Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah atas akta jual beli yang dinyatakan cacat hukum akibat adanya pembatalan sertipikat yang menjadi dasar pembuatan akta jual beli tersebut. Pembatalan sertipikat dilakukan karena penerbitannya didasarkan pada surat pernyataan waris yang tidak sah sehingga segala bentuk perbuatan hukum atas tanah warisan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Pembatalan sertipikat yang digunakan sebagai jaminan kredit perbankan menyebabkan kreditur kehilangan jaminan atas piutangnya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah atas pembatalan sertipikat akibat akta jual beli yang cacat hukum; dan, akibat pembatalan sertipikat yang menjadi objek jaminan kredit terhadap kreditur. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif. Analisis didasarkan pada tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan akta jual beli dengan objek tanah warisan untuk memahami sejauh mana tanggung jawabnya atas akta tersebut jika akta dibatalkan karena pewarisan yang cacat hukum dan menganalisis upaya kreditur jika pembatalan akta tersebut mengakibatkan dibatalkannya sertipikat objek jaminan kreditnya. Hasil analisa adalah bahwa atas pembatalan suatu sertipikat hak atas tanah,  Pejabat Pembuat Akta Tanah tidaklah dapat dimintai pertanggunggjawaban selama pejabat tersebut tidak terbukti melakukan kesalahan, sedangkan kreditur yang dirugikan atas pembatalan sertipikat jaminan kreditnya dapat menempuh jalur hukum, oleh karena itu prinsip kehati-hatian sangatlah penting bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan akta autentik serta kreditur dalam mengenal calon debitur agar terhindar dari kerugian akibat kehilangan jaminan kreditnya.

---

This research is about the responsibility of Land Deed Official for sale and purchase deed which is declared legally defect due from annulment of land title deed as a basis of the deed making. The annulment of land title deed because the issuing is based on illegally inheritance statement so that any legal actions are considered never happened. The annulment of land title deed is used for bank loan collateral causes the creditor losing his collateral receivables. The issues are raised in this research that is responsible of land deed official for annulment of land title deed due to legal defect sale and purchase deed; and, due to annulment of land title deed as loan collateral for creditor. To answer those issues are used normative juridical research method and this research is qualitative research with descriptive data as a result. The analysis is based on role of land deed official in sale and purchase deed making for inherited land as the object to find out the extent of his responsibility for the deed he made if the deed is annulled because legal defect inheritance and analysing creditors efforts if the annulment effect to land title deed revocation which is the object used as his loan collateral. The analysis results are for annulment of land title deed, Land Deed Official cant be held a responsibility as long he doesnt proven made any mistake, whereas the creditors are harmed for annulment of land title deed as his loan collateral can take a legal action, therefore prudential principle is very important for Land Deed Official in the deed making also the creditors for getting to know potential debtor to avoid from loss causing by losing his loan collateral.

"

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu dalam hal peralihan hak atas tanah, salah satunya yaitu akta jual beli. Dalam peraturannya telah diatur bahwa tidak diperbolehkan membuat akta jual beli dengan blanko kosong. Dalam hal ini ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT dalam pembuatan akta jual beli dengan blanko kosong sehingga berimplikasi pada perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Tesis ini membahas tanggung jawab PPAT sebagai pejabat umum terhadap pembatalan akta jual beli akibat perbuatan melawan hukum serta akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan ini adalah PPAT bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum membuat akta jual beli dengan blanko kosong: (1) Tanggung jawab PPAT bersangkutan terdiri dari tanggung jawab administrasi berupa pengenaan sanksi administrasi pemberhentian sementara dari jabatannya dan tanggung jawab pidana berupa pengenaan sanksi pidana. (2) Akibat hukum terhadap akta jual beli yang dinyatakan batal demi hukum oleh suatu putusan pengadilan yaitu akta tersebut dianggap tidak pernah ada. Artinya sejak semula hukum menganggap tidak pernah terjadi jual beli. Pengurusan dilakukan dengan membuat akta pembatalan jual beli tanah, yang akan ditindak lanjuti oleh Kantor Pertanahan untuk dilakukan pencabutan dan pembatalan sertipikat yang telah terbit sebelumnya. Pembatalan sertipikat akan mengembalikan status tanahnya ke keadaan semula sebelum dilakukan peralihan hak. Sehingga nama pemegang hak akan kembali ke nama pemegang hak semula.

---

The Land Deed Maker Official (PPAT) is a public official who is authorized to make authentic deeds regarding certain legal actions in terms of the transfer of land rights, one of which is the deed of sale and purchase. In the regulations it has been regulated that it is not allowed to make a deed of sale with a blank form. In the case, a violation was found by PPAT in making a deed of sale and purchase with a blank form so that it had implications for unlawful acts (onrechmatige daad). This thesis discusses PPAT’s responsibility as a public official for the cancellation of the sale and purchase deed due to unlawful acts and the legal consequences. The research method used in normative legal research. The results of this discussion are that the PPAT is responsible for unlawful acts of making a blank sale and purchase deed: (1) The related PPAT’s responsibilities consist of administrative responsibility in the form of imposition of administrative sanctions for dismissal from his position and crimical responsibility in the form of imposition of criminal sanctions. (2) The legal consequence of the deed of sale which is declared null and void by a court decision is that the deed is deemed to have never existed. That is, from the beginning the law considered that there had never existed. That is, from the beginning the law considered that there had never been a sale and purchase. Managenemt is carried out by making a deed of sale and purchase of land, which will be followed up by the Land Officer for revocation and previously a certificate that has been issued previously. Cancellation of the certificate will return the land status to its original state before the title song was carried out. So that the name of the right holder will return to the name of the original right holder."

"Penelitian ini menganalisis tentang akibat hukum dan tanggung jawab PPATS yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian kepada pihak. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini berdasarkan Putusan Nomor 970 K/Pdt/2019 mengenai akibat hukum dan tanggung jawab PPATS terhadap pembatalan akta hibah. Salah satu cara seseorang mengalihkan haknya secara hukum yaitu dengan hibah dengan dibuatkan akta hibah di hadapan PPAT dalam hal ini PPATS. Pemberian hibah dapat diberikan apabila tidak melanggar bagian ahli waris yang telah ditentukan dalam undang-undang, yang dimana bagian ahli waris menurut undang-undang memiliki bagian mutlak (legitieme portie) dan jika dilanggar maka ahli waris dapat menuntut haknya. Dalam hal ini, PPATS tidak membacakan akta, hanya dihadiri oleh satu orang saksi, tidak ditandatangani oleh PPATS pada saat itu juga dan tidak ada persetujuan dari para ahli waris yang menyebabkan melanggar peraturan perundang-undangan jabatan PPAT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan data sekunder. Akta hibah yang dibuat PPATS yang mengalami cacat secara hukum yang menyebabkan aktanya batal demi hukum. Perbuatan PPATS ini dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif dan secara perdata dengan sanksi berupa teguran tertulis dan ganti kerugian

---

This study analyzes the legal consequences and responsibilities of temporary land deeds that violate the provisions of laws and regulations and can cause parties losses. The issues raised in this study are based on Decision Number 970 K /Pdt/ 2019 regarding the legal consequences and responsibility of temporary PPAT for the cancellation of grant deeds. One of the ways a person transfers his rights legally is by a grant by making a grant deed before the PPAT in this case a temporary PPAT. Grants may be granted if they do not violate the share of heirs specified in the statute, whereby the statutory share of the heirs has an absolute share (legitime portie) and if violated then the heirs can claim their rights. In this case, the PPAT temporarily did not read out the deed, was only attended by one witness, was not signed by the temporary PPAT at that time and there was no approval from the heirs which led to the violation of the laws and regulations of the PPAT position. This research uses normative juridical research methods that are descriptive and analytical with secondary data. The legal materials used in this study are divided into three: primary legal sources consisting of civil law books, secondary legal sources consisting of legal journals, and tertiary legal sources consisting of legal dictionaries. The data analysis method used in this study is qualitative, namely data compiled in the form of narratives. A grant made by a temporary PPAT that is legally flawed causes the deed to be null and void. The actions of this temporary PPAT can be held administratively and civilly liable with sanctions in the form of written reprimands and compensation."

"Penulisan ini membahas tentang pembatalan akta jual beli oleh Pengadilan Negeri Batam, dimana salah satu pihak melakukan penyalahgunaan keadaan yang merupakan salah satu unsur dalam perbuatan cacat kehendak. Penyalahgunaan keadaan ini mengandung dua unsur yaitu unsur kerugian bagi pihak yang satu dan unsur yang timbul karena sifat perbuatan, yakni penyalahgunaan keunggulan ekonomi dan keunggulan kejiwaan. Adapun permasalahan yang diangkat adalah bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan serta tanggung jawab PPAT terhadap akta tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun analisa data dilakukan secara preskriptif analitis. Hasil penelitian ini, penyalahgunaan keadaan merupakan cacat kehendak yang membuat tidak terpenuhinya syarat subjektif dari suatu perjanjian. Ini berakibat sebuah perjanjian dapat dibatalkan sepanjang dimintakan oleh pihak yang berkepentingan. Dengan begitu, PPAT dalam menjalankan jabatannya wajib mengedapankan sikap kehati-hatian agar akta yang dibuatnya terbebas dari unsur penyalahgunaan keadaan.Kata kunci: akta; cacat kehendak; penyalahgunaan keadaan

---

This writting discusses the cancellation of the sale and purchase deed by the Batam District Court, where one of the parties committed abuse of the situation which is one of the elements in the act of disability. Abuse of this situation contains two elements, namely the element of loss for one party and the element that arises due to the nature of the act, namely the abuse of economic advantage and psychological advantage. As for the problem raised is how the legal consequences of the act made by the Land Deed Making Officer (LDO) which contains elements of abuse of circumstances and the responsibility of LDO to the act. To answer these problems, normative legal research methods are used by approaching the library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis is done prescriptively analytically. As a result of this research, abuse of circumstances is a defect of will that makes the non-fulfillment of subjective requirements of an agreement. This results in an agreement being revoked as long as requested by the stakeholders. Thus, LDO in carrying out its duties must develop a cautious attitude so that the act he made is free from the element of abuse of the situation.Keywords: deed; defect of will; abuse of circumstances"

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Peranan PPAT dalam rangka pemberian Kredit Pemilikan Rumah tidak hanya membuat Akta Jual Beli dan Akta Pemberian Hak Tanggungan saja, namun terkadang juga dimintakan untuk melakukan pengurusan yang berkaitan dengan obyek jaminan yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM). PPAT yang tidak menyelesaikan pengurusan tersebut dan dengan sengaja menggadaikan SHM dapat dimintakan pertanggungjawabannya karena melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 900K/Pdt/2017. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab PPAT dalam pengurusan SHM sebagai jaminan Kredit Pemilikan Rumah dan akibat hukum bagi PPAT yang tidak menyelesaikan pengurusan SHM sebagai jaminan Kredit Pemilikan Rumah dan dengan sengaja menggadaikan SHM tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dengan alat pengumpulan data studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah tanggung jawab PPAT dalam pengurusan SHM yang merupakan jaminan Kredit Pemilikan Rumah adalah tanggung jawab berdasarkan kuasa. Kepada PPAT berlaku ketentuan tanggung jawab secara administrasi, perdata, maupun pidana. Perbuatan PPAT yang tidak menyelesaikan pengurusan SHM sebagai jaminan Kredit Pemilikan Rumah dan dengan sengaja menggadaikan sertipikat tersebut digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum perdata, oleh karenanya PPAT dibebani kewajiban untuk melakukan ganti rugi. Adapun saran penulis adalah PPAT haruslah bisa memilah antara tugas pokok jabatan PPAT dan pekerjaan pemberian jasa. PPAT terlebih dahulu sebaiknya memastikan bahwa pekerjaan tersebut nantinya dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang berlaku.

---

Land Deed Officials must provide the best service to the community. Its role in the granting of a Home Ownership Loan is not only to make a Deed of Sale and Mortgage Deed, but sometimes it is also asked to make arrangements as a guarantee object. He is not immune from the law. Land Deed Official who do not complete the arrangement and intentionally pawn the certificate must be responsible for committing an unlawful act, as decided by the Supreme Court Number 900K / Pdt / 2017. The issue raised in this study is the responsibility of the Land Deed Official in arranging the Freehold Title Certificate as collateral for Home Ownership Loans and legal consequences for Land Deed Official who have not completed the management of the Freehold Title Certificate and intentionally pawned it. This study uses a normative juridical research method with a type of analytic descriptive research. Data analysis method used by the author is a qualitative method with document study data collection tools. The results of this study are The Land Deed Official responsibility in managing Freehold Title which is a guarantee of Home Loans is a responsibility based on power. Provisions for administrative, civil and criminal responsibility apply to The Land Deed Official. The legal consequences of unlawful acts filed by The Land Deed Official for not completing the management of Freehold Title as collateral for Home Loans and deliberately pawning the certificate are that civil law creates an obligation to make compensation. The author's suggestion is that The Land Deed Official should be made in making deeds and in providing services to the public always upholding their oaths and complying with applicable laws."

"Notaris dan PPAT sebagai Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh negarauntuk membuat akta otentik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk Notaris dan PP 37Tahun 1998 untuk PPAT seringkali dihadapkan dengan permasalahan yangmenyangkut peran dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum dalampembuatan Akta Jual Beli Tanah (AJB) dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan(APHT) terkait dengan keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak dalampembuatannya terlebih apabila kedua akta tersebut bertautan dengan perjanjiankredit. Dalam skripsi ini penulis mengkaji peran dan tanggung jawab Notaris danPPAT dalam pembentukan Akta Jual Beli dan APHT dan penerapan asas pradugasah (presumption iustae causa) dan asas kehati-hatian pada pelaksanaan tugasjabatan notaris dalam keadaan para pihak beritikad tidak baik, serta status dankedudukan kedua akta tersebut setelah diketahuinya adanya itikad tidak baik daripara pihak. Adanya itikad tidak baik dari para pihak merupakan suatu hal materiilyang tidak perlu dibuktikan oleh Notaris/PPAT, terhadap akta tersebut apabiladapat dibuktikan adanya cacat materiil di dalamnya maka akta tersebutberkedudukan sebagai akta dibawah tangan. Notaris/PPAT dalam pelaksanaantugas jabatannya perlu memperhatikan penerapan asas Praduga Sah dan Asas-Asaslainnya guna menjamin integeritas mereka dan terlebih memberikan perlindunganterhadap-nya.

---

Public Notary and Land Deed Official as Public Officers are authorized by the state

to make an authentic deed as set out in Law No. 2 of 2014 jo. Law No. 30 of 2004

for the Notary and PP 37 of 1998 for Land Deed Official as legal standing are often

confronted with issues relating to its role and responsibilities as the public officer

in the making of the Contract of Sale (AJB) and the Mortgage Deed (APHT) in

relation to false evidence provided by the parties in their making when that two

deeds are linked to a credit agreement. In this thesis the author examines the role

and responsibilities of the Notary and PPAT in the drafting of Contract of Sale and

Mortgage Deed and the application of Presumption of Legitimacy (Presumptio

Iustae Causa) and the principle of caution due to the performance of the public

notary and Land Deed Official in the event of adverse parties, as well as the status

and the second position of the deed after being aware of bad faith from the parties.

The existence of a bad faith by the parties is a material matter which the Public

Notary / Land Deed Official does not need to prove, if it can be proven that there

is a material defect that decrease is status as Authentic Deed to Privately Made

Deed. The Public Notary / Land Deed Ofccial in running it’s duties should consider

the application of the Presumption of Legitimacy and other Fundamentals to ensure

their integrity and provide extra protection amongst them."

"Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pembatalan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Akta Jual Beli "pura-pura" (AJB "Pura-Pura"). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 159/Pdt.G/2018/PN. Bpp. AJB "Pura-Pura" dinyatakan batal demi hukum dan PPAT diperintahkan untuk mencoret akta dari buku daftar register akta miliknya. Namun, terdapat putusan lain di mana PPAT tidak diperintahkan untuk mencoret akta yang batal demi hukum dari daftar buku register. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai mekanisme pembatalan akta terhadap akta yang telah dinyatakan batal demi hukum; akibat pembatalan bagi pajak yang telah dibayarkan; serta tanggung jawab PPAT terhadap AJB "Pura-Pura". Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisa data dilakukan secara deskriptif analitis. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme yang penting dilakukan oleh PPAT adalah membuat laporan kepada Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pajak bahwasannya akta tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan sedangkan mencoret akta dari buku register dilakukan sebagai perintah putusan pengadilan. Akibat bagi pajak yang telah dibayarkan, para pihak dapat meminta restitusi. Kemudian, bagi PPAT yang membuat Akta "Pura-Pura" dapat diberhentikan dengan tidak hormat serta dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan hasil penelitian, Penulis memberikan saran bahwa perlu diatur mekanisme pelaksanaan akta yang telah dinyatakan batal demi hukum guna memenuhi tertib administrasi dalam Peraturan Jabatan PPAT; Pihak yang ingin mengajukan pengembalian pajak harus mempersiapkan bukti pendukung bahwa transaksi pernah terjadi dan kemudian dibatalkan oleh Pengadilan; serta bagi PPAT dilarang membuat AJB "Pura-Pura" dan perbuatan hukum lain yang didasari perjanjian "pura-pura".

---

This study discusses the cancellation mechanism and the responsibility of Land Deed Official (PPAT) on "Pretended" Sale and Purchase (AJB). In the Decision of The Balikpapan City District Court Decision Number:159/Pdt.G /2018/PN.Bpp. the deed was declared null and void by law and the PPAT was ordered to cross out the AJB from their book list. On the other hand, there was other Court Decision where the PPAT wasn’t ordered to cross out a deed that was null and void by law from their book list. The issues raised in this study are the cancellation mechanism of the deed that has been null and void by law;the tax that has been paid by the parties;and PPAT responsibilities; To answer the problems raised,Writer uses juridical normative method with descriptive data analysis. As a conclusion of the study, the essential thing is for PPAT to file a report to the National Land Agency and the Tax Office while crossing out the deed is just as an instruction of court decision. The tax that has been paid may be refunded. The related PPAT may dishonorably be discharged and sued based on article 1365 of the Civil Code. Therefore, it is also necessary to regulate in PP Number 37/1998 the mechanism for the implementation of the deed which has been declared null and void by law; the party who wants get a tax return must prepare supporting evidence; and PPAT is prohibited from making a "pretended" AJB or any legal action based on "pretended" agreement."

"Peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat dilakukan dengan Akta Autentik yang dibuat oleh PPAT. Agar suatu penghibahan beralih secara sempurna, syarat pembuatan Akta Hibah harus dipenuhi dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Clp, unsur syarat subjektif dan objektif akta tidak terpenuhi karena ketidakhadiran pemberi hibah, sehingga PPAT yang membuat akta tersebut berinisiatif memalsukan tanda tangan pemberi hibah agar proses penghibahan tetap berlanjut agar objek hibah segera beralih. Permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum dari akta hibah yang tanda tangan pihaknya dipalsukan oleh PPAT yang membuatnya, dan pertanggungjawaban PPAT terhadap perbuatannya tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris berdasarkan data sekunder, melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulan bahwa akta hibah yang dipalsukan tersebut batal demi hukum, karena tidak memenuhi unsur syarat subjektif dan objektif akta, dan PPAT yang memalsukan tanda tangan pemberi hibah dalam akta tersebut dapat dijatuhi pertanggungjawaban baik secara pidana, perdata maupun administratif.

---

The transfer of land rights through grants can only be carried out with an Authentic Deed made by Land Deed Official (PPAT). In order for a grant to be validly transferred, the requirements for executing a Grant Deed shall be fulfilled and implemented in accordance with the provisions of the related Law. However, referred to Decision Number 44/Pid.B/2021/PN.Clp, the subjective and objective requirements of the grant deed were not fulfilled due to the absence of the grantor, therefore the PPAT who made the deed took the initiative to forge the signature of the grantor so that the granting process continued. Problems arise in this thesis are concerning the legal consequences of the grant deed whose signature of the party was falsified by the PPAT who made it, and the PPAT's responsibility against the said falsification of signatures. To answer these problems, a normative juridical research method that is prescriptibe analytical based on secondary data is used, through a literature study. Based on the results of the research, it is concluded that the falsified grant deed is deemed null and void because it does not meet the subjective and objective requirements of the deed, and the PPAT who falsifies the signature of the grantor in the deed can be held liable criminally, civilly and administratively."

"Tesis ini meneliti tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) terhadap akta jual beli atas sertipikat yang dibatalkan pendaftaran peralihan haknya. Pembatalan pendaftaran peralihan sertipikat hak atas tanah akibat adanya cacat administrasi dan/atau cacat hukum didasari peralihan dari akta jual beli yang dalam pembuatannya terdapat perbuatan melawan hukum oleh salah satu penghadap, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada PPAT akan tetapi harus diperhatikan batasan pertanggungjawaban PPAT. Rumusan permasalahan yang diangkat adalah tanggung jawab PPAT terhadap akta jual beli atas sertipikat yang dibatalkan pendaftaran peralihan haknya oleh Badan Pertanahan Kota Jakarta Selatan berdasarkan Putusan Nomor 550/Pid.B/2021/PN Jkt/Sel. dan akibat pembatalan peralihan hak yang dilakukan oleh Badan Pertanahan terhadap pihak pembeli. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal, sehingga data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang didukung oleh wawancara pada narasumber dan penelitian ini bersifat deksriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini adalah PPAT tidak bertanggung jawab atas pembatalan peralihan hak, karena telah menjalankan prosedur dengan memeriksa objek hak atas tanah dan dokumen secara formil. Akibat hukum dari pembatalan ini adalah akta jual beli yang dibuat oleh PPAT batal demi hukum karena tidak memenuhi asas-asas dan syarat-syarat sah jual beli sehingga pembatalan pendaftaran peralihan hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dengan mengembalikan hak atas tanah ke keadaan seperti semula sebelum adanya perbuatan melawan hukum terjadi.

---

This thesis examines the responsibilities of Land Deed Drafting Officials (hereinafter referred to as PPAT) regarding sale and purchase deeds of certificates whose transfer of rights registration has been cancelled. Cancellation of the registration of the transfer of a land title certificate due to administrative defects and/or legal defects based on the transfer of a sale and purchase deed in which there was an unlawful act by one of the parties, cannot be held accountable to the PPAT, but the limits of PPAT's liability must be taken into account. The formulation of the problem raised is the PPAT's responsibility for sale and purchase deeds for certificates whose transfer of rights registration was canceled by the South Jakarta City Land Agency based on Decision Number 550/Pid.B/2021/PN Jkt/Sel. and the consequences of the cancellation of the transfer of rights carried out by the Land Agency against the buyer. The research method used is a doctrinal research method, so the data used is a literature study supported by interviews with informants and this research is descriptive-analytical in nature. The result of this research is that PPAT is not responsible for the cancellation of the transfer of rights, because it has carried out procedures by formally examining land rights objects and documents. The legal consequence of this cancellation is that the deed of sale and purchase made by the PPAT is null and void because it does not fulfill the principles and conditions of legal sale and purchase, so the registration of the transfer of rights is canceled based on the Decree of the Head of the Regional Office of the National Land Agency by returning the land rights to their original state. as before the unlawful act occurred."

"Tesis ini membahas tentang Tanggung Jawab Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pembatalan Akta Jual Beli yang Surat Kuasanya Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 106/PDT/2017/PT.YYK). Permasalahan dalam tesis ini tentang akibat hukum terhadap Surat Kuasa Menjual dan Akta Jual Beli yang Surat Kuasanya Palsu dan Tanpa Persetujuan Pemilik, dan tanggung jawab Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Akta Jual Beli yang dibatalkan oleh Pengadilan. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan secara yuridis normatif,tipe penelitian deskriptif analitis, dan metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 106/PDT/2017/PT.YYK yaitu akta jual beli yang dibuat tanpa persetujuan pemilik menyebabkan akta jual beli tersebut dapat dimintakan pembatalan. Adanya perbuatan melawan hukum oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah mengakibatkan Surat Kuasa Menjual dan Akta Jual Beli atas Tanah Sengketa menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah bertanggung jawab atas pembatalan akta yang dibuatnya dengan dikenakan sanksi perdata yang dapat dimungkinkan juga dengan sanksi administratif dan sanksi pidana.

---

This thesis discusses the responsibility of a Notary Land Deed Official for the Cancellation of the Sale and Purchase Deed that has a False Power of Attorney (Case Study of Yogyakarta High Court Decision Number 106/PDT/2017/PT.YYK). The problem in this thesis is the legal consequences of the Power of Attorney for Sale and Sale and Purchase Deed which is not recognized for its truth and validity, and the responsibility of the Notary Land Deed Official for the Sale and Purchase Act which was canceled by the Court. To answer this problem legal research is conducted using a normative juridical approach, descriptive analytical research types, and data analysis methods using a qualitative approach.Based on the research results of the Yogyakarta High Court Decision Number 106/PDT/2017/PT.YYK namely deed of sale and purchase made without the consent of the owner and bad intention causing the sale deed can be requested for cancellation. Unlawful acts by the Notary Land Deed Official causing the Sale and Purchase Deed and the Power of Attorney to Sell to be declared invalid and null and void. Notary Land Deed Official is responsible for the cancellation of the deed he made with a civil sanction which can be accompanied by administrative sanctions and criminal sancti ons."