stayed in the U.S. illegally, from deportation for two years upon receiving the benefit from the policy. DACA was introduced nearing the end of President Obama rsquo s first term and towards U.S. presidential election in 2012. The policy came with a set of qualifications for applicants that mostly focused on age restrictions, duration of stay in the U.S., history of commitment towards education, and good criminal records. The policy itself spurred a lot of controversy, since it had never been approved by the Congress and is against the U.S. immigration law. Using the National Interest concept and the Rational Choice theory, the writer found that the immigration policy was driven by two factors which were the economic factor and the political calculation factor by President Obama towards U.S. presidential election in 2012."

"Pertarungan presiden tahun 2008 tidak hanya menjadi sejarah, tapi juga menciptakan antusiasme dan ketertarikan yang tinggi terhadap politik. Bagaimana pun juga, ini menjadi pertarungan yang berbeda dalam sejarah Amerika. Skripsi ini melihat pada satu kandidat, Barack Obama. Orang Afrika-Amerika pertama calon presiden dari partainya menghadapi John McCain dari partai Republik dalam pemilihan umum. Skripsi ini menganalisa strategi pencitraan diri Barack Hussein Obama dalam penealonan sebagai presiden Amerika Serikat. Sebagai model perubahan, Obama muncul sebagai jawaban bagi Warga Amerika Serikat yang menginginkan agar presiden baru tidak lagi berasal dari partai yang sama setelah hampir dua periode 2000-2008 jabatan presiden dari partai Republik. Selain itu faktor ekonomi serta popularitas yang buruk dari presiden pendahulu. Obama mampu merangkul semua lapisan dan telah mengumpulkan lebih dari 270 electoral vote dan memenangkan 52,63 persen popular vote.

---

The 2008 presidential race has been historic, but it has also created an enthusiasm and a higher degree of interest in politics. At least in part, how this race is different from others in America's history. This thesis looks at one candidate, Barack Obama. The first African American to be his party?s presidential nominee face Senator John McCain of the Republican party and the first woman presidential candidate Hillary Clinton in the general election. This thesis analyzes the strategy of personal image Barack Hussein Obama in his candidacy as president of the United States. As a model of change, Obama emerged as an answer to the citizens of the United States who wants the new president will no longer come from the same party after nearly two periods 2000- 2008 presidency from the Republicans. in addition to economic factors and poor popularity of presidential predecessors. Obama is able to embrace all walks of life and has collected more than 270 electoral votes and won 52.63 percent of popular vote."

"[Tesis ini menganalisis tentang Implementasi Kebijakan Normalisasi Waduk Pluitdan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan Normalisasi Waduk Pluitdi Wilayah Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakanmetode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studipustaka, observasi, dan wawancara mendalam dengan para sumber dari pihakpemerintah, pakar kebijakan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan wargaeks Bantaran Waduk Pluit. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasikebijakan Normalisasi Waduk Pluit tidak efektif dan belum mampumeminimalisir banjir di Jakarta. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadapkebijakan Normalisasi Waduk Pluit ini adalah komunikasi, sumber daya, strukturbirokrasi, dan faktor lingkungan tempat kebijakan dioperasikan. Hasil penelitianmenyarankan agar Pemprov DKI Jakarta perlu mempercepat penyelesaianNormalisasi Waduk Pluit agar Waduk Pluit dapat berfungsi dengan baik sebagaiarea resapan air dan berperan sebagai flood control system kota Jakarta. PemprovDKI perlu mempersiapkan dengan lebih baik pelaksanaan Kebijakan NormalisasiWaduk Pluit yang masih berjalan sampai saat ini dan kebijakan tersebut harusterintegrasi dengan penanganan masalah sosial dan ekonomi warga eks BantaranWaduk Pluit. Selain itu Pemprov DKI perlu mempercepat pembangunan rumahsusun untuk warga Waduk Pluit dan membuat Standard Operasional Proseduresebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan Implementasi KebijakanNormalisasi Waduk Pluit ini;The focus of this research is to analyzes the Normalization Policy ImplementationPluit Reservoir and factors affecting the Implementation of Normalization of PluitReservoir in Sub-District of Penjaringan, North Jakarta. This research usesqualitative method that generates descriptive data collected from literature review,observation, and depth interview with sources from varies field, such as DKIregional government, expert in policies maker, non goverment organization(LSM) including people who live in the area of Pluit dam. The result shows thatImplementation of Normalization of Pluit Reservoir and has not able to evenminimize the flood in Jakarta. Factors affecting the implementation of policy,firstly are communication, resources, structure of bureaucracy and environmentwhere the policy operate. The research suggests that the DKI regional governmentshould accelerate completion Normalization Pluit reservoir so that the reservoircan function well as a water catchment area and serves as a flood control systemof the city. DKI regional government needs to prepare the preferable toimplementation of policy normalization Pluit reservoir that still works until nowand the policy which is integrated with social and economic problem solving ofpeople who live in the area of Pluit Reservoir. In addition the DKI regionalgovernment needs to speed up the construction of flats for the people who live inthe area of Pluit Reservoir and needs to make Standard Operating Procedures as aguide and reference in implementing the Policy Implementation Normalizationthis Pluit Reservoir, The focus of this research is to analyzes the Normalization Policy ImplementationPluit Reservoir and factors affecting the Implementation of Normalization of PluitReservoir in Sub-District of Penjaringan, North Jakarta. This research usesqualitative method that generates descriptive data collected from literature review,observation, and depth interview with sources from varies field, such as DKIregional government, expert in policies maker, non goverment organization(LSM) including people who live in the area of Pluit dam. The result shows thatImplementation of Normalization of Pluit Reservoir and has not able to evenminimize the flood in Jakarta. Factors affecting the implementation of policy,firstly are communication, resources, structure of bureaucracy and environmentwhere the policy operate. The research suggests that the DKI regional governmentshould accelerate completion Normalization Pluit reservoir so that the reservoircan function well as a water catchment area and serves as a flood control systemof the city. DKI regional government needs to prepare the preferable toimplementation of policy normalization Pluit reservoir that still works until nowand the policy which is integrated with social and economic problem solving ofpeople who live in the area of Pluit Reservoir. In addition the DKI regionalgovernment needs to speed up the construction of flats for the people who live inthe area of Pluit Reservoir and needs to make Standard Operating Procedures as aguide and reference in implementing the Policy Implementation Normalizationthis Pluit Reservoir]"

"Tesis ini membahas pesan terkait keluarga dalam retorika pidato dari presiden terpilih Amerika Serikat ke-44 Barack Obama yang pertama kali dalam sejarah, merupakan keturunan kulit hitam atau mixed-race. Pesan tentang keutuhan keluarga serta peran orang tua tunggal mengambil data dari lima buah teks pidato Presiden Obama di era kepemimpinan pertama yakni tahun 2008-2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan dasar teori Retorika Aristoteles dan lima pertanyaan teoritik model komunikasi Harold D. Laswell yakni siapa, berkata apa, menggunakan media apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya serta pendekatan-pendekatan lainnya. Dari hasil penelitian ini diperoleh bukti bahwa pesan tentang keutuhan keluarga serta peran orang tua tunggal yang dibungkus narasi politik American dream yang dilakukan Obama masih relevan diutarakan di zaman modern dengan tantangan yang begitu kompleks ini. Masyarakat Amerika Serikat nyatanya tetap membutuhkan hal-hal baik dan ideal yang diutarakan oleh seorang pemimpin negara melalui retorika pidato yang disampaikannya.

---

This thesis examines family related messages in the rhetoric speech of US President-elect Barack Obama 44th which for the first time in a history, is a descendant of black or mixedrace. Messages on the family unity and the role of single parent are retrieved as data from five text of the speech of President Obama in the first leadership era 2008-2012. The method used is qualitative based on Aristotle Rhetoric theory and the Harold D. Laswel?s model, specifically looking at top five theoretical questions that are: who, says what, in which channel, to whom, and with what effect and other approaches. The results of this study showed evidences that the message of family unity and the role of single parent wrapped up in the political narrative of the Obama?s American Dream is still relevant in this modern era . US society, in fact still requires, such ideals to be expressed by a head of state through the rhetoric speeches ."

"Skripsi ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran budaya populer sebagai medium komunikasi politik dalam kampanye Barack Obama pada pemilihan umum Presiden Amerika Serikat tahun 2008. Dua penggerak utama dari keberhasilan kampanye tersebut adalah kemunculannya di acara televisi talk show dan dukungan politik selebriti yang diberikan oleh Oprah Winfrey. Dalam pencalonan dirinya, terdapat berbagai isu pribadi yang melekat pada Obama, namun kedua hal ini malah digunakan untuk menonjolkan sisi pribadinya yang lain. Budaya populer yang melekat kepada kehidupan pribadi masyarakat Amerika Serikat mampu menciptakan ikatan pribadi terhadap Obama sehingga mereka mau memberikan suaranya meski dengan adanya isu-isu yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatif. Obama menggunakan talk show sebagai medium komunikasi politiknya dalam menyampaikan pesan kampanyenya karena format talk show fleksibel dan mampu membangun citra pribadinya. Sementara dukungan politik selebriti yang dilakukan Winfrey berhasil karena ia merupakan agen yang memiliki modal capital di bidang field yang tepat.

---

This thesis aims to apprehend how popular culture essentially played its role as a political communication platform within Barack Obama rsquo s presidency campaign in 2008. There are two prime movers of the campaign which are his appearances on television talk shows and celebrity political endorsement given by Oprah Winfrey. In Obama rsquo s candidacy, there are several amounts of personal issues that stuck to him, but those two prime movers were used in order to divert his other personal sides instead that could potentially inflict a disadvantageous. Popular culture that is close to American society rsquo s personal life was able to create personal bond with Obama so they would vote for him regarding his personal issues during the candidacy.

This research used qualitative method with explanative purpose. Obama used talk show as his political communication medium to deliver his campaign message because the format is flexible and able to build his personal image. While Winfrey rsquo s celebrity political endorsement succeeded because she was an agent who had the prompt capital in the prompt field."