Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang efisiensi pada Unit-Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Monitoring Frekuensi Radio di Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2017 dan tahun 2018. UPT Ditjen SDPPI yang berjumlah 37 UPT yang tersebar di seluruh Indonesia dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) utamanya melakukan pengukuran izin stasiun radio (ISR) dan monitoring frekuensi radio di masing-masing wilayah kerjanya. Untuk mengetahui efisiensi tersebut, penelitian ini membandingkan antara capaian tupoksi sebenarnya (Y) dan prediksi capaian tupoksi (Ŷ), namun sebelumnya juga di lihat pengaruh masing-masing variabel inputnya. Hasilnya menunjukan bahwa dari 37 UPT yang tersebar diseluruh Indonesia, capaian efisiensinya beragam dan UPT yang terletak di pulau kalimantan hampir semuanya masuk kategori efisien.

---

This thesis discusses the efficiency in Technical Implementation Units (UPT) in Division of Radio Frequency Monitoring, Directorate General of Resources and Equipment of Post and Information Technology (Ditjen SDPPI) of Communication and Information Ministry in 2017 and 2018. UPT Ditjen SDPPI with total of 37 UPTs scattered throughout Indonesia with the main tasks and functions (Tupoksi) primarily measuring radio station licenses (ISR) and monitoring radio frequencies in each of its working areas. To find out the efficiency, this study compares the actual tupoksi achievement (Y) and the prediction of the tupoksi  achievement (Ŷ), but previously the effect of each input variable was also seen. The results show that among 37 UPTs spread throughout Indonesia, the achievement of efficiency varies and the UPTs located on the island of Kalimantan are almost all categorized as efficient."

"Pengalokasian biaya masih berlebih untuk aktivitas-aktivitas berupa pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban dan pengukuran pada saat perencanaan dan penganggaran di Unit Pelaksana Teknis (UPT) monitoring spektrum frekuensi radio, Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Penting adanya penelitian untuk efisiensi biaya aktivitas. Penelitian dilakukan dengan tujuan menyusun Standar Biaya Keluaran (SBK) aktivitas-aktivitas departemen tersebut dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja. Perlu adanya metode penetapan biaya (costing) penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) terhadap kelebihan biaya aktivitas departemen pada saat perencanaan dan penganggaran. Pendekatan Time Driven Activity Based Costing (TDABC) digunakan sebagai metode penetapan biaya dalam penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK), sehingga diperoleh efisiensi biaya aktivitas pada saat perencanaan dan penganggaran. Departemen disarankan untuk menyusun Standar Biaya Keluaran (SBK) dalam perencanaan dan penganggaran untuk aktivitas-aktivitas sejenis dan dilakukan berulang-ulang setiap tahunnya dengan menggunkan metode TDABC.

---

The allocation of costs is over estimate for activities such as observation, detection of emission sources, monitoring, enforcement and measurement at the time of planning and budgeting in the Technical Implementation Unit ( UPT ) radio frequency spectrum monitoring, Directorate General of Resources and Equipment Post and Information. It is important for research for cost efficiency activities. The research was conducted with the aim of preparing Standard Output Cost ( SBK ) activities of the Department in the implementation of performance-based budgeting. There needs to be a method ( costing ) in the preparation Standard Output Cost ( SBK ) for the excess cost of the activity department at the time of planning and budgeting. Approach Time Driven Activity Based Costing (TDABC) is used as a method ( costing ) in the preparation Standard Output Cost (SBK), in order to obtain the cost efficiency of the activity at the time of planning and budgeting. Departement advised to prepare Standard Output Cost ( SBK ) in planning and budgeting for similar activities and be repeated every year by using the method TDABC."

"Latar Belakang. Penetapan Rumah Sakit vertikal sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Lembaga negara dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum harus memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas yang dapat dinilai dari keberadaan arsip sebagai bukti otentik terselenggaranya tata kelola. Pengelolaan arsip di Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan diatur dengan Pedoman Tata Kearsipan Dinamis yang ditetapkan sebagai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 684/MENKES/PER/VIII/2006. Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan melaksanakan Pedoman Tata Kearsipan Dinamis di bawah pembinaan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ketatausahaan dan gaji yang dilakukan Sub Bagian Tata Usaha. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan upaya supervisi yang diberikan sesuai fungsi manajemen Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Hingga saat penelitian dilakukan, kegiatan supervisi yang sudah dilakukan tidak dapat diukur pelaksanaannya karena tidak memiliki panduan tertulis baik yang berisi daftar pekerjaan yang harus dilakukan ataupun panduan teknis tahapan supervisi yang harus dilakukan oleh pelaksana supervisi.Metode. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang dirancang dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam. Untuk melengkapi informasi yang diperoleh melalui wawancara dan memperkuat hasil observasi pada subjek penelitian dilakukan pengambilan gambar. Wawancara dilakukan kepada informan yang memegang kewenangan supervisi dan informan-informan dari pihak Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang menjadi tujuan kegiatan supervisi. Peneliti melakukan evaluasi terhadap proses kegiatan supervisi yang dilakukan Sub Bagian Tata Usaha dan Gaji Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan sehingga diketahui faktor-faktor perilaku yang mencerminkan kinerja pelaksana supervisi.Hasil. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, diketahui bahwa kegiatan supervisi yang dilakukan belum sesuai dengan tahapan supervisi dalam Siklus Deming yang terdiri dari Plan-Do-Check-Action. Akibatnya, kinerja pelaksana supervisi tidak dapat diukur dan hasil kegiatan supervisi tidak dapat menjadi rekomendasi untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan selanjutnya. Pedoman Tata Kearsipan Dinamis yang ada juga belum dilengkapi dengan panduan praktis yang berisi daftar pekerjaan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis. Sebagai upaya evaluasi pelaksanaan kegiatan supervisi, peneliti membuat rancangan panduan daftar pekerjaan yang dibuat berdasarkan Pedoman Tata Kearsipan Dinamis Kementerian Kesehatan dan rancangan panduan pekerjaan pada tahapan supervisi sesuai Siklus Deming. Peneliti juga menterjemahkan daftar tersebut dalam bentuk formulir supervisi yang diisi secara online.

---

Background. Determination of government hospitals as the Ministry of Health Technical Unit Hospitals with public service board financial management system stated in Law No. 1 Year 2004 on State Treasury, Government Regulation No. 23 Year 2005 on the financial management system of public service board. It is also affirmed in Law No. 44 Year 2009 on Hospital. As the Ministry of Health Technical Unit Hospitals with public service board financial management system, government hospitals must meet the public service board requirement of good governance by institution?s accountability. Accountability can be assessed by way of hospitals archives as authentic evidence of implementation of governance. Archives management in government hospitals implemented based on Minister of Health Regulation No. 684/MENKES / PER/VIII/2006 for Guidelines to Dynamic Filing System. Implementation of Guidelines to Dynamic Filing System in Ministry of Health Technical Unit Hospitals supervised by Head of Sub Division Of Administration and Payroll under the Secretariat Directorat General of Health Care Efforts. Supervision in government hopitals are done through Monitoring and Evaluation Program as the managerial functions of Directorat General of Health Care Efforts. However, the list of work to be done in the implementation of Dynamic Filing System in Ministry of Health Technical Unit Hospitals and technical manual steps for supervisor?s performance in doing supervision could not be measured and mostly done uncompleted because there are no written guidelines.Method. This research is a descriptive analytic study designed with qualitative approach. Primary data obtained through interviews. In order to help visualize the information from primary data and observations, researcher also took pictures. Interviews were conducted to the informant who holds the authority of doing supervision and informants from Ministry of Health Technical Unit Hospitals that were involved in the supervision activities. Researcher conducted an evaluation of the supervision activitiy performed by Sub Division of Administration and Payroll in Directorate General of Health Efforts to study how behavioral factors reflects supervisor?s performance in doing steps of supervision.Results. Based on interviews and observations, gathered information shows that the supervision activities are done uncompletely by not doing the ?Check? as the stages of supervision in the Deming Cycle (Plan-Do-Check-Action) shows. As a result, the supervisor?s performance in doing problem solving can not be measured and the results of the supervision activities can not be used as a recommendation for consideration of future policy-making. The Guideline to Dynamic Filing System does not have a practical guide that contains a list of work to be done in the implementation of Dynamic Filing Procedures. As an effort to evaluate the supervision activities, researchers developing guidelines of job listings based on Ministry of Health?s Guideline to Dynamic Filing System. Archives Ministry of Health and the draft guide work on Deming Cycle stages appropriate supervision. Researchers also translate the list in the web-based supervision form that could be filled online."

"Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) di RSUP Dr. Kariadi tahun 2006-2012. Materi penelitian ini terdiri dari proses-proses penganggaran termasuk perencanaan, implementasi, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan. Disamping itu penelitian ini juga menggambarkan faktor-faktor regulasi, sumber daya manusia, komitmen dan kinerja keuangan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penganggaran. Dalam penelitian kualitatif ini, data diperoleh dengan setting alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan paradikma diskriptif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum Penganggaran Berbasis Kinerja Badan Layanan Umum yang ideal belum tercapai, dan para pegawai dan pimpinan kurang begitu memahami makna Penganggaran Berbasis Kinerja BLU. Faktor-faktor regulasi, sumber daya manusia, komitmen dan kinerja keuangan berpengaruh secara koordinatif, sehingga terdapat beberapa kesalahan dalam tahapan proses penganggaran termasuk perencanaan, penerapan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan. Penerapan Kurangnya komunikasi dan sistem aplikasi komputer yang sudah terintegrasi menjadi penyebab kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan anggaran berbasis kinerja BLU.

---

This study aims to understand the implementation of Performance-Based Budgeting Public Service Agency (BLU) in Dr. Kariadi years 2006-2012. The research material consists of budgetary processes including planning, implementation, measurement and evaluation of performance and reporting. Besides, this study also describes the regulatory factors, human resources, commitment and financial performance, as well as the constraints faced in the budgeting process.

In this qualitative study, the data obtained with the natural setting. Data was collected through observation, interviews and documentary studies. Results were analyzed by the method of data collection using qualitative descriptive paradigm.

The findings of this study indicate that the overall Performance-Based Budgeting Public Service Board that ideal has not been achieved, and the employees and leaders understand the significance less BLU Performance Based Budgeting. Regulatory factors, human resources, commitment and financial performance in coordination effect, so there are some errors in the stages of the budgeting process, including planning, implementation, measurement and evaluation, and reporting. Lack of communication and application of computer application systems which are integrated into the causes of the problems and constraints faced in the implementation of performance based budgeting BLU."

"Perkembangan teknologi yang menggunakan perangkat spektrum frekuensi mengakibatkan penggunaan frekuensi radio akan terus meningkat. Kepadatan penggunaan spektrum frekuensi yang tinggi serta permintaan yang terus meningkat akan kanal-kanal frekuensi radio, menuntut pihak pengelola spektrum frekuensi untuk menerapkan sistem pengelolaan yang efisien dan efektif. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) yang mempunyai fungsi pengawasan dan pengendalian di bidang spektrum frekuensi radio mengembangkan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) mulai tahun 2009 untuk menjamin pemakaian spektrum frekuensi yang tertib dan pengguna sah frekuensi terlindungi dari gangguan interferensi radio. Untuk menjamin bahwa SMFR tepat guna maka diperlukan evaluasi oleh stake holder seperti Pihak Otoritas Manajemen Spektrum Frekuensi dan Operator Pengendali Frekuensi Radio. Analisa pada penelitian ini menggunakan Gap Analysis untuk mengetahui kesenjangan sasaran kinerja Manajemen Monitoring Frekuensi Radio serta Kano Model untuk merumuskan kebutuhan fungsi Sistem Monitoring Frekuensi Radio. Dengan melakukan indepth interview kepada Otoritas Manajemen Spektrum Frekuensi dan 50 kuesioner Kano Model kepada Operator Pengendali Frekuensi Radio didapatkan Kinerja Perangkat khususnya kehandalan perangkat merupakan suatu keharusan dalam Sistem Monitoring Frekuensi Radio. Pada jenis atribut Fungsi yang dibutuhkan adalah fitur monitoring VHF-UHF, fitur pencari arah VHF-UHF dan fitur spectrum occupancy. Sedangkan pada jenis atribut Integrasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kepuasan responden. Untuk menaikkan kinerja Sistem Monitoring Frekuensi Radio diperlukan pembinaan sumber daya manusia dan perubahan pola kerja lama yang menggunakan perangkat analog menjadi perangkat SMFR yang otomatis dan terintegrasi dengan database Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS). Perubahan bisnis proses monitoring juga diperlukan untuk memaksimalkan seluruh fungsi dalam Sistem Monitoring Frekuensi Radio.

---

The development of technology which uses the frequency spectrum resulting in the use of radio frequency will continue to increase. The density of the high frequency spectrum usage and demand will continue to increase the radio frequency channels, frequency spectrum requires the manager to implement management systems that efficiently and effectively. Directorate General of Resources and Equipment Post and Information Technology (DG SDPPI) which has the function of monitoring and control in the field of radio frequency spectrum develops Radio Frequency Monitoring System (SMFR) began in 2009 to ensure the orderly use of the frequency spectrum and the frequency legitimate users are protected from interference radio. To ensure that SMFR is appropriated, it?s require evaluation by stakeholders such parties Frequency Spectrum Management Authority and Radio Frequency Control Operator.

The analysis in this study using a Gap Analysis to determine performance gaps targets and Radio Frequency Monitoring Management Kano Model to formulate functional requirements of Radio Frequency Monitoring System. By conducting in-depth interview to the Frequency Spectrum Management Authority and 50 Kano Model questionnaires to Radio Frequency Control Operator gained that device reliability is a necessity in Radio Frequency Monitoring System. On the type of function required attributes are VHF-UHF monitoring features, VHF-UHF direction finder feature and spectrum occupancy feature. While the type of attribute integration has no effect on respondent's satisfaction.

To increase the performance of Radio Frequency Monitoring System required human resource development and changes in work patterns that use the old analog devices into SMFR device that automated and integrated with Spectrum Management Information System database (SIMS). Changes in the monitoring business process is also necessary to maximize all the functions in the Radio Frequency Monitoring System."

"[Skripsi ini membahas efektivitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran pembangunan yang dilakukan Kementerian PPN Bappenas dan Kementerian Keuangan terhadap kinerja K.L. sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran. Penelitian ini menggunakan konsep sistem pemantauan dan evaluasi berkelanjutan yang dikemukakan Kusek Rist 2004. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivis dengan desain deskriptif Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemantauan dan evaluasi yang dilakukan kedua lembaga tersebut belum berjalan seperti yang diharapkan yang dipengaruhi oleh kriteria kriteria berikut kurangnya koordinasi antar K.L. evaluator hasil pemantauan dan evaluasi yang tidak mendukung prinsip penganggaran berbasis kinerja hasil pemantauan dan evaluasi yang tidak ditindaklanjuti sistem yang sering bermasalah terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM serta tidak adanya pemberian insentif.

---

This thesis discussed about the effectiveness of monitoring and evaluation of budget implementation by the Ministry of National Development Planning and Ministry of Finance as an effort to improve the quality of planning and budgeting. This thesis uses the concept of sustainable monitoring and evaluation system by Kusek Rist 2004 Research is done in Post Positivist with a descriptive design. The results showed that monitoring and evaluation of both institutions has not gone as expected which is affected by the following criteria a lack of coordination between evaluator the results which does not support performance based budgeting the results which were not followed up the system which do not support the limited quality and quantity of human resources and the lack of incentives.; This thesis discussed about the effectiveness of monitoring and evaluation of budget implementation by the Ministry of National Development Planning and Ministry of Finance as an effort to improve the quality of planning and budgeting This thesis uses the concept of sustainable monitoring and evaluation system by Kusek Rist 2004 Research is done in Post Positivist with a descriptive design The results showed that monitoring and evaluation of both institutions has not gone as expected which is affected by the following criteria a lack of coordination between evaluator the results which does not support performance based budgeting the results which were not followed up the system which do not support the limited quality and quantity of human resources and the lack of incentives , This thesis discussed about the effectiveness of monitoring and evaluation of budget implementation by the Ministry of National Development Planning and Ministry of Finance as an effort to improve the quality of planning and budgeting This thesis uses the concept of sustainable monitoring and evaluation system by Kusek Rist 2004 Research is done in Post Positivist with a descriptive design The results showed that monitoring and evaluation of both institutions has not gone as expected which is affected by the following criteria a lack of coordination between evaluator the results which does not support performance based budgeting the results which were not followed up the system which do not support the limited quality and quantity of human resources and the lack of incentives ]"

"Unit Pelaksana Teknis Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi adalah Laboratorium Penguji pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tangerang, yang melaksanakan fungsinya untuk melaksanakan pengujian bahan konstruksi. SNI ISO/IEC 17025 : 2017 merupakan Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Penguji dan Laboratorium Kalibrasi. Dengan telah menunjukkan kompetensinya sebagai laboratorium penguji, dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025 : 2017, maka KAN ( Komite Akreditasi Nasional) menerbitkan dan memberikan sertifikat Aktreditasi dengan Nomor LP -1696 -IDN sebagai Laboratorium Penguji. Hal ini memberikan kepastian atas hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji yang dimiliki Pemerintah Daerah dan memberikan kepastian atas penilaian kualitas atas pekerjaan mutu Konstruksi di lapangan.

---

The Technical Implementation Unit for Measurement and Testing of Construction Materials is the Testing Laboratory at the Tangerang City Spatial Planning Public Works Service, which carries out its function to carry out testing of construction materials. SNI ISO/IEC 17025 : 2017 is a General Requirement for the Competence of Testing Laboratories and Calibration Laboratories. By demonstrating its competency as a testing laboratory, by consistently applying SNI ISO/IEC 17025: 2017, KAN (National Accreditation Committee) issues and grants an Accreditation certificate with LP Number -1696 -IDN as a Testing Laboratory. This provides certainty for the test results issued by the Testing Laboratory owned by the Regional Government and provides certainty for the quality assessment of construction quality work in the field."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menilai hasil pengukuran kemampuan dokterIndonesia di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama FKTP dengan menggunakankuesioner yang disusun oleh Kementerian Kesehatan. Kuesioner penilaiankemampuan diri sendiri tersebut berisi kompetensi/kemampuan dokter menatalaksana 155 penyakit. Secara spesifik, penelitian ini dilakukan untuk mengetahuihubungan antara jenis kelamin, jenis perguruan tinggi, program internsip, programPTT, lama praktek dan daerah praktek dengan kemampuan dokter. Penelitian inimenggunakan desain cross-sectional yang melibatkan 285 dokter di 28kabupaten/kota yang tersebar di 22 provinsi di seluruh Indonesia.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis perguruan tinggi , program PTT danprogram internsip berhubungan secara signifikan p < 0,05 dengan kemampuandokter menata laksana 155 penyakit di Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer.Saat ini dibutuhkan suatu Kebijakan Nasional yang kuat di bidang Kesehatanyang mengedepankan pentingnya peranan dokter di Fasilitas Kesehatan TingkatPertama untuk meningkatkan capaian kesehatan.Kata kunci: kemampuan dokter, jenis kelamin, jenis perguruan tinggi,program internsip, program PTT, lama praktik, daerahpraktik

---

ABSTRACTThis study aimed to assess Indonesian physicians self perceived activities inprimary care setting using questionnaires, constructed by the MOH. Selfassessmentquestionnaires comprise of competencies abilities of treating 155diseases. In specific, this study is to explore the association between gender, typeof college, internship program, PTT program, years of practice, and region ofpractice towards physician activities in treating diseases in a primary health care.This study is a cross sectional that involved 285 physicians in 28 districts in 22provinces across Indonesia.Results indicated that type of college, internship and PTT program aresignificantly related p .05 to physician abilities to treat 155 diseases at theprimary health care. A strong national health policy that requires the essential roleof primary care physicians in health outcome is urgently needed.Keywords physician activities, gender, type of college, intership program,PTT program, years of practice, region of practice"

"Badan Kebijakan Fiskal (BKF) merupakan salah satu instansi yang memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan fiskal Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, diperlukan suatu mekanisme untuk memastikan bahwa proses kegiatan yang dilakukan di BKF berjalan sebagaimana mestinya. Sejak tahun 2011, BKF telah menerapkan pemantauan pengendalian intern untuk meningkatkan penerapan pengendalian internal di lingkungan BKF. Penerapan sistem pengendalian intern menjadi penopang reformasi keuangan negara yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan pemantauan pengendalian intern pada BKF. Penelitian dilakukan melalui metode kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data primer serta data sekunder dari BKF. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pemantauan pengendalian intern di BKF serta terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan peraturan. Sosialisasi kepada pegawai untuk meningkatkan pemahaman atas pemantauan pengendalian internal menjadi solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.

---

Fiscal Policy Agency (FPA) is an institution that has a strategic role in formulating fiscal policy in Indonesia. In performing its duties , it needs a mechanism to ensure that the activities carried out in FPA function properly . Since the year 2011 , FPA has implemented internal controls monitoring to improve implementation of internal control in the FPA . Implementation of the internal control system became the backbone of the country 's financial reforms should be implemented based on the principles of good governance . This study was conducted to determine the application of internal control monitoring at one FPA. The study was conducted through descriptive qualitative method utilizing primary data and secondary data from BKF . The study concluded that there are some obstacles in the implementation of internal control monitoring in BKF and there is a mismatch between the implementation and the regulations . Socialization to employees to increase understanding of the internal control monitoring a solution to overcome these obstacles"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan dan pengawasan akuntabilitas kinerja yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian menggunakan analisis terhadap data primer berupa wawancara dengan beberapa responden dan pengamatan serta data sekunder berupa dokumen atau laporan mengenai penerapan perencanaan, penganggaran dan pelaporan serta evaluasi atas pelaksanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi. Hasil dari penelitian menunjukkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi pelaksanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja yang telah memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Namun masih dalam proses beradaptasi dikarenakan adanya perubahan pengolahan data dari manual menjadi digital dalam capaian kinerjanya. Pada hasil evaluasi kegiatan dan program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program di masa yang akan datang, dan telah melakukan pemantauan mengenai kemajuan capaian kinerja beserta hambatannya

---

This study aims to evaluate the implementation and monitoring of performance accountability by Presidential Regulation Number 29 of 2014 concerning the performance accountability system of government agencies. This research is qualitative research using a case study approach. The study uses analysis of primary data in the form of interviews with several respondents and observations as well as secondary data in the form of documents or reports regarding the implementation of planning, budgeting, and reporting as well as evaluating the implementation and reporting of performance accountability of the Directorate General of Immigration. The results of the research show that planning, budgeting, implementing, and evaluating the implementation and reporting of performance accountability have complied with Presidential Regulation Number 29 of 2014. However, they are still in the process of adapting due to changes in data processing from manual to digital in terms of performance. The results of the evaluation of activities and programs have been followed up to improve program planning in the future, and have monitored the progress of performance achievements and their obstacles"