Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Refleksi pustakawan di Provinsi Jawa Timur merupakan upaya pustakawan dalam memahami tindakannya dan melakukan evaluasi dalam mendorong transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi refleksi dan peran pustakawan dalam mendorong fenomena program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi interpretatif dengan informan pustakawan perpustakaan umum daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang dipilih berdasarkan purposive sampling. Penelitian ini dilakukan dari September 2019 hingga April 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa refleksi pustakawan di Provinsi Jawa Timur atas fenomena program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pembelajaran dalam melakukan pekerjaan. Pustakawan berperan penting sebagai fasilitator kebutuhan informasi masyarakat. Peran pustakawan dalam mendefinisikan masalah masyarakat menjadi kunci agar layanan yang difasilitasi perpustakaan sesuai dengan kondisi masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa refleksi pustakawan atas fenomena program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial melibatkan intensionalitas. Tindakan ini menghasilkan pengetahuan dan keterampilan baru bagi pustakawan. Saran bagi pustakawan adalah pustakawan harus keluar dari rutinitas kegiatan teknis perpustakaan, memiliki kemampuan interpersonal, mampu memahami psikologi masyarakat dan dinamika organisasi.

---

The reflection of librarians is the efforts of librarians in understanding their actions. Librarians reflection is one of the effort to evaluating. Also to identifying learning from the actions taken. This study aims to identify the reflection librarians in driving the phenomenon. This study uses a qualitative interpretive phenomenological approach. The informant is the librarian public libraries was select by purposive sampling. This research was conduct from September 2019 to April 2020. The results of this study state that the reflection of librarians is learning in doing work. Based on the four stages, librarians can identify new knowledge and abilities. Librarians play an important role in facilitating the information needs of the community. The role of librarians in defining community problems is key. So, the services facilitated by libraries are under the conditions of the community. The conclusion of this research shows that the reflection involves librarian awareness actions. Librarians are always direct towards phenomena or also called intentionality. This action then generates new knowledge and skills. Suggestions for librarians is that librarians must get out of the routine of library technical activities. Librarians must have interpersonal skills. Librarian also must have the ability to understand community psychology and organizational dynamics.

"

"Tesis ini merupakan analisis kebijakan program Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial, dengan melihat dari aspek pembangunan sosial dan bagaimana pendekatan inklusi sosial diterapkan di dalam implementasi program dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Magelang-Jawa Tengah dan Kabupaten Lebak- Banten, yang merupakan mitra program. Layanan perpustakaan yang bertransformasi adalah layanan yang melibatkan masyarakat, terbuka bagi semua kalangan masyarakat, dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Penelitian ini merupakan applied research untuk mengetahui social impact dari program ini dengan pendekatan studi kualitatif. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari implementasi program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum semua kalangan masyarakat dijangkau dan dilibatkan dalam layanan dan program-program perpustakaan, dikarenakan kurangnya sosialisasi, belum optimalnya strategi penjangkauan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perpustakaan. Perpustakaan desa di Kabupaten Magelang lebih banyak menjangkau kelompok masyarakat mulai dari pemuda, anak-anak, ibu-ibu dan ada sebagian kecil kelompok pria dan lanjut usia, dibandingkan dengan Kabupaten Lebak yang didominasi oleh pelajar dan pemuda. Keterbatasan sumber daya dan sosialisasi serta strategi penjangkauan menjadi penyebab belum optimalnya penerapan pendekatan inklusi ini. Modal sosial dibangun melalui layanan dan kegiatan perpustakaan yang memberi kesempatan masyarakat untuk bertemu dan saling berinteraksi sehingga memperkuat hubungan dan jejaring di antara mereka. Modal sosial yang sudah ada di masyarakat juga turut mempengaruhi pencapaian program, seperti masyarakat di Magelang dengan latar belakang Nahdlatul Ulama dan budaya yang kuat memberi respon positif terhadap perpustakaan dan terbuka untuk dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di perpustakaan dibandingkan dengan Kabupaten Lebak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelembagaan dari perpustakaan desa dengan adanya ketetapan kebijakan dan alokasi sumber daya rutin untuk memastikan keberlanjutan program. Pengelola perpustakaan perlu melakukan pemetaan terhadap kelompok-kelompok di masyarakat, menganalisis kebutuhan masyarakat, serta merancang strategi-strategi penjangkauan yang praktis untuk mewujudkan layanan perpustakaan yang inklusif.

---

This thesis is an analysis of the policy of the Library Transformation program based on social inclusion, by looking at the aspect of social development and how the social inclusion approach is applied in program implementation by taking case studies in Magelang District-Central Java and Lebak-Banten. Transformed library services are services that involve the community), are open to all circles of society (inclusive), and adapt to advances in information and communication technology (ICT). This research is applied research to find out the social impact of this program with a qualitative study approach. To strengthen the analysis, this research also uses secondary data from program implementation. The results of the study indicate that not all communities are reached and involved in library services and programs, due to lack of socialization, not optimal outreach strategies and limited resources owned by libraries. Village libraries in Magelang District reached more community groups ranging from youth, children, mothers and there is a small group of men and the elderly, compared to Lebak District which is dominated by students and youth. Limited resources and socialization and outreach strategies are a concern for further efforts. Social capital is built through library services and activities that provide opportunities for people to meet and interact with each other so as to strengthen relationships and networks between them. The social capital that already exists in the community also affects the achievement of the program, as the community in Magelang with a strong Nahdlatul Ulama background and culture gives a positive response to the library and is open to being involved in activities in the library compared to Lebak District, which so far is still reaching children and youth, so that relationships between youths are built. This study recommends the need for institutionalization of the library with policy provisions and regular resource allocations to ensure program sustainability. Library managers need to map out groups in the community, analyze community needs, and design practical outreach strategies to enhance inclusive library services.

"

"Tesis ini membahas mengenai transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam pemberitaan media massa cetak di Indonesia melalui penggunaan kosakata dan tata bahasa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis wacana model Roger Fowler, dkk. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terjadi proses konstruksi realitas yang dibangun melalui penggunaan kosakata dan tata bahasa, yaitu pada penggunaan kosakata telah terjadi proses klasifikasi, proses pertarungan wacana, dan kosakata sebagai bentuk marginalisasi. Selain itu, melalui penggunaan tata bahasa terjadi penghilangan pelaku sebagai efek penggunaan bentuk kalimat pasif dan nominalisasi. Penelitian ini memberikan saran bahwa Perpustakaan Nasional RI perlu memperhatikan penggunaan kosakata dan tata bahasa sebagai sarana peningkatkan peran Perpustakaan Nasional RI di masyarakat. Selain itu, dibutuhkan peningkatan peran pustakawan dalam berbagai kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh perpustakaan termasuk program transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

---

This thesis discusses transformation of social inclusion-based library services in Indonesia printed mass media through the use of vocabulary and grammar. This research is a qualitative descriptive study using the discourse analysis method of Roger Fowler, et al. The results of this study reveal that there are reality construction processes built through the use of vocabulary and grammar, namely in the use of vocabulary there has been a classification process, a discourse battle process, and vocabulary as a form of marginalization. In addition, through the use of grammar, the perpetrator is removed as an effect of using the passive form and nominalization. This research suggests that the National Library of Indonesia needs to pay attention to the use of vocabulary and grammar as a means of enhancing the role of the National Library in society. In addition, it is necessary to increase the role of librarians in various activities and programs carried out by libraries, including the transformation programs of social inclusion-based library services."

"Koordinasi merupakan proses penting dalam pembinaan kearsipan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk menyelaraskan kebijakan dan kegiatan guna mencapai tujuan bersama. Penelitian ini menganalisa proses koordinasi terkait aspek, tipe dan strategi dalam pembinaan kearsipan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Analisa penelitian ini menggunakan teori koordinasi yang mensyaratkan adanya dua atau lebih aktor, adanya tugas yang dikerjakan serta dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan koordinasi dalam pembinaan kearsipan di Jawa Timur dipengaruhi oleh desain organisasi, perencanaan dan penjadwalan serta perkembangan teknologi. Tipe koordinasi yang paling dominan ditemui ialah tipe vertikal eksternal dan horisontal internal. Strategi koordinasi yang digunakan bersifat subordinate. Temuan ini memungkinkan bidang pembinaan dan pengawasan melakukan kegiatan dengan jumlah yang besar untuk menjangkau seluruh sasaran pembinaan. Penelitian ini menyarankan adanya intervensi kebijakan dan pendanaan secara merata yang dilakukan dari pusat hingga daerah dalam pembinaan kearsipan. Selain itu optimalisasi koordinasi internal secara informal perlu dibangun untuk meningkatkan efektivitas komunikasi formal yang telah dilakukan. Diharapkan melalui optimalisasi sistem koordinasi dapat mendorong gerakan tertib pengelolaan arsip di semua lembaga pemerintahan di Jawa Timur.

---

Coordination is a significant process in archival coaching to harmonize policies and activities to achieve common goals. This research analyzed the coordination process (aspects, types, and strategies) in archival coaching by the Library and Archives Regional Agencies of East Java Province. This research used the theory of coordination which requires the existence of two or more actors, the existence of tasks and to achieve a goal. This research used qualitative method and a case study approach. The results of this study indicate that coordination in archival coaching in East Java is influenced by organizational design, planning, and scheduling as well as technological developments. The most dominant types of coordination encountered are external vertical and internal horizontal types. The coordination strategy used is subordinate. This is indicated by low interaction between teams that are formal and intensive, low levels of inter-team dependency, and clear division of tasks and authorities. The implementation of this strategy supports the field of coaching to carry out activities in large numbers to reach all targets. This study suggests that there should be an equitable distribution of policy and funding interventions from the center to the regions in archival coaching."

"ABSTRAKTujuan disertasi untuk melakukan kategorisasi kelas sosial dan analisis mobilitas sosial. Kategorisasi kelas menggunakan model socio-economic index dari Duncan dan class categories dari Goldthorpe. Mobilitas sosial dianalisis dengan mobilitas absolut, relatif, dan faktor-faktor yang berpengaruh pada mobilitas naik. Konsep yang digunakan adalah kelas, kategorisasi kelas, dan mobilitas sosial. Metode penelitian berupa data sekunder IFLS dan wawancara mendalam. Temuan mobilitas absolut berupa kecenderungan kesamaan kelas responden dengan orang tua. Mobilitas kelas teratas dan terendah sangat terbatas, sedangkan pada empat kelas lainnya terjadi peluang mobilitas naik. Hasil mobilitas relatif menunjukkan rendahnya kecairan sosial. Faktor jender, usia dan pendidikan berpengaruh pada mobilitas naik.

---

ABSTRACT

The dissertation purposes are to construct categorization of social class and analysis of social mobility. Class categorization uses Duncan?s socio-economic index and Goldthorpe?s class categories models. Social mobility is analyzed by absolute- and relative mobility, and factors affecting upward mobility. Concepts of class, class categorization, and social mobility are utilized in the study. Research methods used are secondary data of IFLS and in-depth interview. The findings include a tendency for social class similarity between respondents and parents, a limited chance of mobility among the highest and lowest classes, and an upward mobility in other classes. The data also indicates low level of social fluidity. Gender, age and education are factors that affect upward mobility."

"Conditional Case Transfer (CCT) di Indonesia diimplemantasikan sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus berinvestasi pada kapital manusia. Tesis ini akan membahas inklusi keuangan pada implementasi transformasi bantuan sosial nontunai dalam memberikan kemanfaatan bagi keluarga penerima manfaat. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian memunjukkan penerima manfaat memiliki kemudahan dalam mengakses pada layanan keuangan yang ada di wilayah Kelurahan Mampang. Pada kualitas layanan keuangan menunjukkan keragaman jenis dan produk yang sudah dimanfaatkan oleh penerima manfaat. Terdapat pula penerima manfaat melakukan penyalahgunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan cara digadai ke rentenir. Hal ini terjadi karena tuntutan kebutuhan dasar penerima manfaat. Terakhir, penggunaan layanan keuangan menunjukkan persepsi positif penerima manfaat pada sistem nontunai karena adanya pengetahuan dan pengalaman baru khususnya bagi penerima manfaat yang sebelumnya unbanked, fleksibilitas pengambilan dana bantuan sosial, adanya kepercayaan diri dari penerima manfaat dan bantuan yang dirasa lebih personal.

---

Conditional Case Transfer (CCT) in Indonesia is implemented as the Family Hope Program (PKH) with the aim of alleviating poverty as well as investing in human capital. This thesis will discuss about financial inclution in the implementation of non-cash social assistance transformation in providing benefits for beneficiary families. The research was conducted with a qualitative approach with data collection methods through in-depth interview, observations, and literature and documentation studies. The results of the study show that the beneficiaries have easy access to financial services in the Mampang Village area. The quality of financial services shows the diversity of types and products that have been utilized by the beneficiaries. There are also beneficiaries who abuse the Prosperous Family Card (KKS) by pawning it to moneylenders. This happens because of the basic needs of the beneficiaries. Finally, the use of financial services shows a positive perception of beneficiaries in the non-cash system due to new knowledge and experience, especially for previously unbanked beneficiaries, flexibility in taking social assistance funds, the confidence of beneficiaries and the perceived more personal assistance."

"Perpustakaan sebagai salah satu pusat sumber informasi baiknya perlu menjadi salah satu garda terdepan untuk merealisasikan sarana pembelajaran berbasis inklusi sosial, salah satunya dengan mendukung pemenuhan kebutuhan informasi bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk penerapan dan strategi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam mewujudkan konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui unit layanan disabilitas. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Informan dipilih melalui metode purposive sampling. Penjaringan data dilakukan dalam kurun waktu lima minggu sejak bulan sejak Oktober hingga November 2022 dengan teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah ketua kelompok unit layanan disabilitas, ketua kelompok layanan informasi, dan satu tenaga kerja perpustakaan difabel di unit layanan disabilitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa  penerapan inklusi sosial di Perpusnas didasari kewajiban sebagai salah satu LPNK dalam mendukung RPJMN. Usaha dan strategi yang telah dilakukan dalam mewujudkan konsep inklusi sosial di unit layanan disabilitas dapat dilihat melalui strategi dalam mengembangkan kompetensi pustakawan, pengadaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan program pemberdayaan dan evaluasi pelayanan. Namun, terdapat suatu hambatan berupa proses pengadaan sarana prasarana yang membutuhkan waktu lama dan strategi promosi yang terbatas. Hambatan tersebut diharapkan dapat diatasi dengan keterbukaan antar tatanan kerja atas kendala yang dihadapi dalam pengadaan sarana prasarana dan rancangan strategi promosi baru yang lebih beragam demi meningkatkan intensitas kunjungan pemustaka difabel.

---

Libraries as a good source of information need to be at the forefront of realizing social inclusion-based learning facilities, one of which is by supporting the fulfillment of the information needs of persons with disabilities. This study aims to identify forms of implementation and strategies for the National Library of Indonesia in realizing the concept of a library based on social inclusion through a disability service unit. This research was conducted using a qualitative approach and case study method. Informants were selected through purposive sampling method. Data collection was carried out within five weeks from October to November 2022 using observation, interview and document analysis techniques. The informants in this study were the group chairperson of the disability service unit, the head of the information service group, and one disabled library worker in the disability service unit. The results of this study indicate that the implementation of social inclusion in the National Library is based on the obligation as one of the LPNKs in supporting the RPJMN. The efforts and strategies that have been made in realizing the concept of social inclusion in disability service units can be seen through strategies in developing the competence of librarians, procuring facilities and infrastructure, as well as implementing empowerment programs and evaluating services. However, there is an obstacle in the form of the process of procuring infrastructure which takes a long time and a limited promotion strategy. It is hoped that these obstacles can be overcome by openness between work arrangements on the obstacles encountered in the procurement of infrastructure and the design of new, more diverse promotional strategies in order to increase the intensity of visits by disabled users."

"Program bantuan sosial sembako merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai jaring pengaman sosial di saat pandemi COVID-19. Program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dengan memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak COVID-9. Program bantuan sosial sembako diberikan kepada masyarakat Jabodetabek. Kota Depok merupakan salah satu daerah yang berhak mendapatkan bantuan sosial sembako. Namun pada pelaksanaannya pemerintah Kota Depok mendapatkan aduan-aduan dari masyarakat terkait pelaksanaan serta paket sembako yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pelaksanaan program bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan COVID-19 Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori manajemen yang dikemukakan oleh Henri Fayol. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa manajemen pelaksanaan program bantuan sosial sembako di Kota Depok belum berjalan dengan maksimal terutama pada perencanaan dan koordinasi para pelaksana program bantuan sosial sembako. Terdapat hambatan yang memerlukan perbaikan yaitu sasaran program bantuan sosial sembako yang belum jelas, pelaksanaan pengadaan paket sembako yang belum transparan dan belum sesuai dengan proses pengadaan barang dan jasa, sikap para pelaksana yang belum memiliki komitmen dalam keberhasilan bantuan sosial, motivasi para pelaksana untuk menjalankan tugas dan kewenangan, dan sumber daya pelaksana yang belum memadai. Saran dari penelitian ini adalah Kementerian Sosial perlu membuat rincian kriteria dan persyaratan penentuan sasaran program bantuan sosial sembako.

---

The basic food social assistance program is a policy made by the government as a social safety during the COVID-19 pandemic. This program aims to ease the burden on society by meeting basic needs for people affected by COVID-9. The basic food social assistance program is provided to the Jabodetabek community. Depok City is one of the regions that is entitled to receive social assistance for basic needs. However, the Depok City Government received complaints from the public regarding the implementation and the basic food packages provided. This study aims to analyze the management of the implementation of the basic food social assistance program in the context of handling COVID-19 in Depok City, West Java Province. The theory used in this research is the management theory proposed by Henry Fayol. This research uses a post positivist approach with data collection techniques with in-depth interviews and literature study. The research results show that the management of the implementation of the basic food assistance programs in Depok City has not run optimally, especially in planning and coordinating the implementation of the basic food social assistance programs. There are obstacles that need improvement such as targeted social assistance programs, basic needs are not yet clear, the procurement of food packages that lack of transparency and in accordance with the procurement of goods and services, the attitude of the implementers that have not been committed to the success of social assistance, the motivation of the executor to carry out the duties and inadequate executive authority and resources. The suggestion from this research is that the Ministry of Social Affairs needs to make detailed criteria and requirements for determining the target of the basic food social assistance program."

"Tingginya angka golongan putih (golput) pada Pemilihan Gubernur (pilgub) Jawa Timur 2018. Secara keseluruhan golput di Jawa Timur memang termasuk tinggi kisaran 30% dari total daftar pemilih. Jumlah golongan putih generasi millennial pada pilgub di Provinsi Jawa Timur sebesar 28% atau sebanyak 58 responden dari total 207 responden. Hal ini tentunya akan menjadi ancaman bagi demokrasi di Indonesia. Karena golput bisa menjadi bentuk apatisme masyarakat terhadap pemilu yang dinilai tidak mampu memberikan perubahan yang signifikan kepada mereka.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan millenial menjadi golput serta membuat strategi pencegahan golput untuk meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Timur dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Menurunnya kinerja partai politik, merosotnya integritas partai politik, dan tidak terealisasinya janji politik membuat millenial memilih golput.

---

The high number of non voters in the 2018 East Java Governor Election. Overall golput in East Java does include a range of 30% of the total voter list.   The number of non voters in the millennial generation in the East Java Governor Election was 28% or as many as 58 respondents out of a total of 207 respondents. This will certainly be a threat to democracy in Indonesia. Because abstentions can be a form of community apathy towards elections that are considered unable to provide significant changes to them.This study aims to determine the factors that cause millennial to become abstentions and make strategies to prevent abstentions to improve the Indonesian Democracy Index (IDI) in East Java using quantitative and qualitative methods. The decline in the performance of political parties, the decline of the integrity of political parties, and the lack of realization of political promises make millennials choose abstentions."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang praktik collaborative governance serta faktor yang mempengaruhinya dalam Program Planet Kakao.Planet Kakao adalah program yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perkebunan guna mengelola perkebunan kakao dari hulu ke hilir melalui perkebunan rakyat. Program ini tidak hanya menggandeng petani, namun juga pihak swasta, Bidang Perkebunan di pemerintah daerah kabupaten, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao serta Asosiasi Petani Kakao Indonesia. Penelitian dibatasi di dua daerah, yakni Blitar dan Mojokerto.Penelitian menggunakan pendekatan post-positivism dengan wawancara dan studi literatur sebagai metode pengumpulan data. Model collaborative governance yang digunakan dalam penelitian adalah model Ansell dan Gash. Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan adanya proses kolaboratif dalam pelaksanaan program. Meskipun dilaksanakan dalam lingkup satu provinsi, nyatanya terdapat perbedaan antara kedua daerah.Salah satunya adalah adanya indikasi distrust di salah satu daerah. Selain itu, faktor kepemimpinan menjadi faktor yang paling mendeterminasi program sejak awal di kedua daerah, namun informal leader di satu daerah lebih kuat sehingga memberikan pengaruh lebih dalam forum kolaborasi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the practice of collaborative governance and the factors that influence it in the Planet Kakao Program. Planet Kakao is a program initiated by the East Java Provincial Government through the Plantation Office to manage cocoa plantations from upstream to downstream through smallholder plantations. This program not only collaborates with farmers, but also the private sector, Plantation in the district government, the Coffee and Cocoa Research Center and the Indonesian Cocoa Farmers Association. Research is limited to two regions, namely Blitar and Mojokerto. The study used a post-positivist approach with interviews and literature studies as a method of data collection. The collaborative governance model used in the study is the Ansell and Gash models. Based on the results of data analysis, a collaborative process was found in the implementation of the program. Although carried out within the scope of one province, in fact there are differences between the two regions. One of them is the indication of distrust in one area. In addition, leadership factor have been the most determinant factor in the program since the beginning in both regions, but informal leaders in one region are stronger so that they have more influence in the collaboration forum."