Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peran penentu kebijakan di sektor publik dalam kegiatan inovasi untuk meningkatkan kemaslahatan masyarakat merupakan hal penting dalam menghadapi perubahan masyarakat modern. Pendekatan lama yang menekankan pada pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya tidak lagi dapat digunakan dalam menghadapi perubahan tuntutan nilai yang lebih tinggi dari masyarakat. Diperlukan terobosan-terobosan baru yang dihasilkan dalam menciptakan layanan-layanan baru yang mampu memberikan penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam dinamika masyakarat. Wirausaha publik sebagai penentu kebijakan publik diharapkan mampu menciptakan solusi terkini terhadap layanan kepada masyarakat dan merancang cara-cara baru dalam menyampaikan informasi dan sistem komunikasi yang dapat memberikan edukasi yang akurat, lengkap, dan menarik kepada masyarakat."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemasaran digital pada organisasi sektor publik dilakukan dan juga untuk mengetahui bagaimana organisasi sektor publik menyampaikan nilai (value delivery process) melalui proses pemasaran digital khususnya melalui platform media sosial. Selanjutnya penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan strategi yang paling tepat bagi organisasi publik dalam menyampaikan nilai. Proses pemasaran digital yang diteliti dalam penelitian ini dilakukan pada instansi salah satu unit eselon II di Lembaga Administrasi Negara. Untuk mengetahui proses pemasaran digital yang dilakukan instansi pemerintah dilakukan analisis media sosial dengan menggunakan aplikasi infact social media analytic. Hasil dari analisis tersebut ditemukan bahwa proses pemasaran digital melalui media sosial belum benar-benar dilakukan dengan efektif dan optimal. Hal tersebut tergambar dari hasil analisis media sosial akun Instagram @puslatbang_pkasn yang menunjukan nilai 1,04 post perbulan dan engagement sebesar 0,01 yang artinya masih rendah serta konten didominasi oleh konten seremoni. Kemudian untuk menentukan strategi yang paling tepat dalam melakukan value delivery process dilakukan analisis dengan menggunakan metode analytical hierarchy process (AHP). AHP merupakan metode yang menggabungkan faktor kualitatif dan kuantitatif. Expert yang dilibatkan pada pengisian metode AHP berjumlah lima orang expert dan praktisi yang merupakan pakar pemasaran sektor publik dan influencer media sosial. Hasil analisis dengan AHP ditemukan bahwa platform media sosial dengan urutan prioritas: Instagram 0,78, facebook 0,14, dan twitter 0,06. Sedangkan untuk konten paling baik dalam menyampaikan nilai adalah konten edukasi sebesar 0,48, konten info program sebesar 0,20, konten Q&A sebesar 0,14 dan sisanya adalah konten quiz, meme populer dan konten seremoni."

"Each Organization public sector or private have a goals. Strategy need reach a goal oforganization. It is describe at activities. Organization need reins management system forguarantee to do of strategy organization effective and efficient system. The system for guarantee to do of strategy organization is decision maker at government region. The example is Outer ring road Semarang. Semarang have strategy position for national road, Outer ring road Semarang. Semarang have strategy position for national road, Outer ring road Semarang.Semarang has a strategy position for national road, province road, regency road and city road.In order to do need strategy management coordination each regent. Central Government haveplan build ring road Semarang-Solo need supported Government Semarang. The Conclusionis, first alternative Trase (Gunung Pati street, Cangkiran, Kalimas, Mangkang) have highfeasibility views. First alternative have some problem. Problem solving need a good branchof road, consistency middle ring road plan at BSB (Bukit Semarang Baru Regency). Second alternative (Pramuka Street, New street, Kalimas and Mangkang) have feasibility stage two.Second alternative needs progress anticipate for conservation region plan, middle ring roadplan, space regulation specific for growth ple, intensive socialization society"

"Komitmen afektif organisasi menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi para pemimpin di dalam organisasi sektor publik. Penelitian menunjukan adanya faktor-faktor yang bersifat personal maupun situasional yang dapat membentuk komitmen afektif organisasi. Penelitian ini bertujuan menguji hubungan gaya komunikasi pemimpin melalui enam dimensi di dalamnya, yaitu ekspresif, ketepatan, agresi verbal, keingintahuan, emosional dan kesan manipulatif terhadap komitmen afektif organisasi dan kualitas hubungan interpersonal pimpinan-bawahan atau Leader-Member Exchange (LMX), serta bagaimana LMX memediasi hubungan antara gaya komunikasi pemimpin dan komitmen afektif organisasi dalam organisasi sektor publik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa gaya komunikasi pemimpin pada dimensi ekspresif berhubungan signifikan secara positif terhadap komitmen afektif organisasi, gaya komunikasi pada dimensi ekspresif, ketepatan berhubungan signifikan secara positif terhadap LMX, agresi verbal berhubungan signifikan secara negatif terhadap LMX, dan LMX memediasi hubungan antara gaya komunikasi pemimpin pada dimensi ekspresif, ketepatan, agresi verbal, keingintahuan, emosional dan kesan manipulatif terhadap komitmen afektif organisasi. Perbedaan budaya organisasi di dalam sektor publik menjelaskan kecenderungan komunikasi bawahan terhadap pimpinannya.

---

Affective organizational commitment became one of the challenges that leaders in public sector organizations had to face. Research indicated the existence of personal and situational factors that could shape affective organizational commitment. This study aimed to examine the relationship between leader communication style through six dimensions, namely expressiveness, accuracy, verbal aggression, curiosity, emotionality, and manipulative impression, with affective organizational commitment and the quality of leader-member interpersonal relationships (LMX). Additionally, it explored how LMX mediated the relationship between leader communication style and affective organizational commitment in public sector organizations. The results of this study showed that the leader's communication style in the expressive dimension was significantly positively related to affective organizational commitment. The communication style in the expressive and accuracy dimensions was significantly positively related to LMX, while verbal aggression was significantly negatively related to LMX. LMX mediated the relationship between the leader's communication style in the expressive, accuracy, verbal aggression, curiosity, emotionality, and manipulative impression dimensions with affective organizational commitment. Differences in organizational culture within the public sector explained subordinates' communication tendencies towards their leaders

"

"Tujuan utama inovasi di sektor swasta adalah mendapatkan keunggulan kompetitif dan kinerja organisasi, demikian juga di sektor publik untuk mencapai kinerja yang berdampak pada kepuasan pemangku kepentingan. Sudah banyak penelitian yang membuktikan peran perilaku inovatif dalam membentuk iklim inovasi dalam organisasi. Untuk itu penelitian ini mencoba memberikan kontribusi tentang bagaimana meningkatkan kinerja sektor publik secara komprehensif melalui perilaku inovatif yang dibentuk oleh keyakinan individual dan dukungan lingkungan internal organisasi, serta peran kepemimpinan kewirausahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis apakah perilaku inovatif dipengaruhi oleh efikasi diri kreatif dan iklim inovasi, serta peran moderasi kepemimpinan kewirausahaan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kinerja organisasi sektor publik. Penelitian dilakukan di salah satu organisasi publik di Indonesia. Responden penelitian ini adalah 162 manajer tingkat menengah dan dianalisis menggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan pendekatan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku inovatif mempengaruhi kinerja organisasi, dan perilaku inovatif dipengaruhi oleh efikasi diri kreatif dan iklim inovasi. Namun, penelitian ini tidak menemukan efek moderasi kepemimpinan kewirausahaan dalam hubungan antara efikasi diri kreatif dan perilaku inovatif.

---

The main purpose of innovation in the private sector is to gain competitive advantage and organization’s performance, likewise in public sector to achieve performance that impact stakeholder’s satisfaction. There have been many studies that prove the role of innovative behavior in shaping the innovation climate in organizations. This study tries to contribute to how to improve the performance of the public sector comprehensively through innovative behavior shaped by individual beliefs and support from the internal environment of the organization, as well as the role of entrepreneurial leadership. The purpose of this study was to analyze whether innovative behavior is influenced by creative self-efficacy and innovation climate, as well as the moderating role of entrepreneurial leadership, which in turn will affect the organizational performance of the public sector. The study conducted in one of public organization in Indonesia. The respondent of this study is 162 middle-level managers and analyzes using Structural Equation Model (SEM) with the Partial Least Square (PLS) approach. The results show that innovative behavior affects organizational performance, and innovative behavior is influenced by creative self-efficacy and innovation climate. However, this study did not find the moderating effect of entrepreneurial leadership in the relationship between creative self-efficacy and innovative behavior."

"Indonesia is the world 's largest archntelago with at population of roughly 224million (Jubf 200 estimate), make it the world 's fourth most populous nation.Indonesia people have diferent character and patient in communihi We asdeveloping country, and it grown in entirely area from province to region.'lhe progressive growth in this decade which possibly have different perceptionof occurrence and the developing as the real obligation involved if each region,central government as decision maker of policy and planningThe diferent condition in each region, influences the pattern and the form ofdevelopment to appbi in each region. Ihe policy which succesgiillv applied in oneregion is not necessary as successful region to others. U' we would develop oneregion, therefore the police should suitable regard the region condition such asproblems, needs and potential.A thorough research to know the potential and the prospect ofa certain districtshould be undertaken. the final result of the research has to be provided to thepertinent decision makers.The district of Bekasi has to undertake similar research. As a strategic regionlocated in the border of Jakarta, Bekasi with its excellent iiyrastructure andtransportation could be _hirther developed as an advanced and integrated industrialbusiness district.Recently, there are five industrial business district in the region and oj"course_there wi ll be more in line with jiirther development. All of these potentials which mustbe better studied and research. F nrther, the research also tries to answer .severalaspects of Belrasi region development, and views on which .sectors need to be betterdeveloped and handle seriouslv. Evenlualbf, the results of the research would be putas o henclnnark and tools of .strategic decision making process."

"Pelaksanaan Public-Private Partnership (PPP) di PAM Jaya memiliki banyak permasalahan selama 14 tahun terakhir. Salah satu faktor munculnya permasalahan tersebut adalah minimnya pengawasan yang dilakukan terhadap proses kemitraan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan apa saja lembaga-lembaga pengawas dan proses pengawasan internal dan eksternal dalam pelaksanaan PPP di PAM Jaya, serta menggambarkan bagaimana pengawasan tersebut dalam tinjauan akuntabilitas publik. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen.Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan internal dan eksternal PPP PAM Jaya memiliki banyak permasalahan yang menyebabkan pengawasan tersebut tidak optimal. Hal ini menyebabkan kerja sama pemerintah swasta ini gagal mewujudkan akuntabilitas publik.

---

Public-Private Partnership (PPP) at PAM Jaya has many problems for these 14 years. A factor that make those problems happen is minim supervision for this partnership process. This research's purpose is describing what a supervision bodies and the process of an internal and external supervision of PPP PAM Jaya, and describing its supervision in public accountability review. This research's approach is qualitative with method of depth interview and document study.The results of this research is internal and external supervision oversight PPP PAM Jaya has many problems that lead to a supervision is not work optimally. Those thing has an impact to this government-private cooperation is failed to realizing a public accountability."

"Saat ini Pemerintah secara terus menerus berusaha memacu pembangunan infrastruktur untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh tanah air. Untuk mengatasi keterbatasan APBN pemerintah menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur. Dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur telah membuka peluang kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk turut serta baik dengan menjadi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang merepresentasikan Pemerintah atau menjadi pihak Badan Usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 BUMN dimungkinkan untuk mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah, dan apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, maka Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan. Penelitian ini membahas mengenai sejauh mana kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah kepada BUMN yang diberikan penugasan khusus dalam Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Penelitian ini bersifat yuridis normatif.

---

Currently, the Government continued to try to spur infrastructure development to promote equitable development across the country. To overcome the limitations of the state budget (APBN), the government is using the Public Private Partnership scheme. Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 concerning Government Cooperation with Business Entities in Infrastructure Provision has opened an opportunity for the State Owned Enterprises (SOEs/BUMN) to participate either by being Cooperation Project Responsible (PJPK) representing the Government or be a party to business entities.

Based on Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 BUMN is possible to get a special assignment from the Government, and if the assignment is not financially feasible, according to research, the government should provide compensation for all expenses incurred BUMN including the expected margin. This study discusses the extent to which the compensation provided by the Government to BUMN given special assignments in Public Private Partnership. This research uses norvative judicial study."

"Implementasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) hingga saat ini masih belum optimal dalam menarik minat swasta untuk berinvestasi pada pembangunan proyek-proyek infrastruktur sektor power yang ditawarkan. Evaluasi permasalahan kurang lakunya proyek KPS yang ditawarkan menunjukkan kinerja KPS yang belum optimal, penyebab salah satunya adalah kurangnya manajemen risiko. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi potensi risiko yang mempengaruhi KPS pada proyek infrastruktur power untuk peningkatan kinerja investasi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey dan diolah dengan analisa statistik dan Monte Carlo. Hasilnya adalah pembebasan lahan, birokrasi yang berbelit-belit, terlambatnya penyelesaian konstruksi, intervensi pemerintah adalah beberapa risiko dominan yang mempengaruhi KPS infrastruktur power.

---

Implementation of Public Private Partnership (PPP) is still not optimum to attract private sector in investing power infrastructure projects. Lack of popularity in demand of PPP?s projects shows that the performance of the PPP is not optimum due to lack of risk management. This study aims to identify potential risks that may reduce the performance of PPP in power infrastructure projects in Indonesia. Data was collected by survey method and processed with statistical analysis and Monte Carlo Simulation. The research results show that land acquisition, convoluted bureaucracy, delays in completion of construction, government intervention are the dominant risks that affects the power infrastructure PPPs."

"ABSTRAKKajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi buruh migran Indonesia (BMI) pada sektor publik di Pulau Pinang Malaysia. Pengumpulan data menggunakan daftar pertanyaan tertutup dan terbuka kepada 77 oran responden dipilih secara acak, bekerja pada sektor publik di Penang, Malaysia. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif terkait hak-hak buruh migran untuk ditarik kesimpulan terkait beberapa masalah yang dialami BMI. Hasil penelitian menunjukkan beberapa masalah yang dihadapi BMI sektor publik di Pulau Pinang, seperti masalah terkait dengan pelatihan, penampungan dan beban hutang, gaji dan lembur, pelayanan kesehatan dan cuti, kekerasan, serta jam kerja. Oleh karena itu, disarankan kepada Kementerian Sosial dapat meningkatkan pengawasan kepada setiap PJTK I dalam melaksanakan proses penyaluran BMI mengikuti ketentuan yang berlaku, seperti pemberian pelatihan sebelum diberangkatkan. Calon BMI perlu diberi pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak dan kewajiban sebagai pekerja migran dan mendapat saluran informasi pengaduan jika mendapatkan perlakuan yang melanggar hak-hak mereka, serta mendapatkan pendampingan dan pembelaan dari perwakilan Indonesia. Di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang, perlu dibuka atase sosial yang menugaskan pekerja sosial profesional dengan lisensi internasional yang dapat membantu BMI ketika menghadapi permasalahan"