Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study aims to explain an association between the imposition of a new CFC regulation (MoF Regulation no. 107/PMK.03/2017) in Indonesia with the corporate behavior that is quantified by the foreign investment behavior and income allocation of the foreign subsidiaries, in particular on the income qualification aspect. By using the pooled least square with clustered standard of error, this study analyses the behavior of publicly listed company in Indonesia Stock Exchange from 2016-2018 and its foreign subsidiary data from Orbis by Bureau van Dijk. Evidently, there is no correlation between the imposition of the tax regulation measured by dummy variable towards the corporate behavior. Therefore, the regulators need to re-evaluate the effectivity of the current CFC regime in Indonesia.

---

Riset ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara diberlakukannya peraturan terkait CFC yang baru melalui PMK 107/PMMK.03/2017 dengan perilaku perusahaan yang diukur menggunakan perilaku investasi di luar negeri dan pendapatan anak perusahaan di luar negeri, secara khusus dari aspek kualifikasi pendapatan. Dengan menggunakan pooled least square dengan clustered standard of error, riset ini menganalisis perubahan perilaku dari perusahaan publik terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan anak perusahaan yang termuat dalam Orbis oleh Bureau van Dijk dari tahun 2016-2018. Hasilnya, tidak ada korelasi antara pemberlakukan peraturan pajak tersebut yang diukur dengan variable dummy terhadap perilaku perusahaan. Maka dari itu, pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari penerapan peraturan terkait CFC di Indonesia."

"Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap key informant.Penelitian ini menghasilkan tiga hasil penelitian. Pertama, terdapat beberapa kelemahan pada CFC rules Indonesia antara lain terbatasnya definisi kontrol, tidak adanya definisi low tax juridiction, tidak terdapat ketentuan penghitungan besar dividen. Kedua, terdapat beberapa perbedaan ketentuan CFC Indonesia dengan Tiongkok antara lain tentang definisi kontrol, definisi low tax juridiction, pengecualian penerapan CFC rules. Ketiga, terdapat beberapa rekomendasi OECD yang dapat dilakukan pertimbangan adopsi antara lain perluasan definisi kontrol, pembuatan ketentuan tentang low tax juridiction dan penghitungan atribusi CFC berdasarkan persentase dan periode kepemilikan.

---

This research uses qualitative approach. Data were collected through in depth interviews of key informants. This study yields three research results. First, there are some weaknesses in CFC rules of Indonesia such as limited definition of control, there is no definition of low tax juridiction, there is no provision of large dividend calculation. Secondly, there are some differences between CFC rules in Indonesia and Tiongkok such as definition of control, definition of low tax juridiction, exemption of CFC rules implementation. Third, there are some OECD recommendations that can be taken into consideration of adoption such as the expansion of the definition of control, the preparation of low tax juridiction and the calculation of CFC attribution based on the percentage and period of ownership."

"ABSTRACTSemakin cepatnya arus globalisasi mempermudah transaksi lintas batas.Transaksi lintas batas merupakan teknik perencanaan pajak yang identik menimbulkan penghindaran pajak.Salah satu penghindaran yang bisa dilakukan adalah melakukan investasi saham melalui pendirian anak perusahaan di Luar Negeri yang tidak terdaftar di bursa atau Controlled Foreign Company CFC .Upaya yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi hal tersebut adalah menerbitkan Kebijakan CFC terbaru yaitu PMK 107/PMK.03/2017.Di dalam kebijakan CFC terbaru memperluasdefinisi entitas dan pengendalian, yaitu skema kepemilikan CFC melalui trust serta menambahkan peraturan terkait pengendalian secara tidak langsung Indirect Control .Kedua perubahan ini merupakan konsep baru dalam peraturan perpajakan Indonesia sehingga kepastiannya perlu diperhatikan.Oleh karena itu, perlu diketahui latar belakang ketentuan terkait kepemilikan CFC melalui trustserta meninjau ketentuan tersebut dan ketentuan indirect controldari sisi asas kepastianPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data yang dikumpulkan merupakan hasil studi pustaka dan wawancara mendalam dengan key informant.Penelitian ini menghasilkan dua hasil penelitian. Pertama, terdapat beberapa latar belakang mengenai ketentuan terkait kepemilikan CFC melalui trust. Kedua, Kebijakan CFC belum memperhatikan kepastian hukum dari sisi subjek pajak, sisi prosedur, dan sisi pendefinisian terkait ketentuan kepemilikan CFC melalui trust dan indirect control.

---

ABSTRACTThe ever quicker globalization current facilitates cross border transactions. A cross border transaction is identical in giving rise to tax avoidance. One of the tax avoidance done was investing stocks through the establishment of a Controlled Foreign Company CFC . The efforts made by Indonesia in overcoming this was to publish the latest CFC Policy, PMK 107 PMK.03 2017.In the latest CFC policy expanded the definition and control of the entity, which is the ownership scheme of CFC through trust and adding regulations about Indirect Control. Both of these changes are new in taxation policy in Indonesia that its certainty needs to be concerned. Therefore, it needs to be noted about the background of the rules in relation to CFC 39 s ownership through trust and review the terms and conditions of indirect control from the principle of certainty.This research uses qualitative approaches and data collected from literature studies and in depth interviews with a key informant.This research produces two results. First, there are some backgrounds regarding the rules related to CFC 39 s ownership through trust. Second, CFC Policy hasn 39 t been paying attention to the legal certainty from the taxes subjects 39 side, procedural side, and the definition side in relation to the CFC 39 s ownership through trust and indirect control. "

"Skripsi ini membahas ketentuan CFC Rules Indonesia yang diterapkan atau dilaksanakan dalam rangka mencegah penghindaran pajak. Hal ini timbul karena adanya penghindaran pajak melalui capital light dan income flight yang mudah dilakukan tanpa terawasi dan terdeteksi oleh aparat pajak. Tujuan CFC rules yaitu mencegah Wajib Pajak memindahkan penghasilannya ke luar negeri dengan mendirikan perusahaan di negara yang peraturan perpajakan longgar atau rendah. Yang menjadi objek penelitian ini mulai dari jenis-jenis penghasilannya sampai dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Ini penting karena aturan yang ada sekarang belum mencakupi atas keseluruhan jenis penghasilan CFC. Penelitian ini juga melakukan perbandingan negara lain untuk mengetahui perkembangan di negara tersebut. Dari perbandingan tersebut peneliti bisa mengambil suatu kesimpulan dan saran atas ketentuan peraturan CFC. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran pemahaman bagaimana penerapan ketentuan CFC Rules. Data-data penelitian diperoleh dari studi pustaka dan studi lapangan berupa wawancara. Wawancara mendalam dilakukan dengan pihak perpajakan dan ahli pajak. Hasil penelitian menyarankan yaitu melakukan perbaikan/revisi peraturan perpajakan yaitu tetap menggunakan pendekatan entitas, memperluas jenis penghasilan CFC yang tidak hanya mengatur dividen, adanya pengaturan atas kepemilikan tidak langsung, dan sebaiknya tidak menetapkan negara low tax jurisdiction, tetapi menetapkan ketentuan/syaratsyarat khusus dalam menentukan low tax jurisdiction. Saran lainnya adalah melakukan upaya peningkatan pengawasan deteksi terhadap penghindaran pajak CFC yaitu melakukan lebih banyak pendekatan ke negara low tax jurisdiction dan menyusun prosedur standar dalam melakukan pengumpulan, analisa, dan tindak lanjut atas data/informasi yang berasal dari profil-profil WPDN terkait penghindaran pajak WPDN melalui CFC.

---

The focus of this research is the CFC Rules of Indonesia that applied or executed in order to anti tax avoidance. This matter arising from tax avoidance through capital flight and income flight that are easy to be done without observed and detected by tax government institution. The goal of CFC rules that is preventing taxpayer to remove his income out to foreign company which is located in low tax jurisdiction country. The object of this research is started from types of income until efforts or action conducting by government. It is important because the existing rules do not include for all types of CFC income. This study also does comparison with another country to know the CFC rules development in another country. From comparing of the rules, researcher c a n take a conclusion and suggestion for existing rules in Indonesia. The approach used in this research is qualitative approach with descriptive type. The goal is to give a detail description how CFC rules applied in Indonesia. The data collection technique used in this research is reading of literature which focuses on the research, observation, and interview. The interview was done with tax government institution and tax expert. The suggestions of this research that are to keep using entity approach, to extend of type of CFC income that not only arrangement dividend, but also the arrangement existence for ownership of indirectly and to specify no low tax jurisdiction country, but to set down the specific requirement to determine low tax jurisdiction. Other suggestions are to improve detection tax avoidance by doing more approach to low tax jurisdiction state, and to arrange standard procedure of collecting data, analyzing, and follow up for information that comes from profile of residents who related to tax avoidance through CFC."

"

Penelitian ini membahas mengenai latar belakang perubahan entity approach menjadi transactional approach dalam CFC rules Indonesia. Penelitian ini menganalisis kelebihan dan juga kelemahan dari masing-masing pendekatan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis CFC rules Indonesia ditinjau dengan six building blocks BEPS Action Plan 3.. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pertama, perubahan pendekatan dilatar belakangi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pendekatan dan untuk mendorong transparansi, kepastian hukum, dan keadilan bagi wajib pajak. Kedua, terdapat beberapa rekomendasi dari BEPS Action Plan 3 baik yang sudah diterapkan, maupun belum diterapkan untuk dipertimbangkan, diantaranya mengatur lebih lanjut mengenai definsi CFC yang disertai dengan hybrid mismatch rule, mengatur lebih lanjut ketentuan trust, menerapkan tax rate exemption, meningkatkan kemampuan dan kapasitas pemerintah terkait penerapan transactional approach, memperjelas ketentuan untuk menggunakan ketentuan parent dalam menghitung penghasilan CFC, mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai kerugian CFC, mengatur batas minimal kepemilikan bersama-sama, dan mengatur ketentuan atribusi penghasilan CFC yang berdasarkan periode kepemilikan

---

This research discusses about the background change of entity approach into transactional approach in CFC rules Indonesia by analyzing the advantages and disadvantages of each approach. In Addition, this research also discusses about the current CFC rules Indonesia reviewed by six building blocks Base Erosion and Profit Shifting Action Plan 3. The research method uses qualitative descrirptive method. This research concludes that first, the background change of entity approach into transactional approach is the advantages and disadvantages of each approach and to stimulate transparency, legal-certainty, and fairness. Second, there are some recommendation from six building blocks BEPS Action Plan 3 that have been or not been adopted that needs to be reconsidered  such as regulating the definition of CFC rules that also includes hybrid mismatch rule, regulating provision about trust, upgrading the capacity of DGT, regulating the provision to use parent provision for calculating CFC income, regulating provision about CFC losses, regulating the minimum threshold of joint ownership, and attributing the CFC income by considering period of ownership

"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai latar belakang perubahan global approach menjadi designated jurisdiction approach dalam desain kebijakan CFC rule di Indonesia. Penelitian ini menganalisis kelebihan maupun kelemahan dari masing-masing pendekatan. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai kelemahan pada upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kebijakan CFC rule. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah terdapat kelemahan dalam CFC rule Indonesia diantaranya terkait dengan definisi entitas, definisi kontrol, dan cakupan pemilihan yurisdiksi. Oleh karena itu, untuk memperkuat CFC rule Indonesia dapat melakukan redefinisi terhadap entitas, kontrol, dan batasan pemilihan yurisdiksi.

---

ABSTRACTThis research discusses about the background change of designated jurisdiction approach into global approach in designing CFC rule policy in Indonesia. This research analyzes the advantages and disadvantages of each approach. In addition, this research also discusses the weaknesses in efforts made by the government related to CFC rule policy. The research method used qualitative descriptive method. This research concludes that there are weaknesses in Indonesian CFC rule, such as the definition of entity, definition of control, and the scope of the election of jurisdiction. Therefore, to strengthen the CFC rule Indonesia can redefine entities, controls, and limitation on the selection of jurisdictions."

"Adanya perusahaan yang didirikan diluar negeri yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh Wajib Pajak dalam negeri lazim disebut sebagai Controlled Foreign Company (CFC), CFC tidak hanya didirikan untuk tujuan bisnis namun juga dapat didirikan untuk tujuan penghindaran pajak dengan melakukan penundaan pembagian dividen atas laba yang berasal dari CFC tersebut, pencegahan atas skema penghindaran pajak melalui CFC ini diatur dengan CFC Rules. Indonesia mempunyai ketentuan CFC Rules dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan serta pelaksanaannya diatur dalam PMK No. 107/PMK.03/2017 yang telah direvisi dengan PMK No. 93/PMK.03/2019 karena dinilai menghambat pelaku usaha dalam berekspansi keluar negeri serta beresiko menimbulkan pemajakan berganda. Penelitian ini mengkhususkan pembahasan mengenai penerapan prinsip-prinsip dalam CFC Rules untuk menghindari tax avoidance di Indonesia serta upaya pemerintah untuk menghindari pemajakan berganda atas ketentuan tersebut guna mengetahui penerapan prinsip-prinsip dalam CFC Rules yang seharusnya untuk menghindari tax avoidance di Indonesia beresiko menyebabkan pemajakan berganda. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif, dengan tipe deskriptif-analitis. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa prinsip-prinsip dalam CFC Rules dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, namun masih terdapat ketidakjelasan dalam menentukan objek pajak akibat penggunaan pendekatan entity approach yang memberlakukan seluruh jenis penghasilan yang berasal dari entitas CFC sebagai objek pajak yang diatur dalam PMK No. 107/PMK.03/2017 yang juga dapat menimbulkan pemajakan berganda, yang mana dicegah dengan mengubah pendekatan entity approach menjadi transactional approach yang menetapkan objek pajak sebagai penghasilan-penghasilan tertentu meliputi dividen, bunga, sewa, royalti, dan keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta yang diatur dalam PMK No. 93/PMK.03/2019. Berdasarkan penelitian ini PMK No. 93/PMK.03/2019 telah secara jelas menentukan penghasilan yang diberlakukan, namun penetapan penghasilan tertentu dalam ketentuan tersebut perlu diperluas, agar dapat secara lengkap mencakup penghasilan-penghasilan yang memiliki resiko penggerusan basis pemajakan domestik.

---

The existence of an entity established abroad whose shares are wholly or partly owned by the resident Taxpayer is commonly referred to as a controlled foreign company (CFC), CFC is not only established for business purposes but is also established for tax avoidance purposes by distributing dividends on the profits earned originating from the CFC, the order for the tax avoidance scheme through this CFC is regulated by CFC Rules. Indonesia has regulate CFC Rules in Article 18 paragraph 2 of the income tax law, the implementation of which is regulated in a regulation of the Minister of Finance. Regulations on the implementation of CFC Rules in Indonesia were previously regulated in Minister of Finance Regulation Number 107/PMK.03/2017 as amended by Minister of Finance Regulation Number 93/PMK.03/2019. The change was made because it was considered to be inhibiting to hamper business actors in expanding business activities aboard and risked causing double taxation. This research is specifically discuss about the application of the principles in the CFC Rules to avoid tax avoidance in Indonesia and the government's efforts to avoid double taxation of these provisions. The conclusion obtained from this research is that the principles in the CFC Rules as outlined in the Minister of Finance Regulation which is a derivative of Article 18 paragraph 2 of the Income Tax Law, but there is still uncertainty in determining tax objects due to the use of an entity approach that applies all types The stage originating from the CFC entity as a tax object is regulated in Minister of Finance Regulation Number 107/PMK.03/2017 which can also lead to double taxation, which is prevented by changing the entity approach to a transactional approach that defines tax objects as stages originating from CFC entities as regulated in Minister of Finance Regulation Number 93/PMK.03/2019."

"Pada tahun 2013 Pemerintah menerbitkan Peraturan BKPM menerbitkan Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013. Peraturan ini mensyaratkan konversi anak perusahaan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) menjadi PT PMA. Hal ini membawa reaksi yang cukup keras dari PT PMA di Indonesia oleh karena peraturan tersebut tidak membuat tolak ukur kepemilikan tertentu untuk menentukan status PMA untuk sebuah perusahaan di Indonesia. BKPM akhirnya merubah peraturan tersebut dengan Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2013. Peraturan tersebut menghapus kewajiban konversi dalam waktu tertentu untuk anak perusahaan PT PMA. Akan tetapi, peraturan tersebut tetap tidak megatur khusus mengenai penentuan status PT PMA untuk anak perusahaan PT PMA.Tulisan ini akan membahas mengenai status PT PMA untuk anak perusahaan di Indonesia setelah berlakunya Perka BKPM No.12 Tahun 2013. Selanjutnya pengaturan ini akan dibandingkan dengan pengaturan di negara India dan Australia, untuk kemudian dianalisis mengenai konsekuensi dari masingmasing aturan. Dalam tulisan ini juga akan dilihat implikasi dari status PMA untuk anak perusahaan di Indonesia dibandingkan dengan India dan Australia. Pokok permasalahan tersebut akan dijawab menggunakan metode penelitian yuridis normatif beserta perbandingan dengan negara lain. Analisa perbandingan tersebut nantinya akan menghasilkan usulan pengaturan dari negara lain yang mungkin dapat diberlakukan di Indonesia.

---

In 2003 Indonesian Government Issued Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013. This regulation requires the conversion for subsidiary of the company limited foreign capital investment (PT PMA) into foreign capital company (PT PMA). It brought a reaction that loud enough from foreign investment company in Indonesia, because this regulation does not make certain benchmark of ownership to determine the status of foreign investment company in Indonesia. Indonesia finally change the regulation with Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013. This Regulation remove the obligation of the conversion in a particular time to a subsidiary of foreign investment company (PT PMA). But the regulation is still not spesifically about the determination for subsidiary of foreign investment company (PT PMA).This paper will talk about the status of foreign investment company for the companies in Indonesia after the enactment of Perka BKPM No. 12 Tahun 2013. Then this arrangement will be compared with the arrangement in the state of India and Australia, to then analyze about the consequences from each of the rules. In this paper will also be seen the implications of the status of foreign investment company (PT PMA) for the subsidiary of companies in Indonesia compared with India and Australia. The main issues is to be answered uses the method of juridical normative research and comparison to other countries. Analysis on the comparison will produce a regulation from another country which could perhaps adopt in Indonesia."

"Indonesia sebagaimana dikenal oleh dunia internasional merupakan sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya berasal dari sektor kehutanan. Hal ini dapat dijadikan alasan mengapa berbagai korporasi asing berlomba untuk datang ke Indonesia. Akan tetapi jalan yang ditempuh oleh korporasi kebanyakan melanggar hukum dan undang-undang dan pada akhirnya korporasi asing tersandung masalah hukum yang berlaku di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan oleh korporasi asing dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan antar-negara karena telah terbukti berdasarkan pernyataan pihak kepolisian melakukan pembakaran lahan dan hutan. Fenomena berlanjut serta berimbas dengan terjadinya bencana kabut asap. Berdasarkan fakta yang ada, korporasi asing juga dilibatkan dan memenuhi unsur untuk dikatakan melakukan kejahatan transnasional. Beririsan dengan kejahatan transnasional, perusahaan asing dengan serta merta divonis melakukan kejahatan lingkungan antar-negara. Hasil dalam tulisan karya akhir ini mengungkapkan bahwa korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan merupakan kejahatan transnasional.

---

Indonesia is internationally known as a country with abundant natural resources, which one of those comes from forestry sector. This is one of the reasons why many foreign corporations compete to take over Indonesia rsquo s forestry. However, most of these works have been done illegally, hence causing those foreign corporations to stumble upon legal issues in Indonesia. These kinds of work are categorized as inter state environmental crimes since it has been proven referring to the statement of Indonesian Constabulary. These illegal works had also caused further effect of forest fires. Based on fact, these foreign corporates are also categorized as transnational criminals. With transnational crimes, foreign companies are immediately convicted of inter state crimes. The results in this final paper reveal that corporations involved in forest and land fires are forms of transnational crimes."

"Indonesia memiliki beberapa anti tax avoidance rules (peraturan anti penghindaran pajak), salah satunya adalah controlled foreign corporation rules (CFC Rules). CFC Rules adalah peraturan yang digunakan untuk mencegah Wajib Pajak menunda penerimaan penghasilan dari investasi di luar negeri karena memiliki kekuasaan terhadap perusahaan di luar negeri tersebut. Investasi ke luar negeri ini merupakan sebuah ironi, di satu sisi dalam negeri masih sangat membutuhkan investasi sementara di sisi lain investasi dilakukan ke luar negeri dan untuk tujuan penghindaran pajak. Selain itu CFC Rules tidak digunakan secara maksimal karena keterbatasan pengetahuan fiskus dan kelemahan peraturan yang ada serta tidak didukung dengan data dan informasi yang memadai. CFC Rules yang ada tidak pernah mengalami perubahan sejak tahun 1995. CFC Rules merupakan bagian dari kebijakan perpajakan yang tahap formulasinya melalui proses politik yang dipengaruhi oleh pihak internal dan eksternal. CFC Rules ini sesuai dengan justifikasi legal hak pemajakan suatu negara. Selain itu CFC Rules juga merupakan cara yang paling umum dan mungkin yang paling efektif dalam melawan kompetisi perpajakan termasuk penghindaran pajak (tax avoidance). Di dalam CFC Rules terdapat beberapa pembenaran dan pendekatan yang digunakan.Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan key informan dan pengamatan mendalam didukung dengan kuesioner terhadap beberapa responden. Hasil penelitian yang didapatkan adalah CFC Rules masih kurang dipahami oleh fiskus di lapangan. Terhadap fiskus yang memahaminya, terdapat kesulitan dalam pelaksanaan, karena lemahnya peraturan yang ada dan tidak tersedianya data/informasi yang diperlukan. Selain itu terdapat kelemahan dalam perbaikan kebijakan, yang dipengaruhi oleh kemampuan memahami masalah terkait dengan CFC Rules, kemauan para pejabat untuk memperbaikinya, dan hambatan dari pihak-pihak yang menentang baik internal maupun eksternal. Bila dibandingkan dengan CFC Rules di Australia dan CFC Rules yang berlaku umum, CFC Rules di Indonesia masih sangat sederhana dan belum disusun secara komphrehensif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah CFC Rules tidak sama untuk masing-masing negara, tetapi disesuaikan dengan peraturan domestik dan pengaruh dari CFC Rules itu sendiri. Lemahnya pelaksanaan CFC Rules di Indonesia terjadi karena lemahnya pengetahuan fiskus, lemahnya pengawasan dari atasan, data/informasi yang diperlukan tidak tersedia, dan lemahnya peraturan yang ada. Upaya-upaya perbaikan yang dilakukan DJP kurang berhasil karena lemahnya kemampuan pengetahuan terkait CFC Rules, tidak adanya keinginan untuk memperbaiki, dan adanya hambatan dari pihak eksternal yang tidak menghendaki adanya perubahan CFC Rules tersebut.

---

Indonesia has several anti tax avoidance rules, which one of them is the controlled foreign corporation rules (The CFC Rules). The CFC Rules are rules that are used to combat the tax payers deferred income from investation in foreign country since they have control in it. There is an irony in this foreign investation, in one hand our country still needs investation, in the other hand investation has go out to foreign countries for tax avoidance reason. The CFC Rules are not optimally utilized because of the limitation of tax officers knowledge, rule weakness, and limitated informations and data. The current CFC Rules have never changed since 1995. CFC Rules are part of tax policies which their formulation stages are trigered by political processes that are influenced not only by internal The Indonesian Directorate General of Taxes (The Indonesian DGT) but also by external The Indonesian DGT. The CFC Rules had met legal justification of taxation right in one country. Besides, The CFC Rules are also the most common and effective way to combat tax competition including tax avoidance. The CFC Rules are using several justifications and approaches. This research is a descriptive analysis, with a qualitative approach. This research is supported by literatures study and field study.The collecting data in the field study is conduct by interviewing key informans and depth observations that supported by respondents questionnaires. The results of this research shows that several tax officers do not quite understand about The CFC Rules. Some of the tax officers that understand about The CFC Rules face difficulties in implementation because the rules are weaks and not supported available informations and data. Besides there are weaknesses in policy reformations that are influenced by the ability in problem understanding of The CFC Rules, willingness to reform, and obstacles from who resistance both internally or externally. Compared to Australian CFC Rules and common CFC Rules, The Indonesian CFC Rules are too simple and incomprehensive arranged. That The CFC Rules from a country to other countries are not similar, because The CFC Rules has to be suitable to domestic rules and influence from CFC Rules themselves. The weaknesses of The Indonesian CFC Rules implementations are occured because of the lack of tax officers knowledge, the weakness control from superior, the unavailable data and informations, and the weaknesses of available rules. The reformation efforts conducted by Directorate General of Taxes do not quite succeed because of the lack of knowledge related to CFC Rules, unwillingness to reform, and the obstacles from both internal and ex`ternal factors which do not want CFC Rules is changed."