Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama. Penerimaan negara dari sektor ini semakin ditingkatkan dari waktu ke waktu. Perkembangan teknologi informasi telah diterapkan dalam administrasi perpajakan dengan tujuan meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak. Electronic filing merupakan salah satu layanan dalam administrasi pajak secara elektronik untuk memudahkan Wajib Pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan. Indonesia dan Filipina telah menerapkan sistem electronic filing dan menerapkan peraturan perundangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Oleh karena itu, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan electronic filing dan untuk menganalisa mengenai keunggulan dan kelemahan di Indonesia dan Filipina serta menganalisis permasalahan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan studi literatur dan wawancara terhadap para pihak terkait dengan penerapan teknologi informasi electronic filing. Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan, terbukti bahwa terdapat beberapa perbedaan terhadap penerapan sistem electronic filing di Indonesia dan Filipina. Perbedaan terdapat pada kebijakan regulasi dan sistem electronic filing yang diterapkan pada masing-masing negara tersebut.

---

Taxes are an important for state revenue. The revenues from this sector was further enhanced for years. The development of information technology has been applied in the tax administration in order to improve and optimize the service to the taxpayer. Electronic filing is one of the services in tax administration electronically to facilitate taxpayers to submit his tax return. Indonesia and the Philippines have implemented an electronic filing system and apply the laws governing information and transactions are done electronically. Therefore, the

study aims to provide an overview of the implementation of electronic filing and to analyze the strengths and weaknesses in Indonesia and the Philippines as well as to analyze the problems in Indonesia. This research is a descriptive qualitative research, the research done by studying literature and interviews of stakeholders with the implementation of electronic filing of information technology. After research and discussion, it is evident that there are some differences on the implementation of electronic filing systems in Indonesia and the Philippines. There are differences in regulatory policy and electronic filing system that is applied to each of these countries."

"Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara kualitas informasi dan kualitas sistem dengan kepuasan pembayar pajak ketika menggunakan sistem efiling serta untuk meneliti kesiapan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya bagian sistem informasi, mengenai pelaksanaan sistem e-filing. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Model pengukuran yang digunakan adalah updated model DeLone dan McLean (2003). Hasil penelitian ini adalah kualitas sistem mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan pembayar pajak sementara kualitas informasi tidak mempunyai pengaruh signifikan. Hasil penelitian yang kedua adalah pihak DJP telah siap mengenai pelaksanaan sistem e-filing di Indonesia meskipun masih memiliki beberapa kekurangan.

---

The purpose of this study is to analyze the relationship between information quality and system quality with taxpayers’ satisfaction when using the e-filing system and to know the readiness of the Directorate General of Taxation (DJP), particularly the information system, about the implementation of the e-filing system. This research is a quantitative approach. Measurement model used in this study is the updated model of DeLone and McLean (2003).

First result of this study is system quality has significant impact to taxpayers’ satisfaction while information quality has not. The second result of this study is the DJP has been prepared on the implementation of the e-filing system in Indonesia, although it still has some shortcomings."

"Tesis ini membahas proses strukturasi adaptif yang terjadi ketika suatu organisasi pemerintahan melakukan transformasi pelayanan informasi publik dari cara manual menjadi berbasis teknologi informasi. Penelitian ini menggunakan teori strukturasi adaptif dari DeSanctis dan Poole 1994 dan dikembangkan Schwieger dkk 2004 sebagai guidance untuk membahas interaksi agen dan struktur dalam mekanisme kerja pelayanan informasi publik yang telah berubah menjadi berbasis teknologi informasi dan struktur sosial baru yang muncul dari hasil interaksi tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif, pendekatan kualitatif dan strategi penelitian studi kasus. Data diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan studi dokumen. Informan yang diwawancarai dipilih berdasarkan strategi purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika agen berinteraksi dengan struktur pelayanan informasi publik yang telah berubah menjadi berbasis teknologi informasi, tindakan agen di organisasi pemerintahan menunjukkan interplay antara struktur pelayanan informasi publik berbasis teknologi informasi, struktur sosial lain tugas, lingkungan internal dan eksternal serta sistem internal organisasi pemerintahan yang berlaku. Dalam interaksinya para agen menggunakan komunikasi formal horizontal, vertikal dan diagonal serta informal. Hasil interaksi tersebut teridentifikasi munculnya struktur sosial baru yang menjadi pemahaman bersama di antara agen, mengatur tindakan agen ketika melakukan pelayanan serta terlegitimasi dalam pemahaman agen, sehingga pelayanan informasi publik berbasis teknologi informasi dapat terus berjalan. Ini menunjukkan bahwa perubahan pelayanan informasi publik changing memang terjadi, tetapi hasil perubahan ternyata belum sesuai prediksi/belum konsisten unpredictable.

---

This research study discuss the adaptive structuration process that occurs when a government agency transforms public information service from the manual into information technology.

This research uses adaptive structuration theory by DeSanctis and Poole 1994 and developed by Schwieger et al 2004 as a guidance theory to discuss interaction between agent and structure in mechanism of public information service that has been changed into information technology and discuss new social structure of those interaction result. This research uses interpretative paradigm, qualitative method and case study as a research strategy. Data collection is conducted through depth interview and document study. Informants is selected based on purposive sampling strategies.

The result of this research shows when agents interact with public information service structures that have been transformed into information technology, actions of agents show interplay between the structure of public information services based on information technology, other social structures tasks, internal and external environments and internal systems of government agency. In their interaction, agents use formal communication horizontal, vertical and diagonal and informal communication.

The result of those interaction show the emergence of a new social structure that became a common understanding among agents, adjust action of agents when doing public information services and legitimated the understanding of agents, so that public information services based on information technology can continue to run. This indicates This shows that changes in public information services occur, but the results of changes that occurred is unpredictable."

"Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat terjadi suatu pola perubahan gaya hidup masyarakat saat ini, khususnya dalam kegiatan transaksi pada suatu transaksi barang dan/atau jasa dari metode transaksi secara konvensional menjadi transaksi secara elektronik, atas dasar tersebut muncullah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) selaku platform digital yang memfasilitasi kegiatan pertukaran barang dan/atau jasa. Transaksi yang dilakukan pada PSE tentunya tidak terlepas dari adanya potensi kebocoran data dan informasi atas setiap transaksi yang dilakukan oleh konsumen pada PSE, sehingga PSE selaku pelaku usaha berkewajiban untuk melakukan upaya dalam hal mencegah hal-hal tersebut terjadi yang salah satunya dengan menerapkan standar ISO 27001 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI) selaku standar internasional dalam upaya mencegah risiko-risiko yang terjadi pada transaksi elektronik yang salah satunya memenuhi hak konsumen dan kewajiban PSE selaku pelaku usaha. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah terkait bagaimana mekanisme penerapan ISO 27001 selaku SMPI serta apakah ISO 27001 selaku SMPI dapat menjamin PSE dari kebocoran data konsumen. Penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif, hasil dari penelitian bahwa ISO 27001 selaku SMPI membantu PSE dalam mencegah kebocoran data dan informasi konsumen, serta saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah regulator mengevaluasi dan membuat satu aturan rigit mengenai penerapan SMPI sejak terdapat adanya dualisme pengaturan terhadap penerapan SMPI.

---

The rapid development of technology has made a pattern of changing the lifestyle of today's society, especially in transaction activities in a transaction of goods and/or services from conventional transaction methods to electronic transactions, on this basis an Electronic System Operator (ESO) has emerged as a platform. digital services that facilitate the exchange of goods and/or services. Transactions carried out at ESO are certainly inseparable from the potential for data and information leakage for every transaction made by consumers at ESO. Therefore, ESO as a business actor is obliged to make efforts to prevent these things from happening, one of which is by implementing the ISO 27001 standard. regarding the Information Security Management System (SMPI) as an international standard to prevent risks that occur in electronic transactions, one of which fulfills consumer rights and PSE obligations as business actors. The main problem in this research is related to the mechanism for implementing ISO 27001 as SMPI and whether ISO 27001 as SMPI can guarantee ESO from consumer data leaks. This research will be carried out qualitatively and the results of the research show that ISO 27001 as SMPI can assist ESO in preventing consumer data and information leaks, as well as advice that can be given from this research is that the regulator evaluates and makes one strict rule regarding the implementation of SMPI since there is dual regulatory regulation on the implementation of SMPI. "

"Skripsi ini menganalisis bagaimana teknologi blockchain dapat diterapkan dalam sistem PPN di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk menerapkan teknologi blockchain dalam sistem PPN di Indonesia, model teknologi blockchain yang dapat diterapkan dalam sistem PPN di Indonesia, dan implikasi dari penerapan teknologi blockchain dalam sistem PPN di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang perlu diperhatikan dari sisi organisasi terdiri atas kesiapan organisasi, dukungan pihak dengan kewenangan yang lebih tinggi, kesiapan teknologi, inovasi, tata kelola (governance), dan proses regulasi (internal). Faktor-faktor dari sisi lingkungan terdiri atas dukungan pemerintah eksternal dan dukungan mitra. Faktor-faktor dari sisi teknologi terdiri atas manfaat, keamanan data, smart contract coding, arsitektur, permissions, dan shared infrastructure. Selain itu, dengan karakteristiknya, teknologi blockchain dapat diterapkan dalam sistem NSFP dengan menggunakan tipe permissioned private blockchain. Sementara itu, penerapan teknologi blockchain dalam sistem PPN di Indonesia dapat berimplikasi pada optimalisasi sistem elektronik PPN, peningkatan user experience Wajib Pajak terhadap sistem elektronik PPN, membantu analisis terhadap perekonomian nasional karena data yang bersangkutan dengan PPN menjadi jelas dan auditable, dan meningkatkan transparansi transaksi PPN.This undergraduate thesis analyzes how blockchain technology can be applied to the VAT system in Indonesia. The approach used in this study is qualitative to analyzes factors that need to be considered for implementing blockchain technology in the VAT system in Indonesia, blockchain technology models that can be applied in the VAT system in Indonesia, and the implications of the application of blockchain technology in the VAT system in Indonesia. The results of this study indicate that factors that need to be considered in the organization side consist of organizational readiness, support of parties with higher authority, technological readiness, innovation, governance, and regulatory processes (internal). Factors in the environment side consist of external government support and partner support. Factors in the technology side consist of benefits, data security, smart contract coding, architecture, permissions, and shared infrastructure. Besides, with its characteristics, blockchain technology can be applied in NSFP systems by using the permissioned private blockchain type. Meanwhile, the application of blockchain technology in the VAT system in Indonesia can have implications for the optimizing the VAT electronic system, increasing the taxpayer's user experience of the VAT electronic system, helping the analysis of the national economy because the data relating to VAT is transparent and auditable, and increasing the transparency of VAT transactions."

"Tesis ini membahas kesenjangan penerapan keamanan informasi antara Standar LPSE dengan ISO 27001, serta pengembangan kerangka kerja keamanan informasi pada sistem  tersebar pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, digabungkan dengan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menyarankan LKPP selaku pembina dan pengawas LPSE, untuk melengkapi kriteria dan kontrol kemanan informasi, serta membuat panduan resmi dan terperinci untuk mengurangi kesenjangan antara Standar LPSE dengan ISO 27001; memanfaatkan kerangka kerja usulan berbasis Standar LPSE dan ISO 27001 sehingga LPSE dapat menerapkan kedua standar tersebut secara bersamaan; LKPP juga perlu melakukan penilaian dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberlanjutan penerapan Standar LPSE pada LPSE; selain itu, LKPP perlu berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam upaya sosialisasi penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi yang berbasis ISO 27001 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016.

---

The focus of this study is discusses about the gap of information security between the LPSE and ISO 27001 Standards, and the development of an information security framework for distributed public electronic procurement system. This research is qualitative research with a case study method, combined with quantitavie research with a quantitative descriptive method. The researcher suggests that LKPP as the supervisor and controller of LPSE, to complete the criterias and controls of information security, and also make an official and detailed guidelines to reduce the gap between the LPSE and ISO 27001 Standards; LKPP and LPSE use the proposed framework based on LPSE and ISO 27001 Standards to implement both of these standards simultaneously; LKPP also  needs to conduct periodic assessments and evaluations to ensure that LPSE applies these standards continuously; in addition, LKPP needs to coordinate with the Ministry of Communication and Information to disseminate the implementation of Information Security Management System based on ISO 27001 which contained in the Minister of Communication and Information Regulation Number 4 of 2016."

"ABSTRAKKinerja aparat pajak memiliki peran yang signifikan bagi pembangunan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir ini sebagian besar penerimaan diperoleh dari pajak. Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2005 misalnya, Pajak menyumbang sejumlah Rp. 304,1 triliun. Program dan kegiatan dalam kerangka reformasi dan modernisasi perpajakan dilakukan secara komprehensif meliputi aspek software, hardware dan human ware. Tercakup dalam reformasi perangkat lunak (software) adalah perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan, serta penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi (mulai dari pengenalan dan penyebaran informasi perpajakan, pemeriksaan dan penagihan, pembayaran, pelayanan, hingga pengawasan) agar lebih efektif dan efisien. Keseluruhan operasi berbasis teknologi informasi dan ditunjang oleh kerja sama operasi dengan instansi lain. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, tesis ini akan mengkaji bagaimana pengaruh sistem teknologi informasi dan perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja aparat pajak.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori reorganisasi, teori penerapan teknologi informasi pada lembaga pemerintahan (e-government) dan teori produktivitas kerja. Masing-masing teori tersebut kemudian diturunkan menjadi variabel dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan untuk penulisan tesis ini merupakan riset deskriplif yang dilakukan untuk mendeskripsikan karakteristik dan fungsi pasar atau entitas ekonomi tertentu. Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian kuantitatif yang bersifat terukur dan spesifik pada variabel-variabel yang ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis statistik untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survey dan data yang dikumpulkan diperoleh dengan penyebaran kuesioner pada responden, yaitu wajib pajak, dimana kuesioner tersebut berisi indikator-indikator operasionalisasi variabel-variabel yang diteliti.Kesimpulan sebagai intisari dari hasil analisis data dan pembahasan bahwa penerapan sistem teknologi informasi atau pelaksanaan reorganisasi terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan produktivitas kerja aparat pajak. Sedangkan penerapan sistem teknologi informasi dan reorganisasi pada Direktorat Jenderal Pajak secara bersama-sama juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja aparat pajak.Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan penelitian di atas, berikut ini disampaikan beberapa rekomendasi bagi pihak yang berkepentingan:1. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan sistem teknologi informasi belum memberikan pengaruh sebesar pelaksanaan reorganisasi, maka direkomendasikan untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada penerapan sistem teknologi informasi tersebut. Perhatian yang lebih besar tersebut dapat berupa sosialisasi pada Wajib Pajak untuk bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya melalui teknologi informasi yang disediakan. Selain kepada Wajib Pajak, sosialisasi tersebut juga perlu dilakukan kepada aparat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga diharapkan dengan penerapan sistem teknologi informasi tersebut dapat meningkatkan produktivitas aparat pajak dengan lebih baik.2. Berdasarkan hasil penelitian ini di mana variabel penerapan sistem teknologi informasi dan reorganisasi mampu menjelaskan 63% variansi produktivitas aparat pajak. Karena variabel yang digunakan dalam penelitian ini baru sebagian dan belum lengkap, maka secara akademis direkomendasikan bagi peneliti selanjutnya untuk mengidentifikasi dan menguji variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja aparat pajak. Dengan peningkatan produktivitas kerja aparat pajak, maka target penerimaan pajak dapat diharapkan semakin meningkat.

---

ABSTRACTThe performance of tax officer apparatus has significant role on national development. In recent years, most of the state income comes from tax. For State Budget of Income and Expenditure in 2005, tax contributes Rp. 304.1 trillion. Programs and activities in the frame of tax reformation and modernization are applied comprehensively, which includes aspects of software, hardware, and human ware. Included in the software reformation is the improvement of structure of organization and institution; and also consummation and simplification of operational system (from introduction to distribution of information of tax, assessment, payment, service, to monitoring) to be more effective and efficient. The whole operation is based on information technology and supported by operational cooperation with other government institution. Based on that background, this thesis will explore the influence of information technology system and improvement of structure of organization and institution applied by Directorate General of Tax concurrently on productivity of tax apparatus.This research is examined using theory of reorganization, theory of information technology application in the state institution (e-government), and theory of productivity of work. Each theory then breaks down into research variable. This research is descriptive which is applied to describe the characteristic and function of certain market or economic entity. In this research, quantitative research is applied to measure variables identified before using statistical analysis to examine the influence of independent variables on dependent variable. To collect data survey is applied and questionnaires are distributed to selected respondents, who are taxpayer. In the questionnaire, there are several indicators to reflect variables of the research. The conclusion is that information technology or reorganization has significant influence on the raise of productivity of work of the apparatus."

"Mekanisme pembayaran pajak menjadi salah satu indikator ease of doing business yang diukur oleh Bank Dunia terhadap suatu negara. Untuk mendukung terwujudnya ease of doing business ini, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan. Dalam peraturan ini, tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 yang tadinya secara manual melalui kantor pelayanan pajak diubah menjadi wajib menggunakan sistem e-filing. Penerapan teknologi dan informasi dalam pelaporan SPT Masa ini dimaksudkan untuk semakin mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan administrasi perpajakan sehingga selaras dengan asas ease of administration. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis implementasi kewajiban pelaporan SPT Masa melalui sistem e-filing tersebut apakah sudah sesuai dengan asas ease of administration, yaitu dari segi kepastian hukum, efisiensi, kenyamanan, dan kesederhanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui survey. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan SPT masa melalui sistem e-filing sudah memenuhi indikator kepastian hukum, efisiensi, kenyamanan, dan kesederhanaan yang menjadikan implementasi kebijakan ini sudah sangat baik jika ditinjau dari asas ease of administration.

---

The tax payment mechanism is one of the indicators in ease of doing business as measured by the World Bank towards a country. To support the realization of this ease of doing business, the Indonesian government issued a Minister of Finance (MoF) Regulation No.9/PMK.03/2018, that regulates tax returns. In this regulation, the procedure for reporting tax returns for Income Tax Article 21, that had been manually through the tax office was changed to being obliged to use the e-filing system. The application of technology and information in this monthly tax returns reporting is intended to further facilitate taxpayers in carrying out tax administration so that it is aligned with the principle of ease of administration. The purpose of this study is to analyze the implementation of the monthly tax returns reporting obligations through the e-filing system whether it is in accordance with the principle of ease of administration, namely in terms of certainty, efficiency, convenience, and simplicity. This study uses a quantitative descriptive approach with data collection techniques through surveys. The results of this study indicate that the obligation of monthly tax returns reporting through the e-filing system has met the indicators of certainty, efficiency, convenience, and simplicity that make the implementation of this policy can be interpreted very well when viewed from the principle of the ease of administration."

"Penelitian ini menganalisis mengenai peluang dan tantangan dalam penerapan kebijakan sistem faktur pajak elektronik (e-tax invoice system) di Indonesia. Faktur pajak elektronik adalah bukti pungutan pajak atas penyerahan jasa kena pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak dalam bentuk dokumen elektroniik yang ketentuan pembuatannya diatur  oleh peraturan Direktorat Jenderal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang kebijakan ini adalah sistem faktur pajak sebelumnya yang menggunakan dokumen berupa kertas menyebabkan terjadinya beberapa permasalahan tentang faktur pajak. Melalui analisis SWOT didapatkan isu-isu strategis yang dapat dihadapi Direktorat Jenderal Pajak untuk melancarkan jalannya kebijakan ini untuk jangka menengah dan jangka panjang.

---

This study analyzes opportunities and challenges in the application of electronic tax invoice policy in Indonesia.Electronic tax invoice is proof of witholding tax on the supply of Taxable Goods or Taxable Services made by Taxable in the form of electronic documents which is governed by the provisions of manufacture regulation Directorate General. This research is a qualitative descriptive research. The results of this research that description background the policy is previous tax invoice system using a paper document that caused some problems on the tax invoice. SWOT Analysis (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) will acquire strategic issues that can be faced by the Directorate General of Taxation to facilitate the policies for the medium and long term."