Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Penelitian ini membahas mengenai perencanaan kebutuhan tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat di jajaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menggunakan pendekatan berbasis beban kerja dalam menghitung perhitungan kebutuhan tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat. Namun, dalam implikasinya masih ditemukan ketidaksesuaian, terutama dalam menentukan angka dari variabelnya. Berdasarkan teori yang ditemukan, pendekatan yang paling efektif untuk menghitung kebutuhan SDM Kesehatan adalah needs-based (berbasis kebutuhan). Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui proses, faktor, dan kesenjangan dalam perencanaan kebutuhan tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat di jajaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder. Hasil dari penelitian ini berupa formula, langkah, dan pengaplikasian needs-based  dalam perhitungan kebutuhan tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat di jajaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan needs-based dianggap lebih cocok untuk diterapkan dalam perhitungan kebutuhan Penyuluh Kesehatan Masyarakat  dan tenaga kesehatan lain yang memberi pelayanan UKM. Pendekatan ini dapat dijadikan sebagai langkah lanjutan dari metode ABK Kesehatan yang sudah digunakan sebelumnya. Perhitungan needs-based  dilakukan dengan menambahkan variabel target populasi dalam perhitungannya.

---

The focus of this study is about Health Human Resource Planning of Public Health Promotor in Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta services. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta use ABK Kesehatan method for calculating Health Promotor needs. However, we still found some errors dalam menentukan the variables. Based on the theory, that the most effective method for calculation Health Human Resource needs is the needs-based approach. The purpose of this study is to find out how the processes run, what factors influence the processes, and the gaps in Health Promotor Human Resource Planning in Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. This research uses qualitative method by utilizing secondary data from various sources. This study explains the  formulas, steps, and the application of needs-based approach for calculating the needs of Health Promotor in Dinas Kesehatan DKI Jakarta. From this study it can be concluded that the needs-based approach is suitable for calculating the needs of other Public Health Workers. This approach can be used as a further step from the ABK Kesehatan method that has been used before. The needs-based calculation is performed by adding a target population variable to its calculation.

"

"Perencanaan merupakan hal yang penting dalam menetapkan dasar untuk mengatur, mengendalikan tujuan yang ingin dicapai dari sebuah sistem. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis proses perencanaan tahunan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Dari penelitian ini ditemukan bahwa sumber daya manusia (SDM) dari tenaga perencana yang ada belum sesuai dengan kebutuhan, belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur baik dalam hal kebutuhan SDM perencana serta proses perencanaan yang lebih merinci yang dapat dijadikan acuan para tenaga perencana dalam penyusunan perencanaan. Hasil penelitian menyarankan untuk perlu ditingkatkan lagi kualitas perencana, diberikan fasilitas yang memadai serta pembuatan SOP yang lebih detail.

---

Planning is an important thing in setting the basis for regulating, controlling the goals to be achieved from a system. The goal of this research is to analyze the annual planning process in Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta on the year of 2019. The research is a descriptive study with qualitative methods. The data was collected by in-depth interviews and document review. From this research it was found that the human resources (HR) of the existing planning staff were not in accordance with the needs, there was also no standard operational procedure (SOP) that regulates both in terms of planning HR needs and a more detailed planning process that could be used as a reference for planning staff in planning preparation. The researcher suggest that the quality of the planner needs to be improved again, given adequate facilities and more detailed SOP development."

"Pada tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan mendistribusikan produk Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan di Dinas Provinsi namun pendistribusian dokumen mengalami keterlambatan. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Pada Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2014 Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tidak menjadi acuan dalam penyusunan dokumen rencana kebutuhan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan di tahun 2015 digunakan sebagai acuan namun data sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada antara lain dikarenakan sumber data Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tahun 2013 dan terjadi mutasi pegawai sehubungan dengan pembukaan RSU Kecamatan. Kesimpulan dari penelitian ini didapatkan penyebab dari kurang tercapainya tujuan dokumen rencana kebutuhan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 yaitu integrasi data belum dianggap penting.

---

In 2014 the Human Resources Planning and Utilization of Health distributes products Health Plan Document HR needs to be a reference in health human resource planning needs in the Provincial Office, but the distribution of the document has been delayed.

This qualitative study aims to determine the implementation of the Health Human Resource Needs Plan Document 2014 Human Resources Planning and Utilization of Health in Jakarta Provincial Health Office of the Year 2014.

The results showed in 2014 Needs Plan Document HR 2014 Health Center Health Human Resource Planning and Utilization not a reference in the preparation of the document HHR planning needs in the Jakarta Provincial Health Office and in 2015 was used as a reference but the data is not in accordance with the existing conditions, among others, because the data sources Needs Plan Document HR 2014 Health Center Health Human Resource Planning and Utilization of year 2013 and a mutation of employees in connection with the opening of the District Hospital.

The conclusion of this study, the cause of the lack of achievement of the plan document HHR needs in Jakarta Provincial Health Office in 2015, namely the integration of the data has not been considered important."

"Belanja kesehatan adalah jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah diperoleh gambaran belanja kesehatan secara komprehensif yang akan digunakan untuk mempertajam alokasi belanja kesehatan, dan menjadi evaluasi terhadap belanja kesehatan yang dapat memberikan indikator kesehatan yang meningkat. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan mengumpulkan dana alokasi dari pendanaan kesehatan yang bersumber pemerintah. Hasil penelitian sumber pembiayaan dari jumlah yang dialokasikan APBD maka dana yang dikeluarkan telah memadai, hal ini terlihat dari persentase jumlah yang diperoleh sebesar 12,8 % pada tahun 2019. Pengelola dalam sektor kesehatan menunjukan adanya pengelola yang didominasi oleh Rumah Sakit sebesar 39,94%, Dinas Kesehatan 34,44% dan Puskesmas 25,62 %. Bedasarkan jenis fungsi pelayanan kuratif hanya mencapai 24,5%. Kesimpulan : Belanja kesehatan dominan dialokasikan untuk belanja kesehatan tidak langsung, pemerataan terhadap program kuratif sangat rendah.

---

Health expenditure is a type of regional expenditure used to fund the implementation of government initiatives and programs in the health sector that fall under the jurisdiction of provinces or districts/cities. This research aims to provide a comprehensive overview of public health expenditure in order to inform the allocation of resources and evaluate the effectiveness of these expenditures in improving health outcomes. This research employs a descriptive research design, using data on government funding for health initiatives. The results of the study show that the source of financing is from the amount allocated by the APBD, the funds spent are adequate, this can be seen from the percentage of the amount obtained by 12.8% in 2019. Managers in the health sector show that there are managers who are dominated by hospitals amounting to 39, 94%, Health Office 34.44% and Health Center 25.62%. Based on the type of curative service function only reached 24.5%.. Overall, this research finds that a significant proportion of health spending is directed towards indirect expenditures, resulting in low levels of equity in funding for curative programs."

"Salah satu tujauan uji kompetensi adalah mewujudkan Sumber daya manusia kesehatan yang unggul, kompetitif serta mampu berdaya saing. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta berkomitmen agar Pelaksanaan uji Kompetensi teknis jabatan fungsional dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan selaras dengan kebijakan yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelaksanaan Uji Komptensi teknis jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta serta keselarasannya dengan kebijakan pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian menggunakan Model implementasi kebijakan George C. Edward III dengan menggunakan 4 variabel yang digunakan yaitu komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Srtuktur Birokrasi. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan dan menggunakan telaah dokumen. Informan penelitian adalah Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta dan para tim Penguji Uji Kompetensi dari berbagai rumpun jabatan Funsgional. Penelitian dilakukan bulan April hingga Mei-Juni 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelaksanaan uji kompetensi teknis jabatan fungsional kesehatan sudah berjalan namun pada pelaksanaan kebijakan ditemukan beberapa ketidaksesuaian yaitu belum semua jenis jabatan fungsional kesehatan yang sudah melaksanakan uji kompetensi. Pada variabel Komunikasi khususnya pada sub variabel transmisi terlihat bahwa proses sosialisasi masih kurang sehingga berdampak pada kurangnya antusiasme dan pemahaman para pemangku jabatan fungsional terhadap pelaksanaan uji kompetensi. Pada variabel Sumber Daya yaitu pada sub variabel Sumber daya manusia dan fasilitas ditemukan bahwa masih sedikitnya jumlah para tim penguji uji kompetensi yang memiliki sertifikat uji komptensi dan dari segi fasilitas juga masih ditemukan kekurangan terkait tempat dilaksanakannya uji kompetensi dan sarana prasarana yang tersedia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan uji kompetensi belum selaras dengan amanah Undang-Undang yaitu belum semua tenaga kesehatan melaksanakan uji kompetensi.

---

One of the objectives of the competency test is to create superior, competitive and competitive health human resources. The DKI Jakarta Provincial Health Office is committed that the implementation of the technical competency test for functional positions is carried out consistently and sustainably in line with the policies mandated by law. This study aims to analyze the implementation of the policy implementation of the technical competency test for health functional positions at the DKI Jakarta Provincial Health Office and its alignment with stakeholder policies. This research is a qualitative research with research design using George C. Edward III's policy implementation model using 4 variables, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Data collection was carried out through in-depth interviews with informants and using document analysis. Research informants are the Ministry of Health, the Jakarta Provincial Health Office and the Competency Test Examiners team from various functional positions. The study was conducted from April to May-June 2022. The results showed that the implementation of the policy for implementing the technical competency test for health functional positions had been running, but in the implementation of the policy several discrepancies were found, namely not all types of health functional positions had carried out the competency test. In the Communication variable, especially in the transmission sub-variable, it can be seen that the socialization process is still lacking so that it has an impact on the lack of enthusiasm and understanding of functional office holders for the implementation of the competency test. In the Resources variable, namely in the Human Resources and facilities sub-variable, it was found that there were still a small number of competency test examiners who had competency test certificates and in terms of facilities, deficiencies were also found regarding the place where the competency test was carried out and the available infrastructure. The results of this study indicate that the implementation of the competency test policy has not been in line with the mandate of the Act, namely not all health workers have carried out the competency test"

"Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular yang berakibat fatal jika tidak segera disembuhkan. Pada tahun 2022 tingkat keberhasilan pengobatan tuberkulosis Provinsi DKI Jakarta sebesar 81% sedangkan target nasional sebesar 90%. Untuk meningkatkan cakupan keberhasilan pengobatan diperlukan upaya penanggulangan tuberkulosis. Agar upaya penanggulangan tuberkulosis berjalan efektif dan efisien, maka perlu manajemen program yang tepat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen program penanggulangan tuberkulosis di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling yaitu menentukan informan yang dapat memberikan informasi atau data dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dan kecukupan mengenai masalah yang diteliti. Validasi data menggunakan triangulasi sumber dengan wawancara bersama berbagai macam informan dan triangulasi metode dengan telaah dokumen serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam manajemen program penanggulangan tuberkulosis, terdapat permasalahan diantaranya yaitu keterbatasan kader untuk melakukan investigasi kontak, terbatasnya tenaga pencatatan dan pelaporan pada fasyankes, masih terdapat fasyankes melaksanakan diagnosis TB tidak sesuai standar, belum terintegrasinya SITB dengan SITK, dan masih terbatasnya layanan untuk TB-RO. Untuk sarana dan prasarana telah tersedia dengan baik dan cukup. Saran yang dapat diberikan yaitu mengoptimalkan peran kader untuk melakukan investigasi kontak, menyediakan tenaga pencatatan dan pelaporan selain perawat dan tenaga yang bertugas dalam layanan TB di fasyankes, menyebarkan informasi terbaru kepada fasyankes melalui sosialiasi, segera mengintegrasikan SITB dengan SITK dan melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta untuk membuka layanan TB-RO.

---

Tuberculosis is one of the infectious diseases that is fatal if not cured immediately. In 2022, the success rate of tuberculosis treatment in DKI Jakarta Province is 81%, while the national target is 90%. To increase the scope of successful treatment, efforts to overcome tuberculosis are needed. In order for tuberculosis control efforts to run effectively and efficiently, proper program management is needed. Therefore, this study aims to determine the management picture of tuberculosis control programs at the DKI Jakarta Provincial Health Office. The type of research used in this research is qualitative with in-depth interview methods, observation and document review. Determination of informants using purposive sampling techniques, namely determining informants who can provide information or data by considering aspects of suitability and adequacy regarding the problem under study. Data validation using source triangulation by interviewing various informants and method triangulation with document review and observation. The results showed that in the management of the tuberculosis control program, there are problems including limited cadres to conduct contact investigations, limited recording and reporting personnel at health facilities, there are still health facilities carrying out TB diagnosis not according to standards, not yet integrated SITB with SITK, and still limited services for MDR-TB (multidrug-resistant tuberculosis). For facilities and infrastructure aspects are well and adequately available. Suggestions that can be given are optimizing the role of cadres to conduct contact investigations, providing recording and reporting personnel in addition to nurses and personnel on duty in TB services at health facilities, disseminating the latest information to health facilities through socialization, immediately integrating SITB with SITK and also coordinating with private health service facilities to open MDR-TB services."

"Skripsi ini membahas faktor-faktor yang berhubungan dengan Pengetahuan Masyarakat DKI Jakarta tentang Program Jaminan Kesehatan Jakarta yang diselenggarakan oleh UP Jamkesjak Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Program Jamkesjak (Jaminan Kesehatan Jakarta) merupakan suatu program jaminan atas pelayanan kesehatan diluar manfaat JKN secara gratis yang diberikan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta. Oleh karena itu, warga DKI Jakarta harus memiliki pengetahuan tentang program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta tersebut. Berdasarkan data dari Pemprov DKI Jakarta disebutkan melalui program Jaminan Kesehatan kerjasama dengan BPJS Kesehatan Jakarta, Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi DKI Jakarta mencapai sebesar 96,56 persen. Jumlah peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PBI APBD) per bulan Mei 2020 mencapai 4.789.695 peserta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pengetahuan masyarakat DKI Jakarta tentang program Jaminan Kesehatan Jakarta UP Jamkesjak Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain studi crosssectional. Dengan mengolah data sekunder dari Hasil Survei milik UP Jamkesjak Tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan sumber informasi dengan pengetahuan masyarakat DKI Jakarta. 

---

This thesis discusses the factors related to the knowledge of the people of DKI Jakarta regarding the Jakarta Health Insurance Program organized by UP Jamkesjak, DKI Jakarta Provincial Health Office. The Jamkesjak (Jakarta Health Insurance) program is a guarantee program for health services other than the free JKN benefits provided by the DKI Jakarta provincial government to improve the welfare of the people of DKI Jakarta. 

"Tesis ini membahas beban kerja dan kebutuhan tenaga verifikator klaim kontrak di Unit Penyelenggara Jamkesda Pemerintah Daerah DKI Jakarta Tahun 2012 dengan melakukan observasi dan data klaim rumah sakit tahun 2011. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan desain deskriptif dan cross sectional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Metode Ilyas yaitu dengan pendekatan demand, dimana metode ini menghitung beban kerja yang harus dikerjakan atas dasar permintaan untuk menghasilkan unit produksi atau jasa per waktu yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini adalah beban kerja tenaga verifikator klaim adalah 132 jam/unit/hari, sedangkan kebutuhan tenaga sebanyak 23 orang/hari. Hasil penelitian menyarankan bahwa Unit Penyelenggara Jamkesda Propinsi DKI Jakarta perlu menambah tenaga verifikator klaim; meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam verifikasi klaim; menggunakan teknologi dan sistem informasi; dan menerapkan Standard Operational Procedure (SOP) dalam proses verifikasi klaim.

---

The focus of this study is to analysis of workload and to count of contract staff needed claim verification on Health Insurance Administration Unit of The Government DKI Jakarta Province in 2012. The purpose of this study is to know how much the workload, staff needed, and the barrier factors of claim verification. Knowing this will help the administration unit to identify changes that should be made to improve the quality services. This research is qualitative and quantitative descriptive interpretive. The data were collected by means of deep interview and use claim data. The method used in this study using the Ilyas?s Method which is a demand approach, where the method is to calculate the workload to be done on the basis of a request for production or services produced per unit of time is needed.

The result of this study is the workload of verifier claim personnel is 132hours/unit/day, while the staff needed is 23person/day. The researcher suggests that The Health Insurance Administration Unit should add the verifier claim staff; improve the knowledge and the skill of verifier claim staff; use the technology and information system; and administer Standard Operational Procedure (SOP) in the process of verification of claims."

"Berdasarkan SK Gub DKI Jakarta No. 2086 tahun 2006, 44 Puskesmas di Provinsi DK] Jakarta ditetapkan menjadi unit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daelah ( PPK BLUD ) secara bertahap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gamharan realisasi anggaran kesehatan bersumber pemerintah provinsi di 42 puskesmas DKI Jakarta untuk periode tahun 2007-2009 paska menerapkan PPK BLUD. Desain penelitian adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan puskesmas tahun 2007- 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran di Puskesmas DKI Jakarta dari tahun 2007 sampai dengan 2009 cenderung meningkat yaitu Rp l7b.l66.506.28l (2007) , Rp 242.295.485.|2l (2008) dan Rp 247.076.8l0.111 (2009). Biaya perkapita berkisar dari USS 2 ( Jakarta Barat ) - USS 4,6 ( Jakarta Pusat ). Total pendapatan BLUD Puskesmasjuga menunjukkan peningkatan yaitu Rp 57.24l.949.0l7,- (2007), Rp 59.779.032.965 ,- (2008) dan Rp 65.745.497.256,- (2009). Realisasi anggaran rata-rata pertahun pada periode 2007-2009 untuk : upaya wajib 80%, program pzioritas 8l,08%. Berdasarkan sifat plogram : Kuratif 58%, preventif 2l%, promotif 0.98%. Berdasarkan jenis kegiatan : UK? 58%, UKM sebesar 22 %, Manajemen 13% dan investasi 6%. Berdasarkan kelompok belanja : BOP 85%. adum 8,56% , modal 5,76%. CRR 46,97%.

---

Under Decree of the Governor of DKI Jakarta Province No. 2086 ln 2006, 44 health centers in Jakarta Province enacted into units that implement the Financial Management Pattems Regional Public Service Board gradually.

This research aims to reveal the health budget comcs in 42 health centers of the provincial govemment of DKI Jakarta for the period 2007-2009 afler applying Financial Management Panems Regional Public Service Board. The study design is descriptive. Data collected is secondary data derived from the consolidated financial health centers in 2007-2009.

The results showed that the realization of budget in Jakarta Health Center from 2007 to 2009 tended to increase the l76,l66,506,28l IDR (2007), 242,295,481 121 IDR (2008) and 247,076,8l0,l ll IDR (2009). Per capita costs ranged fiom U.S. S 2 (West Jakarta) - U.S. S 4.6 (Central Jakarta). Total revenues Regional Public Service Board PHC also showed an increase of 57,24I,949,0l7 IDR (2007), 59,779,032,965 IDR (2008) and 6S,745,497,256 IDR (2009). Total expenditure per year on average for the period 2007-2009: the effort required 80% 8l.08% priority programs. Based on the nature of the program : Curative 58%, 21% preventive, promotive 0.98%. Based on the types of activities: UKP 58%, 22% SME, investment Management l3% and 6%. Based on expenditure groups: BOP 85%, ADUM 8.56%, 5.76% of capital. CRR 46.97% ."

"ABSTRAKAplikasi tele-emergensi di provinsi DKI Jakarta diwujudkan dalam bentuk Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu SPGDT oleh Dinas Kesehatan provinsi DKI Jakarta. Dalam pelaksanaannya, SPGDT memerlukan sejumlah anggaran yang mencapai Rp 8.784.180.500 dan tersistemkan dalam e-budgeting. Sebuah bentuk pelayanan kesehatan memerlukan evaluasi ekonomi dengan analisis pembiayaan dan pertimbangan efektivitas biaya dari suatu program. Jika kedua analisis ini ditambahkan dalam sistem e-budgeting, maka diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi dan tujuan e-budgeting dengan lebih baik dan akurat. Hasil analisis biaya menunjukkan perbedaan hasil unit cost pada tahun 2013 dan 2016. Selisih unit cost per pasien adalah Rp 1.124.258, unit cost per fasyankes adalah Rp 59.283.008 dan unit cost per kegiatan adalah Rp 1.124.258. Hasil analisis efektivitas biaya tele-emergensi menunjukkan adanya kenaikan biaya, jumlah output dan unit cost, kecuali pada jumlah kegiatan pemberian rujukan rumah sakit dan kebutuhan ambulans yang mengalami penurunan masing-masing sebanyak -40 dan -42 dan angka kematian yang tidak membaik. Analisis dan rancangan sistem baru dalam rangka optimalisasi sistem e-budgeting akan ditambahkan pada fitur biaya yang sudah dikategorikan dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung serta penghitungan otomatis analisis biaya dan analisis efektivitas biaya.

---

ABSTRACTThe application of tele emergency in DKI Jakarta is realized by Integrated Emergency Management System SPGDT . In its implementation, SPGDT rsquo s budget requires to Rp 8,784,180,500 and systemized in e budgeting system. A health care requires an economic evaluation by cost analysis and cost effectiveness analysis. If these two analyzes are added in e budgeting system, it is expected to optimize the function and purpose of e budgeting better and more accurately. The result of cost analysis shows the difference of unit cost in 2013 and 2016. The difference of patient unit cost is Rp 1.124.258, fasyankes unit cost is Rp 59.283.008 and activity unit cost is Rp 1.124.258 The result of cost effectiveness analysis shows that the cost, output and unit cost are increase except for the number of hospital referrals and ambulance requirement that decreased by 40 and 42 and mortality did not improve. Analysis and new system design will be added to the cost features which categorized in direct and indirect costs and automatic calculation of cost analysis and cost effectiveness analysis"