Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang banyak ditemukan di Propinsi Riau. SKGR merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah saat terjadi peralihan tanah garapan yang belum bersertipikat. Tidak jarang, SKGR dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian utang piutang. Padahal, tanah yang belum bersertipikat seharusnya tidak dijadikan jaminan dalam suatuperikatan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kekuatan jaminan terhadap Hak atas Tanah yang tidak dibebankan dengan Hak Tanggungan, kedudukan SKGR sebagai jaminan dalam perjanjian utang piutang, serta analisis terhadap putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri KotaPekanbaru Nomor 306/PDT.G/2018/PN.Pbr. Untuk menjawab permasalahan yang diangkat, digunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan melakukan perbandingan antara hukum tertulis dengan realita. Adapun analisa data dilakukan secara deskriptif, dengan tujuan untuk menemukan fakta tentang suatu gejala(fact finding). Analisis didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata, serta Undang-undang dibidang Hukum Agraria dan Hak Tanggungan, dan realita penjaminan SKGR di Propinsi Riau. Berdasarkan hasil penelitian, pada prinsipnya berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, pembebanan jaminan Hak atas Tanah tanpa diikatkan dengan Hak Tanggungan adalah sah, karena didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak. Begitu pula mengenai penjaminan SKGR yang meskipun tidak bisa diikatkan dengan Hak Tanggungan karena SKGR bukan merupakan objek Hak Tanggungan, pada prinsipinya SKGR tetap sah menjadi jaminan dalam suatu perikatan sepanjang para pihak sepakat untuk menerima SKGR sebagaijaminan dalam perjanjian utang piutangnya. Terkait analisis putusan, terdapat perbedaan pendapat antara penulis dengan Majelis Hakim terutama dalam penerapan Pasal 1313 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata.

---

ABSTRACTThis study discusses the Compensation Certificate (SKGR) which is commonly found in Riau Province. SKGR is a statement issued by the Lurah during the transfer of arable land that has not been certified. Not infrequently, SKGR is used as collateral in a loan agreement. Land that is not yet certified should not be used as collateral in an agreement. The issues raised in this study are regarding the strength of guarantees for Land Rights that are not charged with Mortgage Rights, the position of SKGR as collateral for a debt and credit agreement, as well as an analysis of the decision of the Panel of Judges in the Decision of the Pekanbaru City District Court Number 306/PDT.G/2018/PN. To answer the issues raised, normative juridical research methods are used which are carried out by making comparisons between written law and reality.The data analysis is done descriptively, to find facts about a phenomenon (fact-finding). The analysis is based on the provisions in the Civil Code, as well as the Law on Agrarian Law and Mortgage Rights, and the reality of SKGR guarantees in Riau Province. Based on the results of the study, in principle based on Article 1338 of the Civil Code, the imposition of guarantees of Land Rights without being bound by Mortgage Rights is legal, because it is based on the principle of freedom of contract. Likewise, regarding SKGR guarantees, although they cannot be bound by Mortgage Rights, because SKGR is not an object of Mortgage Rights, in principle SKGR remains valid as collateral in an agreement as long as the parties agree to accept SKGR ascollateral in their debt agreement. Related to the decision analysis, there are differences of opinion between the author and the Panel of Judges, especially in the application of Article 1313 of the Civil Code and Article 1243 of the Civil Code."

"Bukti kepemilikan atas tanah sangatlah diiperlukan guna memberikan kekuatan hukum yang kuat atas suatu kepemilikan, begitu pula dengan alas hak atas tanah yang merupakan dasar bagi seseorang untuk memiliki hak atas tanahnya. Suatu alas hak dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan sertipikat dan memiliki kekuatan pembuktian yang merupakan suatu alat bukti tertulis yang berkekuatan sebagai akta dibawah tangan. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan dari Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat beberapa alat bukti tertulis untuk dapat membuktikan kepemilikan atas tanah. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) merupakan alas hak yang banyak dipergunakan di Provinsi Riau di berbagai daerah terdapat istilah yang berbeda akan tetapi hal ini sama halnya dengan surat dasar atau sebagian masyarakat menyebutnya dengan ?SK camat? dan hal ini termasuk dalam lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga. Kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh SKGR ini hanya berupa surat keterangan saja yang mana memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan. Setelah seluruh data diolah dan dianalisis, maka ditarik kesimpulan secara deduktif. Data hasil penelitian ini akan dikemukakan dan akhirnya yang akan menjawab pokok permasalahan serta memberikan Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor : 97- 98/PDT/G/2009/PN.PBR mengenai jual beli dengan Surat Keterangan Ganti Rugi. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi alas hak dibawah tangan ini yang merupakan dasar dari diterbitkan suatu sertipikat maka diperlukannya ketelitian dan registrasi yang baik dari aparat yang berwenang dalam hal ini kecamatan maupun kelurahan sehingga meminimalisir terjadinya Alas Hak yang tumpang tindih.

---

The strength of evidence is greatly required in order to provide legal strength for an ownership, likewise the basis of land right which constitutes the ground for an individual to possess right over his land. A basis of right may be used as the ground for the issuance of land right certificate and has the strength of evidence which constitutes written evidence having the power as a privately drawn up deed. As stated in the elucidation of Article 24 of Government Regulation Number 24 of the Year 1997 regarding Land Registration, there are several written evidences which can prove ownership over land. Certificate of Compensation [Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)] constitutes a basis of right which is commonly used in Riau Province, in various regions, there are different terms being used, however, they all are referring to the same matter which is the basic letter or some communities are referring to it as ?Decree of the Head of Sub-district [SK camat]? and this is included in the definition of other forms of written evidence by any name whatsoever. The strength of evidence possessed by this SKGR is merely a document which similar to a privately drawn up deed.

This research uses juridical normative research form as well as supported by the result of interview with resources and informants. After the entire data is processed and analyzed, then a conclusion is assumed deductively. Data on the result of this research will be presented and finally it will answer the subject matter as well as provide Analysis towards the verdict of the District Court of Pekanbaru Number: 97-98/PDT/G/2009/PN.PBR regarding sale and purchase by means of Certificate of Compensation. The efforts which must be taken in order to overcome this basis of right based on privately drawn up deed which constitutes the basis for the issuance of a certificate is the need of thoroughness and sufficient registration from the authorized apparatus, in this matter the apparatus in the sub-district and village levels, therefore, it will minimize the occurrence of overlapping Basis of Right upon the land."

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan dan kekuatan Surat Keterangan Ganti Rugi dalam tatanan normatif hukum tanah nasional serta implikasi hukum dari penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi oleh PT Hasrat Tata Jaya di atas tanah yang sudah bersertipikat Hak Pakai dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 75/Pdt.G/2007/PN PBR juncto Putusan Nomor 349/PK/Pdt/2017. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis-normatif. Kedudukan dari SKGR dalam tatanan normatif hukum tanah nasional bukan merupakan alas hak kepemilikan suatu bidang tanah sebagaimana sertipikat, melainkan hanya berupa bukti penguasaan fisik atas suatu bidang tanah yang kemudian dapat di daftarkan ke kantor pertanahan setempat untuk menjadi hak milik. Surat dasar seperti SKPT maupun SKGR tidak mungkin dapat dinyatakan membuktikan kepemilikan suatu pihak atas suatu bidang tanah lebih daripada pihak lain yang memegang sertipikat atas suatu bidang tanah yang sama. Ketika suatu SKGR diterbitkan di atas tanah yang sudah bersertipikat Hak Pakai, harus diteliti kembali apakah terdapat faktor yang mempengaruhi keabsahan sertipikat tersebut, misalnya terdapatnya cacat administrasi dalam prosedur penerbitannya. Saran yang dapat diberikan adalah bagi masyarakat yang masih menguasai tanah Negara berdasarkan surat-surat dasar seperti Surat Keterangan Pemilikan Tanah maupun Surat Keterangan Ganti Rugi baiknya memanfaatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang sedang gencar di lakukan pada saat ini untuk mendaftarkan tanahnya guna mendapatkan bukti hak kepemilikan atas tanah yang kuat berupa sertipikat dan tidak seterusnya hanya berpegangan kepada SKPT maupun SKGR yang hanya berfungsi sebagai bukti penguasaan fisik permulaan atas bidang tanah tersebut.

---

The issues of this thesis are the standing and the power of Certificate of Compensation (SKGR) within the normative order of the national land law and the legal implication of a Certificate of Compensation (SKPT) by PT Hasrat Tata Jaya that is published on a land with a Right to Use Title in the verdict number 349/PK/PDT/2017 juncto Pekanbaru district court verdict number 75/Pdt.G/2007/PN PBR. The analysis is conducted through a normative-juridical view. Seen from the normative order of the national land law, the Certificate of Compensation shall not be deemed as a land ownership title, instead just as a proof of domination of a land that could be registered into an ownership right subsequently. Neither SKGR nor SKPT shall prevail the existence of a land certificate, and in the case of the aforementioned, the validity and legality of the land certificate should be examined carefully. Author suggests the citizens who dominate a land only with a basis of either SKGR or SKPT should make use of the Complete Sistematical Land Registration (PTSL) to register their land in order to claim a strong proof of land ownership, in a form of land certificate. "

"Bukti kepemilikan dari suatu Hak Atas Tanah yang dimiliki oleh Badan Perorangan maupun Badan Hukum umumnya berupa sertipikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (Badan Pertanahan Nasional) setempat. Sertipikat merupakan bukti kepemilikan suatu hak atas tanah yang sah yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan dari Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. selain sertipikat, terdapat juga bentuk alat bukti lain yang menyatakan bahwa seseorang menguasai serta memiliki suatu hak atas tanah yaitu Surat Keterangan Ganti Rugi. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) merupakan alas hak yang banyak dipergunakan di Provinsi Riau di berbagai daerah terdapat istilah yang berbeda. SKGR ini termasuk dalam bentuk alat pembuktian tertulis. Namun kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh SKGR ini hanya berupa surat keterangan saja yang mana memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana kekuatan pembuktiannya apabila di Provinsi Riau SKGR ini dapat dijadikan syarat penerbitan sertipikat. Penelitian in menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan. Setelah seluruh data diolah dan dianalisis, maka ditarik kesimpulan secara deduktif. Data hasil penelitian ini akan dikemukakan dan akhirnya yang kan menjawab pokok permasalahan serta memberikan Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 591 K/PDT/2021 mengenai jual beli dengan Surat Keterangan Ganti Rugi. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi alas hak dibawah tangan ini yang merupakan dasar dari diterbitkan suatu sertipikat maka diperlukannya ketelitian dan registrasi yang baik dari aparat yang berwenang dalam hal ini kecamatan maupun kelurahan sehingga meminimalisir terjadinya alas hak yang tumpang tindih.

---

Proof of ownership of a Land Right is generally in the form of a certificate issued by the local National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional). A certificate is proof of ownership of a valid land right that has perfect evidentiary power. As stated in the elucidation of Article 24 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. Apart from certificates, there are also other forms of evidence stating that a person controls and has a right to land, namely a Certificate of Compensation. Certificate of Compensation (SKGR) is a basis for rights that is widely used in Riau Province in various regions, there are different terms. SKGR is included in the form of written evidence. However, the strength of proof possessed by SKGR is only in the form of a statement which has the power of proof as an underhanded alias, so it raises the question of how the strength of proof is if in Riau Province this SKGR can be used as a condition for issuing certificates. This research uses a normative juridical research form and is supported by the results of interviews with informants and informants. After all the data has been processed and analyzed, a deductive conclusion is drawn. The data from this research will be presented and finally it will answer the main problem and provide an Analysis of the Supreme Court Court Decision Number 591 K/PDT/2021 regarding buying and selling with a Certificate of Compensation. Efforts must be made to overcome these underhanded rights which are the basis for issuing a certificate, it requires good accuracy and registration from the authorized apparatus, in this case the sub-district and sub-district, so as to minimize the occurrence of tumpang tindih rights."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kedudukan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai bukti dari perolehan hak atas tanah di pemerintah kota Pekanbaru Provinsi Riau. Berbeda dengan keterangan ganti rugi yang dianut oleh beberapa daerah di Indonesia yang diberikan oleh negara kepada pemilik tanah dalam suatu bentuk ganti rugi karena tanahnya digunakan untuk kepentingan umum. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) di daerah Kota Pekanbaru digunakan untuk suatu bentuk penguasaan fisik dalam suatu bidang tanah dan juga sebagai bentuk peralihan penguasaan fisik bidang tanah yang masih berstatus tanah negara. Peralihan yang dilakukan dalam suatu bentuk Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) bukan merupakan suatu bukti perolehan hak atas tanah melainkan hanya dalam peralihan penguasaan fisik. Tidak diaturnya pengaturan tentang penggunaan dan pengaplikasian Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) mengakibatkan banyaknya salah penafsiran dalam penggunaan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Contoh realistisnya adalah masih banyak dari masyarakat Provinsi Riau yang mengartikan bahwa dengan memegang Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) maka mereka sudah memegang suatu bukti perolehan hak atas tanah, yang padahal tidak lain dan tidak bukan hanya sebagai bentuk penguasaan fisik dan bentuk peralihan suatu tanah negara. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui kegunaan dan peran dari suatu Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terhadap suatu bidang tanah khususnya di Daerah Provinsi Riau. Penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat ekspalanatoris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the position of the Certificate of Compensation (SKGR) as evidence of the acquisition of land in the province of Riau Pekanbaru city government. In contrast to the description of compensation adopted by several regions in Indonesia were granted by the State to landowners in a form of compensation for land used for public purposes. Letter of Indemnity (SKGR) in Pekanbaru City area used for some form of physical mastery in a field of soil as well as an intermediate form of physical control of parcels of land are still a state land. The transition is done in a form of Letter of Indemnity (SKGR) is not a proof of acquisition of land, but only in the transition of physical mastery. That the exclusion of regulations on the use and application of Certificate of Indemnity (SKGR) resulted in many misinterpretations in the use of Certificate of Indemnity (SKGR). Example of realistic is still a lot of people Riau Province which means that by holding a Certificate of Compensation (SKGR) then they already hold a proof of acquisition of land, which when none other not only as a form of physical control and an intermediate form a ground state , This thesis research aims to determine the usefulness and role of a Certificate of Compensation (SKGR) on a plot of land particularly in the province of Riau. This thesis is a normative legal research ekspalanatoris. Data used is secondary data."

"Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok pokok Agraria UUPA bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Dalam tujuan memberikan jaminan kepastian hukum maka dilaksanakan pendaftaran tanah yang hasil akhir kegiatannya berupa Sertipikat. Pelaksanaan pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional BPN /Kantor Pertanahan pada tingkat kota yang memiliki tugas pemerintahan di bidang pertanahan. Sertipikat merupakan bentuk keputusan yang bersifat beschikking yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat. Dalam Pendaftaran di Propinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru dikenal alat bukti bawah tangan berupa alas hak Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR yang merupakan bukti peralihan hak bagi pemegangnya. Masalah yang sering terjadi dalam pendaftaran tanah berupa tumpang tindih antara alas hak atas tanah dan Sertipikat dimana dalam penerbitannya terdapat cacat administrasi seperti permasalahan yang diangkat dimana terhadap tanah dengan alas hak Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR diatasnya terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 566/Desa Umban Sari seluas 17.000 m yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Permasalahan penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan. sengketa dapat dilihat dari peran tugas dan fungsi dari Badan Pertanahan Nasional BPN serta penyelesaian sengketa administratif pertanahan. Penerbitan sertipikat yang tidak sesuai dengan prosedur yang cermat dan teliti mengakibatkan cacat administrasi dalam penerbitan Sertipikat, yang menyebabkan pembatalan penerbitan sertipikat yang bersangkutan.

---

Law Number 5 of 1960 regarding the Agrarian Law UUPA aimed at providing legal certainty guarantee. In a purpose to provide the legal certainty guarantee then the land registrasion is performed which its activity final result is in form of a Certificate. Implementation of the land registrasion is performed by the Badan Pertanahan Nasional BPN Head of Land Office on city level having governmnetal duties in land affairs. The certificate represents a form of decision beschikking in nature issued by Land Office as the Official of the State Administration serving as a solid evidence. In the Registration in Riau Province, particularly Pekanbaru Municipality known as a privately made evidence known as privately made evidence in form of the base of right of Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR which represents an evidence of transfer of right for its bearers.

The issues is frequently happened in the land registration in form of overlapping between the base of right on land and Certificate where in its issuence there is an administrative defect such as issues raised where toward the land with base of right of Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR upon it Property Certificate Right Number 566 Desa Umban Sari was issued of area 17.000 m issued by the Land Office Pekanbaru. The problem dealt by the author in examining the isuse by using reserach method which is normative juridical by library reserach. Dispute can be seen from the role of duties and function of the Badan Pertanahan Nasional BPN and the settlement of land administrative disputes. The issuance of certificate whic is not in compliance with the thorough and careful procedure resulting in the administrative defect in the issuance of Certificate, leading to the cancellation in the issurance of the certificate concerned. "

"Dokumen kependudukan berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara, dokumen kependudukan dapat menunjukkan kedudukan hukum seseorang dan menjadi dasar dari pembagian waris setelah dokumen-dokumen tersebut dicocokkan dengan keterangan ahli waris dan dituangkan dalam surat keterangan waris, pembuatan surat keterangan waris berdasarkan dokumen kependudukan seharusnya menjadikan surat keterangan waris sebagai alat bukti yang kuat dalam pembagian waris namun, ditemukannya dua surat keterangan waris yang memiliki keterangan berbeda terhadap suatu harta warisan yang sama menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan pembuktian surat keterangan waris khususnya mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan surat keterangan waris dan akibat hukum dari diberlakukan dan dibatalkannya surat keterangan waris terhadap ahli waris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil analisis adalah surat keterangan waris belum dapat sepenuhnya membuktikan hubungan antara pewaris dengan ahli waris sehingga tidak dapat sepenuhnya melindungi ahli waris karena pembuatan surat keterangan waris didasarkan pada keterangan yang diketahui oleh ahli waris sedangkan tidak seluruh ahli waris mengetahui hal yang sama mengenai pewaris. Ketidakmampuan pembuktian keterangan yang disampaikan dalam surat keterangan waris oleh ahli waris mengakibatkan surat keterangan waris tersebut dibatalkan dan ahli waris kehilangan hak mewaris sampai dapat dibuktikan lain. Adapun saran yang dapat diberikan berupa penertiban pencatatan administrasi kependudukan agar pembuatan surat keterangan waris didasarkan pada satu sumber yang pasti dan adanya kerjasama antara notaris sebagai pembuat surat keterangan waris dan dinas kependudukan catatan sipil sebagai penyedia data administrasi kependudukan.

---

Resident documents function as evidence of ownership of constitutional rights owned by citizens, resident documents can show a person’s legal position and become the basis for inheritance distribution after these documents, together with the statement of the heirs, are traced in the Legal Heir Certificate. Legal Heir Certificates that have different information on the same inheritance raise questions about the legal protection that can be given to the heirs whose names are listed therein and the legal consequences of the enactment and cancellation of the Legal Heir Certificates. The research method used in this research is normative juridical with a case study approach. The result of the analysis is that the Legal Heir Certificate has not been able to fully prove the relationship between heirs because the making of the Legal Heir Certificate is based on information known to the heirs while not all heirs know the same thing about the heir. The validity of the Legal Heir Certificate can be recognized if the heirs can prove that the information submitted in the certificate is correct, the inability to prove the information submitted in the certificate may result in the Legal Heir Certificate being canceled and the heirs losing their right to inherit until it can be proven otherwise. Suggestion that can be given is to control the registration of population administration so that the making of a Legal heir Certificate is based on a definite source and cooperation between a notary as a maker of Legal Heir Certificate and the civil registry office as a population administration registrar. "

"PPJB adalah perjanjian antara pihak penjual dengan pihak pembeli sebelum dilakukan jual beli karena terdapat syarat-syarat yang belum terpenuhi untuk dilakukan jual beli. Namun dalam perkembangannya, terdapat beberapa kasus utang piutang yang dibuatkan akta PPJB oleh Notaris sebagai jaminan hutang. Seperti dalam kasus gugatan Pengadilan Negeri Nomor 621/Pdt.G/2019/ PN. Sgr. Atas dasar akta PPJB dengan Kuasa Menjual tersebut kreditur melakukan proses balik nama di BPN. Sedangkan dalam proses pengalihan hak atas tanah tersebut terdapat aspek-aspek pajak yang harus dipenuhi oleh para pihak sebelum melakukan proses balik nama di BPN. Mulai dari PPh, PBB, dan BPHTB. Tesis ini menganalisis mengenai prosedur pengalihan hak atas tanah atas dasar perbuatan hukum utang piutang dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 621/Pdt.G/PN.Sgr dan peran Notaris dalam proses pengalihan hak atas tanah atas dasar perbuatan hukum utang piutang. Metode penelitian tesis ini adalah hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Simpulan penelitian dalam tesis ini adalah 1. PPJB dan Kuasa Menjual atas dasar utang piutang tidak bisa dijadikan dasar pengalihan hak atas tanah di BPN. 2. Peran Notaris yaitu sebelum membuat akta harus memberikan penyuluhan hukum mengenai akta yang akan dibuat oleh para pihak, sehingga akta yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum. Adapun saran dalam tesis ini adalah Notaris dalam notaris dalam menjalankan jabatannya wajib mematuhi ketentuan didalam peraturan perundang-undangan dan Notaris yang tidak melakukan peranannya baik berkaitan dengan pembuatan akta PPJB dengan kuasa menjual atas dasar perbuatan hukum utang-piutang diberi sanksi diberhentiakn sementara dari jabatannya.

---

PPJB is an agreement between the seller and the buyer before buying and selling because there are conditions thathave not been met for buying and selling. But in its development, there are several cases of receivable debt made by the NOTARY as a debt guarantee. As in the case of District Court lawsuit Number 621/Pdt.G/2019/ PN. Sgr. On the basis of the DEED OF PPJB with the Power of Sale, creditors conduct a process behind the name in BPN. While in the process of transferring land rights there are aspects of taxes that must be met by the parties before carrying out the process behind the name in bpn. Starting from PPh, UN, and BPHTB. This thesis analyzes the procedure for transferring land rights on the basis of the legal actions of receivable debts in the case of Singaraja District Court Decision No. 621 / Pdt.G / PN.Sgr and the role of Notaries in the process of transferring land rights on the basis of the legal actions of receivable debts. This thesis research method is normative juridical law with a typology of explanatory research. The conclusion of the research in this thesis is 1. PPJB and The Power of Sale on the basis of receivable debt cannot be used as a basis for the transfer of land rights in BPN. 2. The role of the Notary is before making a deed must provide legal counseling regarding the deeds to be made by the parties, so that the deed made is not contrary to the law. The advice in this thesis is that the Notary in the notary in carrying out his position must comply with the provisions in the laws and notaries who do not perform their role well with regard to the making of ppjb deeds with the power to sell on the basis of legal actions of debts receivables are sanctioned temporarily from office"

"Perkembangan ekonomi yang sangat pesat membuat kepastian hukum untuk lembaga-lembaga keuangan sangatlah diperlukan untuk menjamin kembalinya hak yang dimilikinya. Hal tersebut mengaikbatkan diperlukannya jaminan untuk memperkuat kepastian hukum yang dimiliki oleh pemegang jaminan untuk didahulukan apabila si pemberi jaminan cidera janji atau wanprestsasi. Namun pada kenyataannya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan pemegang jaminan tersebut kehilangan jaminannya tersebut. Salah satu diantaranya hapusnya Hak Tanggungan yang dimiliki oleh pemegang hak tanggungan diakibatkan itikad buruk dari pemberi hak tanggungan. Oleh karena itu diperlukan kepastian hukum lebih lanjut agar terjaminnya perlindungan dan kedudukan kreditur dalam pemberian jaminan. Dalam Tesis ini mengangkat mengenai putusan Makhamah agung Republik Indonesia Nomor 396/K/Pdt/2009 mengenai pembebasan Tanah yang dijadikan jaminan utang dari pembebanan hak tanggungan yang membuat kerugian bagi pihak pemegang hak tanggungan. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelittian kepustakaan, data yang diperlukan adalah data sekunder. Penulisan tesis ini membahas mengenai perlindungan kreditur sebagai pemegang hak tanggungan atas pembebasan tanah yang dijadikan jaminan utang dari pembebanan hak tanggungan dalam perjanjian kredit dan upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak tanggungan untuk bisa mendapatkan haknya sebagai pemegang hak tanggungan.

---

The rapid economic growth requires the legal certainty for financial institutions to guarantee the return of the owned rights. Therefore, warranty is necessary to strengthen the legal certainty of the guarantee holder if the guarantor violates the contract. However, in the reality, many holders lose their guarantee due to the breaches. One of them is the voidance of Mortgage Right of its holder by reason of the ill will of the mortgage giver. Thus, further legal certainty is requisite to guarantee the creditor protection and position in the guarantor.

This thesis discusses the verdict of Indonesian Supreme Court No. 396/K/Pdt/2009 on land acquisition as loan guarantee which causes loss for the mortgage right holder party. This thesis uses library research, for the data to be used is secondary data. This thesis discusses creditor protection as mortgage right holder of land acquisition as loan guarantee from mortgage burden in the credit agreement and legal actions of the mortgage right holder to obtain the right as the mortgage right holder."

"Tesis ini membahas mengenai pengunaan fotokopi berita acara serah terima tanah dan bangunan yang dijaminkan untuk pelunasan suatu utang. Fotokopi berita acara serah terima tanah dan bangunan ini tidak dijaminkan dengan suatu perjanjian jaminan secara nyata dan jelas. Selanjutnya, jaminan yang diberikan juga tidak melalui lembaga jaminan khusus. Sehingga permasalahan yang timbul, mengenai keabsahan penyerahan jaminan oleh debitor kepada kreditor tanpa suatu perjanjian jaminan dan kedudukan jaminan fotokopi berita acara serah terima tanah dan bangunan yang telah dijaminkan oleh debitor kepada kreditor. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini adalah perjanjian jaminan yang dibuat tidak secara nyata dan jelas asal dengan kesepakatan para pihak adalah sah dan kedudukan fotokopi berita acara serah terima tanah dan bangunan yang dijaminkan adalah sebagai jaminan umum dan kreditor pemengang jaminan umum mempunyai kedudukan sebagai kreditor konkuren. Jaminan umum menurut Pasal 1131 KUHPerdata adalah segala kebendaan milik debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan atas perikatan debitor. Sehingga seluruh kebendaan yang dimiliki debitor menjadi jamianan pelunasan utangnya. Selanjutnya, disarankan agar ketika membuat suatu perjanjian lebih baik berbentuk tertulis dan otentik, serta jika menjaminkan suatu benda untuk pelunasan utang harus dengan lembaga jaminan khusus yang mudah dieksekusi jika terjadi wanprestasi.

---

The focus of this Thesis is application of copy acceptance of land and building as collateral debt settlement. This copy acceptance of land and building implemented by an oral Collateral Agreement. This copy acceptance of land and building also implemented by collateral common. Research methods in this thesis is a normative legal research methods refers to the legal norms which is contained in the legislation that is descriptive research. According to article 1131 KUHPerdata collateral common is every debitor assets not only moving assets but also unmoving assets and not only exsisting assets but also assets that will be later become collateral debt settlement. This copy acceptance of land and building implemented by an oral Collateral Agreement is lawful. Then position of this copy acceptance of land and building is collateral common. So that creditor position is competition creditor;The focus of this Thesis is application of copy acceptance of land and building as collateral debt settlement. This copy acceptance of land and building implemented by an oral Collateral Agreement. This copy acceptance of land and building also implemented by collateral common. Research methods in this thesis is a normative legal research methods refers to the legal norms which is contained in the legislation that is descriptive research. According to article 1131 KUHPerdata collateral common is every debitor assets not only moving assets but also unmoving assets and not only exsisting assets but also assets that will be later become collateral debt settlement. This copy acceptance of land and building implemented by an oral Collateral Agreement is lawful. Then position of this copy acceptance of land and building is collateral common. So that creditor position is competition creditor"