Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengarah pada pendirian institusi pendidikan tinggi asing di Indonesia melalui konsep hukum investasi serta mekanisme dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Penelitian ini mengidentifikasikan beberapa permasalahan yaitu diantaranya terkait dengan kajian hukum investasi secara umum, disparitas antara perguruan tinggi lokal dengan perguruan tinggi lembaga negara lain terkait kompetisi dan peningkatan kompetensi, kemudian aksesibilitas terhadap pendidikan yang berkualitas dari perguruan tinggi lembaga negara lain, konstruksi hukum bagi pendirian lembaga negara lain tersebut, serta konsekuensi hukum seperti apa yang kemudian muncul dalam penyelenggaraannya. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan gejala-gejala serta fakta-fakta yang timbul, kemudian melakukan analisis permasalahan yang ada dengan perspektif hukum. Maka konsekuensi yang lahir kemudian adalah perguruan tinggi lembaga negara lain tersebut harus mendapatkan akreditasi dari badan pendidikan di negaranya, yayasan sebagai bentuk badan hukum, institusi asing tersebut harus menjalin kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi lokal di Indonesia, mereka harus mempekerjakan tenaga pengajar serta staf administrasi asal Indonesia, studi yang ditawarkan merupakan kajian keilmuan yang merupakan program studi unggulan yang belum ada atau jarang diselenggarakan oleh institusi pendidikan dalam negeri, dsb.

---

This legal review leads to the establishment of foreign higher education institutions in Indonesia through the concept of investment law and legalization of Law Number 12 Year 2012 of the Republic of Indonesia regarding Higher Education. The problems arising are related to the disparity between local colleges and foreign higher education institutions on the subject of competition and competency improvement,, accessibility to the qualified education from foreign higher education institutions, the possibility of legal construction for the establishment of the said foreign higher education institutions, as well as the legal consequences in the implementations. This is a qualitative descriptive study describing all symptoms and facts then analyzing the existing problems with legal perspective. Then the consequences shall arises that the foreign universities shall have officially accreditated from their national educational board, foundation as a basis legal body, they shall establish partnerships with Indonesian universities, they have to employ lecturer and administration staff of Indonesian citizens, the type of courses offered shall be a flagship study programs which are not specified available in Indonesia, etc."

"Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Dana Investasi Real Estat (DIRE) atau REIT, diperkenalkan di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang mengadopsi konsep Collective Investment Scheme yang memiliki karakteristik serupa trust dengan kewajiban fidusia terhadap kepentingan beneficiaries, dan konsep produk Real Estate Investment Trusts suatu model investasi dengan aset dasar penerbitan efek berupa aset real estat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan produk Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penelitian hukum normatif dengan metode kepustakaan. Transplantasi konsep-konsep dalam produk DIRE berbentuk KIK membentuk DIRE berbeda dengan produk investasi lain di pasar modal Indonesia. DIRE memiliki cakupan aktivitas investasi yang lebih luas, mencakup investasi dalam bentuk efek dan properti fisik, aktivitas dalam lingkup pasar modal dan aktivitas di luar lingkup pasar modal. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan Indonesia mempengaruhi DIRE sehingga berbeda dengan produk sejenis di pasar modal lainnya. DIRE sebagai subyek hukum dengan bentuk hukum KIK tidak mengalami hambatan dalam aktivitas pasar modal, namun untuk aktivitas di luar pasar modal, KIK yang bukan merupakan bentuk hukum, menyebabkan mekanisme kegiatan DIRE harus disesuaikan. DIRE dapat menggunakan Special Purpose Company dalam aktivitas investasinya, di samping itu banyak aktivitas DIRE dilakukan oleh Manajer Investasi yang mewakili DIRE di dalam dan di luar pengadilan. Hal tersebut membuka kemungkinan terjadinya benturan kepentingan, karenanya diperlukan perlindungan bagi pemegang unit penyertaan khususnya untuk minority unit holders. Regulasi yang berperan penting dalam menentukan kerangka hukum investasi, diharapkan mencakup aspek-aspek yang diperlukan untuk menjaga kepentingan pelaku jasa keuangan, investor dan dalam skala yang lebih luas, menjaga kepentingan Negara.

---

Collective Investment Contract (CIC) and Real Estate Investment Fund or Indonesia REIF (I-REIF) were introduced in Indonesia through legislation which have adopted the concept of Collective Investment Scheme that has similar characteristics to ?trust? with fiduciary obligations to the interests of beneficiaries; and the concepts of Real Estate Investment Trusts, an investment model with real estate as underlying asset. The purpose of this study was to understand the legislation and implementation of I-REIF under Collective Investment Contract. The method used to address the problems is a normative legal research. Tranplantation concepts in CIC and I-REIF under CIC creates I-REIF different from other investment products in Indonesian capital market. It has broaden the investment scope from securities to physical properties, includes activity inside and outside capital market. On the other hand, Indonesia legislation affecting I-REIF so different from similar products in other capital markets. I-REIF under CIC as legal subject does not experience obstacles in capital market activity, but for activities outside the capital market, CIC which is not a legal form, causing the activity of I-REIF should be adjusted, such as use Special Purpose Company in its investment activity. Many activities carried out by the Investment Manager representing I-REIF, inside and outside the court. It opens the possibility of conflict of interest, hence protection for particularly minority unit holders is needed. Regulation which plays an important role in determining legal framework for investment, is expected to cover necessary aspects to safeguard the interests of the financial services companies, investors and in broader scope, safeguard interests of the Country."

"REITs telah diatur di Indonesia di bawah bentuk Kontrak Investasi Kolektif, KIK-DIRE. Salah satu masalah terbesar mengenai bentuk hukum dari REITs di Indonesia terkait dengan Pasal 6 Peraturan OJK No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Investasi Manajer Investasi dan Bank Kustodian di Dana Investasi Real Estat - yang menyatakan bahwa Real Estate Investment Trust atau Dana Investasi Real Etat dapat menginvestasikan dana dengan atau tanpa menggunakan Special Purpose Company SPC . Ini menimbulkan pertanyaan apakah penggunaan SPC dapat memberi dampak positif bagi semua stakeholder yang terlibat. Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dana Investasi Real Estat dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif dianggap sebagai bentuk baru dari metode investasi di Indonesia. Oleh karena itu, perkembangannya masih memerlukan perbaikan, terutama mengenai peraturan terkait dengan penggunaan kontrak investasi kolektif. Perubahan pada peraturan perundang-undangan meliputi peraturan khusus atau pengecualian dari UU Agraria yang akan memungkinkan kepemilikan tanah oleh KIK-DIRE. Untuk memberikan perlindungan terhadapat investor atau masyarakat, penulis juga merekomendasikan pengawasan serta kontrol yang lebih intensif terhadap transparansi atau keterbukaan informasi yang disediakan oleh perusahaan sekuritas maupun manajer investasi.

---

REITs have been regulated in Indonesia under the form of Collective Investment Contracts, ldquo KIK DIRE. rdquo One of the biggest issues regarding the legal form of REITs in Indonesia is related to article 6 of OJK Regulation No.19 Year 2016 regarding Guidance for Investment Managers and Custodian Banks in Managing Real Estate Investment Trust which states that Real Estate Investment Trust may invest funds with or without the use of Special Purpose Company SPC . This generates a question in whether or not the use of SPC is beneficial in the implementation of REITs ndash for all the stakeholders involved. The method of research that will be used in this research is the juridical normative approach. Real Estate Investment Funds in the form of Collective Investment Contract is still considered a new form of investment method in Indonesia. The implementation of REITs is difficult in practice due to the rules and regulations that fail to complement each other. Therefore, its development still requires improvement, concerning regulations associated to the usage of collective investment contracts. Amendments in provisions shall include special regulations or exceptions of the Agrarian Law which would allow land ownership by DIRE in the form of Collective Investment Contract. To provide public protection, the author also recommends more intensive supervision and control towards the transparency of information provided by security companies and the investment manager. "

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mengenai perjanjian nominee dalam ketentuan hukum penanaman modal di Indonesia. Perjanjian nominee cenderung digunakan sebagai sarana untuk melakukan penyelundupan hukum. Dikarenakan pihak yang berkepentingan langsung tidak memiliki hak atau kewenangan untuk menikmati atau mendapatkan sesuatu karena ada larangan secara hukum. Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Dimana dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Adapun berdasarkan uraian latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian serta berdasarkan hasil analisis dalam penelitian dapat dikemukakan kesimpulan bahwa terdapat peraturan yang melarang praktek perjanjin nominee di ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Akibat hukumnya jika dibuat perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Sedangkan jika berdasarkan ketentuan penanaman modal yang lama, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968, memang belum diatur ketentuannya. Namun, pada dasarnya Perjanjian Nominee sebagai salah satu bentuk dari Perjanjian Innominaat harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPerdata termasuk asas-asas yang terkandung di dalam KUHPerdata yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian.

---

The purpose of this thesis was to determine the nominee agreement in the legal provisions of capital investment in Indonesia. Nominee agreements tend to be used as a means of smuggling law. Due to the direct parties have no right or power to receive something because of some restrictions by law. This research is a based on literature, with normative research methode applied. Which in this research will be used statutes approach and case approach. As describe by the background, problem formulation, research purpose and analysis of this research, it is conclude that there are regulations that prohibit the practice of nominee agreement on the provisions of Article 33 paragraph (1) and (2) of Law No. 25 of 2007. So, with that regulation, any agreement contained the nominee share clause will be null and void. Meanwhile, under the terms of past investment, which regulated in Law No. 1 of 1967 and Law No. 6 of 1968, is not yet regulated. However, basically Nominee Agreement is one of Innominaat Agreement forms which is not specificly and explicitly regulated. Though in practise Innominaat Agreement should be in accordance to the provisions of Book III of Indonesia Civil Law including its principles which related to Agreement Law."

"International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID) menjadi salah satu pilihan popular untuk penyelesaikan sengketa investasi internasional antara negara dengan investor. Konvensi Washington 1965, sebagai konvensi yang mengamanatkan dibentuknya forum tersebut memberi kewajiban kepada Majelis Arbitrase untuk menerapkan hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) Konvensi Washington, hanya saja, interpretasi pasal tersebut tidaklah tanpa kontroversi. Tulisan ini akan membahas mengenai hukum mana yang berlaku dalam perkara internasional dalam forum ICSID menurut Pasal 42 ayat (1), baik dalam perkara berdasarkan traktat maupun perkara berdasarkan kontrak, serta menganalisis metode Majelis Arbitrase pada Putusan ICSID No.ARB/10/7, Putusan ICSID No.ARB /07/26, Putusan ICSID No.ARB/09/18 dan Putusan ICSID No.ARB/06/13, dalam menafsirkan pasal tersebut dalam hal terdapat pertentangan kewajiban internasional, antara kewajiban negara sebagai host state dan kewajiban negara menurut hukum internasional selain hukum investasi internasional dalam perkara berdasarkan traktat, dan apabila hukum internasional dianggap oleh para pihak sebagai hukum yang berlaku dalam perkara berdasarkan kontrak. Tulisan ini menyimpulkan bahwa terdapat perkembangan penafsiran dari maksud perancang konvensi (travaux preparatoires) dalam 12 tahun terakhir.

---

International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID) is popular option of Investor-State Dispute Settlement. Washington Convention 1965 which laid down the foundation of the forum gives mandate to arbitral tribunal to apply the proper law as stipulated on Article 42(1) of the Convention. However, the interpretation of aforementioned article is not without controversy. This writing analyses the applicable law according to Article 42(1) Washington Convention on treaty-based dispute and contract-based dispute, and further analyses the methods used to interpreting the aforementioned article by arbitral tribunal in ICSID Award No. No.ARB/10/7, ICSID Award No.ARB /07/26, ICSID Award No.ARB/09/18 and ICSID Award No.ARB/06/13, in case of apparent conflict of international obligation  on treaty-based dispute and  in case of claim of international law as applicable law on contract-based dispute. This writing concludes that there is a development of interpretation, departing from travaux preparatoires, in the last 12 years."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas dengan fasilitas penanaman modal asing yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah resmi. Pokok permasalahannya yaitu mengenai akibat hukum terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas dengan fasilitas penanaman modal asing yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah resmi dan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dengan tehnik pengumpulan data melalui studi dokumen dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menyatakan bahwa akibat hukum terhadap akta tersebut adalah akta dapat dibatalkan dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, oleh karena itu Notaris beranggung jawab untuk memenuhi segala tuntutan dari para penghadap yang menderita kerugian berupa biaya, ganti rugi dan bunga yang masuk dalam kategori sanksi perdata, serta atas kelalaiannya tersebut Notaris dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang dari Majelis Pengawas Notaris.Penulis menyarankan, apabila Notaris tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh para penghadap, hendaknya Notaris menghadirkan penerjemah resmi yang ditunjuk oleh Notaris maupun penerjemah resmi yang dibawa sendiri oleh para penghadap, untuk menghadapi perkembangan zaman, Notaris maupun calon Notaris sebaiknya selalu memperkaya diri dengan mengembangkan kemapuannya dalam menguasai bahasa universal, dan apabila proses pendirian Perseroan Terbatas Penananaman Modal Asing dilakukan di Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka sebaiknya Badan Koordinasi Penanaman Modal menyediakan jasa atau mempekerjakan penerjemah tersumpah untuk memfasilitasi keterbatasan bahasa dalam memenuhi kebutuhan para investor asing.

---

This thesis discusses Notary’s responsibility of the deed of establishment as a Limited liability company with foreign investment facilities which not translated by an official translator. The main problem is the legal consequences of the deed of establishment of a Limited Liability Company with foreign investment facilities that are not translated by the official translator and the responsibility of the Notary to the deed which has the power of proof as a deed under the hand. This study uses normative juridical research methods with analytical descriptive research type, the type of data used is secondary data with data collection techniques through document studies and subsequently analyzed qualitatively.

The result of the study stated that the legal consequences of this event are the deed is voidable, and only has the power of proof as a privately made deed. Therefore the Notary is responsible for fulfilling all claims of the complainants who suffer losses in the form of costs, compensation and interest included in the category of civil sanctions, and for such negligence Notary may be subject to tiered administrative sanctions form the Notary Supervisory Board.

The author suggests, if the Notary does not understand the language used by the parties, the Notary should present an official translator appointed by the Notary or the official translator brought by the parties, to face the times, the Notary and the candidates of Notary should enrich themselves by developing their ability to master the universal language, and if the process of establishing a Foreign Investment Limited Liability Company is carried out at the Investment Coordinating Board, the Investment Coordinating Board should provide services or employ the Sworn Translators to facilitate language limitations in fulfil the needs of foreign investors."

"Article 25(4) of the ICSID Convention allows a state to notify the exclusion of certainclasses of investment disputes from ICSID jurisdiction. Pursuant to this provision, theIndonesian government through Presidential Decree No. 31 of 2012 (“PresidentialDecree 31/2012”) made a notification to exclude investment disputes arising fromadministrative decisions issued by the regency governments. Notifications ofexclusion, however, are considered inoperable unless incorporated into the investmenttreaty provision expressing the notifying state’s consent to ICSID jurisdiction.Moreover, the terms of Indonesia’s notification of exclusion have not been included inany investment treaty that Indonesia is a party to. This research discusses, firstly, thelegal consequence of Presidential Decree 31/2012 with regards to limiting ICSIDjurisdiction. Secondly, this research discusses the methods through which the terms ofPresidential Decree 31/2012 and Indonesia’s notification of exclusion may beincorporated into a limited consent clause of an investment treaty. Thirdly, this researchalso discusses the extent to which such a limited consent clause may be invoked todeny ICSID jurisdiction. By conducting a juridical normative legal research, it can beconcluded that the operation of Presidential Decree 31/2012 would limit the forum forthe settlement of the excluded disputes to the Indonesian Administrative Judiciary.Moreover, the terms of Presidential Decree 31/2012 would have to be incorporated intoan investment treaty by way of reproduction or amendment. Further, a consent clausethat expresses the exclusion made in Presidential Decree 31/2012 would be inconsequential in denying ICSID jurisdiction.

---

Pasal 25(4) Konvensi ICSID memperbolehkan suatu negara untuk melakukan

pemberitahuan mengenai golongan sengketa penanaman modal yang dikecualikan dari

yurisdiksi ICSID. Berdasarkan ketentuan ini, pemerintah Indonesia melalui Keputusan

Presiden No. 31 Tahun 2012 (“Keputusan Presiden 31/2012”) telah melakukan

pemberitahuan untuk mengecualikan sengketa penanaman modal yang timbul dari

keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten. Namun,

pemberitahuan mengenai pengecualian sengketa dianggap tidak dapat diberlakukan

kecuali dimasukkan kedalam pasal dalam perjanjian investasi yang mengandung

persetujuan negara terkait terhadap yurisdiksi ICSID. Selanjutnya, ketentuan dalam

pemberitahuan pengecualian Indonesia belum dimasukkan dalam seluruh perjanjian

investasi yang mengikat Indonesia. Penelitian ini membahas, pertama, dampak hukum

dari Keputusan Presiden 31/2012 terhadap pembatasan yurisdiksi ICSID. Selanjutnya,

penelitian ini membahas metode untuk menginkorporasi ketentuan dalam Keputusan

Presiden 31/2012 dan pemberitahuan pengecualian Indonesia ke dalam klausul

persetujuan terbatas dalam suatu perjanjian investasi. Penelitian ini juga membahas

sejauh mana klausul persetujuan terbatas tersebut dapat digunakan untuk menolak

yurisdiksi ICSID. Dengan melakukan penelitian yuridis-normatif, dapat disimpulkan

bahwa keberlakuan Keputusan Presiden 31/2012 akan membuat penyelesaian sengketa

yang dikecualikan terbatas pada penyelesaian melalui Peradilan Tata Usaha Negara

Indonesia. Ketentuan dalam Keputusan Presiden 31/2012 harus dimasukkan dalam

perjanjian investasi melalui cara reproduksi atau perubahan klausul persetujuan

terbatas yang mengandung pengecualian dalam Keputusan Presiden 31/2012 juga tidak

akan memiliki dampak terhadap penolakan yurisdiksi ICSID."

"Skripsi ini membahas mengenai klausula ekspropriasi yang ada dalam perjanjian-perjanjian penanaman modal internasional kontemporer. Pengaturan mengenai ekspropriasi masih kurang dikenal dalam sistem hukum Indonesia dan sistem hukum penanaman modal secara khususnya. Padahal ekspropriasi merupakan isu aktual dalam penanaman modal dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan kedaulatan negara dan hak-hak dasar lainnya. Berangkat dari latar belakang demikian, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk melihat bagaimana konsep ekspropriasi yang berlaku menurut AANZFTA dan bagaimana perbandingan antara klausula ekspropriasi yang terdapat dalam perjanjian tersebut dibandingkan dengan klausula serupa dalam perjanjian lainnya. Permasalahan tersebut dibahas menggunakan metode penelitian yuridisnormatif. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa ekspropriasi merupakan tindakan yang sah untuk ditempuh negara sepanjang ia dilaksanakan sesuai dengan aturan. Perbandingan yang dilakukan juga menunjukkan bahwa diantara perjanjianperjanjian internasional mengenai penanaman modal di wilayah ASEAN, terdapat upaya pembentukan sistem hukum penanaman modal regional dengan menggunakan sarana perjanjian penanaman modal internasional yang cenderung seragam.

---

This thesis is an analysis on expropriation clauses in ASEAN’s contemporary international investment agreements. Expropriation is a new, but actually familiar concept in Indonesian legal system. Whereas, expropriation is currently becoming an actual issues in international investment regime, because of it’s relation to many difficult aspect such as state sovereignty and economic rights. In reference with those issues, this thesis explore the expropriation clauses in AANZFTA and similar agreement. This thesis also do a comparative study over those aforementioned expropriation clauses. The problems are researched with juridical-normative legal research methods, and conclude that basically expropriation is legal as long as it is done in accordance with certain contemporary international investment regime’s regulations. As for it, with the comparative studies, it is also discovered that there is an effort by ASEAN member countries to form a Lex Mercatoria on international investment regulation by utilizing various international investment agreement, include regional investment/free trade agreement and Bilateral Investment Treaties."