Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKelapa sawit adalah komoditas yang saat ini berkembang paling pesat di wilayah Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Banyaknya aktivitas budidaya komoditas ini dalam skala besar yang dilakukan oleh pihak swasta telah berdampak pada perubahan tutupan lahan serta berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar perkebunan. Tujuan umum dari penelitian ini adalah menyusun rencana upaya pemanfaatan lahan pertanian yang berkelanjutan di wilayah Bangka Barat untuk masa mendatang terkait dengan dampak negatif aktivitas kelapa sawit swasta pada kondisi lingkungan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.Metode penelitian secara umum menggunakan metode observasi lapangan, studi dokumen dan metode survei dengan teknik estimasi dan overlay. Penelitian menggunakan data sekunder berupa data dan peta penggunaan lahan historis selama periode 1990-2011, peta HGU sawit swasta dan peta-peta dasar RTRW. Data primer dalam penelitan didapatkan dari hasil wawancara dan digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai dampak adanya aktivitas kelapa sawit swasta.Hasil penelitian menunjukan bahwa konversi tutupan lahan menjadi lahan kelapa sawit swasta selama periode 1990-2011 di Kabupaten Bangka Barat dominan terjadi pada kelas perkebunan atau kebun seluas 15.492,2 ha, disusul kelas pertanian lahan kering campur semak dan kebun campur 7.978,6 ha dan kelas semak belukar seluas 6.513,4 ha. Dari sisi sosial ekonomi, aktivitas kelapa sawit swasta diketahui telah berpengaruh pada skala kepemilikan lahan oleh masyarakat, perubahan perilaku pola hidup masyarakat petani karet, dan hilangnya sistem kebun desa. Rencana pemanfaatan lahan sebagai hasil dan tujuan akhir penelitian dibuat dengan mempertimbangkan dampak aktivitas kelapa sawit swasta pada perubahan tutupan lahan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat, di antaranya adalah melakukan aspek pertimbangan komoditas alternatif, penentuan luas dan lokasi masing-masing kombinasi dari komoditas alternatif dan mengikutsertakan beberapa nilai-nilai luhur sosial yang harus tetap terpelihara dalam aktivitas pertanian dan perkebunan di masa mendatang.

---

ABSTRACTPalm oil is a commodity which currently grew with the most rapid rate at the region of West Bangka Regency, Bangka Belitung Islands Province. The many activities of cultivation of this commodity on a large scale by the private sector have an impact on land cover changes and on socio-economic conditions of communities around the plantation. The general objective of this research is to develop a plan of sustainable agricultural land use in West Bangka Regency for the foreseeable future related to the negative impact of private palm oil activities on environmental and socio-economic conditions of society.Research methods in general using field observation method, document study and survey methods by estimation and overlay techniques. The study uses secondary data which are historical land use maps for the period 1990-2011, private oil concession maps and basic map of Spatial Planning. Primary data in the study obtained from the interviews which are used to describe the socio-economic conditions of society as a result of the presence of private oil palm activity.The results showed that conversion of land cover into oil palm private land during 1990-2011 in the West Bangka Regency occured dominantly on plantation or garden class 15.492,2 ha, followed by dryland farming class mixed shrub and mixed plantations 7.978,6 ha and class shrub 6.513,4 ha. In terms of socio-economic, private palm oil activities is known to have an effect on the scale of land ownership by the community, changes in lifestyle behaviors on rubber farming community, and the loss of rural farm system. Land use plans as a result and ultimate goal of this research made by considering the impact of private palm oil activity on land cover change and socio-economic conditions of society, in between was doing consideration aspect of alternative commodities, determining the extent and location of each combination of alternative commodities and include several noble social values that should be maintained in agricultural and plantation activities in the future."

"Tesis ini membahas tentang bagaimana regulasi penambangan yang ada diKabupaten Bangka Selatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dihubungkandengan tingkat kerentanan sosial dan sumber penghidupan masyarakat. Thesis iniingin melihat gambaran kerentanan (Vulnerability) dan Sumber Penghidupan(Livelihood). Sampel diambil sebanyak 387 responden di wilayah Bangka Selatandengan menyebar kuesioner dan menggunakan metode simple random samplinguntuk responden menggunakan analisis bivariat untuk melihat signifikansi level danpearson correlation dengan menggunakan bantuan software. Hasilnya adalahadanya Kerentanan (Vulnerability) dan Sumber Penghidupan (Livelihood)masyarakat sekitar lahan pertambangan timah di Kabupaten Bangka Selatan.

---

This thesis discusses how existing mining regulation in South Bangka Bangka

Belitung province associated with the level of social vulnerability and livelihoods.

This thesis would like to see a picture of vulnerability (Vulnerability) and

Livelihoods (Livelihoods). Samples were taken as many as 387 respondents in the

South Pacific region by spreading the questionnaire and using simple random

sampling method to respondents using bivariate analysis to look at the significance

level and Pearson correlation using statistical software. The result is the existence

of Vulnerability (Vulnerability) and Livelihoods (Livelihoods) surrounding

communities tin mining land in South Bangka Regency."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap aktivitas pertambangan timah lepas pantai di Kabupaten Bangka yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengawasan yang terdiri dari mekanisme pengawasan dan faktor yang mempengaruhi pegawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist yang menekankan pada penggunaan teori sebagai landasan berpikir dalam menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian deskriptif, murni, cross-sectional, dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melaui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap aktivitas pertambangan timah lepas pantai masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti belum adanya standar dan tolak ukur pengawasan, kekurangan sumber daya manusia, minimnya alokasi anggaran, belum memadainya sarana dan prasarana pengawasan, hingga belum adanya kesadaran dari berbagai pihak akan pentingnya pelaksanaan pengawasan.

---

The purpose of this research is to analyze the implementation of supervison function toward offshore tin mining activity in Bangka Regency by Environmental Agency of Bangka Belitung Province. Main theory of this research is supervision theory such as supervison mechanism and affecting factors of supervision. This research is post-positivist research which is emphasizes the use of theory as a basis for thinking to answer research questions. This research are include in the type of descriptive, pure, cross-sectional, and qualitative research by using data collection techniques through indepth interview and literature study. Based on research results show that the implementation of supervison function by Environmental Agency of Bangka Belitung Province in not running optimally. It’s because, there are some obtacle faced by Environmental Agency of Bangka Belitung Province such as there’s no standard and benchmark of supervision, lack of human resources, lack of budget allocation, lack of facilities of supervision, and there’s no awareness of the implementation of supervision by various actors."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tata Kelola Kolaborasi Ekowisata Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perhatian diberikan pada studi tentang tata kelola kolaborasi dianggap sebagai salah satu isu kunci keberhasilan dalam konteks pengembangan pariwisata Belitung sebagai bagian dari jaringan UNESCO Global Geopark. Kontribusi dan peran masing-masing aktor baik dari pemerintah, swasta, masyarakat atau komunitas telah memberikan kontribusi positif sebagai upaya membangun kualitas pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan qualitative methods research eksploratori, dalam penelitian ini data diperoleh melalui wawancara mendalam, review dokumen dan survey sehingga proses triangulasi dapat dilakukan secara lebih lengkap. Informan penelitian terdiri dari unsur pemerintah, swasta, asosiasi, masyarakat dan komunitas. Sebanyak 13 orang informan telah diwawancarai dan 31 orang telah menunjukkan jawaban atas survei yang dilakukan. Hasil penelitian Praktik Tata Kelola Kolaborasi yang berlangsung di Kabupaten Belitung diinisiasi dengan adanya inovasi program dan kolaborasi yang berkembang dari proses bottom-up yang dipelopori oleh peran Komunitas Geosites dan Desa Wisata. Berikutnya Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa kepercayaan, nilai-nilai dan jaringan sosial atau dipersepsikan sebagai modal sosial (social capital) telah menjadi perekat dan mengikat masing-masing aktor untuk bersinergi sehingga berfungsi sebagai elemen dasar untuk membentuk kolaborasi yang baik. Penelitian ini menegaskan dan melengkapi model collaborative governance yang telah digagas oleh Ansell dan Gash. Berdasarkan penelitian yang dilakukan telah menunjukkan peran modal sosial (social capital) merupakan faktor utama yang mendukung berjalannya tata kelola kolaboratif. Jika dalam model collaborative governance Ansell dan Gash tidak dengan tegas menyatakan modal sosial sebagai faktor utama berjalannya proses kolaborasi, penelitian ini telah menunjukkan peran modal sosial (social capital) sebagai landasan untuk inisiatif melakukan kolaborasi. Sebagai salah satu temuan dan novelty dalam penelitian ini, maka penulis menambahkan satu indikator pada dimensi Kondisi Awal (starting condition) pada proses kolaborasi dengan menambah latar belakang modal sosial (social capital) yang meliputi pengetahuan lokal (norma atau nilai-nilai budaya dan jaringan) yang berpengaruh pada pelaksanaan kolaborasi.

---

This research analyzes the Governance of Ecotourism Collaboration in Belitung Regency, Bangka Belitung Islands Province. Attention is paid to the study of collaborative governance which is considered one of the key issues for success in the context of Belitung tourism development as part of the UNESCO Global Geopark network. The contribution and role of each actor, whether from the government, private sector, society, or community, has made a positive contribution to build quality tourism that is sustainable and environmentally friendly. This research uses an qualitative methods research approach. In this research, data was obtained through in-depth interviews, document reviews, and surveys so the triangulation process could be carried out more completely. Research informants comprised elements from the government, private sector, associations, society, and community. A total of 13 informants were interviewed and 31 people provided answers to the survey conducted. The results of research on Collaborative Governance Practices that took place in Belitung Regency were initiated with program innovation and collaboration that developed from a bottom-up process spearheaded by the role of the Geosites Community and Tourism Village. Next, the results of this research have shown that trust, cultural values, and social networks perceived as social capital have become the glue and bind each actor to work together so that it functions as a basic element for forming good collaboration. This research confirms and complements the collaborative governance model initiated by Ansell and Gash. Based on research conducted, has shown that the role of social capital is the main factor that supports collaborative governance. If Ansell and Gash's collaborative governance model does not explicitly state social capital as the main factor in the collaboration process, this research has shown the role of social capital as a basis for collaborative initiatives. As one of the findings and novelty in this research, the author added one indicator to the dimensions of Initial Conditions and/or Collaborative Process by adding social capital background which includes norms or cultural values and social networks. which influences the implementation of collaboration."

"Aktivitas pertambangan timah di Pulau Bangka telah mengakibatkan terbentuknya lobang bekas galian tambang yang berisi air menyerupai danau-danau kecil yang disebut “kolong”. Kolong-kolong ini merupakan air asam tambang yang terbentuk pasca pertambangan timah. Dewasa ini, air kolong telah menjadi sumber air baru yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di Pulau Bangka, namun dalam pelaksanaanya belum ada yang berwawasan lingkungan karena kurangnya informasi mengenai kondisi kualitas air kolong. Maka dari itu, diperlukan penanganan yang lebih lanjut untuk mengolah air kolong, salah satu alternatif teknologi pengolahan limbah yang efektif dan efisien adalah sistem lahan basah buatan (Constructed Wetlands). Dalam sistem ini, Akar Wangi digunakan sebagai tanaman fitoremediator dalam mengolah air kolong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi kinerja dan kecepatan tanaman Akar wangi dalam menyerap polutan pada air kolong, serta untuk mengetahui penerapan fitoremediasi air kolong dengan tanaman Akar wangi dalam skala lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian percobaan yang dilaksanakan selama ± 1 bulan dengan pola aliran terus-menerus. Pengumpulan data dilakukan sebanyak 17 kali untuk parameter pH, Suhu, DO, BOD, COD, TSS, Kekeruhan, dan Logam Fe pada zona inlet, wetland, maupun outlet. Analisis data menggunakan analisis regresi linear dengan software Microsoft Excel dan rumus presentase reduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akar Wangi memiliki efisiensi kinerja yang cukup baik dalam mereduksi polutan yang terdapat di air kolong, dengan efisiensi rata-rata BOD mencapai 64,29 %, COD mencapai 66,85%, TSS mencapai 88,55%, Kekeruhan mencapai 79,05%, dan Logam Fe mencapai 77,27%.

---

The mining activity in Bangka Island has formed ex-mine excavation pits which are filled with lake-like water. These “pits” are called as “kolong” or pit-lake; acid mining drainage which formed after tin mining process. Today, the pit lake water has become a new source of water that can be used by people in Bangka Island. But, the implementation is not environmentally friendly. It is because the lack of information about pit-lake water quality conditions. Therefore, further treatment is needed to treat the pit lake water. One of effective and efficient waste treatment alternative technology is Constructed Wetlands system. In this system, vetiver grass is used as fitoremediator plant to treat pit lake water. This study aims to determine the performance efficiency and the velocity of vetiver grass in absorbing pollutants in the pit lake water. It also aims to investigate the application of phytoremediation pit lake water with Vetiver Grass plants in a pilot scale. This research is experimental research during ± 1 month with continuous flow patterns. Data collection is performed 17 times for the parameters pH, temperature, DO, BOD, COD, TSS, Turbidity, and Fe on the inlet zone, wetland, or outlet. The data analysis use linear regression analysis with Microsoft Excel software and the percentage reduction formula. The results showed that Vetiver Grass has quite good performance efficiency in reducing water pollutants in pit lake water, with the average efficiency of BOD, COD, TSS, Turbidity, and Fe such as 64.29%, 66.85%, 88.55%, 79.05%, and 77.27%."

"Kegiatan penambangan timah tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar, melainkan juga mengakibatkan munculnya kolong (bekas galiantambang timah) dan perubahan penggunaan tanah yang berlangsung dengan cepat. Secara tidak langsung hal ini akan mempengaruhi kualitas air disekitarnya, salah satunya adalah keasaman air. Dengan menggunakan aplikasi sistem informasi geografi dan penginderaan jauh seperti metode klasifikasi terselia, digunakan untuk mendapatkan informasi yang efektif berupa perubahan wilayah tambang sedangkan untuk sebaran kolong yang terdapat di Kabupaten Bangka digunakan metode interpretasi secara manual dan digital serta pengaruhnya terhadap keasaman air di sekitarnya. Berdasarkan penelitian, perubahan peningkatan penggunaan tanah di Kabupaten Bangka didominasi oleh peningkatan luas wilayah tambang sebesar 36 % dengan bukaan wilayah tambang baru. Sebaran kolong memiliki pola mengelompok dengan dominasi kolong berumur kurang dari 10 tahun di bagian timur Kabupaten Bangka dan kolong yang berumur lebih dari 10 tahun didominasi di bagian barat laut Kabupaten Bangka. Penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara umur kolong dan penggunaan tanah disekitar kolong dengan kualitas keasaman air. Keasaman airsemakin meningkat pada kolong yang berumur kurang dari 10 tahun denganpenggunaan tanah kritis disekitarnya dan keasaman air mendekati normal padakolong berumur lebih dari 10 tahun dengan penggunaan tanah bervegetasi disekitarnya. Selanjutnya ditemukan penelitian bahwa kualitas keasaman airdipengaruhi oleh jarak kolong, yakni kualitas keasaman air tanah mendekati normal pada jarak lebih dari 400 meter dari kolong yang berumur lebih dari 10 tahun dengan penggunaan tanah disekitarnya berupa vegetasi."

"Penelitian ini menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan kecenderungan tingkat disparitas antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode 2005-2012. Penelitian ini menggunakan model regresi data panel fixed effect dan menggunakan indeks Williamson serta indeks Theil untuk mengukur disparitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode 2005-2012, (1) investasi pemerintah, pendapatan asli daerah (PAD), tenaga kerja serta aglomerasi industri signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2) Terjadi disparitas yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun dan tergolong rendah. (3) Tingkat disparitas antar daerah di pulau Bangka lebih lebar dibandingkan dengan tingkat disparitas antar daerah di pulau Belitung dan disparitas antar pulau Bangka dan pulau Belitung.

---

The objective of this study is to analyze the factors that affecting economic growth and disparities trend between Province of Kepulauan Bangka Belitung districts on the period of 2005-2012. To measure the disparities, this study uses panel data regression with fixed effects model, Williamson index and Theil index. The results of this study indicate that on 2005-2012, (1) government investment, regional income, labor and industrial agglomeration have significant and positive effect on economic growth in the Province of Kepulauan Bangka Belitung districts. (2) There are disparities fluctuation with a declining trend and relatively low. (3) The level of disparity between districts in Bangka Island is wider than the disparity between districts in the Belitung Island and Bangka Belitung Island."

"Pemekaran daerah diharapkan mampu meningkatkan layanan pendidikan di daerah pemekaran. Namun ditemukan partisipasi sekolah pada semua jenjang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turun dibandingkan Provinsi induknya setelah terjadinya pemekaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran untuk melihat hubungan pemekaran daerah terhadap partisipasi sekolah. Dari hasil regresi data Susenas tahun 1992-2020, ditemukan bahwa pemekaran daerah menurunkan probabilitas anak bersekolah sebesar 3.81%. Probabilitas negatif paling besar terjadi pada jenjang SMA, dimana probabilitas anak bersekolah SMA turun sebesar 9.77% setelah terjadinya pemekaran daerah. Diikuti jenjang SMP dengan probabilitas sebesar 6.78%. Namun pada jenjang SD ditemukan tidak mempunyai hubungan dengan pemekaran daerah. Pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan serta pendidikan kepala rumah tangga mampu meningkatkan probabilitas anak bersekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari hasil analisis kualitatif, ditemukan bahwa keterbatasan ekonomi untuk menyekolahkan anak bukan menjadi kendala. Namun adanya kesempatan menjadi tenaga kerja anak terutama di tambang timah serta budaya keluarga yang mendukung hal tersebut dianggap menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah. Ditemukan pula indikasi partisipasi sekolah membaik, seiring dengan menurunnya kontribusi sektor primer pada PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

---

Regional expansions are expected to improve education services in the newly created regions. However, it was found that school participation at all levels in the Bangka Belitung Islands Province decreased compared to its parent province after the expansion. This study used mixed methods research to examine the relationship between regional expansion and school participation. The results of the 1992-2020 Susenas data regression found that regional expansion reduced the probability of children going to school by 3.81%. The greatest negative probability occurs at the senior high school level, where the probability of a child attending high school decreases by 9.77% after the regional expansion. Followed by the junior high school level with a probability of 6.78%. However, at the primary school level, it was found that it had no relationship with regional expansion. Household spending on education and the education of the head of the household can increase the probability of children going to school in the Bangka Belitung Islands Province. From the results of the qualitative analysis, it was found that economic limitations to sending their children to school were not an obstacle. However, the opportunity to become a child labor, especially in tin mines and family culture that supports this are considered to be factors that influence school participation. There were also indications of improving school enrollment, in line with the declining contribution of the primary sector to GDP (Gross Domestic Product)."