Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Legal perspectives on archipelagic sea lanes and nautical charts of Indonesia"

"Legal perspectives on archipelagic sea lanes and nautical charts of Indonesia"

"ABSTRAKJakarta selain sebagai ibu kota negara juga sebagai pusat perdagangan dan kota untuk kunjungan pariwisata sehingga hal tersebut membuat banyak orang baik dari luar Jakarta maupun dari luar negeri untuk datang ke Jakarta dengan banyak kepentingannya. Aspek terpenting untuk mendukung hal tersebut adalah adanya jalur - jalur transportasi terurama jalur transportasi darat yang mendukung sehingga membuat para pengemudi ataupun para pengguna jalan dapat dengan mudah untuk menjangkau lokasi - lokasi yang dikehendaki.Jalan - jalan di Jakarta dalam hal teknis terutama untuk konstruksinya umumnya sudah memenuhi standard tetapi untuk hal yang lainnya kurang mendapat perhatian dan divas Lalu lintas jalan raya yaitu mengenai Petunjuk Jalan bagi para pengguna jalan atau yang disebut Rambu rambu lalulintas petunjuk jalan (Possitive Guidance). Rambu- rambu petunjuk jalan adalah terpenting karena jalan tanpa adanya ""Possitive Guidance"" yang benar akan sering membuat para pengguna jalan kebingungan atau bahkan dapat tersesat sehingga pengguna jalan tidak dapat sampai ke tempat yang dituju. Pada penyusunan tugas akhir ini penulis membahas tentang rambu-rambu petunjuk jalan yang ada pada wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, sedangkan evaluasi yang penulis gunakan adalah dalam segi teknis yaitu berdasarkan jarak pandangan henti atau ""Stoping Sight Distance"" dan juga berdasarkan desain kriteria. Dari analisa tersebut akan dapat diketahui tentang keadaan rambu tersebut apakah memang tepat dalam penempatannya ataukah tidak.

---

"

"ABSTRAKNama : Hageng GurinoProgram Studi : Hukum TransnationalJudul : Penyelengaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Di Sektor A, B, dan C Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum International. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas yang teridiri dari 17.508 pulau dan 81.000 km2 garis pantai, dengan luas perairan laut mencapai /- 5.900.000km2. Dengan luasnya wilayah Indonesia, maka akan mengundang ancaman pelanggaran baik di wilayah laut dan wilayah udara Indonesia. Ruang udara Indonesia di atas kepulauan Riau dan Natuna dikenal sebagai Sektor A, B, dan C yang dikelola oleh Singapura dan Malaysia. Beberapa usaha pengambil alihan pun pernah dilakukan namun belum berhasil. Dengan Pelayanan Navigasi penerbangan di Indonesia di Sektor A, B, dan C sampai saat ini yang masih dikuasai oleh Singapura dan Malaysia akan berdampak pada bidang politik, bidang ekonomi, pertahanan keamanan negara. Ini sudah saatnya pemerintah mengkaji ulang tentang Flight Information Regional yang dikelola oleh Singapura dan Malaysia dan sebagai negara yang berdaulat Indonesia harus dapat mengambil alih kembali Pelayanan Navigasi di Sektor A, B, dan C dari Singapura dan Malaysia. Dalam penerapan Flight Information Region Sektor A, B, dan C, Indonesia sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Annex 11 Konvensi Chicago 1944 dan Indonesia sudah mampu mengelola wilayah udara negaranya. Kata kunci :Pelayanan navigasi penerbangan, Flight Information Region, Sektor A, B, dan C,

---

ABSTRACTNama Hageng GuritnoProgram of Studi Transnational LawTitle Navigation Aviation Services In Sectors A, B, and C In Indonesia Viewed From International Law. Unitary State of the Republic of Indonesia consists of 17,508 islands and 81,000 km2 of coastline, with sea area reaching 5.900.000km2. With the vastness of Indonesia, it will invite the threat of violations both in the sea and air region of Indonesia. Indonesia 39 s airspace over the islands of Riau and Natuna is known as Sectors A, B, and C managed by Singapore and Malaysia. Several takeover attempts have been made but have not succeeded. With Indonesia 39 s Navigation Services in Sectors A, B, and C to date still dominated by Singapore and Malaysia will have an impact on the political, economic, and defense of the country 39 s security. It is time for the Government to review the Regional Flight Information managed by Singapore and Malaysia and as a sovereign country Indonesia should be able to take over the Navigation Service in Sectors A, B and C from Singapore and Malaysia. In implementing Flight Information Region Sector A, B, and C, Indonesia is in conformity with the standards set by Annex 11 of the 1944 Chicago Convention and Indonesia has been able to manage the airspace of the country. Keywords Navigation Services Aviation, Flight Information Region, Sector A, B, and C "

"Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mendapatkan data tentang jumlah koleksi manuskrip terjilid yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional RI, bagaimana kondisi fisik manuskrip dan bentuk mikronya serta kondisi lingkungan tempat penyimpanan manuskrip tersebut; (2) Mendapatkan data tentang pelaksanaan pelestarian manuskrip, baik konservasi preventif, konservasi pasif maupun konservasi aktif; (3) Mengkaji kebijakan pelestarian clan negara-negara yang sudah maju dari berbagai sumber untuk menyusun kebijakan pelestarian manuskrip yang akan direkomendasikan kepada Perpustakaan Nasional RI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu: (1) survei kuantitatif untuk mengetahui jumlah koleksi manuskrip berdasarkan tingkat kerusakan fisik manuskrip, tingkat keasaman kertas manuskrip, pengaruh tinta iron gall pads kertas manuskrip, adanya indikasi serangan serangga dan jamur serta tingkat kerusakan mikrofilm positif; (2) survei kualitatif untuk mengetahui kondisi lingkungan tempat penyimpanan manuskrip dan bentuk mikronya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kondisi fisik manuskrip yang masih baik sebesar 23,8 %, kondisi sedang 29,9 %, sedangkan yang kondisinya rusak 46,3 %; kertas manuskrip bersifat asam sebesar 71,8 % dan sangat asam 20,3 % dan 7,9 % bersifat netral; berlubang karena dimakan serangga sebesar 30,8 % dan ditumbuhi jamur sebesar 113 %. Data hash survei menunjukkan bahwa dari 17 % koleksi yang rusak berdasarkan basil survei The IRT for Conservation & Preservation pada tahun 1989 menjadi 46,3 % berdasarkan basil penelitian ini; (2) Kerusakan mikrofilm positif didominasi oleh faktor lingkungan tempat penyimpanan, diikuti oleh salah penanganan dan kurang telitinya dalam kontrol kualitas, termasuk di dalamnya tidak diterapkannya methylene blue test untuk mengetahui adanya residu do sulfat; (3) Kondisi lingkungan tempat penyimpanan manuskrip dan bentuk mikronya kurang optimal karena suhu dan kelembaban udara tidak terkontrol serta tidak adanya usaha-usaha pengendalian pencemar udara dan kerusakan oleh pencahayahaan. Untuk melestarikan koleksi manuskrip Nusantara diperlukan perencanaan yang sistematis, baik tentang perencanaan konservasi preventif yang di dalamnya mencakup penyusunan kebijakan pelestarian, konservasi pasif maupun konservasi aktif dan restorasi. Implementasi dari perencanaan dan kebijakan pelestarian tersebut di atas dapat mewujudkan pelestarian manuskrip Nusantara yang menyeluruh di Perpustakaan Nasional RI, baik pelestarian fisik maupun informasi yang terkandung di dalamnya."

"History of Islam in Indonesia; collection of articles."

"Kesultanan memegang peranan sangat penting dan strategis dalam penyebaran Islam di Nusantara (Indonesia), terutama pada awal perkembangannya. Artikel ini mencoba untuk menelusuri, apa dan sejauhmana peranan yang dilakukan kesultanan atau kerajaan Islam dalam proses penyebaran dan penguatan Islam di Nusantara. Dengan menggunakan pendekatan studi dokumen ini, tulisan ini menggaris-bawahi sejumlah kesimpulan. Pertama, Kesultanan Nusantara memegang peran penting dan strategis dalam penyebaran, pengembangan Islam proses Islamisasi di wilayah Nusantara (baca: Indonesia). Melalui pengaruh politis otoritarian, Sultan atau raja, membantu percepatan penyebaran dan pengembangan ajaran Islam Indonesia. Kedua, secara doktrinal, sebagian besar kesultanan Nusantara mengembangkan ajaran Islam moderat. Modal kultural masyarakat Indonesias pra-Islam, dan peranan Kesultanan yang otoritatif di satu pihak dan karakteristik ajaran islam moderat yang masuk ke Indonesia pada saat itu di pihak lain, Islam moderat mengalami perkem¬bangan yang sangat cepat dan efektif sehingga pengaruhnya dapat dirasa-kan hingga dewasa ini pada berbagai aspek kehidupan."

"Pemerintah Indonesia membentuk Single Air Navigation Service Provider (ANSP)bernama LPPNPI (Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi PenerbanganIndonesia) berdasar pada UU. Penerbangan No 1 Tahun 2009 pasal 271. Penelitian inibertujuan untuk melakukan analisa proses pembentukan organisasi penyelenggarapelayanan navigasi penerbangan dari segi keselamatan dengan pemodelan sistemmanajemen keselamatan (SMK) dan eskalasi prioritas 8 kriteria ANSP dengan AnaliticHierarchy Process yang belum tercakup dalam rencana peralihan, sehingga organisasiyang dibentuk memiliki tingkat keselamatan yang lebih tinggi.Penelitian menunjukkan bahwa dengan pemodelan SMK pada proses perubahanorganisasi ANSP terjadi penurunan indeks resiko keselamatan dan diketahui urutanprioritas kriteria ANSP. Hasil tersebut dijadikan sebagai dasar penyusunan roadmap danceklist kesiapan untuk memandu langkah-langkah Management of Change.

---

Government of Indonesia established a single Air Navigation Service Providers (ANSP)

named LPPNPI (Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia)

based on the Aviation Law No. 1 Year 2009 Article 271. This study aims to analyze the

process of formation of the organization of air navigation service providers in terms of

safety with Safety Management System (SMS) modeling and the priority escalation of 8

ANSP criteria with AHP thats not included in the transition plan, so that the

organization will be formed have good safety level.

This study indicates the priority of ANSP criteria and show that by SMS modeling the of

ANSP organizational change safety risk index.This results serve as the basis for

arranging the Roadmap and Readiness Checklist to guide the step of Management of

Change."