Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProgram Pangan Murah merupakan sebuah program bantuan bagi masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pangan pokok dengan harga yang terjangkau dan lebih murah dari harga pasaran. Program ini diberlakukan secara resmi sejak tanggal 1 Februari 2018 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta beserta tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta. Program ini dibuat untuk mencegah dan mengatasi terjadinya krisis pangan dan menimbulkan kenaikan harga pangan yang tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat serta berpengaruh terhadap kondisi ketahanan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan, kesesuaian, dan faktor-faktor yang mendukung implementasi Program Pangan Murah dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan teori implementasi program yang dikemukakan oleh Korten (1980) yang dipadukan dengan konsep ketahanan pangan yang dikemukakan FAO dalam Silitonga (1997 : 5). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivist sehingga penelitian akan disusun dengan data, bukti, dan pertimbangan ilmiah yang mempunyai dasar teori dan bersifat logis. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi Program Pangan Murah secara umum sudah dilaksanakan dengan berhasil dan memenuhi kesesuaian model implementasi program yang dikemukakan Korten (1980). Saran yang dapat diberikan mengenai proses Implementasi Program Pangan Murah adalah dengan memperbaiki beberapa faktor yang menjadi penghambat yang terdapat dalam setiap dimensi implementasi program.

---

ABSTRACT

The Affordable Food Program is a program of assistance for the community in obtaining basic food needs at affordable prices and cheaper than the market price. The program was officially implemented on February 1, 2018, by the Provincial Government of DKI Jakarta in collaboration with the Department of Food Security, Maritime Affairs and Fisheries of the DKI Jakarta Province along with three DKI Jakarta Province Regionally Owned Enterprises. This program was created to prevent and overcome food crises and cause an increase in food prices that are not affordable by people's purchasing power and affect the condition of food security. This study aims to analyze the success, suitability, and factors that support the implementation of the Affordable Food Program to improve food security in DKI Jakarta Province by using the theory of program implementation proposed by Korten (1980) combined with the concept of food security proposed by FAO in Silitonga (1997: 5). The approach used in this research posts positivist so that the research will be arranged with data, evidence, and scientific considerations that have a theoretical basis and are logical. The data used in this study were obtained through qualitative collection techniques through in-depth interviews and library research. The results of this study are that the implementation of the Affordable Food Program, in general, has been carried out successfully and meets the suitability of the program implementation model proposed by Korten (1980). Suggestions that can be given regarding the implementation of the Affordable Food Program is to improve some of the inhibiting factors in each dimension of program implementation."

"Sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan fisik wilayah, upaya pembangunan pertanian di Propinsi DKI Jakarta tidak difokuskan kepada suatu kebijakan yang bersifat on farm ( budidaya ) dalam aktivitas pembangunan pertanian. Namun, sejalan dengan strategi pelaksanaan pembangunan pertanian nasional, upaya pembangunan pertanian di Propinsi DKI Jakarta lebih difokuskan pada upaya terwujudnya ketahanan pangan dan peningkatan pengembangan agribisnis komoditas / produk hasil pertanian. Dengan demikian pelaksanaan program pembangunan pertanian di Propinsi DKI Jakarta sangat didominasi oleh kebijakan yang bersifat off farm sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh Propinsi DKI Jakarta.

Kebijakan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta dimaksudkan untuk memenuhi permintaan pangan yang diperlukan oleh masyarakat dalam jumlah yang cukup dan memenuhi kriteria / syarat gizi yang diperlukan. Sesuai dengan kondisi fisik dan sosial ekonomi masyarakat, program peningkatan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta sangat difokuskan pada upaya pemenuhan ketersediaan pangan dari berbagai daerah pemasok/ produsen pangan di Iuar Propinsi DKI Jakarta.

Ketergantungan pangan tersebut merupakan suatu kondisi yang pertu untuk mendapat perhatian secara prioritas dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta. Kondisi dan perubahan yang terjadi di daerah produsen akan sangat berdampak langsung terhadap kondisi distribusi dan ketersediaan pangan yang diperlukan di Propinsi DK| Jakarta. Oleh karena itu. untuk mengantisipasi permasalahan tersebut. Pemda Propinsi DKI Jakarta telah berupaya melakukan kerjasama dengan berbagai daerah salah satunya adalah melalui kerjasama Mitra Praja Utama yang merupakan pemasok pangan terbesar di Propinsi DKI Jakarta.

Sehubungan dengan hal di atas dipandang perlu dilakukan penelitian terhadap pelaksanaan kerjasama. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah melakukan pengkajian terhadap faktor internal dan eksternal kerjasama yang mendukung terwujudnya ketahanan pangan, pengkajian terhadap faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari pelaksanaan kerjasama dan menformulasikan strategi kerjasama Propinsi DKI Jakarta dengan Propinsi MPU bidang pertnain yang efektif, efisien, sinergi dan saling menguntungkan.

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan jumlah responden penelitian sebanyak 20 orang adalah responden yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan kerjasama bidang pertanian antara Propinsi DKI Jakarta dengan Propinsi Lingkup MPU. Pengumpulan data dilaksanakan dengan kuisioner, wawancara, observasi Iapangan dan studi pustaka. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan analisis SWOT dan Teknik AHP untuk menentukan strategi prioritas yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama.

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh strategi prioritas pelaksanaan kerjasama secara berurut adalah peningkatan produksi. mutu/kualitas dan keamanan pangan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan kemitraan. pengembangan kemitraan, peningkatan sarana dan prasarana pertanian, pengembangan / penguatan kelembagaan Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kerjasama, kerjasama MPU masih perlu untuk ditanjutkan baik bagi Propinsi DKI Jakarta maupun bagi Propinsi Lingkup MPU dalam rangka mewujudkan pengembangan agribisnis dan peningkatan ketahanan pangan.

Kerjasama yang dilaksanakan sudah berjalan sesuai dengan rencana dan jadual yang telah ditetapkan, namun, belum memberikan manfaat optimal dalam kerjasama. Hal tersebut disebabkan Program dan kegiatan kerjasama belum sepenuhnya mampu mengakomodir pada pemberdayaan potensi unggulan daerah sebagaimana yang diharapkan, kualitas sumberdaya manusia pertanian ( birokrasi, petani dan pelaku agribisnis ) belum sepenunya mendukung pelksanaan kerjasama. ego sektoral seringkali mewarnai pelaksanaan kegiatan kerjasama, persepsi yang berbeda antar instansi / lembaga mengakibatkan kegiatan kerjasama tidak berjalan optimal monitoring dan evaluasi belum dijadikan sebagai bagian penting dari pelaksanaan kerjasama. Untuk meningkatkan optimalisasi peiaksanaan kerjasama mutlak diperlukan adanya komitmen dan keseriusan dalam pelaksanaan kerjasama, peningkatan koordinasi antar instansi/lembaga terkait, pemberdayaan stakeholder secara aktif. Pelaksanaan monitoring dan evalusi secara rutin dengan memperhatikan aspek obyektifitas, transparan dan akuntabel.

---

In congruence with the current physical and social economic conditions of the society, an effort to develop agriculture in the special province of Jakarta is not focused towards an on farm policy in agriculture development acitivities, but it is more focused towards the effort of the manifestation of food resilience and an increase in the expansion of agribusiness commodity or agriculture product in line with the implementation strategy of national agriculture development. Therefore, the implementation of the agricultural program in the special province of Jakarta is heavily dominated by the off fami policy in line with the available conditions and potentials of the special province of Jakarta.

The policy of food resilience of the special province of Jakarta is intended to meet the demands required by the community, that is. sufficient amount and fullfilling the nutrition criteria required. ln accordance with the physical and social economic conditions of the society, the program to increase food resilience in the special province of Jakarta is heavily focused on the fullfilment of food availability from various places of food suppliers outside Jakarta. Such food reliance becomes a priority condition that needs to be paid attention to in an effort to realize food resilience in the special province of Jakarta. This is because when there are changes occurred in the suppliers' areas, it will have direct impacts towards the conditions of food distribution and food availability needed by the special province of Jakarta. Therefore, to anticipate such problem the local govemment of the special province of Jakarta has made some efforts to establish cooperation with several regions, one of which is through cooperation with Mitra Praja Utama which is the biggest food supplier in the special province of Jakarta.

In reference to the above mentioned it is deemed necessary to conduct research towards the implementation of cooperation. The purpose of this research is to do an evaluation towards intemal and extemal factors of cooperation that support the realization of food resilience, that is, the evaluation towards SWOT factors (Strengths, Weaknesess, Opportunity and Threats) of the cooperation implementation and fonnulating cooperation strategy of the special province of Jakarta with Mitra Praja Utama regions in agriculture in an effective, efficient, sinergy and mutually beneficial manner.

The method of the research is descriptive with 20 respondents who have competency in the cooperation implementation in agriculture between the special province of Jakarta and the Mitra Praia Utama regions. The data gathering is done through distributing questionnaires. conducting an interview, field observation and library research. Data processing and data analysis conducted uses SWOT analysis and AHP techniques to determine priority strategy required in the implementation of cooperation.

Based on the data analysis findings, priority strategy of cooperation implementation is obtained in an orderly manner, that is, an increase in production, quality and food security, an increase in human resource quality development partnership, and an improvement in agriculture infrastructures and facilities, and institutional development. Based on the evaluation of cooperation implementation, The cooperation with Mitra Praja Utama still needs to be continued both for the special province of Jakarta and the provinces around Mitra Praja Utama in the frame work of manifesting agribusiness development and food resilience improvement.

The on-going cooperation has been run as planned, however, it has not yet given optimum benefit in the cooperation. This is because the programme and the cooperation activities are not yet able to fully"

"ABSTRAKPelaksanaan program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan program nasional dalam usaha pemerintah menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, PKH merupakan program bantuan sosial yang di lahirkan dengan eksklusif. Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki perlakukan khusus karena tingkat heterogenitas penduduknya yang tinggi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi PKH dalam menanggulangi kemiskinan di DKI Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik A Model of the Policy Implementation Process yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui data primer dengan wawancara mendalam dan data sekunder dengan studi literature, serta analisis yang dilakukan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini secara garis besar pelaksanaan PKH di DKI Jakarta sudah baik, namun ada beberapa hal yang harus ditingkatkan dan ditinjau kembali agar mendapatkan hasil yang maksimal, seperti melakukan update data calon KPM PKH secara berkala, memberikan sosialisasi mengenai batas usia minimum lansia, dan menyediakan pendamping sosial yang memadai.

---

ABSTRACT

The implementation of the Family Hope Program (PKH) social assistance program is a national program in the government's effort to reduce poverty in Indonesia. Based on Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018 concerning the Family Hope Program, PKH is a social assistance program that was born exclusively. DKI Jakarta Province as the State Capital of the Republic of Indonesia has special treatment because of the high level of heterogeneity of its population. Therefore, this study aims to illustrate how the implementation of PKH in reducing poverty in DKI Jakarta by using the A Model of the Policy Implementation Process public policy theory proposed by Van Meter and Van Horn. The method used in this research is post-positivist, data collection techniques through primary data with in-depth interviews and secondary data with literature studies, and the analysis conducted is qualitative. The results of this study in broad outline of the implementation of PKH in DKI Jakarta have been good, but there are some things that need to be improved and reviewed in order to get maximum results, such as updating the KPM PKH candidate data regularly, providing information about the minimum age limit for the elderly, and provide adequate social assistance."

"Pemberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dianggap sebagai tonggak dimulainya otonomi daerah di Indonesia. Salah satu substansi otonomi daerah tersebut adalah pemberdayaan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah otonomi berjalan kurang lebih satu tahun, perlu diselidiki bagaimana dampak pemberdayaan DPRD terhadap ketahanan daerah. Harapannya, melalui pemberdayaan DPRD, kinerja pembangunan daerah akan meningkat sehingga ketahanan daerah dapat terwujud.

Untuk tujuan tersebut dilakukan penelitian di DPRD Jakarta dengan mengambil 43 orang responden yang dianggap mengetahui proses pemberdayaan DPRD Jakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui wawacara, observasi, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan DPRD Jakarta relatif sangat kuat karena dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Jakarta tidak tergantung pada pihak manapun, termasuk partai yang mencalonkannya dalam pemilu (tidak dapat di-recall). Kedudukan DPRD Jakarta juga relatif lebih kuat dibanding kepala daerah. Kuatnya kedudukan DPRD Jakarta pada hakekatnya adalah daerah wajib bertanggung jawab kepada DPRD amanat rakyat di daerah. Dengan kata lain keberhasilan otonomi daerah juga berarti meningkatkan ketahanan nasional.

Salah satu esensi yang termuat dalam otonomi daerah adalah modal bagi terwujudnya kemakmuran rakyat. Persoalannya adalah tidak ada jaminan bahwa anggota DPRD Jakarta memiliki komitmen bagi kepentingan rakyat banyak. Hasil penelitian memperlihatkan kecenderungan merosotnya kepercayaan publik epada DPRD Jakarta akibat sikap dan perilaku anggota DPRD Jakarta yang hanya mementingkan diri dan kelompoknya.

Keprihatinan atas pemberdayaan DPRD Jakarta semakin mendalam mengingat DPRD Jakarta hampir-hampir tidak dapat dikontrol oleh pihak manapun, termasuk oleh publik. Desakan publik yang disampaikan melalui pers maupun yang disampaikan langsung tidak berkorelasi dengan keputusan DPRD Jakarta. Legitimasi yang diperoleh DPRD Jakarta melalui pemilu 1999 cenderung menjadi kekuasaan absolut. Oleh karena itu kecil harapan bahwa DPRD Jakarta saat ini dapat memperkuat ketahanan daerah.

Untuk menghadapi kebuntuan ini, rakyat harus mengambil inisiatif. Pendidikan politik publik perlu ditingkatkan agar publik dapat mengambil sikap dan tindakan yang nyata dengan menghukum anggota DPRD Jakarta yang tidak mempedulikan aspirasi rakyaL Cara demokratis yang harus dilakukan adalah tidak lagi memilih orang atau partai yang kinerjanya lemah dalam pemilu 2004 mendatang.

---

The implementation of Act No. 22 Year 1999 on Regional Administrations can be considered as the point of departure for the initiation of regional autonomy in Indonesia. An essence of the regional autonomy is the empowerment of the people, represented by the Regional House of Representatives (DPRD). After the regional autonomy has been implemented for more than two years, it is necessary to conduct a research on the impacts of the empowerment of DPRD on the regional resilience. It is hoped that through the empowerment of DPRD the regional performance in the development will be improved, and consequently the regional resilience will be realized.

For that purpose a research is conducted at DPRD Jakarta, by including 43 respondents deemed to have the knowledge on the empowerment process of DPRD Jakarta; the data collection is conducted through interviews, observation, and library research.

The finding of the research indicates that the position of DPRD Jakarta is relatively strong since in their capacity as members of DPRD Jakarta they do not depend on any party, including the party which nominates them in the General Election (they cannot be recalled); the position of DPRD Jakarta is relatively stronger than that of the Governor.

The fact that DPRD Jakarta has a strong position means that every region shall be responsible for the regional security. In other words, the success of regional autonomy also means improving the national resilience.

An essence of regional autonomy is that it constitutes a point of departure for the realization of social welfare. The problem is that there is no guarantee that members of DPRD Jakarta have a commitment for the interest of the people. The findings of the research indicate that there is a declining public trust in DPRD Jakarta as a result of the attitude and behavior of members of DPRD Jakarta who have vested interest.

The empowerment of DPRD Jakarta has become a matter of considerable public concern in view of the fact that DPRD Jakarta practically cannot be controlled by any party, even by the public. The public pressures conveyed either through the mass media or directly do not have any correlation with the resolutions of DPRD Jakarta. The legitimacy obtained by DPRD Jakarta through 1999 General Election tends to become an absolut< power. Therefore, it is very unlikely that the current DPRD Jakarta can reinforce the national resilience.

To deal with this deadlock the people must take the initiative. It is necessary to increase the political education for the public so that the public may take stronger measures by punishing members of DPRD Jakarta who neglect the public aspiratton. The democratic measures which can be taken in the General Election of 2004 shall be in the form of the refusal to elect individuals or parties that have weak performance."

"DKI Jakarta sebagai lbu kota negara Indonesia terus mengalami perubahan dan perkembangan dalam berbagai hal termasuk perubahan perilaku masyarakat, salah satunya dimulai dengan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi sayuran dan buah segar sebagai upaya menjaga serta meningkatkan taraf kesehatan. Pola konsumsi sebagian masyarakat DKI Jakarta yang semula hanya melihat kualitas suatu produk pangan dari segi fisik organoleptik kini mulai bertanya amankah produk tersebut untuk dikonsumsi serta bagaimana efeknya terhadap kesehatan terlebih dengan menggiobalnya issue food safety serta banyaknya kasus keracunan yang disinyalir disebabkan oleh pathogen dan pestisida.Sebagai daerah konsumen komoditi pertanian terbesar di Indonesia temyata, baik produk pertanian lokal maupun impor yang masuk dan beredar di DKI Jakarta belum sepenuhnya dapat dijamin dari segi mutu dan keamanannya untuk dikonsumsi atau dapat dikatakan kualitasnya kurang memenuhi standar. Oleh karena itu PEMDA DKI Jakarta Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagai institusi yang berkepentingan melayani masyarakat kini sudah saatnya untuk dapat memberikan suatu peningkatan pelayanan khususnya dalam hal penyediaan komoditas pertanian yang aman dan berkualitas sebagai bagian dan upaya perlindungan terhadap konsumen.Dengan demikian diperlukan suatu pembinaan dan pengaturan baik dalam distribusi, jaminan mutu produk maupun keamanan dan juga jaminan terhadap pasokan komoditas buah dan sayur yang masuk ke DKI Jakarta. Posisi strategis DKI Jakarta sebagai pintu keluar masuknya komoditas pertanian disamping faktor sosial, ekonomi dan budaya masyarakat turut mendodrong perlunya penerapan jaminan mutu dan keamanan suatu bahan pangan khususnya buah dan sayuran segar.Penelitian ini bertujuan untuk menentukan strategi terbaik dari berbagai alternatif strategi yang ada melalui identifikasi lingkungan strategis DKI Jakarta yakni dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal. Teori yang digunakan dalam merumuskan strategi adalah manajemen strategi di samping teori lain yang mendukung penelitian ini. Penentuan alternatif strategi digunakan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, dan treaths), sedangkan penentuan alternatif strategi terbaik menggunakan teknik Proses Hirarki Anatitik (PHA) dengan memakai software Expert Choice 2000. Responden yang digunakan sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan pertimbangan responden tersebut memiliki keahlian, pengetahuan dan kompetensi pada bidang yang dikaji terdiri dari birokrat, praktisi, politisi dan masyarakat.Dari hasil penelitian menunjukkan strategi yang tepat dipakai saat ini adalah strategi pengembangan moderat dengan actor/pelaku yang paling berpengaruh adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan DKI Jakarta. Faktor yang paling berpengaruh adalah daya dukung dan sub.faktor yang paling berpengaruh adalah ketersediaan dan alokasi anggaran.Untuk mencapai tujuan optimal diperlukan adanya komitmen dan kesungguhan PEMDA DKI Jakarta untuk penerapan program, kesamaan visi dan misi serta persepsi dalam hal penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan di DKI Jakarta, optimalisasi baik faktor teknis (operasional) maupun fisik serta perlu adanya kebijakan ditingkat pusat sebagai payung dari peraturan yang ada ditingkat pemerintah daerah.

---

Strategy For Applying The Policy Of Quality Assurance And Food Safety In DKI JakartaDKI Jakarta as a capital of Indonesia to go trough change and extend continously in every thing including citizens behavior change, any one started with citizens consciousness to consume fresh food (vegetable and fruit) as to cautious and increase the level of health means. The pattern of consume in the part of DKI Jakarta citizens at first only perceive fresh food from external now they start to asked is that food safe to consume and how the effect for the health particularly with globalization of food safety issue and many cases of poisoning supposed cause by pathogen and pesticide.As a biggest province for agricultural comodities consumer, neither local agricultural product nor import while come into and circulate in DK1 Jakarta manifested can not assurance from the quality and safety or it can said the quality not standarized. Thus PEMDA DKl Jakarta cq. Departement of Agriculture and Forestry Province DKI Jakarta as the institution that concern to service citizens now give an increasingly service especially in agricultural comodities supply which save and qualified means as a part of consumer protection.Therefore need erection and regulation in distribution, product quality assurance and the safety also the assurance of comodities supply (fresh fruit and vegetable) into DKI Jakarta_ Strategies position of DKI Jakarta as a door of cam] in and out agricultural comodities side of social, economist and cultural citizens, factors join forward implementation of quality assurance and food safety especially for fresh food is necessary.This research is to decide the best strategy from some alternative strategy that have through identified DKI Jakarta strategies environment with identified internal and external factors. The theories that used to formulate the strategy is strategic management beside the other theory which is support this study. Fixation the alternative strategy used SWOT analysis (strength, weakness, opportunity, and threats). Respondent whom to used as much as 20 (twenty) persons with consideration that respondent have knowledge, skill, and competent in the surface of the research those are expert, practician, politician, birokrat and citizens.From the output of this research indicate the fixed strategy to use at this time is moderat development strategy with the very important or dominant actor is Departement of Agriculture and Forestry Province DKI Jakarta. The very important or dominant factor is support and the sub factor while very important or dominant is readiness and alocation of budget.Finally to get the goal needs the comitment and truth from PEMDA DKI Jakarta to implementation the programe, the same vision, mision and perception for implementation of quality assurance and food safety in DKI Jakarta, optimalization neither tehnical factor (operasionalization) nor physical and need the policy in central government to support public policy in the local goverment."