Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHubungan industrial tidak dapat selalu berjalan harmonis dan dapat timbul konflik antar perusahaan dengan pekerja. Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyeleseaian Perselisihan Hubungan Industrial telah menyantumkan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dinas Tenaga Kerja Kota Depok sebagai lembaga pemerintah di wilayah Depok memiliki peranan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Kota Depok dalam upayanya untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Kota Depok. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dengan wawancara mendalam dengan narasumber-narasumber mengetahui permasalahan Hasil penelitian menunjukkan peran Pemerintah Kota Depok dalam upayanya untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Kota Depok. Mediasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Depok memenuhi peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam upayanya menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Kota Depok, masih terdapat kendala dalam penyelesaiannya, baik dari kekurangan pengawasan dan mediatornya.

---

ABSTRACT

Industrial relations cannot always be harmonious and there must always be conflicts between companies and workers. In Law No. 2 of 2004 concerning Industrial Relation Dispute Resolution has stated the procedures for resolving industrial relations disputes. The Depok City Manpower Office as a government agency in the Depok area has the role to resolve industrial relations disputes in the City of Depok. This study aims to analyze the role of the Depok City Government in its efforts to resolve industrial relations disputes in the City of Depok. The method of data retrieval in the thesis was carried out with a qualitative approach, namely by in-depth interviewing related speakers and knowing the problems related to the writers questions for the analysis of this thesis. The results showed the role of the Depok City Government in its efforts to resolve industrial relations disputes in the City of Depok. Mediation from the Depok City Manpower Office is very fulfilling the laws and regulations. However, in its efforts to resolve industrial relations disputes in the city of Depok, there are still obstacles in its resolution, both from lack of supervision and mediators."

"Untuk menjalankan fungsi kehumasan terutama di saat yang genting diperlukan kecakapan dalam melihat kondisi institusi, kemampuan melihat perkembangan di masyarakat, dan penyajian solusi yang berdampak positif bagi citra institusi.

Dalam menjalankan fungsi Public Relations ini, institusi menyelenggarakan sosialisasi dengan berbagai elemen yang mendukung terciptanya performa institusi yang baik. Umumnya sosialisasi dilakukan jika terdapat suatu infonnasi yang penting dan baru yang ingin disampaikan ke publik.

Upaya sosialisasi inilah yang akan dilakukan PT TASPEN (Persero) sebagai salah satu BUMN yang mengurusi masalah administrasi dana pensiun. Sosiaiisasi ini dilakukan sehubungan dengan adanya gempa & tsunami di Aceh, yang mengakibatkan dokumen ketaspenan hilang. Sehingga melalui sosialisasi ini, diharapkan para ahli waris / keluarga korban dapat mengambil haknya (dana pensiun) kembali, dengan memenuhi berbagai persyaratan khusus.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan PT TASPEN (Persero) jika dikaitkan dengan salah satu strategi Public Relations termasuk dalam metode PENCILS (publication, events, news, community involvement, image marker, lobbying, social responsibility).

Sehingga rumusan permasalahan yang ada menjadi, Bagaimana fungsi dan peranan Humas PT TASPEN (Studi Kasus : Peran Humas PT TASPEN Persero Kantor Cabang Banda Aceh dalam menyosialisasikan administrasi dana pensiun kepada keluarga korban pasca gempa & tsunami di Aceh)? Bagaimana pelaksanaan metode dan pendekatan yang dilakukan dalam menyosialisasikan administrasi dana pensiun kepada keluarga korban pasca gempa & tsunami di Aceh ? Bagaimana tingkat keberhasilan sosialisasi administrasi dana pensiun kepada keluarga korban pasca gempa & tsunami di Aceh ?

Sedangkan tujuan dad penelitian ini adalah mengetahui gambaran umum fungsi dan peran Humas khususnya Humas PT TASPEN (Persero). Mengetahui bagaimana sosialisasi administrasi dana pensiun yang dilakukan PT TASPEN (Persero) kepada keluarga korban pasca gempa & tsunami di Aceh. Menjabarkan tahapan atau metode yang digunakan dalam menyosialisasikan dana pensiun tersebut, Mendeskripsikan hasil yang dicapai dan upaya sosialisasi administrasi dana pensiun tersebut.

Kerangka konsep dislni adalah penjelasan mengenai Humas secara umum, Humas dalam institusi pemerintah, komunikasi dan sosialisasi program serta peran dan fungsi Humas dalam menyosialisasikan program melalui PENCILS.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus yang menggunakan 2 unit analisis : 1. non individu, yaitu Humas PT TASPEN (Persero), 2. individu, yaitu keluarga korban pasca gempa & tsunami di Aceh. Desain penelitian yang digunakan adalah tipe 4, yaitu lebih dari satu unit anafisis dan multi kasus (yaitu upaya sosialisasi administrasi dana pensiun kepada keluarga korban pasca gempa & tsunami di Aceh melalui PENCILS).

Key Informan terdiri dari 4 orang yaitu Humas & petugas administrasi dana pensiun TASPEN Banda Aceh serta Divisi Pelayanan TASPEN Medan. Sedang untuk lnforman terdiri dari 3 orang yaitu keluarga korban pasca gempa & tsunami di Aceh, dan dipilih berdasarkan metode purposive. Untuk pengumpulan datanya, penulis melakukan wawancara mendalam dan observasi langsung.

Hasil penelitian ini menarik. Yaitu adanya penggunaan metode PENCILS secara tepat oleh Humas PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Banda Aceh dalam menjalankan fungsi dan peranannya pads saat menyosialisasikan administrasi dana pensiun kepada keluarga korban pasca gempa & tsunami di Aceh.

Penulis membuat rekomendasi yang ditujukan kepada PT TASPEN (Persero) sebagai berikut : membuat back-up dokumen, menambah frekuensi dan memperluas area sosialisasi, serta keakuratan inforrnasi yang akan disosialisasikan. Adanya rekomendasi ini, diharapkan PT TASPEN (Persero) dapat menerapkan metode PENCILS secara maksimal dan mencapai tujuan yang diharapkan institusi.

---

To carry-out the Public Relations functions, particularly at a critical moment, definitely it requires capabilities to understand the condition of company, to know the issues arising in the society and to provide solutions, which yields positive impact to company image.

To endeavor the functions, aiming to achieve good performance, the company has to conduct disseminations with several elements. Generally, dissemination is conducted if there is new and important information to be published to public.

As one of the Stated-Owned Enterprises in charge of administering the Pension Fund, PT TASPEN (Persero) will conduct such dissemination. Disseminations spread information on the Aceh huge Earthquake and Tsunami, causing PT TASPEN-related documents have loosed. It is expected through disseminations, beneficiaries or next of kin meeting the requirements are able to get Pension claims.

Such dissemination in term of Public Relations strategy is categorized as PENCILS method (publication, events, news, community involvement, image marker, and lobbying, social responsibility).

Taking from the above, the summary defines What is the function and role of PT TASPEN (A Case Study: Role of the Public Relations of PT TASPEN, Banda Aceh Branch Office in disseminating the administration of Pension Fund to the beneficiaries, post the Aceh huge Earthquake and Tsunami )T. How is the application of method and approach in disseminating the administration of Pension Fund to the beneficiaries, post the Aceh huge Earthquake and Tsunami T.

What is the success ratio of disseminating the administration of Pension Fund to the beneficiaries; post the Aceh huge Earthquake and Tsunami??

Whilst the purposes of this research are: 1) to know general views of function and role of the Public Relations, particularly at PT TASPEN (Persero), 2) to witness the dissemination of the administration of Pension Fund done by PT TASPEN (Persero) to the beneficiaries of the Aceh huge Earthquake and Tsunami, 3) to elaborate stages or method being used during dissemination and 4) to describe the dissemination results.

Terms of Reference covers description of Public Relations in general, Public Relations of Government Institution, Communication and Dissemination Program and also role and function of Public Relations in disseminations using PENCILS method.

This is a qualitative research on the basis of a case study, using 2 analysis units: 1) non individual, that is Public Relations of PT TASPEN (Persero), 2) individuals, that are beneficiaries of the Aceh huge Earthquake and Tsunami. Research design used is type 4, more than 9 analysis unit and multi cases (dissemination on administration of Pension Fund to beneficiaries of the Aceh huge Earthquake and Tsunami using PENCILS method). Role of Key Infomnan is played by the Public Relations and Customer Service Divisions of PT TASPEN (Persero) in Banda Aceh and Customer Service Division of PT TASPEN (Persero) in Medan, all totaling of 4 persons.

Whilst 3 persons who are beneficiaries of the Aceh huge Earthquake and Tsunami play the role of informan. They have been selected on the basis of purposive method. For data compilation, the writer conducts deep interview and direct observation.

This has eventually been an interesting research. PT TASPEN (Persero), Banda Aceh Branch Office, in disseminating the administration of Pension Fund to beneficiaries of the Aceh huge Earthquake and Tsunami, has done their function and role using PENCILS methods greatly.

The writer's recommendation to PT TASPEN (Persero) is to make hard copies as back documents, increase the frequency rate and expand areas of dissemination and keep the dissemination information accurate. Though these efforts, PT TASPEN (Persero) will be able to optimize the application of PENCILS methods and successfully achieve their goals and objectives."

"Badan Umum Milik Negara (BUMN), memiliki komitmen untuk terus menerus meningkatkan nilai perusahaan melalui penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) antara lain: Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yang dikenal dengan nama Asuransi Jasindo sebagai Badan Usaha Milik Negara menerapkan prinsip Good Corporate Governance, maka pada tahun 2000 dibentuk Sekretaris Perusahaan yang membawahi Biro Humas yang bertugas sebagai fasilitator dan mediator yang menjembatani kepentingan perusahaan dengan menjalankan fungsi mensosialisasikan Asuransi Jasindo kepada publik internal maupun publik eksternal.Penelitian tesis ini bertolak dan dasar pemikiran di organisasi dewasa ini, khususnya industri asuransi, fungsi Public Relations seharusnya mempunyai peranan penting untuk mendukung tujuan/goals perusahaan, sehingga Public Relation hares dioptimalkan fungsinya.Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana manajemen Public Relations menjalankan fungsi dan peran internal eksternalnya dalam koalisi dominan menjadi efektif dan sukses menurut konsep Public Relations karena praktisi public relations biasanya tidak sepenuhnya mempunyai kebebasan untuk bertindak sebagai seorang profesional kecuali jika ada dalam koalisi dominan.Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan mewawancarai 11 (sebelas) narasumber untuk mengevaluasi Peran Biro Humas Dalam Koalisi Dominan Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Studi kasus pada PT. Asuransi Jasa Indonesia.Menurut Penning dan Goodman seperti dikutip oleh Grunig dan Hunt (1984) dijelaskan dalam tulisan Dr. Elizabeth Goenawan Ananto setiap organisasi memiliki konstituen (publik), baik di dalam maupun di luar organisasi dan konstituen atau publik ini memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada yang lain. Mereka yang berkuasa inilah yang kemudian membentuk koalisi yang dominan dari organisasi. Koalisi ini akan menentukan ke mana arah organisasi, bagaimana strukturnya, berapa departemen yang akan dibuat, dan sejauh mana koalisi yang dominan ini menganggap public relations efektif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek Public Relations di Asuransi Jasindo mempunyai potensi karena departemen Public Relations memiliki akses pada subsistem manajemen komunikasi namun dalam pelaksanaan programnya masih belum optimal, dan akan lebih optimal apabila mendapat guide line maupun mendapat dukungan penuh dari manajemen.Berdasarkan data empiris dan teoritis serta hasil penelitian melalui wawancara mendalam, peneliti menyimpulkan Public Relations kini berperan penting dalam meningkatkan citra organisasi dan perusahaan oleh karena itu sesuai kerangka konsep, public relations akan lebih optimal dan efektif bila ada dalam koalisi dominan."

"Perubahan Era Industri membawa dampak langsung pada hubungan industrial.Potensi perselisihan hubungan industrial juga meningkat. Disamping sedang menghadapi era industri 4.0, saat ini sangat ramai dibicarakan dan menjadi tuntutan para buruh setiap kali demo hari buruh selama 3 tahun terakhir adalah mengenai upah Pekerja. Hadirnya Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada saat itu untuk menyempurnakan undang undang sebelumnya yang menyelesaiakan perselisihan hubungan industrial dengan tidak sederhana dan tidak cepat. Namun sampai saat ini Penyelesaian perselisihan hubungan industrial masih belum sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam bebrapa kasus perselisihan Hak sekitar 2017-2018 masih belum diselesaikan dengan cepat. Dalam menganalisis Efektivitas Undang Undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan digunakan  metode penelitian normatif yuridis, melalui studi kepustakaan pada data hukum sekunder dengan sifat penelitian deskriptif dan analisis. Dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum penerapan asas sederhana, Cepat, dan biaya ringan lemah pada bagian penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat, walaupun Undang Undangnya sendiri juga masih perlu beberapa penyempurnaan dalam penerapan asas ini. Perlu dilakukan perubahan dalam aturan hukum, karena saat ini masyarakat sudah berubah sehingga hukum juga harus bergerak dinamis dalam mengatur masyarakat. Selain itu juga dibutuhkan usaha pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum baik kepada para penegak hukum ataupun masyarakat itu sendiri.

---

Industry 4.0 have a direct impact on industrial relations. The potential for industrial relations disputes has also increased. In addition to facing the industrial era 4.0, currently hot issue on may day for the last 3 years is about wages of workers. Indonesia Regulation No.2/2004 About Completion Industrial Relation Disputes at that time was to completing the previous law which resolved industrial relations disputes without simplicity and slowly. But until now industrial relations dispute resolution is still not Simple, Fast and Low Cost Justice. In some cases industrial relations disputes about normative issue around 2017-2018 are still not resolved quickly. To analyzing the Effectiveness implementation of simple, fast, and inexpensive principles through Regulation No.2/2004 About Completion Industrial Relation Disputes, with juridical normative research methods, through literature studies on secondary legal data by descriptive and analysis research. By using the Theory of Legal Effectivenes, weaknessess of implementation Simple, Fast and Low Cost Justice Principles in the law are the  lawa enforcement itself  and legal awareness of the community, even though the regulation itself still needs a little improvement. There needs to be a change in the rule of law, because now society has changed so that the law must also move dynamically in regulating the community. In addition, government efforts are also needed to increase legal awareness for both law enforcement and the community itself."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan strategi customer relations Panti Sosial Sasana Tresna Werdha V Jelambar Jakarta Barat melalui pendekatan model communicative competence. Keterbatasan lansia di periode usia lanjutnya menuntut penulis untuk menggunakan model communicative competence sebagai acuan dalam membuat strategi customer relations. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam dengan strategi penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pekerja telah melaksanakan aspek-aspek dalam model communicative competence melalui kemampuannya membaca situasi, berperan dan menetapkan tujuan dalam melakukan pelayanan sebagai implementasi strategi customer relations pada PSTW Budi Mulia V Jelambar, Jakarta Barat.

---

The purpose of this research is to describe customer relations strategy of Panti Sosial Tresna Werdha V Jelambar, Jakarta Barat with a model of communicative competence approach. Limitations of elderly in the period of age, continued authors to use a model of communicative competence as a reference in making customer relations strategy. This study uses in-depth interviews with case study research. As results, this study indicates that workers have carried out aspects of model communicative competence through his ability to read situation, role and set a goal of doing service as a customer relations strategy implementation at that nursing institution."