Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini akan mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perubahan kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang tahun 2015. Kebijakan ini dilihat oleh banyak pihak sebagai kebijakan yang kontroversial. Kebijakan ini muncul sebagai respon atas berubahnya situasi keamanan regional Jepang serta adanya ancaman yang nyata dari Korea Utara dan Cina dalam perspektif Jepang. Pada proses formulasinya, terjadi perdebatan yang cukup keras dalam Diet Jepang antara dua kelompok, yaitu partai pendukung dan partai yang menolak Rancangan Undang-Undang Keamanan tahun 2015 tersebut. Pada akhirnya, kebijakan tersebut berhasil diloloskan melalui mekanisme pengambilan suara pada kedua majelis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang tahun 2015 ini berhasil disahkan karena mayoritas partai pendukung memenangkan peroleh suara di kedua majelis, hal ini tidak lepas dari partai penguasa pemerintah LDP yang berhasil melakukan upaya social lobbying kepada partai pendukung lainnya. Faktor lainnya, terletak pada inkonsistensi partai oposisi sehingga membuat mereka kalah dalam pengesahan RUU Keamanan Baru tersebut. Penelitian ini menggunakan group theory dalam pembuatan kebijakan publik dan konsep pasifisme.

---

ABSTRACTThis thesis will discuss the factors leading to the passage of Japan`s defense security policy change in 2015. This change was seen by many sides as controversial. It was passed as a reaction to Japan`s regional security change of situation and the existence of real threats posed by China and North Korea in Japan`s point of view. On its formulation, there were many intense debates inside the Diet between two groups: the government and opposition parties. In the end, the bill was passed through voting mechanism in both legislative houses. This thesis showed that the changes to defense and security policy were closely linked to the ruling party (LDP) which succeeded in its social lobbying efforts toward the other political parties in its coalition. The other factor was the inconsistency of the opposition parties, which put them on the loss regarding the passage of the defense and security bill. This thesis was researched by utilizing group theory in public policy formulation and concept of pacifism."

"Keberadaan Pasukan Bela Diri sebagai ujung tombak kebijakan pertahanan nasional Jepang yang terganjal oleh Konstitusi Jepang khususnya pasal 9 merupakan sebuah fenomena tersendiri. Pihak pemerintah merasa perlu dengan pembentukan pasukan Bela Diri sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat, di lain pihak masyarakat Jepang yang trauma dengan akibat Perang Dunia II tidak menginginkan kembalinya kekuatan militer. Pemerintah tetap yakin bahwa konstitusi tidak melarang kepemilikan akan kepentingan kekuatan persenjataan dalam tingkat kepentingan minimal pertahanan diri. Kebijakan pertahanan Jepang yang berorientasi pada pertahanan eksklusif bermakna bahwa kekuatan militer tidak dapat digunakan sampai ada agresi atau serangan bersenjata. Pasukan Bela Diri Jepang harus dapat mendefinisikan bahwa tingkatan penggunaan kekuatan pertahanan harus tetap dijaga seminimal mungkin untuk tujuan pertahanan diri. Kebijakan pertahanan Jepang tidak dapat dipisahkan dengan aliansi Jepang-Amerika Serikat. Peran militer Jepang baik domestik maupun global akan sangat dipengaruhi oleh peran militer Jepang."

"Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang berhasil kita capai selama Repelita V disebabkan oleh adanya investasi yang terus meningkat, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh dunia usaha dan masyarakat. Dari tahun ke tahun penananan modal oleh dunia usaha terus berkembang. Namun, perkembangan penanaman modal yang sangat pesat terjadi dalam 5 tahun terakhir.Berdasar teori-teori tentang aliran modal, banyak faktor yang dapat mempengaruhi minat investasi asing di Indonesia. Salah satunya adalah "pull and push theory". Dalam teori ini dikemukakan adanya faktor pendorong dan penarik modal asing mengalir dari satu negara ke negara lain.Faktor pendorong adalah faktor kondusif yang dimiliki oleh negara asal-modal (home countries) seperti kebijaksanaan investasi atau aliran modal keluar, pertumbuhan/perkembangan sosial dan ekonomi serta perkembangan lingkungan global.Faktor penarik adalah keunggulan yang dimiliki oleh negara penerima modal (host countries) seperti stabilitas sosial, politik dan ekonomi, iklim usaha dan investasi yang menarik, ketersediaan sumber.daya alam dan dan sumber daya manusia, potensi pasar, insentif dan fasilitas serta ketersediaan prasarana dan sarana pendukung. Dari berbagai faktor tersebut, berdasarkan penelitian penulis atas persetujuan PMA sejak tahun tahun 1990 s/d Juni 1995 dengan mengambil sampel PMA dari Jepang, Korea Selatan dan Taiwan terungkap bahwa faktor rendahnya upah buruh (low labor cost) di Indonesia tetap merupakan salah satu daya tarik utama aliran PMA ke Indonesia.Meningkatnya dengan pesat PMA di Indonesia, terutama dari Jepang, Korea Selatan dan Taiwan pada tahun 1994 dan 1995, di samping faktor-faktor pendorong dan penarik yang disebutkan dimuka, juga disebabkan karena adanya faktor pemicu (triggering factor) yakni PP No. 20 Tahun 1994. Sebagai suatu kebijaksanaan yang sangat liberal, PP No. 20 Tahun 1994 telah memberikan dampak positif untuk menarik PMA ke Indonesia."

"Penelitian mengenai perempuan Jepang dan tanki daigaku (akademi) telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong perempuan Jepang masuk tanki daigaku.Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data kuantitatif yang dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden yang memenuhi syarat serta menanyakan metode pengumpulan data kualitatif dengan cara menanyakan secara langsung kepada responden serta data-data yang diperoleh dari buku-buku.Data kuantitatif menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perempuan Jepang memilih tanki daigaku adalah karena sesuai dengan minat (29.8%), gagal masuk universitas dan keinginan orangtua (24.3%), biaya murah dan masa belajar yang lebih singkat (10.8%). Sedangkan hasil data kualitatif menunjukkan bahwa alasan perempuan masuk tanki daigaku adalah dengan masa studi yang lebih singkat, mereka bisa dengan cepat bekerja dan menghasilkan uang."

"Perang Cina-Jepang Kedua mengakibatkan putusnya hubungan persahabatan antara Cina dengan Jepang. Selain itu, perang tersebut menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian besar secara ekonomi terhadap Cina. Republik Rakyat Cina dan Jepang juga berada pada blok yang berbeda pada periode Perang Dingin, namun rekonsiliasi Cina-Jepang dapat terealisasikan pada tahun 1972. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan apa saja faktor yang mendorong rekonsiliasi Cina-Jepang dan bagaimana rekonsiliasi Cina Jepang secara resmi terlaksana? Rangkaian pertanyaan tersebut merupakan masalah utama yang akan dibahas dalam makalah ini. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis. Dari penelitian ini terungkap bahwa ada tiga faktor yang memiliki kontribusi masing-masing dan saling melengkapi satu sama lain dalam mendorong rekonsiliasi Cina-Jepang pada periode 1949-1972.

---

The Second Sino-Japanese War resulted in the breakdown of friendly relations between China and Japan. In addition, the war caused numerous death tolls and heavy economic losses to China. The Peoples Republic of China and Japan were also on different blocs during the Cold War period, but Sino-Japanese reconciliation could be realized in 1972. This phenomenon raises the question what are the factors that drive Sino-Japanese reconciliation and how Sino-Japanese reconciliation is officially done? These questions are the main problem that will be discussed in this paper. The study was conducted using qualitative methods with a historical approach. From this study, it was revealed that there were three factors which each contributed and complimented each other in driving Sino-Japanese reconciliation in the period 1949-1972."