Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Investor menjadikan kinerja keberlanjutan perusahaan sebagai kriteria untuk berinvestasi. Akan tetapi, tidak semua negara di Asia Tenggara memiliki tingkat transparansi dan perlindungan investor yang baik, sehingga masih terdapat asimetri informasi mengenai kinerja keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kelengkapan dan kualitas asurans laporan keberlanjutan serta tingkat perlindungan investor terhadap asimetri informasi. Analisis ini dilakukan dengan mengaplikasikan teori sinyal dan teori institusional. Penelitian ini melakukan uji regresi dengan 93 perusahaan di Asia Tenggara pada periode 2015-2017. Asimetri informasi diukur dengan bid-ask spread dan kesalahan prediksi analis. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kelengkapan laporan keberlanjutan tidak memengaruhi asimetri informasi. Akan tetapi, asurans atas laporan keberlanjutan berpengaruh negatif terhadapasimetri informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas asurans, pengaruh negatif tingkat kelengkapan laporan keberlanjutan terhadap akurasi prediksi analis semakin lemah. Pengaruh tingkat kelengkapan laporan keberlanjutan terhadap asimetri informasi tidak berbeda di negara dengan tingkat perlindungan investor yang berbeda, kecuali laporan tersebut diasurans. Jika laporan keberlanjutan diasurans, pengaruh negatif tingkat kelengkapan laporan keberlanjutan terhadap akurasi prediksi analis lebih lemah di negara dengan tingkat perlindungan investor yang tinggi. Asurans atas laporan keberlanjutan dapat mengurangi bid-ask spread di negara dengan tingkat perlindungan investor yang kuat"

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tingkat adopsi IFRS dan proteksi investor terhadap manajemen laba. Metode penelitian menggunakan data panel dengan jumlah observasi sebanyak 12.784 di emerging markets pada tahun 2011 s.d 2013. Untuk mengukur tingkat adopsi IFRS menggunakan skor berdasarkan tiga tipe perbedaan tingkat adopsi masing-masing negara. Manajemen laba diukur menggunakan akrual diskresioner. Proteksi investor menggunakan proksi strength of investor protection index dari World Bank. Hasil penelitian menunjukkan tingkat adopsi IFRS berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Untuk proteksi investor berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to provide empirical evidence about the effect of investor protection and IFRS adoption on earnings management. This study uses panel data with 12.784 firm year observations in emerging markets evidence from 2011 to 2013. To measure IFRS adoption uses score based on three distinctions of the type from IFRS adoption in respective countries. And then for earnings management uses discretionary accruals proxy. While for the investor protection uses strength of investor protection index proxy from World Bank.The findings imply that IFRS adoption significantly negative associated with earnings management. While investor protection significantly positive correlated with earnings management."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris yang membuktikan apakah adopsi IFRS dapat menurunkan tingkat manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan di beberapa negara Asia. Penelitian ini mempertimbangkan pengaruh perlindungan investor di tingkat negara dalam adopsi IFRS yang akan mempengaruhi tingkat manajemen laba. Pengujian manajemen laba dilakukan dengan ukuran akrual diskresioner menggunakan model Kothari et al. (2005). Penelitian ini menemukan bahwa adopsi IFRS meningkatkan manajemen laba lebih tinggi di periode setelah diadopsinya IFRS dibandingkan sebelum IFRS diadopsi. Tetapi, hubungan positif antara IFRS dengan tingkat manajemen laba tersebut lebih rendah pada negaradengan tingkat perlindungan investor yang semakin kuat.

---

ABSTRACT

This research aims to give empirical evidence to prove whether the adoption of IFRS decrease earnings management level in companies from Asian countries. This research considers the impact of country level investor protection on the adoption of IFRS that would affect earnings management. Kothari et al. (2005) model is used to calculate discretionary accruals to measure earnings management. The result shows that earnings management is higher after the adoption of IFRS than before IFRS was adopted. However, the positive relation of IFRS with earnings management level is lower in countries with strong investor protection.

"

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tekanan pemangku kepentingan dan tata kelola perusahaan terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Sampel yang digunakan sebanyak 123 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010-2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi berganda.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perusahaan dengan tekanan dari lingkungan dan konsumen memiliki kualitas laporan keberlanjutan yang lebih baik dari perusahaan lainnya. Tekanan dari karyawan mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan secara positif sedangkan perusahaan dengan tekanan dari pemegang saham tidak mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan. Efektivitas dewan komisaris mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan secara positif dan kepemilikan keluarga tidak mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan.

---

The purpose of this research is to examine the effect of stakeholder pressure and corporate governance on quality of sustainability report. The samples of this research are 123 firms listed on Indonesia Stock Exchange in 2010-2014. This research uses multiple regression method.

The result of this research is companies which get pressure from environment or consumer have higher quality of sustainability report than other firms. Pressure from employee positively affects quality of sustainability report. Meanwhile, pressure from shareholder has no effect on quality of sustainability report. Board of commissioner effectiveness positively affects quality of sustainability report and family ownership has no effect on quality of sustainability report."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mekanisme yang diterapkan oleh PT Bahana Securities dalam melindungi investornya dari kesalahan (error) dan kecurangan (fraud) pada proses pembukaan rekening, pengkinian data, dan penutupan rekening efek. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dengan periode penelitian dilakukan pada bulan September hingga November tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Bahana Securities sudah menerapkan prosedur dan sistem pengendalian internal yang benar dengan tingkat pemahaman karyawan bersangkutan yang baik terhadap prosedur dan sistem yang berlaku dalam melindungi investornya dari kesalahan dan kecurangan. Kelemahan dari mekanisme yang diterapkan PT Bahana Securities ada pada kurangnya sumber daya manusia yang melakukan proses pada dokumen investor serta resiko dari pihak ketiga.

---

ABSTRACT

This undergraduate thesis discusses the mechanisms applied by Bahana Securities in protecting the investor funds from errors and fraud in the opening, updating and closing account process. This research is qualitative descriptive interpretive with a period of research conducted in September and November 2015. The results of this study indicate that Bahana Securities has already implemented proper procedures and internal control systems to protect investor funds with excellent level of understanding from related employees. The weakness of the mechanisms applied by Bahana Securities is on the minimum amount of human resources to process documents as well as the risk of a third party."

"Waran Terstruktur merupakan salah satu produk derivatif saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual atau membeli aset yang mendasari Waran Terstruktur pada harga dan waktu tertentu. Terdapat banyak keuntungan yang dapat diperoleh investor dengan menggunakan instrumen investasi Waran Terstruktur. Di lain sisi, Waran Terstruktur juga memiliki risiko-risiko besar yang dapat berpotensi merugikan investor. Dalam hal ini diperlukan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi investor Waran Terstruktur. Di Indonesia, Waran Terstruktur merupakan instrumen investasi yang ketentuannya baru diserap dalam peraturan di Indonesia, hingga saat ini masih terdapat beberapa hal yang belum diatur secara komprehensif, salah satunya mengenai ketentuan khusus terkait perlindungan hukum bagi Investor Waran Terstruktur. Adapun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur hanya mengatur terkait ketentuan yang berkaitan dengan perdagangan Waran Terstruktur. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini akan dibahas pokok permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah peraturan terkait perdagangan Waran Terstruktur di Indonesia telah mengatur ketentuan mengenai perlindungan investor?; dan (2) bagaimana ketentuan perlindungan investor dalam perdagangan Waran Terstruktur diatur dalam peraturan di United Kingdom, Singapura dan Hong Kong serta hal-hal yang harus diperbaiki dalam peraturan terkait di Indonesia?. Pada dasarnya, konsep Waran Terstruktur yang diperdagangkan di Indonesia sekilas memiliki kemiripan dengan konsep Structured Warrant di berbagai negara di dunia, termasuk di United Kingdom, Singapura, dan Hong Kong walaupun terdapat beberapa perbedaan pula dalam beberapa aspek. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan ketentuan Waran Terstruktur di Indonesia dengan negara-negara yang telah menerapkannya. Hasil dari penelitian ini nantinya adalah untuk menyarankan pemerintah dan regulator pasar modal di Indonesia untuk melengkapi peraturan Waran Terstruktur yang sudah ada dengan ketentuan khusus yang mengatur perlindungan Investor Waran Terstruktur.

---

Waran Terstruktur is a stock derivative product that gives the holder the right to sell or buy the Waran Terstruktur Underlying Asset at a certain price and time. There are many advantages that investors can get by using Waran Terstruktur investment instruments. On the other hand, Waran Terstruktur also have big risks that can potentially harm investors. In this case, regulations are needed that can provide legal protection for Structured Warrant investors. In Indonesia, Waran Terstruktur are investment instruments whose provisions have only been absorbed into Indonesian regulations, until now there are still several matters that have not been comprehensively regulated, one of which is regarding special provisions related to legal protection for Structured Warrants Investors. As for the Financial Services Authority Regulation Number 8/POJK.04/2021 concerning Waran Terstruktur, it only regulates provisions relating to the trading of Waran Terstruktur in general. Based on this, in this thesis the following main issues will be discussed: (1) Do regulations related to Waran Terstruktur trading in Indonesia regulate provisions regarding investor protection?; and (2) how are the provisions for investor protection in Waran Terstruktur trading regulated in regulations in the United Kingdom, Singapore and Hong Kong as well as matters that must be corrected in related regulations in Indonesia? Basically, the concept of Waran Terstruktur traded in Indonesia at a glance has similarities with the concept of Structured Warrants in various countries in the world, including in the United Kingdom, Singapore and Hong Kong, although there are some differences in a number of aspects. Therefore, this study will use normative juridical research methods with a comparative approach to compare the provisions on Waran Terstruktur in Indonesia with those of countries that have implemented them. The results of this research will be to advise the government and capital market regulators in Indonesia to complement the existing Waran Terstruktur regulations with special provisions governing the protection of Waran Terstruktur Investors."

"Munculnya fenomena perkembangan Peer-to-Peer Lending yang merupakan buah dari pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi merupakan inovasi teknologi di sektor keuangan yang membutuhkan rezim pengaturan yang dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan terhadap para pemangku kepentingan di industri tersebut. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti kelebihan dan kekurangan rezim pengaturan Peer-to-Peer Lending di Indonesia dengan cara membandingkannya dengan rezim pengaturan di Korea Selatan. OJK sebagai pemegang kekuasaan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan telah mengeluarkan POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai payung hukum penyelenggaraan Peer-to-Peer Lending di Indonesia. Investor sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam industri tersebut tentu membutuhkan adanya perlindungan hukum untuk menjamin kepentingannya. Substansi dari peraturan yang telah diterbitkan OJK menjadi bahan kajian utama dalam tulisan ini. Korea Selatan menjadi negara pembanding karena memiliki peraturan khusus di tingkat undang-undang yang mengatur mengenai Peer-to-Peer Lending. Perbedaan pendekatan masing-masing negara dalam mengatur industri Peer-to-Peer Lending tentu tidak dapat dilepaskan dari politik hukum ekonomi yang dianut di masing-masing negara. Dengan demikian, tiap-tiap negara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam pengaturannya itu. Penelitian ini memberi saran untuk pihak pembuat regulasi di Indonesia agar dapat meneladani dan mencontoh langkah negara lain yang lebih memperkuat perlindungan investor.

---

The emergence of Peer-to-Peer Lending as a phenomenon and a clear sign of development which is the result of rapid progress in the field of information and communication technology is a technological innovation in the financial sector that requires a regulatory regime that can guarantee legal certainty and fulfill a sense of justice for stakeholders in the industry. This thesis aims to examine the advantages and disadvantages of the Peer-to-Peer Lending regulatory regime in Indonesia by comparing it with the regulatory regime in South Korea. OJK as the holder of regulatory and supervisory powers in the financial services sector has issued POJK No. 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Co-Funding Services as a legal umbrella for Peer-to-Peer Lending in Indonesia. Investors as one of the stakeholders in the industry certainly need legal protection to guarantee their interests. The substance of the regulations issued by OJK is the main study material in this paper. South Korea is the country of comparison because it has special regulations at the level of laws governing Peer-to-Peer Lending. Differences in the approach of each country in regulating the Peer-to-Peer Lending industry cannot be separated from the economic legal politics adopted in each country. Thus, each country has its own advantages and disadvantages in this arrangement. This research provides suggestions for regulators in Indonesia to emulate and copy the steps of other countries to further strengthen investor protection."

"Pemerintah Indonesia sudah memilih the International Centre for Settlement of Investment Disputes melalui ratifikasi Konvensi ICSID, dan kasus ICSID Case No. ARB/12/14 and 12/40 antara Churchill Mining plc dan Planet Mining Pty Ltd melawan Pemerintah Indonesia merupakan salah satu contoh sengketa penanaman modal asing di Indonesia. Petitum dari Penggugat salah satunya adalah pemerintah Indonesia telah melakukan perbuatan indirect expropriation terhadap obyek penanaman modal asing Penggugat. Hal tersebut membawa dua pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu bagaimana penentuan hukum yang berlaku dan forum yang berwenang untuk mengadili sengketa ini, dan bagaimana implementasi hukum dalam konteks hukum investor protection, proper due diligence, dan expropriation dalam kasus ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-doktrinal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk hukum yang berlaku, karena proyek penanaman modal asing ini dilakukan menggunakan perseroan terbatas berstatus personal Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia dan maka dari itu pula, karena Indonesia sudah menjadi negara peserta Konvensi ICSID, serta Penggugat merupakan perseroan-perseroan terbatas yang berstatus personal Inggris Raya dan Australia, maka penanaman modal ini dilakukan berdasarkan bilateral investment treaty antara Indonesia dengan masing-masing kedua negara tersebut, yang memilih ICSID sebagai forum penyelesaian sengketa. Selain itu, untuk investor protection, proper due diligence, dan expropriation, dalam proses acara persidangan di ICSID ditemukan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan pemalsuan tanda tangan Bupati proyek setempat untuk dokumen Kuasa Pertambangan yang diperlukan sebagai salah satu dokumen perizinan dilangsungkannya proyek ini. Maka dari itu, dokumen tersebur dinyatakan batal demi hukum dan oleh karena itu Indonesia tidak terbukti melakukan pelanggaran atas hukum investor protection, proper due diligence, dan expropriation. Penggugat justru yang telah melanggar proper due diligence dengan melakukan perbuatan pemalsuan tersebut.

---

The Indonesian Government has chosen the International Centre for Settlement of Investment Disputes as the dispute resolution forum for investor-state disputes regarding foreign direct investments in Indonesia, and the ICSID Case No. ARB/12/14 and 12/40 between Churchill Mining plc and Planet Mining Pty Ltd v Government of Indonesia is one of the example cases concerning foreign direct investment disputes in Indonesia. The Claimants claimed that the Respondent has committed an act of indirect expropriation towards the investment object, and that brings two research questions for this thesis, in which first, what are the technicalities of determining the proper governing law and dispute resolution forum for this case, and also what is the implementation regarding the laws of investor protection, proper due diligence, and expropriation in this case. The method used in this research is judicial-doctrinal. The results indicate that regarding the governing law used in this dispute, due to the fact that in this case, the investment is done through Indonesian limited liability companies, then these companies bear the personal status of Indonesia, making them bound to Indonesian law. Regarding the proper dispute resolution forum, Indonesia is one of the signatories of the ICSID Convention, and the Claimants in this case are a public limited company and a privately-owned company with personal statuses of the United Kingdom and Australia, making this investment bound to the bilateral investment treaties between Indonesia and the mentioned countries. Regarding the laws of investor protection, proper due diligence, and expropriation, the Respondent has been determined to have not broken any of those laws due to the fact that the indication during the arbitration of the Claimant has forged the signature of the Regent of the location of the project for the Kuasa Pertambangan licensing document thus making the licensing document null and void. The Claimant on the other hand has violated the provisions of proper due diligence in this case."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengungkapan risiko terhadap asimetri informasi dengan menggunakan efektivitas dewan komisaris dan komite audit serta siklus hidup perusahaan sebagai variabel pemoderasi. Tingkat pengungkapan risiko diukur dengan metode content analysis berdasarkan pengembangan framework oleh Linsley dan Shrives (2006) dan regulasi pengungkapan risiko berlaku di Indonesia. Efektivitas dewan komisaris dan komite audit diukur berdasarkan skor yang dikembangkan oleh Hermawan (2009). Pengujian hipotesis diukur dengan menggunakan regresi berganda dengan sampel 215 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan dari tingkat pengungkapan risiko terhadap asimetri informasi. Pengaruh negatif ini diperkuat oleh efektivitas komite audit secara signifikan, namun tidak ditemukan pengaruh dari efektivitas dewan komisaris dan siklus hidup perusahaan dalam memperkuat pengaruh negatif tingkat pengungkapan risiko terhadap asimetri informasi. Pengujian tambahan dilakukan pada variabel efektivitas dewan komisaris dan komite audit serta siklus hidup secara terpisah. Hasil pengujian tambahan ini mendukung hasil penelitian secara konsisten, sedangkan siklus hidup ditemukan memperkuat secara marginal.

---

This research aims to know the effect of risk disclosures on the asymmetry information with board of commissioner and audit committee effectiveness and firm life cycle as moderating variable. Risk disclosures are measured through content analysis based on framework developed by Linsley and Shrives (2006) and regulation applied in Indonesia. Board of commissioners and audit committee are assesed by using a score that is developed by Hermawan (2009). Hypothesis testing used multiple regression with sample of 215 companies that are listed at Indonesia Stock Exchange in 2012.

The result of this study shows that risk disclosures is negatively associated with the asymmetry information. This relationship is stronger for firms with higher audit committee effectiveness score. There is no significant effect found in the board commissioner efectiveness and firm life cycle to moderate the relationship. Additional tests are performed to test board commissioner and audit committee effectiveness and firm life cycle in separately. Results of additional tests consistently support the research results, however firm life cycle is found to strengthen the effect marginally."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh asimetri informasi terhadap nilai perusahaan, serta efek moderasi tingkat leverage dan peluang pertumbuhan terhadap pengaruh tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data 171 perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia BEI pada tahun 2011 hingga 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa asimetri informasi yang terdapat di dalam suatu perusahaan dapat menurunkan nilai perusahaan tersebut karena adanya biaya keagenan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat leverage dapat memperlemah pengaruh negatif asimetri informasi terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan tingkat leverage dapat mengurangi biaya keagenan, karena adanya pengawasan yang lebih ketat dari pihak kreditur. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa peluang pertumbuhan perusahaan dapat memperkuat pengaruh negatif asimetri informasi terhadap nilai perusahaan dikarenakan perusahaan yang memiliki peluang pertumbuhan cenderung memiliki proyek-proyek yang tidak pasti dan sulit diprediksi, sehingga dapat meningkatkan biaya keagenan. Oleh karena itu, tingkat leverage dan peluang pertumbuhan terbukti dapat memoderasi pengaruh asimetri informasi terhadap nilai perusahaan.

---

This study is aimed to examine the effect of information asymmetry to firm value and the moderating effects of leverage and growth opportunities towards the effect of information asymmetry to firm value. The study is conducted on 171 companies that are listed in Indonesia Stock Exchange BEI from 2011 to 2015.

The research shows that information asymmetry has negative impact on firm value. It indicates that information asymmetry can reduce firm value due to the presence of agency cost. The result also shows that leverage can weaken the negative effect of information asymmetry on firm value. It is mainly due to the tendency of leverage to reduce agency cost, because bondholders may perform an important monitoring function that can enhance transparency.

Moreover, the result shows that growth opportunity can strengthen the negative effect of information asymmetry on firm value, because firms with growth opportunity tends to have unpredictable projects which can increase the agency cost. Therefore, the ability of leverage and growth opportunities to moderate the effect of information asymmetry on firm value is proved."