Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPatuk District is a gateway to enter Gunungkidul Regency. In Patuk District there are several tourist attractions such as Kampoeng Emas, Purba Volcano and Embung Nglanggeran. In addition, there is also the potential for processed food products from natural and agricultural products in Patuk District. Leading potentials in Patuk District need to be promoted to the wider community so that they are known and can be an attraction for tourists. The purpose of this research is to design and create a system of promotion of superior products and Web-based tourism objects that can facilitate Patuk District in introducing superior products owned by each village and facilitate the general public to obtain superior product information in Patuk District. The method used in the analysis and system design uses Unified Modeling Language (UML). In this study, a system consisting of three users was produced, namely admin in the Inter-Village Coordination Board (BKAD), admin of business owners and general users. This system can be accessed at the address www.jelajahipatuk.com."

"Program subsidi input pertanian seperti subsidi pupuk telah diterapkan sejak tahun 1970-an di Indonesia. Dalam pelaksanaanya, kebijakan subsidi pupuk terbukti berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas lahan pertanian di Indonesia. Namun, kebijakan subsidi pupuk seringkali mengalami kendala, seperti sistem alokasi pupuk bersubsidi kurang akurat, peggunaan pupuk bersubsidi berlebih, hingga masalah lemahnya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, pemerintah pada tahun 2017 memenerapkan program Kartu Tani sebagai kebijakan baru untuk mengatasi masalah-masalah di kebijakan subsidi pupuk sebelumnya. Untuk mengetahui dampak program Kartu Tani terhadap tingkat produktivitas lahan pertanian pangan di Indonesia, dilakukan penelitian menggunakan data panel seluruh provinsi di Indonesia selama 6 tahun (2015-2020). Menggunakan model Pooled Least Square (PLS), penelitian ini ingin menguji apakah program Kartu Tani berpegaruh terhadap produktivitas lahan pertanian dengan menggunakan program Kartu Tani, pupuk bersubsidi, jumlah petani, iklim, dan teknologi sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Kartu Tani terbukti secara staitistik meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Selain itu, pengaruh kondisi iklim dan penggunaan teknologi alat pertanian juga terbukti secara signifikan dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Sementara itu, alokasi pupuk bersubsidi dan jumlah petani tidak terbukti signifikan secara statistik dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Hal ini karena inefisisensi penggunaan pupuk bersubsidi dan jumlah petani yang cukup banyak dibandingkan luas lahan pertanian.

---

Agricultural input subsidy programs such as fertilizer subsidies have been implemented since the 1970s in Indonesia. In its implementation, the fertilizer subsidy policy has proven to be influential in increasing the productivity of agricultural land in Indonesia. However, the fertilizer subsidy policy often encounters obstacles, such as the inaccurate distribution of subsidized fertilizers, the excessive use of subsidized fertilizers, and the problem of weak supervision of the distribution of subsidized fertilizers. Therefore, in 2017 the government implemented the Kartu Tani program as a new policy to overcome problems in the previous fertilizer subsidy policy. To find out the impact of the Kartu Tani program on the level of productivity of food agriculture land in Indonesia, a study was conducted using panel data from all provinces in Indonesia for 6 years (2015-2020). Using Pooled Least Square (PLS) models, this study wants to test whether the Kartu Tani program affects the productivity of agricultural land by using the Kartu Tani program, subsidized fertilizer, number of farmers, climate, and technology as independent variables. The results showed that the Kartu Tani program was statistically proven to increase the productivity of agricultural land. In addition, the influence of climatic conditions and the use of agricultural equipment technology has also been shown to significantly increase the productivity of agricultural land. Meanwhile, the allocation of subsidized fertilizers and the number of farmers were not proven to be statistically significant in increasing the productivity of agricultural land. This is due to the inefficiency of using subsidized fertilizers and the large number of farmers compared to the area of ??agricultural land.

"

"Agricultural waste has increased colossally with development in agricultural production causing environmental nuisance and degradation. Utilization of coconut husks, one of such type of waste, as a biosorbent for polluted surface water treatment, was considered in this study. Polluted surface water was gently passed through two similar columns loaded with 100 and 200 g of coconut husk char respectively. The treated water samples collected after 30, 60, 90, 120 and 150 mins were examined for SO42-, NO3- and PO43- ions concentration. Removal efficiency for SO42-, NO3- and PO43- ions on 100 g coconut husk char after 150 mins detention time were 70, 78 and 91% respectively. Freundlich isotherm model gave a better description of the data (R2 > 0.96). Sorption data was well described by second order pseudo kinetics (R2 > 0.85). An amount of 100 g of the biosorbent has a strong affinity for these types of ion removal in contaminated water. Coconut husk char as a biosorbent is a panacea to significant concentrations of polyatomic ions in polluted surface water."

"Penelitian ini membahas mengenai desentralisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat, yang didasari oleh Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mendeskribsikan mengenai tahapan dalam pelaksanaan PATEN di Kabupaten Siak, mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi PATEN di Kabupaten Siak, dan mengetahui pergeseran peran Camat dalam implementasi PATEN di Kabupaten Siak.Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting yaitu koordinasi antar instansi terkait belum maksimal, kualitas dan kuantitas aparatur kecamatan belum memadai, serta munculnya pihak ketiga dalam penyelenggaraan PATEN (calo/makelar pelayanan) yang berasal dari kalangan masyarakat. Dari sudut pandang content dan context of policy, faktor yang paling berpengaruh dalam implementasi PATEN di Kabupaten Siak adalah pihak yang kepentingannya dipengaruhi, kedudukan pembuat kebijakan, sumber daya yang tersedia, serta kepatuhan dan daya tanggap. Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka kecamatan memegang peranan penting sebagai pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat, terutama daerah yang luas dan sulit dijangkau. Oleh karena itu, selain adanya kewenangan yang luas sesuai dengan porsinya, maka kecamatan juga perlu didukung oleh dana, sarana dan prasarana serta aparatur yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya.

---

This research discusses about the decentralization of public service delivery by local government through the delegation of authority from the regent to the head of sub district, which is based on Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (The Guidelines for Integrated Administrative Services by Sub District). The purpose of this research was to describe the implementation stages of PATEN in Siak Regency, determine the factors that influence the implementation of PATEN in Siak Regency, and determine the changes of the head of sub district's role in the implementation of PATEN in Siak Regency.By using the qualitative methods, this research resulted several important findings such as the coordination between relevant agencies have not maximized, the quality and quantity of sub district officials have not adequately, and also the rises of the third party in service delivery of PATEN (service broker) who come from the community itself. Based on the content and context of policy, the most influential factors in the implementation of PATEN in Siak Regency consist of the parties whose interests are affected, the position of the policy makers, the availability of resources, and also the compliance and responsiveness. Based on the result of research analysis, sub district plays an important role as a service center that closest to the community, especially in the large areas and hard to reach. Therefore, beside the broad authority according to its portion, sub district also needs to be supported by the funding, facilities and infrastructure, and the adequate of both quality and quantity of sub district officials."

"Kebijakan publik merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam merancang kebijakan, masyarakat perlu dilibatkan agar tujuan dikeluarkannya kebijakan dapat tercapai, yaitu mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Karena dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, terutama informasi-informasi dari masyarakat mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut karena masyarakatlah yang terkena dampak dari penerapan kebijakan publik. Di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam perancangan Kebijakan emerintah sudah diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun belum ada model sistem yang dapat digunakan untuk peancangan kebijakan pemerintah yang melibatkan masyarakat sebagai sumber informasi. Keterlibatan masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak terhadap sebuah kebijakan sangat diperlukan dalam perancangan kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan membangun sebuah model sistem yang menyediakan mekanisme perancangan kebijakan pemerintah yang dapat melibatkan masyarakat. Model sistem e-Participation dibangun dengan menggunakan metodologi Soft System Methodology (SSM) dan Multiview, serta pemodelan Unified Modeling Language (UML) untuk visualisasi model sistem. Penelitian yang dilakukan menghasilkan model sistem perancangan yang telah disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan yang dapat digunakan oleh Kementerian dalam melakukan analisis rancangan kebijakan.

---

Public policy is one of the government?s action to overcome problems that occur in public. When drafting the policy, citizen needs to be involved in order to achieve it?s objectives, to overcome the problems that occur in public. in order to make the policy draft, government must collect the facts that occurred in the public, especially the public informations regarding the implementation of that policy, because they are affected directly by the implementation of public policy. In Indonesia, public participation have been regulated in Legal drafting Policy, but there is no model of system that can be used for policy drafting that involve public as a source of information. Public involvement as the affected parties of a policy is needed in legal drafting.

This research aimed to develop a model of system that provides a mechanism of government legal drafting which can be done by public. e-Participation System model is developed by using the soft System Methodology (SSM) and Multiview, also using Unified Modeling Language (UML) for the visualization of the system model. Research conducted produce a model of legal drafting system that adjusted with problem situations and requirements that can be used by the Ministry to analyse legal draft."

"Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan melaksanakan kegiatan berdasarkan pada hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan. Perencanaan yang disusun melalui pengenalan permasalahan secara tepat berdasarkan data akurat dapat mengarahkan upaya yang dilakukan puskesmas untuk mencapai sasaran dan tujuannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja puskesmas dalam perencanaan kegiatan UKM di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dengan menggunakan kerangka kerja Malcolm Baldrige.Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method dengan sequential eksplanatory design (urutan pembuktian) yang didahului oleh penelitian kuantitatif pada 237 orang dengan pengisian kuesioner dan dilanjutkan penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam, dan observasi proses minilokarya puskesmas. Variabel independen terdiri dari kepemimpinan; perencanaan strategis; fokus pelanggan; pengukuran, analisis dan manajemen pengetahuan; fokus tenaga kerja; dan fokus proses. Variabel dependen adalah hasil kinerja perencanaan kegiatan UKM puskesmas. Hasil analisis bivariat diketahui bahwa seluruh variabel berhubungan signifikan, yaitu kepemimpinan (r = 0.516; R2 = 0.266; p = 0.001), perencanaan strategis (r = 0.540; R2 = 0.2916; p = 0.001), fokus pelanggan (r = 0.395; R2 = 0.1560; p = 0.001), pengukuran-analisis-manajemen pengetahuan (r = 0.518; R2 = 0.2683; p = 0.001), fokus tenaga kerja (r = 0.526; R2 = 0.2767; p = 0.001) dan fokus pada proses (r = 0.595; R2 = 0.3540; p = 0.001). Hasil pemodelan terakhir multivariat menunjukkan hanya variabel kepemimpinan (Coef B = 0.16; p = 0.029) dan fokus pada proses (Coef B = 0.14; p = 0.005) yang signifikan dapat memprediksi hasil kinerja perencanaan kegiatan UKM puskesmas. Disarankan kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas agar mengembangkan upaya kaderisasi untuk kepemimpinan masa datang serta memperhatikan sistem antisipasi dan manajemen bencana dalam menyusun perencanaan kegiatan UKM Puskesmas.

---

Puskesmas as the healthcare facility organizes Public Health Efforts (PHE) and carries out activities based on the analysis of public health issues and healthcare services necessity. Planning which is prepared through proper problem recognition based on accurate data is able to direct the efforts made by the puskesmas to achieve its goals and objectives. This research was conducted to determine the factors related to the puskesmas performance in planning PHE activities in Muaro Jambi District, Jambi Province using Malcolm Baldrige framework.This study uses a mix method approach with sequential explanatory design which was preceded by quantitative research on 237 people by filling out questionnaires and followed by qualitative research by conducting in-depth interviews, and observing the Puskesmas Minilokarya process. Independent variable consists of leadership; strategic planning; customer focus; measurement- analysis and knowledge management; focus of workforce; and focus on the process. The dependent variable is the result of the performance of planning activities of the Puskesmas PHE. The results of bivariate analysis revealed that all variables were significantly related, namely leadership (r = 0.516; R2 = 0.266; p = 0.001), strategic planning (r = 0.540; R2 = 0.2916; p = 0.001), customer focus (r = 0.395; R2 = 0.1560; p = 0.001), measurement of knowledge-management analysis (r = 0.518; R2 = 0.2683; p = 0.001), workforce focus (r = 0.526; R2 = 0.2767; p = 0.001) and focus on the process (r = 0.595; R2 = 0.3540; p = 0.001).The final multivariate modeling results shows that leadership (Coef B = 0.16; p = 0.029) and focus on the process (Coef B = 0.14; p = 0.005) are able to significantly predict the results of the Puskesmas PHE activity planning performance. It is recommended that the Head of Departement of Health and Puskesmas to develop regeneration efforts for future leadership and to pay attention to disaster management and anticipation system in planning the activities of Puskesmas PHE."

"Penggunaan Teknologi Informasi Komputer (TIK) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan atau yang biasa disebut dengan e-government telah menjadi kebutuhan pemerintah untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan terbentuknya tata pemerintahan yang baik (good governance). Pengembangan e-government memerlukan perencanaan dan arahan strategis agar manfaatnya efektif mendukung kinerja organisasi pemerintah. Rencana dan arahan strategis tersebut dapat dituangkan dalam sebuah rencana strategis sistem informasi dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun kedepan. Perencanaan strategis sistem informasi (PSSI) ini menggunakan metodologi Anita Cassidy dengan mengkombinasikan beberapa alat analisis seperti Critical Success Factor, Value Chain, SWOT agar dapat memberikan arahan pengembangan e-government. Penyusunan dokumen hasil perencanaan disesuaikan dengan pola umum penyusunan strategis sistem informasi agar didapat keluaran strategi SI bisnis, Strategi TI, Strategi Manajemen SI/TI dan portofolio aplikasi. Hasil dari PSSI ini menjadi cetak biru dalam pengembangan e-government pada emerintah Kota Serang sehingga dapat mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi serta tata pemerintah yang lebih baik.

---

The use of Information Computer Technology (ICT) in the governance process or commonly referred to as e-Government has been the government's need to meet the people's demands for the establishment of good governance. The development of e-Government requires planning and strategic direction in order to effectively support the performance benefits of government organizations. Plans and strategic direction can be contained in an information systems strategic plan within three to five years. Strategic planning of information systems (SPIS) is using the Anita Cassidy methodology by combining several analysis tools such as Critical Successs Factor, Value Chain Analysis, SWOT Analysis, etc. in order to provide guidance e-government development. The development of planning documents tailored to the results of the general pattern of the preparation of strategic information systems in order to obtain the output SI business strategy, IT strategy, Strategy Management SI/TI and application portfolio. The results of the SPIS is as the blue print in the development of e-Government of Pemerintah Kota Serang that are built to support the vision and mission of the organization better governance."

"Penulisan tesis ini membahas mengenai permasalahan pemidanaan terhadap terdakwa anak yang terancam pidana minimum khusus dalam praktek di pengadilan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus terhadap terdakwa anak yang terancam pidana minimum khusus sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta bertentangan atau tidaknya putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus terhadap terdakwa anak yang terancam pidana minimum khusus sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan asas legalitas. Dari hasil penelitian yang bersifat yuridis normatif, di mana penelitian ini dilakukan berdasarkan sumber data sekunder dengan cara meneliti bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, diperoleh kesimpulan bahwa pemidanaan terhadap terdakwa anak yang terancam pidana minimum khusus dapat dijatuhkan di bawah ancaman pidana minimum khusus, kendati pengaturan mengenai hal tersebut belum ada (sebelum diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Pemidanaan di bawah ancaman pidana minimum khusus terhadap terdakwa anak yang terancam pidana minimum khusus tersebut dijatuhkan dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Selanjutnya, Penjatuhan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus terhadap terdakwa anak yang terancam pidana minimum khusus tidaklah bertentangan dengan asas legalitas, karena di sini hakim bukan sebuah "corong" atau "terompet"-nya undang-undang (la bouche de la loi) yang hanya menerapkan hukum yang ada secara apa adanya, melainkan hakim juga memiliki tugas untuk melakukan rechtvinding yang artinya adalah menyelaraskan undang-undang dengan tuntutan jaman, salah satunya dengan cara melakukan interpretasi atau menafsirkan undang-undang dalam rangka memperjelas atau melengkapi undang-undang tersebut.

---

This thesis is to discuss the issues of punishment for the accused children who threatened by special minimum sentence in court practice before the enactment of Law No. 11 Year 2012 About Children Criminal Justice System, the basic consideration of judges in imposing capital below the special minimum sentence against the accused children who threatened by special minimum sentencing before the enactment of Law No. 11 Year 2012 About Children Criminal Justice System, as well as whether or not the judge's decision which below the special minimum sentence against the accused children who threatened by special minimum sentencing before the enactment of Law No. 11 Year 2012 About Children Criminal Justice System contradicts with the principle of legality.

From the research that is normative, where the research was conducted based on secondary sources and examine library materials including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, we concluded that the punishment for the accused children who threatened by special minimum sentence, could be below the special minimum sentence, although the regulation on that matter not already yet (before the promulgation and enactment of Law No. 11 Year 2012 About Children Criminal Justice System).

Punishment below the special minimum sentence imposed by certain considerations. Furthermore, the punishment below the special minimum sentence for the accused children who threatened by special minimum sentence is not against the principle of legality, because here the judge is not a "funnel" or "horn" of the law (la bouche de la loi) that just simply apply existing law as it is, but the judge also has a duty to perform rechtvinding which means aligning legislation with the spirit of the age, one way to interpretation the law in order to clarify or supplement the law."

"Model Strategi Kemitraan mengusulkan integrasi antara teori manajemen stratejik dengan kemitraan yang didorong oleh kewirausahaan dalam membangun agribisnis untuk menghasilkan produk yang unggul bersaing sebagai aplikasi dari teori keunggulan bersaing.Model Strategi Kemitraan paling sesuai untuk diterapkan dalam Proposal Kemitraan Agribisnis Jagung Karo karena kepentingan strategis agribisnis jagung, biaya yang dikeluarkan dalam pembentukan kemitraan, ketersediaan sumber daya di pasar, dan daya tarik bisnis jagung bagi para pemasok untuk membuka usaha sendiri juga dinilai dalam tingkatan moderat.Keritraan Agribisnis Jagung Kara sangat sesuai dijadikan pilihan investasi karena: (1) Pasar sedang tumbuh tinggi (10-15%). (2) Hasil keuangan tinggi: tingkat imbalan investasi (ROI) rata-rata 207% per tahun selama lima tahun operasi; jangka waktu pengembalian investasi (PBP) sangat singkat (7 bulan untuk arus kas atau 11,54 bulan untuk iaba bersih); ketahanan tinggi terhadap perubahan harga dan biaya (hingga 40%). (3) layak menurut Metode Tujuan, Manfaat dan Biaya, dan (4) Sumberdaya agribisnis jagung telah tersedia dalam berbagai alternatif.Model Strategi Kemitraan dapat dijadikan alternatif pembangunan pertanian di Indonesia untuk mengubah paradigma status pertanian yang kurang menarik menjadi agribisnis yang primadona untuk karir dan profesi bagi generasi muda dan pada akhimya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya para petani dan mengangkat status dari negara miskin menjadi negara kaya.

---

Strategic Partnering Model proposes integration between strategic management with partnership theory driven by entrepreneurship to establish agribusiness enterprises to produce champions' product in applying competitive advantage strategic theory.

Strategic Partnering Model is the best choice of business processing strategic to execute Karo Corn Agribusiness Partnering in line with strategic interest, cost to establish partnering, availability of productions input, and business attractiveness to supplier consider in moderat level.

Karo Corn Agribusiness Partnering is the best destination of investment due to: (1) high growing market (10-15%), (2) very high return on investment 207% annually average for five years operation, (3) short term pay back period (7 months by cash flow or 11.54 months by net profit), (4) feasible by goal, benefit and cost method assesstment, and (5) supporting by available technology in wide alternatives.

Strategic Partnering Model proposes as effective business processing strategic and powerful) method to change bad image of agriculture to attractive fields of agribusiness for careers and professions for young generations and ultimately increase Indonesia people prosperity, especially for the farmers and shift their status from poor nation to rich nation."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013 yang menyetujui usulan KADIN (komposium kelapa sawit) bahwa barang hasil pertanian sebaiknya dikenakan PPN 10%. Namun Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI), Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO), Forum Komunikasi Asosiasi Komoditas Primer, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), Dewan Karet Indonesia dan Dewan Teh Indonesia mengusulkan pembatalan penerapan kebijakan PPN tersebut, dengan kata lain kembali kepada PP Nomor 31 Tahun 2007. Penelitian ini bermaksud mengkaji dampak keputusan penerapan PPN sesuai amanat Mahkamah Agung tersebut terhadap daya saing produk-produk ekspor pertanian.Penelitian ini menggunakan analisis regresi data time series dengan data dari Februari 2012 sampai dengan Februari 2018 untuk menguji kaitan antara elastisitas dan kinerja ekspor (competitiveness). Semakin elastis permintaan ekspor suatu komoditas, berarti komoditas tersebut semakin kompetitif dalam ekspor. Hal ini sesuai dengan hasil kajian Senhadji dan Montenegro (1999) yang menyatakan bahwa semakin tinggi elastisitas permintaan terhadap harga, maka produk tersebut semakin kompetitif pada pasar dunia.Hasil regresi dari penelitian ini menunjukkan bahwa PPN pada barang hasil pertanian memberikan implikasi ekspor biji kopi dan ekspor teh menjadi semakin elastis terhadap perubahan harga, yang artinya semakin kompetitif dalam ekspor. Namun sebaliknya. Ekspor CPO dan ekspor kakao menjadi semakin tidak elastis terhadap perubahan harga, artinya implikasi diterapkannya PPN mengakibatkan CPO dan kakao menjadi tidak kompetitif dan berpotensi merugikan ekspor CPO dan ekspor kakao.Sewaktu CPO dan biji kakao terkena PPN, seharusnya Pajak Masukan fully deductable (direfund sepenuhnya). Tetapi dalam kenyataannya mungkin proses refund tidak berjalan dengan lancar sehingga biaya dari perpajakan tersebut justru terbebankan pada biaya produksi yang mengakibatkan harga ekspor tidak kompetitif dan menurunkan volume ekspornya. Intervensi Pemerintah, seperti Bea Keluar, mengakibatkan total pajak yang dibebankan menjadi lebih besar sehingga kurang menguntungkan untuk diekspor. Sebaliknya, pengenaan PPN pada biji kopi dan teh meningkatkan daya saing.

---

This study aims to examine the impact of Supreme Court Decision Number 70P/HUM/2013 which approved the KADIN (oil palm composium) proposal that agricultural products should be subjet to a 10% VAT. However, the Indonesian Cocoa Industry Association (AIKI), the Association of Indonesian Rubber Companies (GAPKINDO), the Primary Commodities Association Communication Forum, the Association of Indonesian Coffee Exporters (AEKI), the Indonesian Rubber Council and the Indonesian Tea Council which proposed canceling the application of the VAT policy in other words, return to Government Regulation Number 31/2007. This study intends to examine the impact of the decision on the application of VAT to the competitiveness of agricultural export products.

The study use time series data regression analysis with data from February 2012 to February 2018 to examine the relationship between elasticity and export performance (competitiveness). The more elastic the export demand for a commodity, the more competitive the commodity is in exports. This is consistent with the results of a study by Senhadji and Montenegro (1999) which states that the higher the elasticity of demand for prices, the more competitive the product is on the world market.

Regression results from this study indicate that VAT on agricultural products has implications for the export of coffee beans and tea exports become more elastic to price changes, which means increasingly competitive in exports. But the opposite. CPO export and cocoa export become increasingly inelastic to changes in prices, meaning that the implication of the application of VAT causes CPO and cocoa to be uncompetitive and potentially detrimental to CPO exports and cocoa exports.

When CPO and cocoa beans are subject to VAT, the Input Tax should be fully deductable. But in reality, the refund process might not run smoothly, so the cost of the taxation will be borne by production costs resulting in uncompetitive export prices and reducing the volume of exports. Government interventions, such as Export Levy, result in a greater total tax charged so that it is less profitable to be exported. Conversely, the imposition of VAT on coffee beans and tea increases competitiveness."