Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSkripsi ini membahas tentang berbagai aspek Corporate Social Responsibility baik secara konsep maupun berdasarkan peraturan yang berlaku, terutama mengenai pelaksanaan CSR melalui mekanisme pemberian dana kepada Pemerintah. Penelitian ini mengambil studi pada pelaksanaan CSR oleh PT. Vale dimana PT. Vale memberikan dana sebesar Rp 11,7 Miliar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang kemudian mendapat protes dari beberapa pihak. Adapun pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan mengenai Corporate Social Responsibility dalam sektor pertambangan? 2) Bagaimana peran pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan corporate social responsibility dalam sektor pertambangan dan 3) Apakah tindakan PT. Vale Indonesia Tbk yang memberikan dana kepada Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dapat dikatakan sebagai kegiatan CSR dari perusahaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah norma hukum tertulis dan studi dokumen. Pada Akhirnya, Penulis memperoleh kesimpulan bahwa CSR dalam sektor pertambangan diatur dalam beberapa pengaturan antara lain dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri ESDM No. 41 Tahun 2016. Kedua, peran pemerintah dalam CSR meliputi mengatur, mengawasi dan memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan CSR. Terakhir, tindakan PT. Vale yang memberikan dana kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan CSR dari PT. Vale karena melanggar ketentuan di sektor pertambangan. Saran penulis, pertama, bagi pembuat regulasi baik ditingkat pusat maupun daerah, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai peran pemerintah dalam kegiatan CSR. Khususnya berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam mengelola dana CSR. Kedua, bagi perusahaan tambang pelaksana CSR, dalam melakukan CSR agar memerhatikan ketentuan perundang-undangan terkait CSR. Terkahir, bagi Pemerintah Daerah, agar dibuat suatu mekanisme penyaluran dana CSR. Mekanime ini mengakomodir penyaluran dana CSR yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemerintah daerah. Dana tersebut tidak masuk kedalam APBD.

---

ABSTRACTThis thesis discusses various aspects of Corporate Social Responsibility both conceptually and based on applicable regulations, especially regarding the implementation of CSR through the mechanism of giving funds to the Government. This study took a study on the implementation of CSR by PT. Vale where PT. Vale provided funds amounting to Rp. 11.7 billion to the Central Sulawesi Provincial Government which later received protests from several parties. The main issues raised in this study are: 1) What are the regulation on Corporate Social Responsibility in the mining sector? 2) What is the role of the government in the implementation of corporate social responsibility activities in the mining sector? And 3) Whether the action of PT. Vale Indonesia Tbk, which provides funds to the Regional Government of Central Sulawesi, can be said to be a CSR activity of the company? The study was conducted by normative juridical method which was carried out by examining written legal norms and document studies.Finally, the author concludes that CSR in the mining sector is regulated in a number of settings, including in Law No. 25 of 2007, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law No. 4 of 2009, Government Regulation No. 23 of 2010, Government Regulation No. 47 of 2012 and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 41 of 2016. Second, the role of government in CSR includes regulating, supervising and providing evaluations of the implementation of CSR. Finally, the actions of PT. Vale, which provides funds to the Central Sulawesi Provincial Government, cannot be said to be a CSR activity from PT. Vale for violating provisions in the mining sector. The author's advice, first, is for regulators at both central and regional levels, clear arrangements are needed regarding the role of government in CSR activities. Particularly related to government authority in managing CSR funds. Second, for mining companies implementing CSR, in carrying out CSR to pay attention to statutory provisions related to CSR. Finally, for the Regional Government, a mechanism for channeling CSR funds is made. This mechanism accommodates the distribution of CSR funds carried out by companies to local governments. The funds are not included in the APBD."

"Skripsi ini membahas tentang berbagai aspek Corporate Social Responsibility baik secara konsep maupun berdasarkan peraturan yang berlaku, terutama mengenai pelaksanaan CSR melalui mekanisme pemberian dana kepada Pemerintah. Penelitian ini mengambil studi pada pelaksanaan CSR oleh PT. Vale dimana PT. Vale memberikan dana sebesar Rp 11,7 Miliar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang kemudian mendapat protes dari beberapa pihak. Adapun pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan mengenai Corporate Social Responsibility dalam sektor pertambangan? 2) Bagaimana peran pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan corporate social responsibility dalam sektor pertambangan? Dan 3) Apakah tindakan PT. Vale Indonesia Tbk yang memberikan dana kepada Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dapat dikatakan sebagai kegiatan CSR dari perusahaan tersebut? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah norma hukum tertulis dan studi dokumen. Pada Akhirnya, Penulis memperoleh kesimpulan bahwa CSR dalam sektor pertambangan diatur dalam beberapa pengaturan antara lain dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri ESDM No. 41 Tahun 2016. Kedua, peran pemerintah dalam CSR meliputi mengatur, mengawasi dan memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan CSR. Terakhir, tindakan PT. Vale yang memberikan dana kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan CSR dari PT. Vale karena melanggar ketentuan di sektor pertambangan. Saran penulis, pertama, bagi pembuat regulasi baik ditingkat pusat maupun daerah, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai peran pemerintah dalam kegiatan CSR. Khususnya berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam mengelola dana CSR. Kedua, bagi perusahaan tambang pelaksana CSR, dalam melakukan CSR agar memerhatikan ketentuan perundang-undangan terkait CSR. Terkahir, bagi Pemerintah Daerah, agar dibuat suatu mekanisme penyaluran dana CSR. Mekanime ini mengakomodir penyaluran dana CSR yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemerintah daerah. Dana tersebut tidak masuk kedalam APBD

---

This thesis discusses various aspects of Corporate Social Responsibility both conceptually and based on applicable regulations, especially regarding the implementation of CSR through the mechanism of giving funds to the Government. This study took a study on the implementation of CSR by PT. Vale where PT. Vale provided funds amounting to Rp. 11.7 billion to the Central Sulawesi Provincial Government which later received protests from several parties. The main issues raised in this study are: 1) What are the regulation on Corporate Social Responsibility in the mining sector? 2) What is the role of the government in the implementation of corporate social responsibility activities in the mining sector? And 3) Whether the action of PT. Vale Indonesia Tbk, which provides funds to the Regional Government of Central Sulawesi, can be said to be a CSR activity of the company? The study was conducted by normative juridical method which was carried out by examining written legal norms and document studies.Finally, the author concludes that CSR in the mining sector is regulated in a number of settings, including in Law No. 25 of 2007, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law No. 4 of 2009, Government Regulation No. 23 of 2010, Government Regulation No. 47 of 2012 and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 41 of 2016. Second, the role of government in CSR includes regulating, supervising and providing evaluations of the implementation of CSR. Finally, the actions of PT. Vale, which provides funds to the Central Sulawesi Provincial Government, cannot be said to be a CSR activity from PT. Vale for violating provisions in the mining sector. The author's advice, first, is for regulators at both central and regional levels, clear arrangements are needed regarding the role of government in CSR activities. Particularly related to government authority in managing CSR funds. Second, for mining companies implementing CSR, in carrying out CSR to pay attention to statutory provisions related to CSR. Finally, for the Regional Government, a mechanism for channeling CSR funds is made. This mechanism accommodates the distribution of CSR funds carried out by companies to local governments. The funds are not included in the APBD."

"Skripsi ini meneliti mengenai inisiatif Corporate Social Responsibility PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Tujuan penelitian, adalah untuk melihat inisiatif pelaksanaan CSR dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan CSR di PT Bank Rakyat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa inisiatif pelaksanaan CSR di PT Bank Rakyat Indonesia berdasarkan visi dan misi serta kebijakan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN. Selain itu faktor pelaksanaan CSR di PT. Bank Rakyat Indonesia, diketahui dari upaya memenuhi kewajiban serta adanya dorangan dari dalam bahwa CSR selain memberikan bantuan juga ada dukungan bisnis.

---

The focus of this study is to describe initiative of the implementation of Corporate Social Responsibility at PT Bank Rakyat Indonesia. The purpose is to decribe initiative of CSR program and influence factor during of CSR implementation program at BRI. The data were collected by literature study and means of interview. The output showed that implementation CSR at BRI based on vision and mission, and also the rules from government especially BUMN ministry of Indonesia. The implementation focussing charity and support business."

"Corporate social responsibility dalam dunia bisnis merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi kembali terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Namun, pada masa sekarang ini istilah CSR tidak hanya untuk menggambarkan tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat, tetapi lingkup CSR saat ini juga meluas kepada bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh corporate social responsibility terhadap corporate reputation pada pegawai PT Aneka Tambang Tbk melalui employer branding sebagai variabel mediasi. Kuesioner disebarkan kepada 212 pegawai PT Aneka Tambang Tbk yang mengetahui pelaksanaan program CSR di perusahaan. Analisis data dilakukan dengan metode PLS-SEM (Partial Least Square Structural Equation Modelling) menggunakan perangkat lunak SmartPLS 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari corporate social responsibility terhadap corporate reputation melalui employer branding. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memanfaatkan CSR dalam membangun employer branding dan meningkatkan reputasi perusahaan.

---

In the business world, corporate social responsibility is an obligation that must be carried out by companies as a form of contribution to the environment and local communities. However, nowadays the term of CSR not only describes the company's responsibility towards the environment and society, but the scope of CSR now also extends to the company's responsibility towards employees. This research aims to analyze the influence of corporate social responsibility on company reputation for employees of PT Aneka Tambang Tbk through employer branding as a mediating variable. Questionnaires were distributed to 212 employees of PT Aneka Tambang Tbk who were aware of the implementation of the CSR program at the company. Data analysis was carried out using the PLS-SEM (Partial Least Square Structural Equation Modeling) method using SmartPLS 3 software. The research results show that there is a positive and significant influence of corporate social responsibility on company reputation through employer branding. This research provides recommendations for utilizing CSR in building employer branding and improving company reputation."

"Prinsip CSR adalah suatu konsep yang baru dan mulai berkembang sejalan dengan tuntutan masyarakat akan perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya tersebut dan tidak semata-mata mencari keuntungan. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan CSR pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik yang dinyatakan secara eksplisit maupun implisit; berbagai pemahaman dan pendapat para ahli mengenai CSR; dan pelaksanaan prinsip CSR di Indonesia serta permasalahan yang muncul sebagai akibat pelaksanaan tersebut. Berdasarkan penelitian yang menggunakan metode kepustakaan ini, ternyata ditemukan bahwa di Indonesia CSR telah diatur secara eksplisit pada Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007 dengan menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan secara implisit pada beberapa peraturan perundang-undangan. Namun demikian, CSR tidak sama dengan kewajiban hukum. Pelaksanaan CSR yang ideal pada umumnya dilaksanakan secara berkelanjutan (sustainable) sehingga membawa dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan serta memberikan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Di Indonesia, pelaksanaan CSR secara umum masih bersifat filantropis. Namun demikian, sudah ada perusahaanperusahaan yang dengan kesadaran dan dengan tuntutan masyarakat mengintegrasikan prinsip-prinsip CSR hingga ke nilai perusahaan."

"Penelitian ini membahas tentang evaluasi kegiatan inkubasi dan akselerasi pada Program Plastic Reborn 2.0. sebagai pelaksanaan corporate social responsibility melalui Coca-Cola Foundation Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan kegiatan inkubasi dan akselerasi pada Program Plastic Reborn 2.0. sebagai pelaksanaan corporate social responsibility, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan. Jenis evaluasi pada penelitian ini adalah evaluasi sumatif dengan ruang lingkup yang difokuskan pada outcomes kegiatan serta menggunakan teknik studi literatur dan wawancara mendalam yang dilakukan secara daring pada tahun 2021. Penelitian ini melibatkan 8 orang informan yang terdiri dari pihak perusahaan pemilik dan pelaksana program, serta mentor dan peserta kegiatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas yang dilaksanakan dalam kegiatan inkubasi dan akselerasi Program Plastic Reborn 2.0. telah berhasil mengembangkan perusahaan para peserta menjadi perusahaan yang berkelanjutan dengan mengembangkan sistem pengumpulan, pengolahan, dan daur ulang sampah plastik di beberapa daerah Indonesia. Faktor pendukung yang mempengaruhi pencapaian tujuan kegiatan ini adalah hubungan yang dibangun atas dasar partnership, koordinasi yang baik, mentor yang ahli di bidangnya, dan sesi one-on-one mentoring. Sedangkan, faktor penghambat yang dirasakan oleh peserta adalah terdapat perbedaan tingkat perkembangan perusahaan, beberapa mentor yang tidak ahli dalam industri pengelolaan sampah, dan sulitnya menemukan waktu untuk mentoring. Selain itu terdapat faktor penghambat yang dirasakan oleh mentor seperti tidak adanya SOP dan jadwal mentoring yang pasti, serta pelaksanaan waktu mentoring yang tidak tepat dan singkat.

---

This study discusses the evaluation of incubation and acceleration in Plastic Reborn 2.0 Program as the implementation of corporate social responsibility through Coca-Cola Foundation Indonesia. The purpose of this study was to determine the extent of the incubation and acceleration goals of Plastic Reborn 2.0 Program as the implementation of corporate social responsibility, as well as knowing the supporting and inhibiting factors of the implementation activities. This study uses a summative evaluation with a scope that discusses the outcomes of activities as well as literature study techniques and in-depth interviews conducted in 2021. This study involved 8 informants consisting of the company owner and implementer program, as well as mentors and participants activity. The results of this study indicate that the activities carried out in the incubation and acceleration in the Plastic Reborn 2.0 Program has succeeded in developing the participating companies into sustainable companies by developing collection, processing, and recycling systems of plastic waste in several regions of Indonesia. Supporting factors that influence the purpose of this activity are relationships built on partnerships, good coordination, mentors who are experts in their fields, and direct mentoring sessions. Meanwhile, the inhibiting factors felt by the participants were differences in the level of company development, some mentors who were not experts in waste management, and the difficulty of finding time for mentoring. In addition, there are inhibiting factors felt by mentors such as the absence of SOPs and a definite mentoring schedule, as well as the inappropriate and short mentoring times.

"

"Skripsi ini membahas mengenai implikasi penerapan Good Corporate Governance pada program tanggungjawab sosial perusahaan di PT Antam Tbk. Penelitian ini adalah penelitian kualitatis dengan desiain deskriptif. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan pada akhirnya menjadi salah satu prinsip pelaksanaan Good Corporate Governance, dan PT Antam Tbk telah memperhatikan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen dengan dibuatnya laporan keberlanjutan tanggungjawab sosial perusahaan setiap tahunnya secara transparan, akuntabel, independen, serta kewajaran dan kesetaraan.

---

This thesis discusses on the implications of the implementation of Good Corporate Governance on the corporate social responsibility program at PT Antam Tbk.This research was qualitative with design descriptive.Implementation of corporate social responsibility in the end become one of the principles of Good Corporate Governance,and PT Antam Tbk have noticed responsibility towards society and the environment so that business continuity can be maintained in the long term and to be recognized as a good corporate citizen with a built sustainability report social responsibility companies each year in a transparent, accountable, independent, and fairness."

"Di Indonesia, menjalankan komitmen pada SDGs sejatinya menjalankan pelaksanaan dari Agenda Pembangunan Nasional. Keberhasilan SDGs memerlukan kontribusi dari berbagai pihak, salah satunya adalah korporasi melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR). PT PLN Indonesia Power (PT PLN IP) mendukung pencapaian SDGs melalui CSR yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Dari sisi kesejahteraan sosial, perusahaan dapat mempertimbangkan isu-isu global sambil memahami dampak lokal untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat sekitar. Pendekatan ini penting dalam penerapan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang mengintegrasikan pembangunan sosial dan ekonomi dengan perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan. PT PLN IP memiliki komitmen dan kesuksesan yang kuat dalam hal ini sehingga menjadikannya sebagai BUMN dengan kinerja CSR yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tahap implementasi CSR dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya untuk memastikan efektivitas CSR dan kontribusi yang lebih besar pada pencapaian SDGs. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yang mana terdapat 7 informan sebagai narasumber. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Maret hingga Juni 2024. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara mendalam. Proses analisis data dilakukan dengan pemadatan data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Temuan penelitian menunjukan bahwa terdapat dukungan dari berbagai tingkat manajemen dan bidang. Dokumen operasional perusahaan dan regulasi standar sektoral menjadi acuan dalam pelaksanaanya, terutama dokumen PROPER. Pada tahap perencanaan, tim melakukan benchmarking dengan perusahaan BUMN lain, menyusun LFA dan Compass Sustainability. Roadmap Sustainability juga disusun untuk menentukan kelanjutan program. Tahap implementasi melibatkan kelompok kerja PROPER dan pengembangan wawasan karyawan melalui TNA yang kemudian diukur dengan KPI. Tim juga menyusun TOR ketika menerima proposal dari pihak eksternal. Pada tahap pemeriksaan dan evaluasi, tim menganalisis data kinerja CSR lalu melakakun pelaporan untuk identifikasi perbaikan. Adapun hambatan yang dihadapi termasuk keterbatasan sumber daya manusia, proses birokrasi yang panjang, permintaan bantuan di luar RKAP, kompleksitas permintaan dan kepentingan masyarakat, serta kurangnya dukungan dari pemerintah daerah. 

---

In Indonesia, fulfilling the commitment to the Sustainable Development Goals (SDGs) essentially aligns with the implementation of the National Development Agenda. The success of the SDGs necessitates contributions from various stakeholders, including corporations through the execution of Corporate Social Responsibility (CSR). PT PLN Indonesia Power (PT PLN IP) contributes to the attainment of the SDGs by focusing its CSR initiatives on community empowerment. From a social welfare perspective, corporations can address global issues while understanding local impacts to enhance the well-being of surrounding communities. This approach is crucial in the application of Social Welfare Science, which integrates social and economic development with a focus on sustainable development. PT PLN IP's strong commitment and successful CSR efforts position it as a state-owned enterprise (SOE) with exemplary CSR performance that must be maintained and enhanced. Therefore, this study aims to describe the CSR implementation stages and identify obstacles to ensure CSR effectiveness and greater contribution to the SDGs. The research employs a qualitative approach with a descriptive study design. Informants were selected using purposive sampling, comprising seven key informants. The research was conducted from March to June 2024. Data collection methods included document analysis and in-depth interviews. The data analysis process involved data condensation, data presentation, and drawing and verifying conclusions. The findings indicate support from various levels of management and departments. The company’s operational documents and sectoral standard regulations, particularly the PROPER document, serve as references for implementation. During the planning stage, the team conducts benchmarking with other state-owned enterprises and prepares Logical Framework Approach (LFA) and Compass Sustainability. A Sustainability Roadmap is also developed to ensure the program's continuity. The implementation stage involves the PROPER working group and employee capacity building through Training Needs Analysis (TNA), which is then measured using Key Performance Indicators (KPIs). The team also prepares Terms of Reference (TOR) when receiving proposals from external parties. During the review and evaluation stage, the team analyzes CSR performance data and reports to identify areas for improvement. The challenges encountered include limited human resources, lengthy bureaucratic processes, requests for assistance beyond the RKAP, the complexity of community demands and interests, and a lack of support from local governments."