Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini membahas tentang pergulatan perkembangan sistem pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga pasca perubahan. UUD Tahun 1945 sebagai buah dari reformasi konstitusi 1999-2002. Perbedaan dengan karya lain yang memilih tema sejenis, buku ini mengemukakan perdebatan dan mengolaborasi sistem pemerintahan model "sistem sendiri" yang dihasilkan oleh perumus konstitusi dalam UUD 1945. Selanjutnya, dibahas bagaimana desain "sistem sendiri" tersebut dipraktikan pada tahun-tahun pertama setelah kemerdekaan."

"Sejak reformasi 1998,Indonesia kembali menggunakan sistem multipartai, walaupun begitu dalam sistem pemerintahan tetap mempertahankan sistem Presidensial."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai tarik ulur antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masa Orde Baru dan pascaamandemen UUD 1945 ditinjau dari hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengolah data dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, UUD 1945 ataupun UUD NRI 1945 sama-sama belum memberikan gambaran yang utuh mengenai sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia sehingga menimbulkan tarik ulur antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, khususnya dalam masa Orde Baru dan pascaamandemen UUD 1945. Namun, sudah terdapat perbaikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang mengandung karakteristik sistem pemerintahan yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia saat ini.

---

ABSTRACTThe thesis discusses the trade-off between presidential and parliamentary governmental system in constitutional system of Indonesia that had been applied in New Order Era and post-amendment of the 1945 Constitution, which is reviewed in terms of the relationship between executive and legislative. This research is a normative law research, which uses qualitative approach in its data processing. According to the result of research, both UUD 1945 and UUD NRI 1945 have not yet provided a complete picture of governmental system of Indonesia, therefore, it has been creating a trade-off between presidential and parliamentary governmental system, especially in New Order Era and post-amendment of the 1945 Constitution. However, there are some particular improvements in constitutional system of Indonesia that encompasses characteristic of governmental system, which could be suitably applied in recent times."

"ABSTRAKPokok permasalahan tesis ini adalah membahas ketentuan hukum mengenai pemerintahan presidensial dalam hubungannya dengan sistem multipartai di Indonesia dan bagaimana implementasinya, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research). Pasca Perubahan UUD 1945, lembaga kepresidenan mempunyai legitimasi kuat, karena dipilih melalui pemilihan umum langsung, tetapi sampai saat ini, belum tercipta pemerintahan yang efektif di Indonesia. Untuk mewujudkan pemerintahan presidensial efektif perlu akselerasi penyederhanaan partai politik secara alamiah dan demokratis, dibutuhkan kepemimpinan (leadership) yang cerdas, berani dan tegas, serta didukung budaya hukum dan politik yang sehat dan dinamis.

---

ABSTRACTThe focus of this these is elaborating of rule of law on presidential government its relations to multiparty system and how its implementation in Indonesia. The these is legal normative research with secunder data and conducted by library research methode. After armendment of UUD 1945, the presidential institution has legitimated power because of direct election. However, the system does not realized yed the effective government in the country. What we need to implement the effective presidential government is accelerating of simplified political parties by natural and democratic way, at the same time the country need smart, strong and coherent leadership, and supported by good and dynamic of culture of law and politics as well."