Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada manajemen risiko reputasi perbankan syariah terbuka di negara-negara dengan aset bank syariah terbesar yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi serta pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Sampel yang digunakan adalah 34 bank syariah terbuka pada tahun 2015-2019 sehingga memiliki jumlah observasi sebanyak 170 firm-year. Penelitian ini menggunakan (i) metode regresi logistik untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penerapan manajemen risiko reputasi dan (ii) regresi data panel untuk mengetahui pengaruh manajemen risiko reputasi terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (firm size), leverage, profitabilitas (ROA), regional Gulf Cooperation Council (GCC), dan kesadaran reputasi memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan manajemen risiko reputasi, namun hanya kesadaran risiko yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan manajemen risiko reputasi. Selain itu, penerapan manajemen risiko reputasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi berdasarkan uji univariat, terdapat perbedaan mean positif signifikan dari nilai perusahaan yang menerapkan manajemen risiko reputasi dan yang tidak menerapkan manajemen risiko reputasi, sehingga menjadi bukti awal bahwa penerapan manajemen risiko reputasi dapat menambah nilai perusahaan perbankan syariah.

---

This study focuses on reputation risk management of publicly listed Islamic banking in countries with the largest Islamic bank assets, which aims to determine factors that influence and its effect to company’s value. The sample used is 34 publicly listed Islamic banks in 2015-2019, resulting in 170 firm-year observations. This study employs (i) logistic regression method to determine the factors that influence the implementation of reputation risk management and (ii) panel data regression to determine the effect of reputation risk management on firm’s value (Tobin’s Q). The results show that firm size, leverage, profitability (ROA), countries in Gulf Cooperation Council (GCC), and reputation awareness have significant effect on the implementation of reputation risk management, however risk awareness is the only factor that does not have a significant effect on the implementation of reputation risk management. In addition, the implementation of reputation risk management does not have a significant effect on firm value. However, based on the univariate test, there is a significant positive mean difference in the value of companies that implement reputation risk management and those that do not. It implies that there is evidence that the implementation of reputation risk management can add value to Islamic banking companies."

"Bank syariah merupakan bagian dari sistem perbankan yang memiliki karakteristik usaha dan sistem operasi berbeda dengan bank konvensional, maka diperlukan peraturan yang bersifat khusus dalam sistem operasional perbankan syariah..."

"Pada saat ini, Indonesia belum sepenuhnya bebas dari kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan namun hasilnya masih tetap memprihatinkan. Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, pemerintah mengharapkan wakaf dapat menjadi sebagai salah satu alternatif dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Wakaf yang dikenal oleh masyarakat selama ini hanyalah benda tidak bergerak. Padahal selain benda tidak bergerak, terdapat benda bergerak seperti uang dapat juga diwakafkan. Apabila wakaf uang dikelola secara profesional, diharapkan wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi kemiskinan. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa wakaf uang dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama. Sementara itu, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) menyebutkan bahwa perbankan syariah dapat berperan sebagai lembaga keuangan syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat termasuk dana wakaf uang. Dengan hadirnya Undang-undang tentang Wakaf dan UUPS diharapkan wakaf dapat dikelola secara optimal dan hasilnya dapat dipergunakan untuk menanggulangi kemiskinan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wakaf uang menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, prosedur dan tata cara pengelolaan wakaf uang, dan peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan metode yuridis normatif yang berbasis pada analisis terhadap norma hukum dengan pendekatan deskritif analisis. Norma hukum yang dianalisis merupakan norma hukum yang berasal dari perundang-undangan yang terkait dengan wakaf dan perbankan syariah. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam dan Undang-undang tentang Wakaf, wakaf uang dibolehkan di Indonesia. Adapun peraturan tentang prosedur dan tata cara pengelolaan wakaf uang di Indonesia terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Wakaf dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang

---

At this moment, Indonesia has not yet become completely free of poverty. To overcome such poverty, the government has issued some policies nevertheless the result is still more concerned. As a country with Moslem majority, the government expects that the waqf could be one alternative to overcome poverty in Indonesia. Waqf has been known by public for the immovable assets only. Except for the immovable asset, there is also cash as movable assets, such as money, it could be donated. If the cash waqf is managed professionally, it is hoped such waqf to be able to overcome the poverty. Law Number 41 of 2004 on Waqf states that the cash waqf can be carried out through Syariah Financial Institute - Cash Waqf Recipient or Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), which has been appointed by the Minister of Religious Affairs. Meanwhile, Law Number 21 of 2008 on Syariah Banking (Syariah Banking Law) states that a syariah banking can play a role as a syariah financial institute to collect the funds from the public including the cash waqf fund. By promulgation of the Waqf Law and the Syariah Banking Law, it is expected that the waqf could be managed optimal and its result could be used towards eradicating poverty. Referring to such condition, this research is to know about the cash waqf based on the Islamic Law and the prevailing laws and regulations, procedures of cash waqf management, and also the role of syariah banking in management of the cash waqf. To respond to all queries above, the writer has conducted the research through methods of normative judicial based on an analytical process on the prevailing laws and regulations through analytical descriptive approach. The law has been analyzed referring to the prevailing waqf and syariah banking laws and regulations. Based on the research above, it can be concluded that under Islamic law and the Waqf Law, the cash waqf is allowed in Indonesia. As regards stipulation on procedure of cash waqf management in Indonesia it is regulated under Government Regulation Number 42 of 2006 on Implementation of the Waqf Law and Minister of Religion Affairs Regulation Number 4 of 2009 on Administration of Cash Waqf."

"Kesadaran serta kesamaan pandangan dalam melihat risiko perbankan secara internasional telah menciptakan suatu kesepakatan dalam cara pengelolaan risiko perbankan. Kesepakatan yang dimaksud adalah Basel. Kesepakatan Basel tentang risiko perbankan telah berkembang menjadi tolak ukur bagi bank sentral di berbagai negara dalam merancang regulasi manajemen risiko perbankan yang berlaku pada negara masing-masing. Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia telah membuat serangkaian regulasi yang terkait dengan manajemen risiko yang mengacu kepada kesepakatan Basel. Salah satunya adalah manajemen terhadap risiko kredit. Risiko kredit dikenal sebagai kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan bayar debitur kepada kreditur. Mengingat risiko kredit berkorelasi dengan risiko perbankan yang lain dan dapat menciptakan krisis likuiditas pada perbankan, maka perbankan harus memperhatikan manajemen risiko terhadap kredit perbankan yang diantaranya melalui persiapan kebijakan dan prosedur secara tertulis, pengawasan terhadap modal dan aktiva kreditnya, sampai membatasi kredit-kredit yang dapat merugikan bank.

---

Awareness and similarity of views in the view of the risk of banking has crealed an International agreement in the way banks manage risk. An agreement is referred to Basel. Basel agreement on the risk of banking has developed into decline measure for Central banks in various countries in designing risk management banking regulations that apply to the respective countries. Bank Indonesia as the central bank in Indonesia has made a series of regulations associated with the risk management refers to the Basel agreement. One is the management of credit risk Credit risk known as losses caused by the failure of deblors to pay creditors. Given the risk correlated with credit risk that banks and others can create liquidity in the banking crisis, the bank must pay attention to risk management credit among banks through the preparation of policies and procedures in writing, supervision of Capital assets and credit, to restrict credits which can be harm the bank."

"Kesadaran serta kesamaan pandangan dalam melihat risiko perbankan secara internasional telah menciptakan suatu kesepakatan dalam cara pengelolaan risiko perbankan. Kesepakatan yang dimaksud adalah Basel. Kesepakatan Basel tentang risiko perbankan telah berkembang menjadi tolak ukur bagi bank sentral di berbagai negara dalam merancang regulasi manajemen risiko perbankan yang berlaku pada negara masing-masing. Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia telah membuat serangkaian regulasi yang terkait dengan manajemen risiko yang mengacu kepada kesepakatan Basel. Salah satunya adalah manajemen terhadap risiko kredit. Risiko kredit dikenal sebagai kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan bayar debitur kepada kreditur. Mengingat risiko kredit berkorelasi dengan risiko perbankan yang lain dan dapat menciptakan krisis likuiditas pada perbankan, maka perbankan harus memperhatikan manajemen risiko terhadap kredit perbankan yang diantaranya melalui persiapan kebijakan dan prosedur secara tertulis, pengawasan terhadap modal dan aktiva kreditnya, sampai membatasi kredit-kredit yang dapat merugikan bank.

---

Awareness and similarity of views in the view of the risk of banking has crealed an International agreement in the way banks manage risk. An agreement is referred to Basel. Basel agreement on the risk of banking has developed into decline measure for Central banks in various countries in designing risk management banking regulations that apply to the respective countries. Bank Indonesia as the central bank in Indonesia has made a series of regulations associated with the risk management refers to the Basel agreement. One is the management of credit risk Credit risk known as losses caused by the failure of deblors to pay creditors. Given the risk correlated with credit risk that banks and others can create liquidity in the banking crisis, the bank must pay attention to risk management credit among banks through the preparation of policies and procedures in writing, supervision of Capital assets and credit, to restrict credits which can be harm the bank."