Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji politik identitas dengan 3 pendekatan, yaitu Primordialisme (karakteristik personal, dan latar belakang politik), Konstruktivisme (citra diri, dan kredibilitas), dan Instrumentalisme (manajemen kampanye) terhadap peluang kemenangan pada pilpres 2019. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner sebagai instrument untuk penghimpunan data dan pengolahan data menggunakan anaisis regresi logistik. Data terdiri dari 300 responden millennials yang memiliki media sosial dan juga menggunakan hak pilihnya pada pilpres 2019. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif yang signifikan secara parsial citra diri, kredibilitas, dan manajemen kampanye terhadap peluang kemenangan. Sedangkan terdapat pengaruh negative yang signifikan secara parsial latar belakang politik terhadap peluang kemenangan. Tidak ada pengaruh yang signifikan karakteristik personal dengan peluang kemenangan. Terdapat 7 skenario dan 4 strategi yang paling unggul untuk digunakan sebagai rekomendasi strategi pemenangan untuk target pemilih millennials dan memiliki sosial media. Strategi terkuat adalah menggunakan gabungan strategi politik identitas konstruktivisme dan instrumentalisme dengan nilai peluang kemenengan sebesar 0.92.

---

This study aims to examine identity politics with 3 approaches, namely Primordialism (personal characteristics, and political background), Constructivism (self-image, and credibility), and Instrumentalism (campaign management) on the chances of victory in the 2019 presidential election. This research method uses the method of Quantitative questionnaire as an instrument for data collection and data processing using logistic regression analysis. The data consisted of 300 millennials respondents who owned social media and also used their right to vote in the 2019 presidential election. The results show that there was a significant positive effect partially on self-image, credibility, and campaign management chances of victory. While there is a significant negative influence partially on political background chances of victory. There is no significant influence of personal characteristics with the chance of victory. There are 7 scenarios and 4 of the most superior strategies to be used as a winning strategy recommendation for millennials and social media voters. by combining constructivism and instrumentalism strategies will be the best strategy with a winning opportunity value of 0.92."

"Tesis ini membahas kontruksi identitas aktor politik melalui iklan kampanye politik dalam kontestasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019. Objek penelitian adalah video iklan kampanye politik pasangan calon 01, Joko Widodo dan Maruf Amin yang diunggah oleh akun kanal Youtube Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan multimodalitas buah pemikiran Kress dan van Leuween (2001) sebagai teknik analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Joko Widodo selaku kandidat Presiden di Pilpres 2019 menampilkan identitas keagamaan dan sosial yang kuat pada video iklan kampanye politiknya. Selain itu iklan kampanye politik berkontribusi pada upaya aktor politik mempersuasi khalayak menggunakan emotional appeal daripada rational appeal.

---

This thesis discusses the construction of political actors identity through political campaign advertisements in the 2019 presidential and vice presidential election of Republic of Indonesia . This research analyzing the political campaign video for candidate 01, Joko Widodo and Maruf Amin, uploaded by General Election Commission (KPU) Youtube channel. It is a qualitative study using multimodality by Kress and van Leuween (2001) as a tool analysist. The results of research shows that Joko Widodo in his political campaign advertisements expresses the moral-ethic identity including his beliefs as well as social-self identity. Besides, the identity of political actor also contributes more to public persuasion using the emotional appeal rather than rational appeal."

"Penelitian ini membahas partisipasi politik jemaah Salafi di DKI Jakarta pada PemilihanPresiden 2019. Penelitian ini menggunakan konsep ideologi dan teori partisipasi politik.Penelitian ini menjelaskan Islam dengan pemahaman para salaf yaitu generasi terbaik umatIslam sebagai ideologi yang dapat mempengaruhi tindakan politik jemaah Salafi. Penelitian inimenggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam untuk memperolehdata primer serta data sekunder melalui buku, artikel jurnal, dan media daring. Temuan daripenelitian ini adalah terdapat beberapa ustaz Salafi yang membolehkan jemaah untukmengikuti pemilihan umum dengan membawakan dalil agama. Peneliti juga menemukanjemaah Salafi yang berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden 2019. Bahkan terdapat ustaz yangmenganjurkan jemaah untuk memilih dalam pemilihan umum dibandingkan tidak memilih.Jemaah Salafi menilai pada saat Pemilihan Presiden 2019 terjadi polarisasi dalam masyarakatmenjadi dua kubu. Dalam memilih di antara kedua calon, jemaah tidak hanya memperhatikanprofil calon presiden saja melainkan juga memperhatikan pendukung dari calon presiden yangakan dipilih. Mereka memiliki kecenderungan untuk memilih calon presiden yang mayoritaspendukungnya adalah muslim, yaitu Prabowo Subianto. Jemaah Salafi juga menerima hasilakhir suara dan menekankan untuk tetap taat kepada presiden terpilih yang memimpinpemerintahan, selama bukan untuk melanggar syariat agama.

---

This study discusses the political participation of Salafi in DKI Jakarta in the 2019

Presidential Election. This study uses the concept of ideology and political participation theory.

This study explains Islam with the understanding of the salaf, namely the best generation of

Muslims as an ideology that can influence the political actions of Salafi congregation. This

study uses a qualitative method by conducting in-depth interviews to obtain primary and

secondary data through books, journal articles, and online media. The findings of this study are

that there are several Salafi ustadh who allow congregations to take part in general elections

by presenting religious arguments. The researcher also found Salafi congregation participating

in the 2019 Presidential Election. There were even ustadh who suggested the congregation to

vote in general elections instead of not voting. The Salafi congregation views that during the

2019 Presidential Election there was polarization in society into two camps. In choosing

between the two candidates, the congregation does not only pay attention to the profile of the

presidential candidate but also pays attention to the supporters of the presidential candidate to

be elected. They have a tendency to vote for a presidential candidate whose majority of

supporters are Muslims, namely Prabowo Subianto. The Salafi congregation also accept the

final results and an appeal to remain obedient to the elected president who leads the

government, as long as it does not violate religious law."

"Tulisan ini bertujuan untuk memahami situasi dan kondisi perkembangan industri 4.0 bersamaan dengan peralihan generasi talah menimbulkan kegamangan. Apa dan bagaimana kebijakan perlu dilakukan? Berdasarkan teori perubahan dan pendekatan hukum adat, situasi dan kondisi diskruptif menimbulkan kegamangan dikalangan oarang tua atas Gen T sebagai penerima estafet kekuasaan bangsa dan negara Indobesia. Oleh karena itu perlu dilakukan revitalisasi semangat kebangsaan berbasis budaya. MPR sebagai personifikasi Negara harus hadir dalam aktivitas nyata, bukan hanya konsep"

"Skripsi ini menganalisis strategi pemasaran politik yang digunakan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk bersaing dalam pemilihan 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Penelitian ini menerapkan kerangka teori comprehensive political marketing (CPM) seperti yang dikemukakan oleh Jennifer Lees-Marshment. Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus kualitatif yang mencakup periode dari pendaftaran formal PSI pada 2014 hingga periode pasca pemilihan hingga Desember 2019, menggunakan sumber data primer dan sekunder termasuk wawancara penelitian, artikel berita, laporan yang tersedia untuk umum, dan literatur akademik. Penelitian ini menemukan bahwa strategi pemasaran politik yang digunakan oleh PSI dalam pemilu 2019 menggunakan market intelligence di setiap tahap dan oleh karena itu, merupakan karakteristik dari model partai berorientasi pasar (MOP) yang ditetapkan oleh Lees-Marshment. Sebagai partai baru yang didaftarkan oleh para pendiri yang kurang dikenal tanpa pengalaman partai politik sebelumnya, PSI menghadapi hambatan yang signifikan untuk keberhasilan pemilihan. Strategi pemasaran politik berorientasi pasar PSI membantu partai untuk mengatasi hambatan ini, memenangkan delapan kursi di DPRD, menjadi satu-satunya partai baru yang memenangkan kursi di DPRD DKI Jakarta. Skripsi ini mengontekstualisasikan strategi pemasaran politik PSI dalam diskusi yang lebih luas tentang sistem pemilihan Indonesia."

"Pada masa reformasi dengan adanya pemilihan umum secara langsung, kekuatan eksternal, seperti sepak bola sangat diandalkan untuk mampu melakukan suatu mobilisasi massa untuk mendukung suatu pasangan calon. Salah satu contohnya adalah Bobotoh yang diperebutkan suaranya oleh kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Umum Presiden Indonesia Tahun 2019. Dengan memiliki basis massa yang cukup besar membuat Bobotoh sebagai suporter sepak bola menjadi objek politik yang menarik dan memiliki nilai tinggi sehingga diperebutkan oleh para pasangan calon untuk memperoleh dukungan suara dari massa yang dimilikinya. Karya ini berusaha menganalisis faktor yang mempengaruhi dan kondisi internal dari tiga kelompok Bobotoh, yaitu Viking Persib Club, The Bombers, dan The Bomb dalam mengambil sikap politik untuk mendukung pasangan calon Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pemilu 2019. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam untuk mengumpulkan data. Dalam partisipasi politik tiga kelompok Bobotoh tersebut, ada peran besar dari para ketua dari kelompok Bobotoh, yaitu Hero Joko selaku Ketua Viking Persib Club dan Nevi Efendi selaku Ketua The Bombs.

---

During the reform era with direct general elections, external forces, such as football, were relied on to be able to carry out a mass mobilization to support a candidate pair. For example is Bobotoh, whose votes were contested by the two pairs of presidential and vice presidential candidates in the 2019 Indonesian Presidential General Election. By having a large enough mass base, Bobotoh as a football supporter becomes an interesting political object and has a high value so that it is contested by the fans. candidate pairs to gain the support of the votes of the masses they have. This work attempts to analyze the influencing factors and internal conditions of the three Bobotoh groups, namely the Viking Persib Club, The Bombers, and The Bomb in taking a political stance to support the Jokowi-Ma'ruf Amin candidate pair in the 2019 General Election. This research is a qualitative method with in-depth interview techniques to collect data. In the political participation of the three Bobotoh groups, there was a big role from the leaders of the Bobotoh group, namely Hero Joko as Chairman of the Viking Persib Club and Nevi Efendi as Chairman of The Bombs."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejumlah masalah dalam profesionalitas Polri di era demokrasi pasca reformasi. Salah satunya adalah keterlibatan dan peran polisi dalam kontestasi politik. Keterlibatan Polri dalam politik menjadi fenomena penting karena memperlihatkan persoalan mendasar dalam profesionalitas aktor keamanan yang tidak selaras dengan prinsip demokrasi, yaitu tidak terlibat dalam politik. Keterlibatan ini terjadi saat situasi demokrasi Indonesia mengalami kemunduran dan berlangsung pada Pilpres 2019 di Jawa Barat. Fenomena empiris ini menjadi dasar terbentuknya pertanyaan penelitian dalam disertasi ini, yaitu bagaimana profesionalitas Polri dalam demokrasi Indonesia era reformasi, yang dilihat melalui Pilpres 2019 di Jawa Barat. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, disertasi ini menggunakan dua teori utama yaitu Demokrasi dan De-demokratisasi dan Hubungan Sipil-Militer, dan satu konsep kekuasaan politik dalam pemolisian.Metode penelitian dalam disertasi ini adalah kualitatif berdasarkan studi kasus dengan tipe single-case design yang holistik. Data primer diperoleh dari hasil wawancara para informan yang dipilih secara purposif. Data primer dilengkapi dengan data sekunder melalui literatur, regulasi, serta laman opini informan yang tidak bisa diwawancarai. Jumlah informan dalam penelitian sebanyak 20 dari 23 yang direncanakan.Temuan penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa persoalan profesionalitas Polri dalam Pilpres 2019 di Jabar disebabkan sejumlah faktor, yaitu: kapasitas demokrasi negara yang rendah melalui penggunaan instrumen penegakan hukum Polri; persepsi polisi mengenai kekuasaan pemolisian melampaui batasan prinsip profesionalitas; adanya dua kepentingan yang saling berkelindan dalam hubungan negara dan polisi sebagai aliansi politik; dan lemahnya seluruh mekanisme pengawasan kepada kepolisian. Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa pelemahan demokrasi justru terjadi di saat polisi secara kelembagaan telah mandiri sebagai institusi penegak hukum.Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis pada Teori Demokrasi dan De-demokratisasi dengan memperluas konsep kapasitas demokrasi negara yang rendah. Proposisi teoretis disertasi ini adalah kapasitas demokrasi negara yang rendah telah menggeser peran polisi dari instrumen negara menjadi instrumen rezim. Peran polisi sebagai instrumen rezim tidak murni membatasi kebebasan sipil demi kepentingan rezim, namun juga menjaga kepentingan kepolisian.Kontribusi teoretis pada Teori Hubungan Sipil-Militer adalah memperluas konsep kontrol sipil subyektif dengan menambah unit analisis kepolisian dan konsep kekuasaan pemolisian. Karakter hubungan dalam kontrol sipil subyektif tersebut tidak sepenuhnya menjaga kepentingan rezim namun juga kepentingan kepolisian karena polisi memiliki kekuasaan pemolisian yang dapat dilakukan secara mandiri.

---

This research analyzes several problems in the Police's professionalism in the post-reform era. One of these problems is the involvement and role of the Police in political contestation. Police involvement in politics is an important phenomenon because it shows a fundamental problem in the professionalism of security actors that is not in line with democratic principles, not being involved in politics. However, this involvement occurred when Indonesia's democratic situation experienced a setback and took place during the 2019 Presidential Election in West Java. This empirical phenomenon is the basis for the formation of the research question in this dissertation: how is the professionalism of the Indonesian National Police (Polri) in the era of reform through the 2019 Presidential Election in West Java? Based on the research question, this dissertation uses two main theories; Democracy and De-democratization and Civil-Military Relations, and a concept of political power in policing.

The research method in this dissertation is qualitative and based on case studies with a holistic single-case design. Primary data was obtained from the interviews of informants who were selected purposively. Secondary data complement primary data through literature, regulations, and the opinion links of informants who cannot be interviewed. The number of informants in the study was 20 out of 23 informants' plans.

The findings of this dissertation show that the problem of Polri's professionalism in the 2019 Presidential Election in West Java was caused by several factors: the low-capacity democratic through the use of law enforcement instruments; the Police's perception of policing power that has exceeded the limits of the principle of professionalism; the existence of two intertwined interests in the relationship between the state and the Police as a political alliance; and the weakness of all oversight mechanisms to the Police. These findings show that the weakening of democracy occurs when the Police have institutionally fulfilled the principles of democracy, being independent as a law enforcement institution.

The theoretical contribution of this research is expanding the concept of the low capacity democratic in the Theory of Democracy and De-democratization. The theoretical proposition of this dissertation is that the state's low democratic capacity begins with weak democratic consolidation and in its development, this capacity is strengthened when law enforcement and security become police tools in limiting citizens' civil liberties. The theoretical contribution to the Civil-Military Relations Theory is to expand the scope of the unit of analysis, namely the police, and add the concept of policing to the concept of subjective civilian control."

"Film dokumenter menggambarkan dan meliput realitas, dalam era media massa dokumenter dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menyelidiki, memicu diskusi terbuka tentang isu-isu terkini dan membayangkan dampak pengetahuan dan produksi. Agenda setting adalah sebuah konsep yang telah digunakan di politik dalam mengatur informasi mana yang dianggap paling penting bagi publik. Dengan penggambaran realita, dokumenter dapat membentuk opini publik yang dapat digunakan sebagai alat penyusunan agenda. Film dokumenter Sexy Killer dirilis di Youtube, 14 April 2019 disaat suasana pemilihan presiden 2019. Film tersebut menampilkan apa yang ada di balik industri pertambangan batu bara dan efek sampingnya terhadap lingkungan dan masyarakat serta mengungkap beberapa tokoh politik termasuk kedua pasangan calon presiden. Melalui penelitian sekunder, studi pustaka dokumenter, dan menganalisis artikel berita, makalah penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh agenda setting Pilpres 2019 dan apakah film dokumenter dapat dikategorikan sebagai upaya agenda setting.

---

Documentary film depicts and covers reality, in this era of mass-media documentary can be utilised as a tool to investigate, trigger open discussion of current issues and imagining impact of knowledge and production. Agenda setting is a concept that has been used in politics as it sets which information is perceived most important to the public. With its depiction of reality, documentary can mold public opinion which can be used as a tool of agenda setting. The documentary film Sexy Killer was released on Youtube, April 14th 2019 during the 2019 presidential election atmosphere. The film shows what is behind the coal mining industry and its side effects to the environment and the community and exposes several political figures including the two presidential candidates. Through secondary research, literature review of the documentary and analysing news articles, this research paper aims to understand the effects of agenda setting in the 2019 presidential election and whether the documentary can constitute as one."