Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Tesis ini membahas mengenai tanggungjawab direksi dalam konteks terjadinya concerted action pada kasus kartel kenaikan harga dan hal-hal apa saja yang harus ditempuh guna menemukan bukti indikasi terjadinya penetapan kenaikan harga dengan mengacu pada Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN. Jkt.Utr. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya, yang diperoleh melalui studi dokumen. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, concerted action dapat dibuktikan dengan bukti komunikasi secara langsung dengan didukung bukti elektronik sebagai bukti yang sah dalam pengadilan. Kedua, pemeriksaan untuk membuktikan penetapan kenaikan harga melalui concerted action yang dilakukan tidak cukup sebatas dengan pendekatan per se illegal, melainkan membutuhkan pendekatan rule of reason. Ketiga, adapun tindakan concerted action yang dilakukan oleh direksi Yamaha tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena telah tidak mengindahkan fiduciary duty sehingga direksi dapat dikenakan pertanggungjawaban pribadi.

 

Kata kunci : Concerted Action; Rule Of Reason; Tanggung Jawab Direksi

---

This thesis discuss about the responsibilities of director in the context of the occurrence of a concerted action in case of price fixing and what must be taken to find evidences of an indication of the price fixing with reference to KPPU Decision No. 04 / KPPU-I / 2016 jo. North Jakarta District Court Decision No. 163 / Pdt.G / KPPU / 2017 / PN. Jkt.Utr. This study used normative juridical research methods with secondary data as the source of the data, obtained through document studies. From the results of the research, it can be concluded that: First, concerted action can be proven by evidence of direct communication supported by electronic evidence as a valid evidence in the court. Second, the examination to prove the determination of price fixing through concerted action is not enough to be limited to the per se illegal approach, but requires a rule of reason approach. Third, the concerted action carried out by Yamaha directors is an act against the law because it has not applied fiduciary duty so that directors can be subject to personal liability.

 

Keywords: Concerted Action; Rule Of Reason; Directors Responsibility

 

"

"Syarat sahnya suatu perjanjian yang berlaku di Indonesia diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga, segala perjanjian yang dibuat di antara para pihak baru dinyatakan sah apabila telah memenuhi semua syarat yang tertera dalam Pasal tersebut. Namun demikian, dapat diketahui bahwa terdapat banyak jenis-jenis perjanjian yang terdapat dalam praktiknya, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diatur mengenai perjanjian yang dilarang yaitu salah satunya perjanjian penetapan harga. Di Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha seringkali menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang diduga telah melakukan perjanjian penetapan harga. Dalam hal ini, perjanjian penetapan harga dibuktikan berdasarkan sebuah konsep yaitu concerted action atau yang dikenal sebagai tindakan yang dilakukan secara bersama oleh para pelaku usaha. Namun demikian, Undang-Undang tidak mengatur secara jelas apa yang dimaksud dengan concerted action itu sendiri, sehingga menimbulkan kerancuan dalam praktiknya. Penulisan skripsi ini mencoba untuk melakukan analisa tentang concerted action, apakah concerted action dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah berdasarkan hukum Indonesia? Tidak hanya di Indonesia, concerted action juga diatur dan digunakan di Uni Eropa berdasarkan Treaty on The Functioning of The European Union dan Amerika Serikat berdasarkan Sherman Act. Sehingga, dalam penulisan ini juga akan dilakukan perbandingan dasar hukum serta penerapan concerted action dalam beberapa studi putusan antara Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat.

---

The validity of agreement that applies in Indonesia is regulated in Article 1320 Indonesian Civil Code. Therefore, every agreement made between parties is only valid if it fulfils the requirements based on such Article. However, there are many kinds of agreements that occur in real life. Based on Law Number 5 of 1999 on Prohibition of Monopoly and Unfair Competition, it regulates prohibited agreements one of which is price fixing agreement. In Indonesia, The Business Competition Supervisory Commission often sanctioned business actors who allegedly have conducted price fixing agreement. In this case, price fixing agreement is proofed based on the concept of concerted action or known as actions that are done by business actors in a similar manner. However, Indonesian Law does not specifically regulate or define what concerted action is, this cause ambiguity. This writing will analyze on the concerted action, whether or not concerted action can be classified as valid agreement based on Indonesian Law? Not only in Indonesia, concerted action is also regulated and used in European Union based on Treaty on The Functioning of The European Union and United States of America based on Sherman Act. Therefore, this writing will also compare the legal basis and the implementation of concerted action based on court decision between Indonesia, European Union, and United States of America."

"Kartel merupakan jenis perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang anti terhadap persaingan. Proses pembuktian adanya dugaan praktik perjanjian kartel diantara para pelaku usaha menjadi suatu masalah bagi KPPU dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha tidak sehat, dan untuk menyimpulkan adanya perjanjian atau kesepakatan diperlukan adanya dukungan suatu bukti. Dalam perilaku kerja sama, bukti dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Direct Evidence dan Indirect Evidence Circumstantial Evidence . KPPU dipertanyakan dasar dalam menggunakan indirect evidence sebagai alat bukti. Tesis ini mengkaji dan membahas mengenai penggunaan indirect evidence khususnya bukti ekonomi dalam pembuktian perkara-perkara kartel dengan membandingkan Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014, Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016, dan Putusan KPPU 04/KPPU-I/2016. Penelitian ini adalah penulisan hukum yuridis normatif yang memusatkan perhatiannya pada kajian tentang peraturan perundang-undangan termasuk putusan pengadilan sebagai tolak acuan pembahasan. Hasil penelitian menyimpulkan indirect evidence khususnya bukti ekonomi dibutuhkan dalam pembuktian atas pelanggaran persaingan usaha, karena karakter perilaku di dunia usaha berbeda jenis maupun bentuknya. Dari ketiga putusan KPPU disebutkan di atas, bahwa terdapat dua 2 putusan yang dikuatkan oleh Pengadilan Negeri dan 1 satu putusan yang dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Negeri. Hal tersebut menjelaskan bahwa penggunaan indirect evidence khususnya bukti ekonomi mampu membantu KPPU dalam mengungkapkan terjadinya kartel. Penulis menyarankan untuk menempatkan pasal terkait indirect evidence sebagai lsquo;bukti tersendiri rsquo; dalam amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

Cartel is a type of agreement by business actors who are anti of competition. The proofing process of the alleged practice of cartel agreement among business actors remains an issue for The Business Competition Supervisory Commission KPPU in solving unfair business competition cases, moreover, to conclude the existence of deal or agreement, the supporting evidence are needed. In cooperative behavior, the evidence can be divided into two types Direct Evidence and Indirect Evidence Circumstantial Evidence . The utilization of indirect evidence as an instrument of validation by KPPU is questionable. This thesis examines and discusses the use of indirect evidence, especially economic evidence in cartel cases by comparing KPPU Decision Number 08 KPPU I 2014, KPPU Decision Number 02 KPPU I 2016, and KPPU Decision Number 04 KPPU I 2016. This research is the writing of normative juridical law which focus its attention on the study of legislation including court decision as reference. The result of the research concludes that indirect evidence, especially economic evidence is needed in the verification of business competition violation, because the behavioral character in the world of business varies in types and forms. Of the three KPPU decisions mentioned, there are two 2 decisions enforced by the District Court and 1 one decision annulled by the District Court Judge. This explains that the use of indirect evidence, especially economic evidence, is able to assist KPPU in revealing the occurrence of cartel. The author suggests to put articles related to indirect evidence into ldquo separated evidence rdquo in the amendment of Act No. 5 of 1999."

"Skripsi ini menganalisis praduga Penetapan Harga dan Praktek Kartel yang dilakukan oleh PT. Astra Honda Motor AHM dan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Pelanggaran diperkuat oleh pertemuan golf, email, dan kesaksian. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU, praktik dan harga kartel terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 5 tahun 1999, tetapi ada ketidakberesan dalam membuktikan unsur perjanjian, sehingga putusan KPPU seolah memaksakan.

---

This thesis analyzes the presumption of Price Fixing and Cartel Practice conducted by PT. Astra Honda Motor AHM and PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. The violations are reinforced by Golf encounters, emails, and testimonies. Based on inspection conducted by KPPU, cartel practices and pricing proved to violate Article 5 paragraph 1 of Law number 5 year 1999, but there are irregularities in proving the element of agreement, so that KPPU 39 s decision seems impose. "

"Munculnya jenis speda motor skutermatik direspon ole dua temain besar Yamaha dan Honda tengan meluncurkan produk Suktermatik Yamaha Mio dan Honda Vario. Pasar skutermatik yang saat ini dirajai ole Yamaha, pada awalnya dimasuki olhe Kymco. Akan tetapi Kymco tidak berhasil menguasai pasar tenis motor ini karena kurangnya upaya perusahaan untuk memasarkan produk tersebut. Berbeda dengan Kymco, Yamaha dan Honda mengemas pemasaran produce dengan baik.Penelitian ini debut until membandingkan due iklan televise yaitu Yamaha dan Honda. Dalam mengumpulkan data, penulis terlebih dahulu memnentukan iklan televisi yang akan diamati yang dilanjutkan dengan menentukan script yang diamati dari kedua iklan televisi tersebut. Kedua iklan yang dipilih, kemudian secara bergantían dipertontonkan kepada responden. Selanjutnya, responden mengisi kuisioner yang telah ditentukan. Responden berjumlah 120 orang yang semuanya MM-FEUI kelas pagi dan madam

---

The emergence of this type of speed scooter was responded to by two major themes, Yamaha and Honda, who were launching Suktermatik Yamaha Mio and Honda Vario products. The scooter market, currently dominated by Yamaha, was initially entered by Kymco. However, Kymco failed to dominate the motorcycle tennis market due to the company's lack of efforts to market the product. In contrast to Kymco, Yamaha and Honda packaged produce marketing well.

This research debuts to compare the two television commercials, namely Yamaha dan Honda. In collecting data, the authors first determine the television advertisements to be observed, followed by determining the scripts observed from the two television advertisements. The two selected advertisements are then shown alternately to the respondents. Next, respondents filled out a predetermined questionnaire. Respondents amounted to 120 people, all of whom were MM-FEUI class morning and night"

"Tight competition on the motorcycle industry has shown by the distribution of numerous motorcycle brands in Indonesia. The variety of brand names in nowadays market puzzles the customers. In order to survive and get the biggest share, motorcycle producers have to develop new products that are unique and differ from their competitors. Honda motorcycle has been leading the market Indonesia for more than 30 years. However, PT Astra Honda Motor, as the sole agent and distributor of Honda motorcycle, should take heed since its main competitor Yamaha has grown in the market significantly. The objective of this research, which focuses on customer-based of brand equity, is to illustrate the strength of Honda?s brand equity comparing with other competitors specifically Yamaha and Suzuki. Brand equity is said to be high if the customers recognize the brand and they have strong associations, advantageous, and recognize the uniqueness or superiority of the brand. Customer-based brand awareness roots on brand awareness and brand image. This research is using quantitative descriptive approaches. There are two types of research designs that have been conducted, i.e. exploratory research and conclusive research. Exploratory research has main intention to acknowledge, discover and understand the idea and problems, particularly to picture how customers associate the big three motorcycle brands with a number of associations, product related or non-product related. Conclusive research is used to help writer for choosing, evaluating and selecting the best steps to manage problems. Literature studies used for analysis research output concentrate on customer-based brand equity illustrated by Keller, with the basis of brand awareness and brand image in place of brand associations, both productrelated and non-product related. Research on top mind awareness describes that Honda?s cub type motorcycle has been the brand with the top of mind awareness. In the research of brand associations, Honda has the strongest product association, i.e. fuel saver, strong and durable engine, tough in any road conditions, advance and innovative technology, comparative price and quality, high resale value, spare parts are available in many outlet, affordable service or maintenance cost, broad service networks, sympathetic and helpful customer service, and high availability of leasing. Besides, from the perspective of non-product association, Honda has strongly associated with well-known brand mark, film or opera soap actors and actresses are fit to be the advertising model, familiar, pleasant, humble, charismatic and extrovert. Honda has positive associations on its customers. Though, Yamaha has achieved much more non-product associations. Therefore, PT Astra Honda Motor has to be more innovative on its product and technology, strong engine but still efficient, to generate Honda?s competitive advantage, more aggressive on promotion activities, both in media activities and marketing events, maintain good relationship with Honda motorcycle clubs and bloggers which have important roles in spreading information and positive image of Honda. Honda should also be more intelligent in selecting its endorser. The endorser should be well known among the wide society and has good influence towards products.

---

Tingginya persaingan dalam industri sepeda motor saat ini ditandai dengan bermunculannya berbagai merek sepeda motor di Indonesia. Banyaknya merek yang ada di pasar saat ini tentu saja dapat membingungkan konsumen. Oleh karena itu, untuk dapat bertahan dan memenangkan persaingan merek, para produsen sepeda motor harus membangun merek yang unik dan berbeda dari merek lainnya. Meskipun merek Honda adalah merek yang selama puluhan tahun telah mendominasi pasar sepeda motor di Indonesia, namun PT Astra Honda Motor selaku pemilik merek Honda harus berhati-hati karena merek Yamaha sebagai pesaing utama Honda terus mengalami peningkatan pangsa pasar yang cukup signifikan. Tujuan dilakukannya penelitian terhadap ekuitas merek berbasis konsumen pada sepeda motor merek Honda terhadap Yamaha dan Suzuki ini adalah untuk melihat kekuatan ekuitas merek Honda tersebut. Ekuitas merek dikatakan tinggi apabila konsumen menyadari keberadaan merek dan konsumen memiliki asosiasi yang kuat, menguntungkan, dan menyadari keunikan atau keunggulan merek tersebut. Ekuitas merek berbasis konsumen bersumber pada brand awareness dan brand image. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Ada dua jenis desain penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu (i) Desain riset exploratory research, yang bertujuan untuk mengetahui, menggali, memahami ide dan masalah, terutama untuk mengetahui bagaimana konsumen mengasosiasikan ketiga merek sepeda motor yang menjadi objek penelitian, dengan berbagai asosiasi, baik produk (product-related association) maupun non produk (non product-related associations); (ii) Desain riset conclusive research, yang bertujuan membantu penulis untuk menentukan, mengevaluasi dan memilih tindakan yang terbaik untuk mengatasi permasalahan. Telaah pustaka yang digunakan sebagai panduan untuk menganalisis hasil penelitian berfokus pada ekuitas merek berbasis konsumen yang dijelaskan oleh Keller, yang bersumber pada kesadaran merek dan citra merek yang melihat asosiasi merek, baik yang berhubungan dengan produk, maupun yang tidak berhubungan dengan produk. Hasil penelitian terhadap top of mind awareness menunjukkan bahwa merek yang menjadi top of mind awareness untuk sepeda motor jenis CUB adalah merek Honda. Sedangkan hasil penelitian secara keseluruhan pada asosiasi yang berhubungan dengan produk menunjukkan bahwa merek Honda paling kuat asosiasinya dengan berbagai asosiasi produk, seperti irit bahan bakar, mesin kuat dan tahan lama, tangguh di segala medan, teknologi mutakhir dan inovatif, harga sebanding dengan kualitas sepeda motornya, nilai jual kembali yang tinggi, suku cadang asli mudah didapat, biaya perawatan yang terjangkau, tempat servis banyak dan ada dimana-mana, pelayanan customer service yang ramah dan sangat membantu, serta pembelian secara kredit mudah dilakukan. Sementara itu dari segi asosiasi non-produk, merek Honda paling kuat diasosiasikan dengan logo merek yang mudah dikenali, tokoh artis sinetron/film paling cocok menjadi bintang iklan, sangat mudah dikenali dari penampilannya, berwibawa, ramah, rendah hati, karismatik dan ekstrovert (terbuka). Meskipun merek Honda memiliki asosiasi yang positif di dalam benak konsumen, namun merek Yamaha memperoleh asosiasi non-produk yang jenis lebih banyak dari Honda. Oleh karena itu, PT Astra Honda Motor hendaknya lebih inovatif dalam menghasilkan produk dengan teknologi yang lebih inovatif, yaitu mesin yang kencang namun tetap irit bahan bakar sehingga dapat menambah keunggulan daya saing Honda, lebih agresif dalam menjalankan aktivitas promosinya, baik melalui media, maupun event-event marketing, dan menjalin hubungan baik dengan klubklub sepeda motor Honda dan para blogger yang memiliki peran penting dalam penyebaran informasi dan citra positif merek Honda serta lebih bijaksana dalam memilih endorser yang telah dikenal baik di kalangan masyarakat luas dan memberi pengaruh positif pada produk."

"Ikian televisi dalam sudut pandang ekonomi adalah sarana sekaligus komoditas jual beli sedangkan dalam pandangan semiotik dia adalah sebuah tanda dari sekian banyak tanda yang melingkupi kehidupan manusia. Dengan demikian studi tentang iklan secara semiotis adalah usaha interdisipliner antara ilmu semiotik dan ekonomi. Studi semiotik sekaligus menyingkap makna dibalik penggunaan unsur-unsur tertentu dalam ikian juga menjelaskan citra atau brand image barang atau hal yang diiklankan. Semiotik Barthes memandang ikian televisi (sepeda motor Honda dan Yamaha) sebagai salah satu contoh mitos, yang pembuatan atau penayangannya dilatar belakangi oleh niat atau motivasi tertentu. Materinya pun rumit karena merupakan ramuan unsur verbal dan nonverbal. Karena adanya niat dibalik penggunaan unsur-unsur tertentu dalam ikian, maka pemaknaan iklan secara denotasi tidakiah cukup. Memang pemaknaan secara denotasi panting karena denotasi merupakan dasar konotasi (itulah sebabnya teori konotasi Barthes mengandung sistem denotasi di dalamnya), namun untuk menyingkap makna-makna pada lapisan dalam ikian perlu dilakukan analisis konotasi. Analisis konotasi bertujuan untuk menemukan makna-makna konotasi iklan dan kemudian menemukan citra produk atau merek dari barang atau hal yang diiklankan. Honda dan Yamaha, meialui iklan-ikian televisinya, menampilkan citra merek yang berbeda. Honda sejalan dengan slogan yang diusungnya: bagaimanapun Honda selalu lebih unggul menempatkan teknologi handal sebagai citra untuk mereknya. Yamaha di lain pihak menampilkan citra kecepatan, sesuai slogannya yang berbunyi Yamaha semakin di depan. Dua produk sepeda motor untuk masing-masing merek tersebut secara konsisten menampilkan citra merek yang disebutkan tadi. Supra X 125, misalnya, adalah produk Honda yang mengusung citra teknologi handal, begitu jugs Jupiter MX yang merupakan produk Yamaha dengan citra kecepatan. Pesan teknologi Honda ada juga pada produk skuter matiknya: Vario, di samping citranya sebagai produk untuk anak muda. Produk matik Yamaha juga meneruskan citra kecepatan. Yamaha Mio, di samping produk dengan harga bekas yang tinggi juga adalah sepeda motor dengan kemampuan berakseierasi cepat."

"Undang-undang mengatur bahwa bentuk perusahaan asuransi di Indonesia terbagi atas: Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Usaha Bersama (Mutual). AJB Bumiputera 1912 merupakan satu-satunya perusahaan berbentuk mutual dan merupakan perusahaan asuransi tertua di Indonesia. Meskupin demikian, terjadi kekosongan hukum yang cukup lama terhadap badan usaha berbentuk mutual ini yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Seperti dalam Putusan Perkara No. 356/Pid.Sus/2021/PT DKI di mana seorang direktur melakukan suatu perbuatan pidana yang diputus dengan menggunakan UU Asuransi. Sedangkan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 32/PUU-XVIII/2020, telah menyatakan bahwa AJB Bumiputera 1912 tidak tunduk pada UU Asuransi dan harus dibuatkan undang-undang tersendiri mengenai usaha bersama. Terhadap Putusan Perkara No. 356/Pid.Sus/2021/PT DKI, maka Direktur AJB Bumiputera tersebut seharusnya dikenakan kepada KUHP, bukan kepada UU Asuransi. Mengenai pengaturan terhadap AJB Bumiputera 1912 dengan kondisi kekosongan hukum tersebut mengacu pada KUH Perdata, KUHD, dan KUHP.

---

The law stipulates that the form of insurance companies in Indonesia is divided into: Limited Liability Companies, Cooperatives, and Mutual Company. AJB Bumiputera 1912 is the only mutual company and is the oldest insurance company in Indonesia. Thus, there is a long legal vacuum for this mutual business entity which causes legal uncertainty. As in Verdict No. 356/Pid.Sus/2021/PT DKI where a director commits a criminal act that is decided using the Insurance Law. Meanwhile, referring to the Constitutional Court Decision No. 32/PUU-XVIII/2020, it has been stated that AJB Bumiputera 1912 is not subject to the Insurance Law and must make a separate law regarding Mutual Company. Regarding Case Decision No. 356/Pid.Sus/2021/PT DKI, the Director of AJB Bumiputera should be subject to the Criminal Code, not to the Insurance Law. Regarding the regulation of the 1912 Bumiputera AJB with the condition of a legal vacuum, it refers to the Civil Code, the Business Code, and the Criminal Code."

"Tesis ini membahas mengenai tindakan diskriminasi oleh distributor utama dalam rantai pendistribusian kendaraan bermotor, khususnya dalam kasus ini adalah motor merek Yamaha di Sulawesi Selatan. Bahwa dalam rantai pendistribusian, distributor utama memiliki hubungan vertikal dengan para sub distributornya dimana distributor utama yang memiliki perjanjian distributor dengan prinsipal memiliki hak untuk membuat perjanjian distribusi dengan pihak lain dimana perjanjian distribusi tersebut mencantumkan bahwa dalam pendistribusian harus mengikuti pelatihan dan program dari distributor utama. Hubungan vertikal tersebut apabila tidak diawasi dapat menimbulkan terjadinya perjanjian vertikal yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Posisi distributor utama tersebut juga memberikan penguasaan pasar dan posisi dominan untuk mengatur mendistribusian barang dan/atau jasa yang didistribusikan. Dalam kasus pendistribusian motor Yamaha di Sulawesi Selatan sebagaimana diuraikan dalam Keputusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2006, Suraco selaku main dealer menerbitkan instruksi kepada sub dealer yang melarang sub dealer untuk menjual motor Yamaha kepada mixed channel dan mixed channel diharuskan untuk membuka faktur untuk membeli motor Yamaha dari sub dealer dimana hal tersebut tidak diberlakukan untuk channel murni. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis data. Hasil penelitian ini menyarankan adanya amandemen terhadap perjanjian distribusi antara Suraco dengan YIMM dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha terutama mengenai diskriminasi yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (d) demi menjamin tidak terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam suatu rantai distribusi barang dan/atau jasa.

---

This thesis discusses the act of discrimination by main distributor in a chain of distribution of motor vehicles, particularly in this case, is Yamaha motorcycle in South Sulawesi. That in the chain of distribution, main distributor has a vertical relationship with the sub-distributors whereas the main distributor has an agreement with the principal has the right to enter into an agreement with another party whereas the distribution agreement provides that the distribution shall be in accordance with the training and other programs from the main distributor. If the above vertical relation is not supervised, it can lead to a vertical agreement which is prohibited under Law Number 5 of 1999. The main distributor have the position which can control the market share and dominant position to control the distribution of goods and/or services distributed. In the case of the distribution of Yamaha motorcycles in South Sulawesi as described in the KPPU decision number 04/ KPPU-L/2006, Suraco as the main dealer has issued an instruction to the sub-dealer which prohibited the sub dealer to sell the motorcycles to mixed channel and the mixed channel are required to open an invoice to purchase the Yamaha motorcycles from the sub dealer whereas this does not apply to the pure channel. The research in this thesis is a normative legal research using a qualitative approaches in the data analysis. This thesis suggested that the distribution agreement between Suraco and YIMM to be amended and evaluation to the provisions stipulated under Article 19 (d) to ensure the non-occurrence of monopoly and unfair business competition in a chain of distribution of goods and/or services."

"Skripsi ini mencoba mengkaji dan membahas mengenai pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada Kurator secara pribadi apabila terdapat kesalahan dalam tugasnya melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal tersebut dibahas dengan melihat teori-teori kesalahan yang digunakan sebagai hukum positif di Indonesia, seperti dalam hukum pidana, karena UU No. 37 Tahun 2004 tidak memberikan penjelasan dan pengaturan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan Kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam skripsi ini juga akan dibahas mengenai posisi Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit, sebagai organ yang menjalankan pengurusan Perseroan Terbatas pada umumnya. Kemudian dalam skripsi ini akan menganalisis putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar lebih relevan.

---

This thesis tries to examine and discuss about the responsibility that can be charged to the Bankruptcy Trustee rsquo s own asset if there is a mistake in his duty to arrangement and ordering the bankrupt property as regulated in Article 72 of Law no. 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Obligation of Debt Payment. This is discussed by looking at the theories of error that are used as positive law in Indonesia, as in criminal law, because of Law no. 37 of 2004 does not provide further explanation and regulation regarding the accountability for the mistakes made by the Bankruptcy Trustee in carrying out the task of managing and securing the bankruptcy property. In this thesis will also be discussed about the position of the Board of Directors in a Limited Liability Company that has been declared bankrupt, as an organ that runs the management of Limited Liability Company in general. Then in this thesis will analyze the decision of Commercial Court in Surabaya District Court to be more relevant."