Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan hak pemegang saham melalui pemberian kuasa secara elektronik dalam RUPS perusahaan terbuka di  Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Pembahasan dalam tesis ini mencakup keabsahan pemberian kuasa secara elektronik dalam RUPS perusahaan terbuka di Indonesia, perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam pelaksanaan pemberian kuasa secara elektronik dalam RUPS perusahaan terbuka di Indonesia dan perbandingan pengaturan pemberian kuasa secara elektronik untuk keperluan RUPS di Indonesia, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengaturan pemberian kuasa secara elektronik dalam POJK No. 15/POJK.04/2020 sudah sejalan dengan UUPT serta sah dan mengikat bagi para pihak yang terkait. Namun masih terdapat perbedaan terkait pengaturan RUPS secara elektronik yang terdapat dalam POJK No. 16/POJK.04/2020 dengan UUPT. Selain itu, pada saat ini, dalam aplikasi yang disediakan penyedia e-RUPS, masih dalam fase e-Proxy sehingga belum tersedia layanan live streaming dan partisipasi pemegang saham masih hanya dibatasi untuk pemegang saham domestik. Jika pemegang saham sebagai pemberi kuasa dirugikan kepentingannya maka pemegang saham dapat mengajukan gugatan perdata atau menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya terhadap pihak yang merugikannya. Terdapat persamaan antara pengaturan pemberian kuasa secara elektronik di Indonesia, Amerika Serikat dan Uni Eropa yaitu untuk peningkatan praktik good corporate governance namun terdapat juga perbedaan yaitu terkait penyediaan proxy materials, penerima kuasa dan proxy contest (Amerika Serikat) dan terkait pertanggungjawaban penerima kuasa (Uni Eropa). Dengan demikian untuk selanjutnya dapat disesuaikan kembali pengaturan dalam POJK dan UUPT serta ditambahkan pengaturan mengenai mekanisme pelaporan pelaksanaan voting dari penerima kuasa kepada pemberi kuasa. Kemudian hendaknya segera diimplementasikan fasilitas e-Voting dan dikembangkan partisipasi pemegang saham asing dalam aplikasi yang disediakan penyedia e-RUPS.

---

This thesis discusses about the exercise of shareholder rights through electronic proxy authorization at shareholder general meetings of listed  companies in Indonesia. This research is  normative juridical research with comparative approach. Discussions in this thesis includes validity of electronic proxy authorization at shareholder general meetings of listed companies in Indonesia, legal protection for shareholders in the implementation of electronic proxy authorization at shareholder general meetings of listed companies in Indonesia and comparison of shareholder general meetings electronic proxy authorizations regulations in Indonesia, United States and European Union. The results of this research states that electronic proxy  authorizations regulation in POJK No. 15/POJK.04/2020 already in accordance with UUPT and valid and binding for the parties concerned. But there is still a difference related to the electronic shareholder general meetings that regulated in POJK No. 16 / POJK.04 / 2020 with UUPT. Other than that, at present, in the application provided by the e-RUPS provider, it is still in the e-Proxy phase so that there is no live streaming service available yet and shareholder participation is still limited for domestic shareholders. If shareholders as proxy authorizer loss their interest, then shareholder can file a civil lawsuit or resolve disputes through arbitration or another alternative dispute resolution institutions against the party that inflict their loss.The similarity between electronic proxy authorizations regulations in Indonesia, United States and European Union is to improve the practice of good corporate governance, but there are also differences that related about the provision of proxy materials, proxy holder and proxy contest (United States) and related to the proxy holders liability (European Union). Therefore, regulations in POJK and UUPT can then be adjusted and regulation regarding the reporting mechanism of voting casted from the proxy holder to proxy authorizer can be added. Then, in the application provided by e-RUPS provider, e-Voting facility should be implemented immediately and participation of foreign shareholders can be developed.

"

"Skripsi ini menganalisis peraturan komite nominasi dalam kaitannya dengan praktik hak pemegang saham dalam pengangkatan direksi perusahaan terbuka di Indonesia dengan membandingkan peraturan di Singapura dan Jepang. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan, penelitian ini menemukan bahwa peraturan komite nominasi di 3 (tiga) negara menetapkan bahwa komite nominasi berfungsi sebagai badan untuk membantu dewan dalam nominasi dan evaluasi direksi. Namun, pelaksanaan komite nominasi di Indonesia memberikan kewenangan yang terbatas untuk hanya memberikan rekomendasi kepada dewan mengenai pencalonan direksi. Sedangkan di Singapura dan Jepang, komite nominasi berwenang merekomendasikan pemberhentian direksi. Penelitian ini juga menemukan bahwa komite nominasi tidak mengalahkan hak pemegang saham dalam pengangkatan direksi karena 2 (dua) alasan. Pertama, isu yang disinyalir menyangkut kekuasaan komite nominasi yang terlalu kuat itu tidak benar. Hal ini dikarenakan POJK No.34/POJK.04/2014, Singaporean Code, dan Japan Companies Act secara jelas menyatakan ruang lingkup kewenangan komite nominasi pada perusahaan terbuka, dimana yang menjadi sorotan utama adalah kewenangan komite nominasi hanya sebatas “merekomendasikan” kepada dewan. Kedua, dalam pengangkatan direksi, pemegang saham memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat terhadap kewenangan komite nominasi yang meliputi hak untuk memperoleh keterbukaan informasi, hak untuk mencalonkan, dan hak untuk menolak calon yang dinominasikan oleh komite nominasi, dalam rapat umum pemegang saham.

---

This undergraduate thesis analyzes the regulation on nomination committee in regard to the practice of shareholder’s rights in the appointment of directors of listed companies in Indonesia by comparing it to the regulations in Singapore and Japan. Through conducting a juridical normative research with a statutory and comparative approaches, this research found that the regulation on nomination committees in all 3 (three) countries stipulates that the nomination committee functions as a body to assist the board in the nomination and evaluation of directors. However, Indonesia’s implementation of the nomination committee gives a limited authority to only make recommendations to the board regarding the nomination of directors. Whereas in Singapore and Japan, the nomination committee has the authority to recommend the dismissal of directors. This research also found that nomination committee does not defeat shareholder’s rights in the appointment of directors because of 2 (two) reasons. Firstly, the issue that presumably concerns the overpowering authority of the nomination committee is not correct. This is because POJK No.34/POJK.04/2014, Singaporean Code, and Japan Companies Act clearly state the scope of authority of the nomination committee in listed companies where the main highlight is that the authority of nomination committee is limited to only “recommending” the board. Secondly, in the appointment of directors, shareholders have undefeated rights against the authority of nomination committee which includes the right to obtain disclosure of information, right to nominate, and right to refuse candidates nominated by the nomination committee, in the general meeting of shareholders."

"Skripsi ini menganalisis sah tidaknya rapat umum pemegang saham luar biasa yang memutuskan untuk menerbitkan klasifikasi saham baru dengan membatalkan hak suara pemegang saham minoritas yang ada berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia dan Australian Corporations Act di Australia serta menilai apakah putusan pengadilan yang mempersyaratkan persetujuan dari tuan Lili Soemantri atas keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan Terbatas Cabot Indonesia, yang membatalkan klasifikasi saham tuan Lili Someantri sehingga mengakibatkan hilangnya hak suara, sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia dan Australian Corporations Act di Australia. Dengan menerapkan penelitian yuridisnormatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan komparatif, maka skripsi ini menimpulkan: pertama, berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia dan Australian Corporations Act di Australia, keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa untuk menerbitkan klasifikasi saham baru dengan membatalkan hak suara pemegang saham minoritas yang ada adalah sah sepanjang memenuhi ketentuan kuorum kehadiran dan jumlah suara minimum yang menyetujui keputusan untuk menjadi sah dengan agenda perubahan anggaran dasar berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia dan agenda memvariasi dan membatalkan hak-hak pada klasifikasi saham berdasarkan Australian Corporations Act di Australia; kedua, putusan pengadilan yang mempersyaratkan persetujuan dari tuan Lili Soemantri atas keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan Terbatas Cabot Indonesia, yang membatalkan klasifikasi saham tuan Lili Someantri sehingga mengakibatkan hilangnya hak suara, bertentangan dengan Undang Undang Perseroan Terbatas di Indonesia, tetapi telah sesuai dengan Australian Corporations Act.

---

This thesis analyzes whether the extraordinary general meeting of shareholders, which decides to issue a new classification of shares by cancelling the existing minority shareholder voting rights, is valid based on the Indonesian Limited Liability Company Law and Australian Corporations Act and evaluates whether the court decision that declares the approval requirement from mister Lili Soemantri on the extraordinary general meeting of shareholder resolution of Cabot Indonesia Limited Liability Company, which cancels mister Lili Someantri's classification of shares resulting in the loss of voting rights, complies with the Indonesian Limited Liability Company Law and Australian Corporations Act. By applying juridical-normative research with statutory, cases, and comparative approaches, this thesis concludes that: as follows: first, based on both Indonesian Limited Liability Company Law and Australian Corporations Act, the resolution to issue a new classification of shares by cancelling the existing minority shareholder voting rights has to be done through an extraordinary general meeting of shareholders which fulfil the provision of attendance quorum and the minimum vote approving for the resolution to be valid with agenda amendment of articles of association under Indonesian Limited Company Law and agenda varying and cancelling class rights under Australian Corporations Act; second, the court decision that declares the approval requirement from mister Lili Soemantri on the extraordinary general meeting of shareholder resolution of Cabot Indonesia Limited Liability Company, which cancels mister Lili Someantri's classification of shares resulting in the loss of voting rights, contradicts with the Limited Liability Company Law in Indonesia, but comply with the Australian Corporations Act since it requires approval from mister Lili Soemantri."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemegang saham publik yang tidak setuju dan abstain terhadap agenda Rapat Umum Pemegang Saham RUPS tahunan yaitu penetapan akuntan publik dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi terhadap Price to Book Value PBV perusahaan. Penelitian ini berguna untuk melihat apakah pemegang saham publik mempertimbangkan keputusannya dalam RUPS tahunan sehubungan dengan penetapan akuntan publik dan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dalam berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Hasilnya adalah walaupun pemegang saham publik tidak setuju dan abstain untuk agenda RUPS tahunan tetapi tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap PBV. Penelitian ini menggunakan metode data panel.

---

This research aimed to examine the effect of public shareholders who disagree and abstain on the agenda of the Annual Shareholder General Meeting RUPS with regard to appointment of public accountants and approval of remunerations of Board Comissioners and Directors against Price to Book Value PBV of the company. This research is useful to see whether public shareholders consider their decisions in annual RUPS with respect to appointment of public accountant and approvals of remunerations of Board Commissioners and Directors during investing in the Indonesian Stock Market. The result is even though public shareholders disagree and abstain for annual RUPS agenda, but there is no negative effect against PBV of the company. This research used panel data."

"ABSTRAKSkripsi ini mengevaluasi tentang perhitungan kinerja bank yang disebut sebagai ?efisiensi nilai pemegang saham (shareholder valuen efficiency)?. Efisiensi nilai pemegang saham mengukur seberapa efisien return saham yang diciptakan oleh perusahaan bagi pemegang saham yang diwakili oleh Economic Value Added (EVA). EVA adalah suatu pengukuran kinerja yang menjadi dasar penciptaan nilai di tingkat perusahaan. EVA dihitung sebagai laba operasi setelah pajak dikurangi biaya modal atas investasi tahun sebelumnya. Dalam penelitian ini menemukan bahwa efisiensi biaya berpengaruh secara postif terhadap EVA sementara ukuran bank berpengaruh secara negatif. Selain itu bank milik pemerintah mencatat EVA yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank yang bukan milik pemerintah sementara tidak terdapat perbedaan EVA antara bank syariah dengan konvensional.

---

ABSTRACTThis paper evaluates the bank's performance that is called as "efficiency of shareholder value". It measure how efficient stock returns created by the companies for its shareholders, represented by Economic Value Added (EVA). EVA is a performance measurement which the value creation at the firm level. EVA is calculated as net operating profit after tax minus cost of previous year invested capital. This study find that the cost efficiency is positively relate to EVA while size of banks negatively related. Further more government owned banks record higher EVA while there is no difference in EVA between islamic and conventional banks."

"[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai implikasi hukum terhadap RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang diselenggarakan oleh pemegang saham minoritas dalam hal telah lewat jangka waktu yang ditentukan apabila ditinjau dari Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penulisan ini berdasarkan fakta ataupun persoalan-persoalan yang sering dialami oleh masyarakat bisnis, baik sebagai seorang pemegang saham, komisaris maupun direksi yang sering mengalami permasalahan dalam menjalankan perusahaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative,yaitu suatu penelitian yang melakukan analisa pada suatu permasalahan hukum dengan norma-norma hukum yang ada dan berlaku dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh atas permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait perseroan terbatas yaitu Undang-Undang No.40 tahun 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan lainnya. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai perlindungan terhadappemegang saham minoritas yang mutlak diperlukan dalam membangun hubungan intern perusahaan yang pada dasarnya adalah hubungan antar organ perusahaan yang akan mempengaruhi hubungan perusahaan dengan stakeholder lainnya. Adanya kecendrungan pemegang saham mayoritas memanfaatkan kedudukannya secara tidak bertanggung jawab dapat terjadi dalam pelaksanaan RUPS, dalam halpengendalian perngurusan perusahaan, dominasi melalui direksi, dimana kebijakan direksi berpindah kepada pihak-pihak yang pro pada pemegang saham mayoritas yang dapat menyebabkan perusahaan hanya sebagai alter ego atau sarana bagi pemegang saham mayoritas dan pihak-pihak yang tidak beritikad baik. Pemegang saham minoritaspun perlu mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan maupun mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu sebagai pemegang saham minoritas haruslah mengerti mengenai hak dan kewajiban dalam suatu perusahaan juga pengetahuan mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam perusahaan.;The purpose of this research is to analyze the law implication to the Annual Shareholder meeting and Other Shareholder meeting conducted by minority shareholder, with overdue deadline condition as per Regulation no.40 2007 on limited Corperation. This writing is based on factual and case studies that are often experienced by business community, as shareholder, commissioner or even board of Director in running the day-to-day business. Research method used is Normative Juridical Method, which analyze a law case using existing law norm and with the purpose of getting clearer and more complete picture of the identified problem. Reference book study about the regulation on limited corporation is only governed in Trade Law regulation no.40, 2007.Regulation no.40, 2007 regarding limited corporation governs the minority shareholder’s protection which is required in building company’s internal relation, including relation among department that affect the relationship between the company and its stakeholder. Tendency of Majority Shareholder make use of their power irresponsibly may happen during the Shareholder meeting, such as controlling the company management, domination through its executive, whereby decisions can be swayed toward the Major Shareholders’ interest as a matter of ego or other subjectivepurpose. Minority Shareholder also needs to be aware of the decisions taken by the company and the real condition of it. Therefore, as the minority shareholders, they must comprehend about the right andobligation in one company, including rules & regulation in limited corporation., The purpose of this research is to analyze the law implication to the Annual Shareholder meetingand Other Shareholder meeting conducted by minority shareholder, with overdue deadline condition as perRegulation no.40 2007 on limited Corperation. This writing is based on factual and case studies that areoften experienced by business community, as shareholder, commissioner or even board of Director inrunning the day-to-day business. Research method used is Normative Juridical Method, which analyze alaw case using existing law norm and with the purpose of getting clearer and more complete picture of theidentified problem. Reference book study about the regulation on limited corporation is only governed inTrade Law regulation no.40, 2007.Regulation no.40, 2007 regarding limited corporation governs theminority shareholder’s protection which is required in building company’s internal relation, includingrelation among department that affect the relationship between the company and its stakeholder. Tendencyof Majority Shareholder make use of their power irresponsibly may happen during the Shareholdermeeting, such as controlling the company management, domination through its executive, wherebydecisions can be swayed toward the Major Shareholders’ interest as a matter of ego or other subjectivepurpose. Minority Shareholder also needs to be aware of the decisions taken by the company and the realcondition of it. Therefore, as the minority shareholders, they must comprehend about the right andobligation in one company, including rules & regulation in limited corporation]"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai ekspropriasi. Ekspropriasi pada pemegang sahamminoritas (berupa pemegang saham tradable) dapat dikatakan terjadi jika kekayaanpemegang saham mayoritas (berupa pemegang saham nontradable) meningkatseiring dengan menurunnya kekayaan pemegang saham tradable. Penelitianmenggunakan teknik regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwaketika rights issue, perubahan kekayaan pemegang saham nontradable (disimbolkan‘NTWC = nontradable wealth change’) berkorelasi negatif dengan abnormal returnsaham sebagai proksi dari kekayaan pemegang saham tradable, walaupun hasilnyatidak signifikan (sig. >5%). Kemudian dikatakan bahwa meningkatkan hak votingpemegang saham nontradable dapat memperburuk ekspropriasi yang dialamipemegang saham tradable. Penelitian ini menunjukan hasil bahwa besarnya hakvoting yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali kedua (SCS) tidakberpengaruh signifikan terhadap abnormal return saham, yang kemungkinan besardisebabkan karena adanya perbedaan struktur kepemilikan saham di Cina dengan diIndonesia.

---

ABSTRACTThis research examined the expropriation effect; the wealth of minority shareholdertransferred to the majority’s. The expropriation of minority shareholder (mentionedas tradable shareholder) occurs when the wealth of majority shareholder (mentionedas nontradable shareholder) increase while the wealth of tradable shareholder isdecreasing. This research is using cross sectional regression method. The result ofthis research shows when a company announces rights issue, the wealth change ofnontradable shareholder (NTWC) is negatively correlated with the wealth change oftradable shareholder although the result is not significant (sig. >5%). And then,previous researches said that the increase of majority shareholder’s voting rights willexacerbates expropriation effect. This research shows the large voting rights ofsecond-controlling shareholder (SCS) not significantly influenced the abnormalreturn of stock, the biggest possibility is that is caused by the differences ofownership structure in China and Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hak pemegang saham publik dalam pengambilalihan Bank Gagal yang berstatus terbuka oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini ketika Lembaga Penjamin Simpanan memiliki hak untuk mengambil alih segala hak, wewenang, kepemilikan, kepengurusan dari Bank Gagal bermaksud untuk menjual saham pemegang saham publik. Penulisan tesis ini menggunakan metode kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Pengambilalihan Bank Gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan penyerahan hak kepemilikan melalui RUPS oleh para pemegang saham yang menyerahkan, serta Penyertaan Modal Sementara yang kemudian dikonversi menjadi saham. Kedua mekanisme tersebut menjadikan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai pemegang saham mayoritas, namun tidak dapat menghilangkan pengakuan terhadap kepemilikan pemegang saham publik. Lembaga Penjamin Simpanan tidak memiliki hak untuk menjual saham pemegang saham publik yang tidak dikuasai oleh Lembaga Penjamin Simpanan apabila tidak diserahkan oleh pemilik hak sebagaimana dimaksud dalam teori property rule. Pengambilalihan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan bukan bertujuan untuk menguasai Bank, namun untuk melaksanakan perintah Undang-Undang. Ketentuan take over, mewajibkan untuk dilakukan tender offer terhadap sisa saham. Peraturan No. IX.H.1. mengenai ketentuan tender sukarela mengecualikan tender offer terhadap pengambilalihan yang dilakukan berdasarkan perintah Undang-Undang. Ketentuan ini membuktikan pemegang saham publik tetap memiliki hak terhadap saham yang dimilikinya. Mengingat lamanya waktu untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang, maka Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta dilakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta penjelasan terhadap siapa yang dimaksud dengan pemegang saham dan apa yang dimaksud dengan seluruh saham.

---

This thesis describes the protection of public shareholder rights in the takeover process of open-status Failing Bank performed by the Deposit Insurance Corporation. The main focus of this discussion is on the event the Deposit Insurance Corporation posits that it reserves the right to take over all rights, authority, title of ownership and management of the Failing Bank, and generalizes that the liquidation of the stocks includes those belonging to public shareholders. This thesis applies library research method using secondary data as data sources. The handling process of Failing Bank by Deposit Insurance Corporation is performed by surrendering of rights and powers of General Shareholders Meeting in part of the Failing Bank, and provision of temporary capital placement in part of the Deposit Insurance Corporation which is further conversed into shares. The dual mechanisms deems Deposit Insurance Corporation as the major shareholder, however still withstand recognition to the title of ownership of public shareholders. Deposit Insurance Corporation does not reserve the right to sell shares belonging to public shareholders that are not surrendered to the Deposit Insurance Corporation, as described in the theory of Property Rule. The takeover is performed by Deposit Insurance Corporation not for the purpose of acquiring the Bank, but as execution of the Law. The laws governing performance of takeover stipulates that the remaining shares must be disclosed in form of bidding offer or tender offer. Law number IX.H.1. governing voluntary tender excludes tender offer in the event of takeover prescribed by Law. This regulation substantiates that public shareholders reserves rights over their shares. Considering the time taken to conduct revision on the said law, Deposit Insurance Corporation may appeal for judicial review in the Constitutional Court to gain verification as to the reference for shareholder and as to the reference of shares as cited in the law."

"Radikalisasi pemahaman agama Islam yang terjadi di kalangan pelajar SMA menunjukkan lemahnya identitas kebangsaan sebagai identitas utama yang dapat memfasilitasi terbentuknya pemahaman agama Islam yang inklusif. Upaya kontra radikalisasi yang dilakukan pada pelajar SMA saat ini masih terfokus pada sosialisasi terhadap bahaya terorisme dan belum secara strategis berusaha memperkuat identitas kebangsaan sebagai identitas sosial yang dapat dikapitalisasi menjadi identitas utama. Fokus penelitian ini adalah upaya intervensi memperkuat identitas kebangsaan dengan menggunakan Appreciative Inquiry sebagai teknik. Intervensi diberikan dalam bentuk workshop ?Pelajar Hebat Untuk Indonesia Hebat? selama enam jam dalam satu hari. Pengukuran dampak Intervensi dilakukan dengan uji hasil pre-test post test skala Identitas Kebangsaan menggunakan Wilcoxon Signed-Rank Test sebagai statistika nonparametrik. Uji tersebut menghasilkan nilai p sebesar 0.034 yang menunjukkan bahwa intervensi memperkuat identitas kebangsaan pelajar SMA.

---

The radicalization process of understanding Islam as a religion which occurred among high school students has showed how weak national identity is as a primary identity that can facilitate the formation of an inclusive understanding of Islam. Counter-radicalization efforts conducted on high school students are still focused on the socialization of the danger of terrorism and yet strategically trying to strengthen national identity as a social identity that can be capitalized into the main identity. The focus of this research is an intervention to strengthen national identity by using Appreciative Inquiry as its technique. Interventions are given in the form of workshop titled 'Pelajar Hebat untuk Indonesia Hebat? for six hours in one day. Measuring the impact of the intervention carried out by testing the results of pre-test post-test of national identity scale using the Wilcoxon Signed-Rank Test as nonparametric statistics. The test produces a p-value of 0.034 which indicates that the intervention strengthens the national identity of high school students."

"Tesis ini membahas kasus mengenai PT. Eco Enviromental Energy Indonesia yang di dalam penyelenggaraan salah satu RUPS-nya telah terjadi penolakan atas kehadiran wakil dari salah satu pemegang saham di dalam RUPS tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan analisis kasus dengan mengumpulkan data sekunder guna menunjang penulisan.dengan studi kasus terhadap penolakan kehadiran wakil pemegang saham dalam RUPS Luar Biasa PT. Eco Enviromental Energy Indonesia pada tanggal 21 Mei 2011. Analisa terhadap putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengenai kasus ini bahwa pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada seseorang untuk mewakilinya dalam RUPS Luar Biasa merupakan hak dari pemegang saham sesuai dengan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Ketua Rapat sendiri di dalam memutuskan orang-orang yang dapat hadir dalam RUPS harus disertai dengan alasan dan dasar hukum yang tepat, dimana di dalam kasus ini Ketua Rapat yang menolak kehadiran wakil salah satu pemegang saham dengan alasan orang tersebut bukanlah orang dari Perseroan adalah tidak tepat dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dimana atas hal tersebut mengakibatkan keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS menjadi tidak sah.

---

This thesis addresses the case of PT. Eco Enviromental Energy Indonesia which in one of its GMOS has occurred rejection of the presence of a representative of one of the shareholders in the GMOS. This research is done using literature method and an analysis over a case which is completed by collecting secondary data to support the reference of this thesis with case study of the rejection of the presence of shareholder representatives at the Extraordinary GMOS of PT. Eco Enviromental Energy Indonesia on May 21st, 2011. Analysis of the decision and consideration of High Court of Pekanbaru Judges about this case was that the authorization by the shareholders to someone to represent him at the Extraordinary GMOS is the right of shareholders in accordance with Article 85 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. Chairman of the Meeting itself in deciding the people who can attend the GMOS must be based on reasons and appropriate legal basis, which in this case Chairman of the Meeting denied the presence of representative of one of the shareholders by reason of that person is not the person of the Company is not right and considered as a tort, which is resulted thst the decisions taken at the GMOS becomes invalid."