Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemandirian klien pemasyarakatan dapat terwujud apabila klien mendapatkan pendampingan yang baik dari orang terdekatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku mandiri klien pemasyarakatan dalam proses pengembangan kemandirian, mengetahui bentuk pendampingan sosial yang diterima oleh klien pemasyarakatan guna pengembangan kemandirian serta pelaksanaan bimbingan kemandirian di Bapas Kelas I Jakarta Pusat guna mendukung pengembangan kemandirian klien pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan studi literatur, wawancara mendalam dan observasi, sedangkan informan dalam penelitian ini adalah tujuh orang klien dewasa yang telah bekerja, dua orang anggota keluarga klien, satu orang tokoh masyarakat, dan tiga orang pembimbing kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada klien yang mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, namun klien mampu mengembangkan kemandiriannya berkat pendampingan yang diberikan dari orang terdekatnya. Klien yang telah mandiri memiliki perilaku mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah, menguatkan diri untuk menjadi lebih baik, mampu mengembangkan potensi diri serta mampu mengakses lapangan pekerjaan sesuai keterampilan yang dimiliki. Selain itu, klien juga mendapatkan pendampingan dari keluarga dan pembimbing kemasyarakatannya berupa sikap menerima klien kembali, dukungan, saran serta informasi yang berhubungan dengan pengembangan potensi dirinya. Klien belum mendapatkan pendampingan sosial dari masyarakat karena ada rasa ketidakpedulian masyarakat terhadap upaya klien untuk mandiri. Masyarakat sekitar tempat tinggal klien hanya sebatas memenuhi hak sosial klien dengan menerima kembali keberadaan klien di lingkungan dan belum memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan kemandiriannya.

---

The self-reliance of correctional clients can be realized if the client gets good assistance from the people closest to him. This study aims to describe the self-reliance behavior of correctional clients in the process of developing self-reliance, to find out the forms of social assistance received by correctional clients for the development of self-reliance and the implementation of self-reliance guidance at Correctional Center in Central Jakarta for supporting correctional client independence development. This study uses a qualitative approach with a descriptive design. Data gathering techniques include literature and documentary search, in-depth interviews and observations, while the informants in this study were seven adult clients who had worked, two members of the clients family, one community leader, and three community counselors. This study result described that there are still clients who get a negatif stigma from the community, but clients are able to develop their self-reliance thanks to the assistance provided from their closest people.The client who has independent has a behavior able to identified and solved their problem, reinforced themselves to be better, be able to developing their potency and be able to has a job accessed which could appropriate with their skills. Moreover, the clients also got a good social assistance from their family and community mentors in the form of accepting returning clients, support, advices and information which connected with their potential development. The client has not received social assistance from the community because there is a sense of public indifference to the clients efforts to be independent.Their neighborhood society just fulfilled client social rights with reacceptance them in society and has not paid more attention to the development of its self-reliance."

"Pemeliharaan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan ditujukan untuk mengurangi kekerasan, meningkatkan keamanan penghuni dan petugas, dan meningkatkan keberbasilan program pembinaan. Cam terlmik untuk menjaga ketertiban di lapas dituntut adanya kernampuan petugas dalam menggunakan jenis­-jenis kekuasaan terbadap narapidana yang dapat mempengaruhi cara pandang narapidana nntuk mematubi petugas dan peraturan serta tata tertib di dalam lapas. Dengan menggnnakan contoh narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Salemba studi ini menggali mengapa narapidana bekerja sama dengan petugas dan selanjutnya menunjukan kepatuhannya selama berada dalam Lapas. Temuan menunjukkan bnhwa walaupnn tidak terlalu tinggi, kebanyakau narapidana melihat petugas mempunyai kekuasaan hadiah, kekuasaan syah, kekuasaan pemaksa, kekuasaan nhli, dan kekuasaan rujnkan serta memiliki kepatuhan terbadap petugas baik kepatuhan paksaan, kepatuhan kalkulatif, maupun kepatnhau normatif. Akan tetapi pada saat yang sama, sebagian mnepidana melihat mereka akan bekerjasama apabila dilakukan dengan melalui pemaksaan. Penemuan juga menunjukan bnhwa bagaimanapun kekuasaan petugas apabila digunakan secara bersama-sama dapat mempengaruhi kepatuhan narapidana sebesar 51,55%, akan tetapi apabila diuji secara parsial maka masing-masing variabel memiliki pengaruh yang sangat kecil, pengaruhnya terhadap kepatuban untuk kekuasaan hadiah 4,45%, kekuasaan syah 8,82%. kekuasaan pemaksa 0,0036%, kekuasaan nhli 0,36% dan kekuasaan rujukan 5,42%. Selain itu, pemahaman narapidana dan pandangannya terbadap penggunaan jenis-jenis kekuasaan yang dilakukan petugas: memberikan pemahaman mengenai prediksi tinggi rendahnya kepatuban narapidana. Meskipun penelitian memberikan gambaran awal dalam menjelaskan baguimana sikap-sikap narapidana dapat bekerjasama dengan petugas dan dampaknya terbadap perilaku narapidana yang lebih adaftif, penelitian masa depan diperlukan untuk memperbaiki langkah-langknh, menjelajahi distribusi kekuasaan dan kepatuhan di Lapas, dan baguimana jika sikap­ sikap inl diterjemahkan dalam perilaku tertentu.

---

Maintaining order in correctional institutions aimed at reducing violence, improving occupant safety and workers, and increase the success of coaching programs. The best way to maintain order in prisons sued the ability of officers in using the kinds of powers to the inmates that could affect how inmates view officers to comply with rules and regulations as well as in prison. By using the example of inmates in Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Salemba, study explores why prisoners cooperate with officers and then show its compliance during their slay in prison. Findings indicate that although not very high. most prisoners view officers have reward power legitimate power, coercive power expert power and referent power. and having a compliance to officer. But at the same time, some inmates seeing them would cooperate if done through coercion. Although partial, each bas a small effect. reward power 4,45%, legitimate power 8 82%, power 0.36%, and referent power 5,42% the findings also indicate that somehow the power of officers when used together can affect the compliance of prisoners in the amount of 51,55%. In addition, understanding of inmates and their view to the bases of power usage by officers provide a high predictive understanding of the compliance of prisoners. Although the study provides preliminary description in explaining how the attitudes of inmates to be working with officers and their impact on inmate behavior more adaptability, future research is needed to repair the steps, explore the distribution of power and obedience in prisoned how, if these attitudes translated into specific behavior."

"Salah satu tahap dalam pebinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan ialah tahap asimilasi dengan tujuan menyiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Untuk tujuan itulah maka narapidana memerlukan bekal berupa keterampilan yang akan mereka gunakan untuk mencapai sumber di masyarakat setelah mereka babas, hal ini dilakukan melalui kegiatan kerja. Pada kenyataannya, yang terjadi ialah masih banyaknya narapidana similasi yang tidak terserap dalam kegiatan kerja sehingga mereka mengisi waktunya hanya dengan bergerombol dan berbincang-bincang atau hanya sekedar membersihkan halaman lapas. Untuk menanggulangi hal ini perlu adanya suatu kegiatan kerja yang terencana secara sistematis. Hal inilah yang masih merupakan perrnasalahan di lembaga pemasyarakatan yaitu tidak adanya perencanaan yang baku tentang kegiatan kerja khususnya untuk narapidana asimilasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan perencanaan kegiatan kerja yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan dan memberikan gambaran mengenai perancanaan yang ideal berdasarkan tahapan sistematis dari sebuah perencanaan kegiatan kerja. Hasil penelitian, menunjukan bahwa perencanaan keg iatan kerja yang dilakukan belum berdasarkan tahapan ideal dari sebuah perencanaan yang mangakomodasi kegiatan dari mulai persiapan hingga evaluasi. Hal ini lah yang mengakibatkan suatu kegiatan kerja dilaksanakan berangkat dari adanya aturan dan pelambagaan yang sudah ada tanpa mempertimbangankan perubahan yang terjadi.

---

The assimilation is one step of prisoners coaching in correctional institution. it is preparing the prisoners to come back to community. Through the work plan, prisoners get skill to reach the source of earnings if they have freedom and come back to community. In fact, much more the Assimilation prisoners not absorb at work plan. Then they just make a group and chatting or just cleaned the prison. A Systematic work plan need to solve that problem. However, this problem still happened in the prison because no standard assimilation prisoners work plan. To described ideal planning based on systematic of the work plan at coorectional institution, this research was using descriptive research method with approach qualitative. The result of this research has showed that work plan preparing until evaluation in the correctional institution still not based of ideal step. The consequence, without consideration of the change, work plan at the correctional institutions always just based of the roles and institution."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kemitraan kegiatan kerja antara Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang dengan PT. Ikezaki Tekindo Tama dalam bidang aerosol dan non aerosol tahun 2004-2006. Untuk membahas hal tersebut, pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain deskriptif yaitu menggambarkan kemitraan ditinjau dari teori sistem. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 10 informan yang terlibat dalam kegiatan kemitraan. Dari analisis terhadap basil wawancara disimpulkan bahwa : 1) Lingkungan kurang mendukung kemitraan, 2) Input kurang sesuai ketentuan, 3) Proses tidak optimal, 4) Output tidak sesuai target, 5) Impact kurang optimal, 6) Feedback, perlu adanya evaluasi terhadap input dan proses. Hasil penelitian menyarankan perk' adanya komitmen kalapas dalam pelaksanaan kemitraan dan model yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan kemitraan di lembaga pemasyarakatan.

---

The purposes of this research is to analysis the partnership system between First Class Tangerang Correctional Institution with PT. Ikezaki Tekindo Tama in the prisoners autonomous program. Related with that case the research use qualitative descriptive interpretive to describe about the partnership that is observed by system theory. The number of informan are ten people consist of stakeholder that involve in the partnership program, aerosol and non aerosol production in 2004-2006. This research is qualitative descriptive interpretive. The data was collected by means of deep interview through 10 informans that involve in the partnership. The following are the research : I) Environment is not support enough, 2) Input is not sufficient to support the partnership, 3) Process is not optimal, 4) Output is not comfort with the target, 5) Impact is not optimal, 6) Feedback that clarify have to evaluate input and process. These research suggest that have to commitment of Chief to support the partnership and provide partnerships model which can help in partnership implementation."

"Dalam alinea ketiga pembukaan Undang Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, di samping merupakan rahmat Allah Yang Maha Kuasa juga didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas. Keinginan yang luhur tersebut ingin dicapai dengan membentuk pemerintahan negara Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar. Dengan demikian keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan itu, bukan hanya sekedar cita-cita untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, tetapi "berkehidupan yang bebas dalam keteraturan" atau kehidupan bebas dalam suasana tertib hukum. Hal tersebut di atas, dapat berarti bahwa kemerdekaan seperti yang terungkap dalam Petabukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan juga usaha pembaharuan hukum di Indonesia. Amanat untuk melakukan pembaharuan hukum itu akan lebih kongkrit bila kita menelaah ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945, antara lain membebankan bangsa Indonesia untuk melakukan pembaharuan terhadap peraturan-peraturan bekas pemerintahan jajahan (Hindia Belanda dan Bala Tentara Jepang) yang terpaksa masih diberlakukan pada periode transisi hukum. Garis kebijaksanaan umum pembaharuan hukum tersebut secara operasional telah dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993) khususnya mengenai. Wawasan Nusantara (Bab II huruf f) pada butir bidang hukum. Di dalam Pola Pembangunan Nasional, khususnya mengenai Wawasan Nasional ditegaskan antara lain bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional?"

"Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional petugas di bidang pemasyarakatan. Semenjak didirikan tahun 1964, lembaga pendidikan ini telah mencetak kader-kader di bidang pemasyarakatan yang bekerja dan tersebar dari seluruh Indonesia. Namun sampai saat ini belum banyak penelitian yang berusaha mengungkap dampak penyelenggaraan pendidikan pendidikan AKIP terhadap kualitas kerja, sikap dan perilaku serta mobilitas sosial bagi para alumninya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penyelenggaraan pendidikan AKIP terhadap kualitas kerja, sikap dan perilaku serta mobilitas sosial para alumninya. Melalui hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh masukan bagi lembaga ini dalam menentukan arah dan garis kebijakan pengembangan kurikulum AKIP di masa-masa mendatang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan responden yang terpilih adalah alumni AKIP 3 (tiga) angkatan terakhir, dengan harapan dapat merepresentasi kondisi obyektif alumni. Dari hasil pengumpulan data melalui kuesioner dan pemilihan sampel sebanyak 30 (tiga puluh) orang, selanjutnya dilakukan penghitungan secara kuantitatif dengan pendekatan statistik. Pengolahan data menggunakan program SPSS for Windows. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap variabel ini, ternyata ditemukan adanya dampak penyelenggaraan program pendidikan AKIP terhadap kualitas kerja alumninya di lapangan. Adanya dampak pendidikan terhadap kualitas alumninya terlihat dari kemampuan alumni untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya dengan baik, timbulnya ide-ide bare dalam pelaksanaan tugas sehingga mencerminkan kualitas tertentu pada diri alumni serta meningkatnya tingkat efisiensi dan efektifitas pelayanan yang dapat mereka berikan kepada masyarakat.

---

Management of Education of Academy of Science Corrections (AKIP) executed in order to improving professional skill and knowledge officer in area correction. Since founded year 1964, institute of this education have printed cadre in area of laboring pemasyarakatan and gone the round of from entire all Indonesian. But to date not yet a lot of research trying to express impact of management of education of education of AKIP to quality work, attitude and behavioral and also the social mobility to all his college.

This research aim to to know impact of management of education of AKIP to quality work, attitude and behavioral and also the social mobility all his collegiate. Through result of this research expected will be obtained by input for this institute in determining direction and mark with lines policy of development of curriculum of AKIP in the future.

In this research writer use chosen responder is college of AKIP 3 (three) of last generation, on the chance of earning presentation of objective condition of college. From result of data collecting of through kuesioner and election of sampel as much 30 (threeten) people is here in after conduct by a numeration quantitative with statistical approach. Data processing use program of SPSS for Windows.

Pursuant to analysis to this variable, is really found by a existence affect management program education AKIP to quality work his college in field. Existence affect education to his college quality is seen from collegiate ability to finish duties which to perform better, incidence new idea in duty execution so that mirror certain quality at college x'self and also the increasing of and efektifiv service efficiency storey;level they which can pass to society."

"Kondisi utama yang ingin dicapai setiap Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah aman tertib tanpa gangguan keamanan dan ketertiban. Petugas Kesatuan Pengamanan merupakan SDM penting yang menentukan kondisi keamanan lapas. Petugas pengamanan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan manajemen pengamanan, terrnasuk di dalamnya sistem pengamanan yang diterapkan. Terjadinya pelarian Gunawan Santoso adalah terutama kesalahan dan sistem pengamanan dan petugas pengamanan yang melaksanakan sistem tersebut. Shery Staruss mengatakan bahwa pengertian lebih luas tentang keamanan dapat diartikan sebagai pencegahan terhadap adanya kerugian dan sebab apapun, baik secara fisik maupun non fisik, berwujud maupun tidak berwujud. Salah satu kerugian yang dihindari di Lapassustik Jakarta adalah peredaran dan pemakaian gelap narkoba di lingkungan keamanan Lapassustik Jakarta dan mencegah terjadinya pelarian. Kondisi ini jelas harus didukung oleh SDM petugas pengamanan. Priyatno Rahardjo mengatakan bahwa terjadinya peningkatan pelarian salah satunya adalah rendahnya kualitas SDM petugas pengamanan , karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP) dan Prosedur Tetap (protap) pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Petugas pengamanan dalam penyelenggaraan manajemen pengamanan di Lapas Khusus Narkotika Jakarta adalah melaksanakan rangkaian kegiatan pengamanan, mengefektifkan sarana pengamanan untuk terciptanya kondisi lapas aman dan tertib, peranannya dalam terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, serta kepemimpinan dalam mengefektifkan kerjasama tim petugas pengamanan. Terjadinya pelarian terpidana mati Gunawan Santoso karena faktor - faktor kelalaian dan ketidakdisiplinan petugas pengamanan dalam melaksanakan tugasnya, kesalahan sistem pengamanan khususnya sitem pengamanan kunci sel Gunawan Santoso, mental petugas pengamanan yang tidak siap sebagai petugas pengamanan Lapassustik, profesionalisme pekerjaan petugas pengamanan yang rendah perilaku petugas yang diskriminatif serta kondisi psikologis Gunawan Santoso sendiri. Penjatuhan pidana hukuman mati seakan sudah menjadi akhir bagi hidupnya, juga didukung rasa tertekan, stres dan depresi. Kelemahan petugas pengamanan dalam melaksanakan pengamanan maksimum di lapasssutik Jakarta dikarenakan beberapa faktor, yaitu jumlah personil yang tidak seimbang dengan jumlah warga binaan,kurangnya koordinasi dan kerjasama tim serta minimnya pengetahuan dan tekhnik dalam pelaksanaan tugas pengamanan.

---

Every correctional institution and state detention centers wants to achieve and maintain a condition whereby there is no threat to security and order. Therefore officers of the security detail are the important human resource to determining the security condition of the institution and centers.

The security detail officers have an important role in undertaking security management, including the security system implemented. Flaws in the security system and mistakes of the security officers implementing the system were the major causes which led to the escape of Gunawan Santoso.

Sherry Strauss states that further understanding of security can be defined as to avoid suffering losses and whatever reasons, physical or non physical and whether existing or non existing. One of the losses avoided by the Jakarta Narcotics Detention and Correctional Institution is the distribution and misuse of narcotics as well as escape attempts.. This situation therefore needs the support of security human resource. Priyatno Rahardjo explains that the increase in escapes is due to among them the poor human resource quality in the security detail caused by the lack in understanding of the rules applied in securing security in correctional facilities implementing of the standard operating procedure of correctional duties.

In the Jakarta Narcotics Detention and Correctional Institution, security officers carry out in the process of implementing the security management, conduct a series of security activities including maximization in utilizing security infrastructures to maintain order and security in the facility, roles to play in facing threats to security as well as leadership in effecting cooperation among members of the security details.

Flaws in the security system especially the system for the security of the cell keys, the mentality of the security officers who are not ready to undertake the responsibility as members of the facility security detail, low professional work ethics of the security officers, discrimination acts by the security officers as well as the psychological state of Gunawan Santoso were main factors which led to the escape of this death row inmate. The sentencing of the death sentence led him to believe that it was the end of his life and this was made worse with pressure he felt, stress and depression.

The unbalance ratio of inmates to security detail officers, poor coordination among members of the security details as well as lack of knowledge and technique were the weakening factors faced by the security officers of the of the Jakarta Narcotics Detention and Correctional Institution in their effort to maximize security in the facility."

"Penelitian ini berawal dari adanya ancaman tingginya potensi seorang warga binaan pemasyarakatan (WBP) kasus terorisme untuk menjadi seorang residivis. Banyak faktor yang melatari potensi tersebut, sehingga memahami sikap dan perilaku mereka dengan memanfaatkan intelijen pemasyarakatan sangat penting dalam kasus ini. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari wawancara sejumlah narasumber terkait, dan studi literatur yang berkaitan dengan konsep dan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan intelijen kriminal, intelijen pemasyarakatan, intelijen penegakan hukum atau konsep yang masih terkait lainnya sudah lama dianggap penting di negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada dan Rusia dalam mencegah permasalahan yang terjadi dalam sistem keamanan dan penjara mereka. Sementara itu melihat kasus di Filipina, ketiadaan intelijen pemasyarakatan yang baik membuat sistem kategorisasi risiko WBP tidak berjalan dengan baik sehingga menictpakan banyaknya masalah dan ancaman dalam penjara. Selain itu, upaya atau strategi deteksi potensi residivisme WBP teroris melalui intelijen permasyarakatan yang dilakukan saat ini bisa tercermin dari beberapa upaya yaitu memahami penyebab timbulnya potensi ancaman residivisme WBP terorisme dan memahami potensi ancaman residivisme WBP terorisme dari sisi perubahan sikap dan perilaku individu yang pada umumnya terjadi akibat kegiatan deradikalisasi yang kurang efektif, ideologi radikal yang berlumuran darah (sangat kuat), WBP yang masih terhubung ke jaringan sebelumnya, kondisi sosial dan ekonomi yang kurang mapan dan tumbuhnya rasa ketidakadilan. Lalu dilakukan upaya penguatan integrasi strategis pencegahan residivisme WBP terorisme dengan sinergi antar lembaga dan terkahit integrasi metode intelijen dan teknologi informasi dalam pengawasan dan pencegahan residivisme WBP terorisme.

---

This research began with the high potential threat of a prison inmate (WBP) in a terrorism case to become a recidivist. There are many factors behind this potential, so understanding their attitudes and behavior by utilizing correctional intelligence is very important in this case. Using a qualitative approach with descriptive analysis research type. This research uses primary data obtained from interviews with a number of related sources, and literature studies related to the concepts and problems studied. The results of this research show that criminal intelligence, correctional intelligence, law enforcement intelligence or other related concepts have long been considered important in countries such as the United States, Canada and Russia in preventing problems that occur in their security and prison systems. Meanwhile, looking at the case in the Philippines, the absence of good correctional intelligence means that the WBP risk categorization system does not work well, resulting in many problems and threats in prisons. Apart from that, efforts or strategies to detect potential recidivism of terrorist prisoners through community intelligence currently being carried out can be reflected in several efforts, namely understanding the causes of the potential threat of recidivism of terrorist prisoners and understanding the potential threat of recidivism of terrorist prisoners in terms of changes in individual attitudes and behavior that generally occur. due to less effective deradicalization activities, blood-stained radical ideology (very strong), WBP still connected to previous networks, less established social and economic conditions and a growing sense of injustice. Then efforts were made to strengthen strategic integration to prevent recidivism of terrorism prisoners with synergy between institutions and related to the integration of intelligence methods and information technology in monitoring and preventing recidivism of terrorism prisoners."

"Lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai tempat pembinaan para narapidana tidak akan berjalan efektif apabila para narapidana tersebut menderita sakit. Salah satu penyakit tersebut adalah tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit yang menular melalui percikan dahak diudara. Dalam tiga tahun terakhir, angka kesakitan dan kematian akibat tuberkulosis di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta masih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis implementasi program dengan teori implementasi program Mary Ann Scheirer serta faktor-faktor yang menjadi kendala program penanggulangan tuberkulosis di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program penanggulangan tuberkulosis di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta.Hasil penelitian menunjukan bahwa program penanggulangan tuberkulosis di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta telah dilaksanakan sesuai Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis dan Rencana Aksi Nasional Program TB di Lapas, Rutan dan Bapas Tahun 2012-2014 meskipun belum seluruhnya efektif karena dalam proses implementasi program terdapat komponen, proses dan variabel yang belum terpenuhi. Selain itu, belum tercapainya getting to zero case tuberculosis, menandakan implementasi program belum efektif. Faktor-faktor yang menjadi kendala internal adalah faktor sumber daya manusia untuk dokter spesialis, perawat khusus, analist, apotecker dan administrator; fasilitas terbatas, seperti ruang isolasi, laboratorium, rontgen, ventilasi dan pembuangan limbah medis, termasuk kesulitan akses keluar lapas; tidak ada dukungan dana, norma kerja yang menghambat, tidak ada perencanaan, pengawasan dan pengorganisasian program yang baik, tidak ada SOP, kelompok beresiko dan perilaku beresiko warga binaan. Faktor eksternal meliputi keterlambatan pengiriman obat, keterbatasan kelompok pendukung, pengawasan yang kurang dari induk organisasi dan kebijakan merujuk pasien keluar Lapas.Untuk itu direkomendasikan kepada pemerintah menyediakan fasilitas layanan kesehatan yang memadai untuk pengendalian infeksi di Lapas, menyediakan sumber daya manusia dan pelatihan, membuat perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap program penanggulangan tuberkulosis, menyediakan sumber daya termasuk pendanaan, meningkatkan upaya pencegahan tuberkulosis dan pendeteksian dini, mengendalikan infeksi, meningkatkan peran serta seluruh petugas dan narapidana.

---

Correctional Center is as place for inmates to develop character building. It will not run effectively if convict gets illness. One of the diseases is tuberculosis, the disease have been transfered by droplet nuklei. At three years ago, in high position of ill and death range in Jakarta Class IIA Narcotic Correctional Center although tuberculosis coping program has held since 2005. This research aims to evaluate and investigate implementation program with implementing program Mary Ann Sheirer?s theory and the factors which relates to the problems of tuberculosis coped program in Jakarta Class IIA Narcotic Correctional Center. The writer does a research using qualitative method and data collection procedures are interview and documentation that relates directly to the implementation of tuberculosis coped program in Jakarta Class IIA Narcotic Correctional Center.

The result of this research is point out that tuberculosis coped program in Jakarta Class IIA Narcotic Correctional Center has been appropriate to Coped Tuberculosis National Directive and National Action Plan on TB Program in Prisons, Detention Centers, and Parole Offices in 2012 ? 2014 though it is not all of the program going effectively yet because the processes of implementing program are not completely in components, processes and variables. Than, not going to the goal getting to zero case tuberculosis, its sign that implementing program going effectively yet. Internal factors problem are humman resources for specialist docters, specialist nurses, analist, apoteker and administrator; inadequate facilities for isolation rooms, laboratory, x-ray, poor ventilations and medist rubbishes banishment, include dificultly acces to hospital facilities, not supported of budgeting, problem of work norms, lack of planning, controlling and organizing good program, no Standard Operational Procedure, risk group and beharvioral risk of inmates. External factors are lated delivery of tuberculosis medicine from government, less of supports group, lack of controlling from central organization and policy of hospitally inmates outside of prisons.

For those reasons, the writer suggest to Government to provide the best health facilities to control the infection in prison, provide the human sources for helping this program and hold training for inmate. The writer also suggest to official correctional center should arrange planning and controlling concern with tuberculosis coped program, provide the budget, give knowledge to prevent of tuberculosis, control the spread of infection, and increase the role of people in prison, the officials and inmates."

"Penelitian ini mengkaji tentang evaluasi kebijakan tour of duty dan tour of area pada pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta. Penelitian ini menggunakan enam dimensi dari Teori Evaluasi Kebijakan Publik oleh Dunn (2018) yang terdiri dari effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, dan appropriateness. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan campuran melalui survei, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Survei dilakukan secara langsung melalui penyebaran kuesioner dengan melibatkan 76 responden yang merupakan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta, sementara itu wawancara mendalam dilaksanakan dengan melibatkan 13 informan. Analisis kuantitatif menunjukkan bahwa penerapan kebijakan tour of duty dan tour of area pada pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta telah sesuai dengan ukuran nilai efektivitas, efisiensi, kecukupan, keseteraan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil uji statistik tersebut juga didukung oleh analisis kualitatif berdasarkan temuan di lapangan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penerapan tour of duty dan tour of area sebagai bentuk kebijakan pengelolaan sumber daya manusia terbukti mampu membawa banyak keunggulan kompetitif baik bagi para individu pegawai maupun entitas organisasi secara keseluruhan.

---

This study examines the evaluation of tour of duty and tour of area policies on employees of the Class IIA Jakarta Narcotics Correctional Institution. This research uses six dimensions of the Public Policy Evaluation Theory by Dunn (2018) consisting of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. This research uses a quantitative approach with mixed collection techniques through surveys, in-depth interviews, and literature studies. The survey was conducted directly through the distribution of questionnaires involving 76 respondents who were employees of the Class IIA Jakarta Narcotics Correctional Institution, while in-depth interviews were conducted involving 13 informants. Quantitative analysis shows that the implementation of tour of duty and tour of area policies for employees of the Class IIA Jakarta Narcotics Penitentiary is in accordance with the measures of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The statistical test results are also supported by qualitative analysis based on field findings. Therefore, it can be said that the application of tour of duty and tour of area as a form of human resource management policy has proven to be able to bring many competitive advantages to both individual employees and the organizational entity as a whole."