Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran investasi dan belanja modal pemerintah terhadap PDRB di kawasan timur Indonesia dengan cara menganalisis pengaruh PMDN, PMA dan belanja modal pemerintah terhadap PDRB riil periode tahun 2014 s.d 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan regresi data panel random effect model dengan metode estimasi generalized least square. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai realisasi PMDN, PMA dan belanja modal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB riil di kawasan timur Indonesia. Sebagai kawasan yang diprioritaskan, investasi memiliki peran terhadap pergerakan roda perekonomian dan realisasi belanja modal diharapkan dapat menghasilkan output yang dapat memberikan benefit dan efektif dalam upaya memajukan kawasan timur Indonesia yang termasuk dalam proyek strategis nasional.

---

ABSTRACTThis research was conducted to determine the role of investment and government capital expenditure on GRDP in eastern Indonesia by analyzing the effect of Domestic Direct Investment (DDI), Foreign Direct Investment (FDI) and government capital expenditure on real GRDP for the period 2014-2018. The research method used is quantitative analysis using panel data regression with random effect model and the generalized least square estimation method. The results showed that the value of realization of DDI, FDI and government capital expenditure had a positive and significant effect on real GRDP in eastern Indonesia. As a priority area, investment has a role in the movement of the economy and the realization of capital expenditure is expected to produce output that can provide benefits and be effective in advancing eastern Indonesia, which is included in the national strategic project."

"Tujuan penelitian ini yaitu menguji dan menganalisis pengaruh bencana banjir terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. Periode dalam studi ini yaitu 2014- 2022 dengan menggunakan FEM-FGLS. Olah data FEM-FGLS memberikan informasi bahwa banjir menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun dan mendorong kemiskinan. Ada 5 strategi yang dihasilkan dari pertemuan beberapa kementerian dan lembaga yang membidangi penanggulangan bencana, sosial dan ekonomi, yaitu pengawasan dan pengendalian, penguatan sosial ekonomi, sistem informasi hidrologi dan kesiapsiagaan, infrastruktur ketahanan bencana, penataan ruang, dan pemetaan risiko, serta rehabilitasi hutan dan lahan, sehingga dibutuhkan sinkronisasi data dan informasi secara timbal balik untuk dapat menyamakan komponen Bahaya, Kapasitas dan Kerentanaan, terutama antara mitra Kementerian dan Lembaga. Perlunya analisa proyeksi pengembangan kawasan serta rencana Tata Ruang. Hal ini juga didukung oleh pendataan intervensi penanganan bencana yang sudah ada, agar dapat dilakukan analisa yang komprehensif dan terlihatnya keperluan investasi. Hal ini juga termasuk pertimbangan aspek perubahan iklim dalam analisa bahaya bencana. Masih diperlukannya sinkronisasi data bahaya bencana banjir bandang kedalam analisa, begitu pula sinkronisasi dan sharing data kedua pihak untuk komponen kapasitas dan kerentanan.

---

This research aims to examine and analyze the influence of flood disasters on economic growth and poverty in Indonesia. The period in this study is 2014-2022 using FEM-FGLS. FEM-FGLS data processing provides information that floods cause decreased economic growth and encourage poverty There are 5 strategies resulting from meetings of several ministries and institutions dealing with disaster management, social and economic issues, namely supervision and control, socio-economic strengthening, hydrological and preparedness information systems, disaster resilience infrastructure, spatial planning, and risk mapping, as well as forest and land rehabilitation so that reciprocal synchronization of data and information is needed. to be able to equalize the components of Hazard, Capacity, and Vulnerability, especially between Ministries and Institutional partners. The need for analysis of regional development projections and spatial planning. This is also supported by data collection on existing disaster management interventions so that comprehensive analysis can be carried out and investment needs can be seen. This also includes consideration of climate change aspects in disaster hazard analysis. There is still a need to synchronize flash flood disaster hazard data into analysis, as well as synchronize and share data between both parties for capacity and vulnerability components."

"Kinerja pembangunan ekonomi daerah memiliki peran penting dalam permbangunan ekonomi nasional. Masih banyaknya isu-isu pembangunan ekonomi di daerah seperti pertumbuhan yang lambat, tingginya jumlah pengangguran, dan tingginya tingkat kemiskinan, menjadi alasan penting mengapa kajian terhadap kinerja pembangunan ekonomi daerah perlu dilakukan. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor utama yang dapat mendorong perbaikan pembangunan ekonomi di daerah. Faktor-faktor tersebut dapat dianalisis dari sisi sekor publik dan sektor swasta. Sektor publik diwakili oleh belanja publik pemerintah daerah dan sektor swasta diwakili oleh investasi baik investasi asing maupun investasi domestik.Menggunakan data 34 provinsi di Indonesia dengan periode observasi selama 7 tahun dari 2010-2016, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum peningkatan pada proporsi belanja publik, khususnya belanja barang dan jasa, dan belanja modal, memiliki pengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap kinerja pembangunan ekonomi di daerah terutama terhadap pertumbuhan. Sementara belanja pegawai memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan secara statistik signifikan. Begitu juga dengan investasi swasta, efek atau pengaruh investasi domestik dan invetsasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah adalah positif dan secara statisitk signifikan. Di sisi lain, pertumbuhan juga memiliki pengaruh positif dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

---

Regional economic development as known has an important role to drive the national economic development. Since there are still a few existing issues of economic development in regional such as slow growth, high unemployment, and high poverty rate, so it is substantially crucial to conduct study of that topic. Thus, this study aims to analyze the main factors that can lead economic development to improve. Fortunately, these factors can be analyzed from public and private sectors. The public sector is represented by public expenditures of local government meanwhile the private sector is represented by both foreign and domestic investment.Using data from 34 provinces in Indonesia over 7 years observation period from 2010 2016, the results of this study indicated that in general an increase on the share of public expenditures, particularly goods and services expenditure, and capital expenditure, have positive effect on performance of economic development and statistically significant, especially on growth. In contrast, salary expenditure has negative effect on growth and statistically significant. Similarly, effects of domestic and foreign investment on economic growth are positive and statistically significant. Further, growth also has positive effect to alleviate unemployment and poverty."

"Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis bagi pemenuhan kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam RAPBN 2006, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp. 402,1 trilliun atau 75,2% dari penerimaan dalam negeri.Mengacu pada pentingnya pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dan melihat pada potensi penerimaan pajak yang masih belum digali, seperti dari tax rasio yang masih rendah sebesar 13,4% (RAPBN 2006), maka penerimaan pajak selalu diusahakan untuk ditingkatkan dari tahun ke tahun guna memenuhi kebutuhan penerimaan negara. Langkah-langkah dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lainnya.Selain mempunyai fungsi budgeter, pajak juga mempunyai fungsi regulerend, yaitu menggunakan pajak untuk mengatur distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat. Pajak dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di kawasan tertentu agar terdapat pemerataan pernbangunanlpendapatan, contohnya adalah pemberian insentif pajak penghasilan kepada pengusaha di dalam kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) untuk meningkatkan kegiatan usaha di kawasan timur Indonesia (KTI), agar terjadi pemerataan pembangunan antara kawasan barat Indonesia (KBi) yang teiah lebih maju dengan kawasan timur Indonesia (KTI).Insentif pajak penghasilan kepada pihak investor untuk berinvestasi di bidangbidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu ini diatur dalam pasal 31A ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2000. Perlakuan insentif pajak penghasilan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2000 sebagaimana dirubah melalui Peraturan Pemerintah No. 147 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk: Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan, Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan Pengenaan pajak penghasilan alas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.Mengingat peranan pajak yang sangat penting dan strategis bagi penerimaan negara, maka kebijakan pemberikan insentif pajak penghasilan harus dilakukan secara hali-hati, karena pemberian insentif pajak yang tidak tepat hanya mengurangi penerimaan pajak tanpa adalah kenaikan investasi yang berarti. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah insentif pajak penghasilan berpengaruh terhadap investasi modal asing.Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data sekunder dari Badan Kordinasi Penahaman Modal (BKPM), APBN dan sumber data sekunder lainnya. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif dan metode evaluasi koniparatif.Hasil penelitian .nenunjukkan bahwa pemberikan insentif pajak penghasilan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap investasi modal asing. Dengan kata lain, insentif pajak penghasilan bukan merupakan faktor utama dalam keputusan investasi. Ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan investasi, seperti kemudahan perijinan, besarnya pasar domestik, akses pasar internasional, Infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, dan ketersediaan sumber daya manusia.

---

Tax is government's main revenue. Tax has a very important and strategic role in fulfilling government needs for funding public spending. For 2006 Proposed Government's spending (RAPBN 2006), tax revenue is targeted at Rp. 402.1 trillions, which is 75.2% of total government's domestic revenues.

Tax ratio 13.4% (RAPBN 2006) indicates that there are still a lot of potential tax revenues; hence the government always tries to increase tax revenue every year to fulfill public funding. Various attempts and public policies have been taken to increase tax revenue, such as the amendment of tax law, introduce new law and regulation in taxation, increases tax compliance and to took for other sources of tax revenues.

Beside budgeter tax's function to raise revenues, tax also has a regulatory function. That is tax's policies can be used to increase development activities in certain areas, such that there is distribution of growth / income. For example, income tax incentive for economic development Zones (KAPET) to increase investment activities ire eastern Indonesia, so that there is distribution of growth between Western Indonesia which is more developed compared to eastern Indonesia.

Income tax incentive for investors in specific industries/business fields and/or regions are regulated in Article 31A paragraph 1 of The Republic of Indonesia Law Number 7 year 1983 on income tax as amended by law number 17 year 2000. Income tax incentive is further regulated by Government regulation number 20 year 2000 as amended by government regulation number 147 year 2000 on tax facilities for capital investments in certain business fields and/or certain areas. Investment in certain business fields and/or certain areas can be given lax facilities in the form of: reduction of net income at most 30% from the total of investment, depreciation and amortization that are accelerated, compensation of old loss but not more than 10 years and imposition of income tax on dividend as in section 26 is 10%, except if rate according to taxation agreement that is effective determine lower.

Tax incentives should be given with cautions, because tax has a very important and strategic role in government revenue. The revenue forgone as a result of the use of tax incentives may be wasted if there is no real increase in foreign direct investment as a result of improper implementation of tax incentives. The purpose of this research is to examine if income tax incentives influence foreign direct investment. This research is carried out by examining secondary data from Investment Coordinating Board (BKPM) and Government budget. Descriptive statistic and comparative evaluation method are used to analyze the data.

The research indicated that income tax incentive has no significant affect to foreign direct investment. In other words, income tax incentive is not the main factor in investment decision. There are others factors that considered by investors in investment decision, such as easy licensing, the size of domestic market, access to international market, infrastructure, social and security condition, and the availability of human resources."

"Fokus pembangunan ekonomi selain pertumbuhan ekonomi salah satunya mengurangi ketimpangan divergen . Ketimpangan dalam pembangunan ekonomi masih terjadi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB antar provinsi yang sangat bervariasi. Penelitian didunia membuktikan sektor keuangan berperan sangat penting dalam pengentasan kemiskinan, mengurangi perbedaan pendapatan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kenyataan yang jauh berbeda dengan keadaan di Indonesia, dimana Perbankan di Indonesia terus maju tetapi banyak penduduk yang miskin. Penelitian ini berusaha mengkaji perekonomian Indonesia menuju proses konvergensi atau divergensi, dan jika perekonomian Indonesia berkonvergen, bagaimana kontribusi perbankan terhadap proses konvergensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan koefisien variasi CV untuk mengetahui konvergensi sigma, dan menggunakan regresi data panel untuk konvergensi beta. Hasil penelitian menggunakan koefisien variasi menunjukan ketimpangan pendapatan antar provinsi cenderung menurun atau mulai berkonvergen. Berdasarkan hasil regresi juga menunjukan bahwa pendapatan antar provinsi di Indonesia cenderung berkonvergen, dan sektor perbankan sangat signifikan dalam mempercepat laju konvergensi.

---

The focus of economic development besides economic growth is to reduce the inequality divergent . Inequality still happens in Indonesia. It is shown from the difference of economic growth and Gross Regional Domestic Product GRDP vary widely among provinces. Most research proves that financial sector plays an important role in reducing poverty, reducing income disparities and increasing economic growth. However the situation in Indonesia is rather different with the rapid growing of Indonesian Banking, people still live in poverty.

This study examines the economy of Indonesia towards the process of convergence or divergence and the contribution of banking to the convergence process. This study uses a quantitative approach using the coefficient of variation CV to determine the sigma convergence, and using panel data regression to determine beta convergence.

The coefficient of variation shows income inequality among provinces tend to decline or begin to converge. Meanwhile the regression result demonstrates that income among the provinces in Indonesia tend to converge, and the banking sector is significantly accelerating the pace of convergence."

"Implementasi desentralisasi fiskal masih menghadapi berbagai tantangan. Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi bagian dari dana perimbangan serta belanja modal seharusnya dapat membantu meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah agar tujuan desentralisasi fiskal dapat terwujud. Tujuan desentralisasi fiskal yaitu sebagai alat untuk menciptakan pelayanan publik berkualitas yang merata dan kemakmuran masyarakat di seluruh Indonesia yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi daerah. Namun pada realisasinya pemerintah daerah belum mampu sepenuhnya memisahkan diri dari pemerintah pusat dalam mendanai kebutuhan daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal (BM) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan objek studi yaitu Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia, menggunakan data realisasi APBD TA 2010-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan DAU berpengaruh secara negatif tetapi tidak signifikan terhadap perubahan tingkat kemandirian keuangan daerah, perubahan Belanja Modal berpengaruh signifikan positif terhadap perubahan tingkat kemandirian keuangan daerah, perubahan tingkat DAU dan perubahan tingkat belanja modal, masing-masing berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi daerah

---

The implementation of fiscal decentralization still faces various challenges. The General Allocation Fund (DAU), which is part of the balancing fund and also capital expenditures, should be able to help increase the level of regional financial independence so that the goals of fiscal decentralization can be realized. Where the purpose of fiscal decentralization is as a tool to create quality public services that are evenly distributed and the prosperity of people throughout Indonesia which is reflected in regional economic growth. However, in reality, local governments have not been able to completely separate themselves from the central government in funding their regional needs. This study aims to analyze the influence of the General Allocation Fund (DAU) and Capital Expenditures (BM) on the level of regional financial independence and on regional economic growth. This research is quantitative research with Provincial Governments of Indonesia as the object of the study, using data on the realization of APBD FY 2010-2020. The results showed that changes in the level of DAU has a negative but not significant effect on changes in the level of regional financial independence, changes in Capital Expenditure has a significant positive effect on changes in the level of regional financial independence, changes in the level of DAU and changes in the level of capital expenditure, each has a positive but not significant effect to changes in regional economic growth."

"Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai tekanan ekonomi baik dari sisi internal maupun eksternal telah mengguncang perekonomian Indonesia khususnya tingkat regional, yang dapat ditunjukkan dengan perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi seluruh daerah yang tidak dapat tumbuh secara signifikan selama tahun 2010-2014. Kondisi tersebut dapat mengancam tujuan utama dari pembangunan ekonomi nasional dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil merata. Berbagai riset menunjukkan bahwa rendahnya infrastruktur dan tenaga kerja baik secara kuantitas dan kualitas berdampak serius terhadap perekonomian Indonesia. Berbagai macam kebijakan pemerintah telah diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut khususnya dalam meningkatkan tenaga kerja berpendidikan tinggi dan melakukan pembangunan infrastruktur.Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran tenaga kerja berpendidikan tinggi dan pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara dan listrik terhadap PDRB Provinsi di Indonesia selama tahun 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja berpendidikan tinggi, pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur jalan, pelabuhan, dan listrik memiliki pengaruh terhadap PDRB yang dihasilkan secara signifikan. Namun, pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur bandara tidak berpengaruh.

---

In recent years, there are various economic pressures deriving from both internal and external factors which have brought severe economic turbulences in Indonesia which practically occur at regional level. This event may be evidenced by the slowing of regional economic growth during 2010 ? 2014. This condition may threathen the main purpose of national economic development that is to achieve a high economic growth to provide prosperity and welfare equally distributed to and enjoyed by the Indonesian people. Some research shows that the low number of infrastructures along with low number of human resources both in terms of quantity and quality have serious impacts against the economy of Indonesia. Various government policies have been implemented to overcome the problems in particular in the aim to increase the number of highly-skilled labour and perform infrastructure development.This research aims to analyse the role of highly-skilled labour and the provincial government?s expenditures for road infrastructure, ports, airports and electricity against The Provincial Gross Domestic Regional Product during the years of 2010 ? 2014. The result of the research shows that highlyskilled labour; the provincial government?s expenditures for road infrastructure, ports, and electricity have significant impacts to the Provincial Gross Domestic Regional Product. However, the provincial government?s expenditure for airports does not have any impacts or influences for such the Provincial Gross Domestic Regional Product whatsoever."

"ABSTRAKLiterasi keuangan merupakan pemahaman berbagai bidang keuangan termasuk di dalamnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan pribadi dan investasi. Dalam sektor keuangan, literasi keuangan memberikan indikasi terhadap perilaku keuangan seseorang. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat literasi keuangan investor di pasar modal Indonesia, menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap faktor-faktor keputusan investasi, menganalisis pengaruh faktor sosioekonomi dan demografi terhadap keputusan investasi dan mengetahui perbedaan pengambilan keputusan investasi berdasarkan faktor sosioekonomi dan demografi. Sampel terdiri dari 315 investor yang aktif berinvestasi di pasar modal Indonesia. Tingkat literasi keuangan diukur berdasarkan pengetahuan keuangan mengenai investasi. Faktor sosioekonomi dan demografi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, usia, status pernikahan, pendidikan dan pendapatan. Keputusan investasi diukur berdasarkan 5 dimension yang mempengaruhi keputusan investasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan survei secara online dan offline melalui data primer yang dianalisis menggunakan statistik deskriptif, analisis regresi linier sederhana, analisis independent samples t-test dan analisis one-way ANOVA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat literasi investor di Indonesia berada pada level menengah. Literasi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi di pasar modal Indonesia. Sosioekonomi dan demografi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi di pasar modal Indonesia. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengambilan keputudan investasi berdasarkan tingkat pemahaman, jenis kelamin dan pendidikan investor, namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan berdasarkan usia, status pernikahan, dan pendapatan.

---

ABSTRACTFinancial literacy is the understanding of various financial areas including topics that related to managing personal finance and investment. In finance sector, financial literacy is used as preliminary indicator for ones financial behavior. The purpose of this research is to assess the financial literacy level of individual investors who invest in Indonesia capital market, to analize the impact of financial literacy on investment decision, to analize the impact of socio-economic demographic factors on investment decision and to identify the differences of socio-economic demographic factors that affect the investment decision. A convenient sample of 315 of Indonesia investors is used. Financial literacy measured by investors financial knowledge. Socio-economic demographic research factors are gender, age, marital status, education level and income. Investment decision measured by 5 dimension that affecting the investment decision. This research using quantitative approach with online and offline survey method through primer data and analize by simple regression analysis, descriptive analysis, independent samples t-test analysis and one-way ANOVA. The results indicate that the financial literacy level of Indonesia investors is at the moderate level. Financial literacy has significant impact on investment decision of investors in Indonesia capital market. Social economy demography has significant implication on investment decision of investors in Indonesia capital market. A significant difference in the investment decision was found between the respondents according to their level of financial understanding, gender and education level, however, there is no significant difference according to their age, marital status and income."

"ABSTRAKModal sosial, sumber daya yang mungkin kurang berguna untuk sebagian orang, bisa memberi segalanya untuk sebagian orang lain. Modal tersebut merupakan sumber daya yang sedang menarik untuk diteliti karena input konvensional cenderung kurang bisa menjelaskan perbedaan penghasilan, yang variabelnya didekati dengan pengeluaran. Meski definisinya belum disepakati, namun ada benang merah yang bisa ditarik untuk mencirikan keberadaan modal sosial.Indonesia, sebagai negara keempat terpadat di dunia yang belakangan ini baru melewati proses reformasi, dapat menghadapi masalah karena keberagamannya dalam rentang geografi, etnisitas, agama, dan kemajuan pembangunan. Kombinasi ini bahkan dapat menjadi alasan menarik untuk mempelajari modal sosial negeri ini.Penelitian ini menegaskan penelitian sebelumnya yang membuktikan relevansi modal sosial dalam menghasilkan keuntungan ekonomi di negeri ini. Studi ini juga membuktikan hubungan penting antara modal sosial dan sumber daya manusia yang bisa digunakan untuk membangun kebijakan yang efektif untuk modal sosial. Selain itu, kajian ini menunjukkan bahwa, dengan menggunakan variabel tertentu, modal sosial dapat mempengaruhi kesejahteraan tanpa masalah endogenitas.

---

ABSTRACTSocial capital, which might not mean anything for certain people, can give everything to some others. It is the capital that current researchers are interested in since the conventional input could not explain much of differences in income, proxied by expenditure. Although its definition is not yet unanimously agreed upon, agreement does exist as to indicate characteristics of social capital. Indonesia, the fourth most populous country in the world that recently went through a series of reforms, may face problems caused by heterogeneity regarding geography, ethnicities, religions, and development progress. This combination is yet another interesting reason to study the country rsquo s social capital. This research confirms the previous empirical literature justifying the economic returns of social capital in the country. It also proves the important relationship between social and human capital that can be used to build effective policy for this new type of capital. Ultimately, it demonstrates that, by using certain variables as instruments, social capital can improve welfare without endogeneity problem. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai sumber pendapatan apa saja yang dapat mempengaruhi belanja modal pemerintah daerah dan bagaimana pengaruhnya. Objek penelitian adalah Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia periode penelitian 2008-2012. Hasil pengujian membuktikan bahwa satu-satunya sumber pendapatan yang berpengaruh positif terhadap belanja modal hanyalah DAK. Sementara PAD, DAU, dan DBH berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Di samping itu belanja pegawai juga berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pemerintah daerah cenderung menggunakan dana yang bersifat block grant lebih besar untuk kepentingan operasionalnya daripada membiayai belanja modal.

---

This study aims to obtain empirical evidences about what source of income that may affect capital expenditure of local government. Object of this study is regencies/municipalities in Indonesia for period 2008-2012. The result of the calibration proves that the only source of income which has positive effects to capital expenditure is Special PurposeGrant (DAK), when Local Own Source Revenue (PAD), General Purpose Grant (DAU), and Shared Fund(DBH) affects negatively. In addition, personnel expenditure also holds negative effects to capital expenditure. The conclusion of this study is that local governments tend to use greater block grant funds for the benefit of its operations rather than for funding capital expenditure."