Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Batang Regency as the northern coastal area of Java islandexperiences a problem of land use management that has not been optimal so that there is a need for analysis of land use development in the coastal area of Batang Regency. The purpose of this study is to examine the direction of land use development in coastal areas of Batang Regency with spatial analysis. This research method implementsquantitative approach while the analytical techniqueis spatial analysis. Spatial analysis is performed to identify land use of thecoastal area in Batang Regency. The study scope of coastal areasis based on administrative subdistricts located along the coast of Batang Regency. This research utilizes Spot satellite image year 2015 with the map of regionalspatial pattern plan of Batang Regency in 20112031. The spatial analysis result of land use developmentinBatang Regency’s coastal area includes the suitable category of 18.130,65 (56,32%) while the unsuitable category is 14.059,44 (43,68%). Batang Sub-district’s suitable category is 1.214,03 ha, while the unsuitable category is 2.220,51 ha. Kandeman Sub-district’s suitable category is 1.565.02 ha, while the unsuitable category is 2.610,65 ha. TulisSub-district’ssuitablecategory is 2.452,98 ha, while the unsuitable category is 2.055,80 ha. Subah Sub-district’ssuitablecategory is 5.381,89 ha, while the unsuitable category is 2.970,28 ha. Banyuputih Sub-district’s suitable category is 2.314,61 ha, while the unsuitable category is 2.127,89 ha. Gringsing Subdistrict’s suitablecategory is 5.202,12 ha, while the unsuitable categoryis 2.074,31 ha.The conclusion of land use planning development for Batang and Kandeman Sub-districts is that there are still a lot of lands designated for residential development. Subah Sub-district is for fisheries development while Tulis, Banyuputih, and Gringsing Sub-districts are for industrial development."

"Kawasan pesisir di Banten merupakan salah satu kawasan potensial sebagai penghasil udang di Indonesia. Lokasi tambak udang vaname di Kecamatan Panimbang hanya berada pada dua desa yaitu di Desa Mekarsari dan Desa Panimbang Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Persebaran lahan tambak udang vaname di Desa Mekarsari dan Desa Panimbang jaya di Kecamatan Panimbang, menganalisis tingkat kesesuaian lahan pada tambak udang vaname yang berada di Desa Mekarsari dan Desa Panimbang jaya di Kecamatan Panimbang, dan mengkategorikan tingkat kesesuaian lahan terhadap produktivitas budidaya tambak udang vaname di Desa Mekarsari dan Desa Panimbang jaya di Kecamatan Panimbang. Metode AHP digunakan untuk mencari bobot kriteria kesesuaian dari parameter fisik yaitu jenis tanah dan lereng, parameter Jarak yaitu jarak dari sungai dan jarak dari pantai, parameter kualitas air yaitu salinitas air, pH air, suhu air, dan oksigen terlarut, dan parameter non fisik yaitu kepadatan penduduk dan upah tenaga kerja. Setelah mendapatkan hasil bobot dari parameter yang digunakan diolah dengan menggunakan metode Weighted Overlay pada ArcGis. Penelitian ini membuktikan bahwa luas wilayah kesesuaian untuk tambak udang vaname di Kecamatan Panimbang memiliki dua tingkat kesesuaian yaitu kesesuaian sesuai seluas 740.15 ha, dan tidak sesuai seluas 2630.71 ha, dan pada kesesuaian lahan sangat sesuai terdapat dua titik lokasi tambak yang mengalami penurunan produktivitas udang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil produktivitas pada titik tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan tingkat kesesuaian lahan dan dapat disimpulkan bahwa penurunan produktivitas yang terjadi di titik lokasi tambak dikarenakan faktor di luar kesesuaian lahan.

---

The coastal area in Banten is one of the potential areas as shrimp producers in Indonesia. The location of vanammei shrimp ponds in Panimbang District is only in two villages, namely Mekarsari Village and Panimbang Jaya Village. This study aims to analyze the land distribution of vanammei shrimp ponds in Mekarsari Village and Panimbang Jaya Village in Panimbang District, analyze the level of land allocation in vanammei shrimp ponds located in Mekarsari Village and Panimbang Jaya Village in Panimbang District, and categorize the vannamei shrimp ponds in Mekarsari Village. and Panimbang Jaya Village in Panimbang District. The AHP method is used to find the weight of the criteria from physical parameters, namely soil type and slopes, distance parameters namely distance from the river and distance from the beach, air quality parameters, namely air salinity, air pH, air temperature, and dissolved oxygen, and non-physical parameters, namely density. population and workforce. After getting the weight results from the parameters used, it is processed using the Weighted Overlay method on ArcGis. This study proves that the area according to vanammei shrimp ponds in Panimbang District has two levels, namely according to an area of ​​740.15 ha, and not according to an area of ​​2630.71 ha, and according to land that is very suitable there are two points of ponds that have decreased. productivity. These results indicate that the productivity results at these points have no relationship with the levels of land availability and it can be said that the decline in productivity that occurs in the pond locations is due to factors outside the land."

"Desa Bojonegara yang memiliki lokasi strategis di pesisir Teluk Banten mengalami perkembangan industri yang pesat. Kegiatan ekonomi di wilayah pesisir secara bersamaan meningkatkan tekanan ekologis terhadap ekosistem dan sumber daya pesisir sehingga menyebabkan perubahan fisik, kimia, dan biologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui data observasi dan tinjauan pustaka bertujuan untuk memperkirakan perubahan lingkungan yang terjadi dan menghitung nilai kehilangan ekosistem yang terjadi jika salah satu elemen di wilayah pesisir terganggu. Pengambilan sampel air dilakukan di lima belas titik, termasuk industri, pelabuhan, dan stasiun pemantauan di sepanjang pesisir Kabupaten Bojonegoro hingga Pulau Lima untuk menilai tingkat keparahan dampak pencemaran industri. Total nilai kerugian ekosistem dihitung dengan menggunakan pendekatan produktivitas dan biaya penggantian untuk menganalisis nilai kerugian ekosistem pada tiga fungsi ekosistem mangrove adalah Rp. 166.863.567.165 dan harus dikembalikan untuk pemulihan lingkungan dengan dana pemulihan yang harus dikeluarkan oleh pelaku reklamasi (industri) adalah Rp. 9.254.253 per meter persegi kawasan reklamasi selama 30 tahun sebagai biaya kompensasi pengelolaan lingkungan. Pentapan biaya ini secara efektif melalui hasil simulasi dengan menggunakan system dynamics efektif mengurang tekanan dan meningkatkan kualitas lingkungan di pesisir Desa Bojonegara

---

Bojonegara District, having a strategic location in the coastal area of Banten Bay, is undergoing rapid industrial development. The economic activities in coastal areas simultaneously increase the ecological pressure on ecosystems and coastal resources. Ecosystem stress, directly and indirectly, disrupts organisms' life on land and in waters, causing physical, chemical, and biological changes in coastal areas of Bojonegoro District to Lima Island, causing a potential impact on socioanthropogenic activities. This research uses a mixed qualitative and quantitative approach through the observational data and literature review, aiming to estimate the economic loss that occurs if one element in the coastal area is disturbed, impacting the whole system. The water sample was collected at fifteen spots, including industrial, port, and monitoring stations along the coastal areas of Bojonegoro District to Lima Island, to assess the severity of the impacts of industrial pollution. Total economic loss is calculated using the productivity and replacement cost approach to analyze the loss value of damage on three seagrass ecosystem functions. It is estimated that the total loss value due to damage is more than Rp. 166,863,567,165 and must be returned for environmental restoration with recovery funds that must be spent by the reclamation actor (industry) is Rp. 9,254,253 per meter cubic of reclamation area for 30 years as compensation for environmental management. This cost-effective determination through simulation results using system dynamics effectively reduces pressure and improves environmental quality in the coastal village of Bojonegara."

"Sebagai salah satu negara dengan garis pantai terpanjang, Indonesia juga memiliki penduduk yang mayoritas tinggal di wilayah pesisir. Secara tradisional, komunitas yang tinggal di wilayah pesisir mengandalkan sumber daya laut sebagai mata pencaharian. Beberapa bahkan memiliki kearifan budaya yang menentukan bagian pesisir mana yang boleh ataupun terlarang untuk dibangun. Batasan tersebut menjaga komunitas dari bencana yang mungkin terjadi. Sayangnya, banyak masyarakat pesisir tidak memiliki kearifan tersebut. Padahal dengan beragamnya ancaman yang ada, mulai dari banjir rob, abrasi, tsunami, land subsidence, sea level rise, sampai dengan gempa bumi, setiap ancaman memerlukan perhatian khusus pada fase perencanaan dan perancangan yang mungkin berimplikasi pada respon yang kontradiktif antara ancaman satu dengan lainnya. Untuk menciptakan perumahan pesisir yang aman dan komunitas yang tangguh, artikel ini mencoba untuk memaparkan kompleksitas dari perencanaan dan perancangan untuk perumahan pesisir dari dua kasus di Indonesia. Artikel ini mencakup desk study dan kajian umum dari ancaman pesisir, upaya mitigasi dan adaptasi yang perlu dilakukan oleh komunitas, dan bagaimana intervensi tersebut mempengaruhi budaya dan mata pencaharian. Hasilnya, perlu diketahui bahwa ancaman multi-bahaya mengancam wilayah pesisir sehingga perencanaan dan perancangan perlu merespon dengan kehati-hatian, mulai dari pemilihan site, analisis site sampai dengan detail desain."

"Tambak terlantar merupakan man made breeding places pada daerah endemis malaria di ekosistem pantai Pengelolaan habitat perindukan vektor dapat memutuskan rantai penularan malaria Penerapan manajemen terpadu yaitu manajemen kasus dan manajemen lingkungan dalam pengendalian malaria merupakan key alternative terutama pada daerah endemis dengan jumlah habitat perindukan vektor berupa tambak terlantar yang luas Pengelolaan tambak terlantar perlu menerapkan prinsip berkelanjutan yaitu mempertimbangkan aspek ekologi ekonomi sosial kelembagaan dan teknologi Tujuan penelitian ini adalah merumuskan model pengendalian malaria melalui pengelolaan habitat perindukan vektor berkelanjutan Lokasi penelitian adalah desa Sukarame Sukamaju dan Kampung Baru Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung Metode yang digunakan untuk pemilihan alternatif pengelolaan tambak terlantar berkelanjutan yaitu Analytical Network Process ANP Penyusunan model pengendalian malaria melalui pengelolaan habitat perindukan vektor menggunakan metode System Dynamics Hasil penelitian menunjukkan bahwa urutan alternatif pengelolaan tambak terlantar agar tidak menjadi habitat perindukan vektor yang mempertimbangkan aspek aspek keberlanjutan adalah budi daya ikan Nila Bandeng 27 Budi daya udang 22 rehabilitasi mangrove 18 mengeringkan tambak 12 mengalirkan air laut ke tambak 10 dan membersihkan ganggang atau lumut 9 Urutan kriteria yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan alternatif pengelolaan tambak terlantar adalah aspek lingkungan 26 sosial 24 Teknologi 18 Kelembagaan 17 dan ekonomi 15 Skenario terbaik pada model pengendalian malaria melalui pengelolaan habitat perindukan vektor berkelanjutan dilakukan dengan intervensi predator 60 dan rehabilitasi mangrove 10 Pengelolaan tambak terlantar membutuhkan keterlibatan lintas sektor yaitu instansi Dinas Perikanan 70 pengusaha tambak 80 peran serta aktif masyarakat 50 dan keterlibatan instansi Dinas Kesehatan 70 dalam manajemen kasus malaria Pengendalian malaria melalui pengelolaan habitat perindukan vektor berkelanjutan dapat menurunkan habitat perindukan vektor 8 28 kepadatan larva Anopheles sp 55 2 nyamuk Anopheles sp 11 68 dan kasus malaria 25 78

---

Derelict ponds are man made breeding places in endemic areas in coastal ecosystems Vector breeding habitat management can break the chain of transmission of malaria Implementation of the integrated management of case management and environmental management in malaria control is a key alternative especially in endemic areas by the number of vector breeding habitats such as ponds abandoned areas Management of abandoned farms need to apply sustainable principles that consider the ecological economic social institutional and technological The purpose of this study is to formulate a model of malaria control through sustainable management of vector breeding habitats The research location is the village Sukarame Sukamaju and Kampung Baru Punduh Pedada subdistrict Pesawaran district Lampung province The method used for the selection of alternative sustainable management of derelict ponds were Analytical Network Process ANP Modeling the control of malaria through vector breeding habitat management using System Dynamics The results showed that the sequence of alternative farm management so as not to be stranded vector breeding habitats that considers aspects of sustainability are Tilapia aquaculture Milk 27 shrimp cultivation 22 rehabilitation of mangroves 18 dry ponds 12 sea water flowing into the pond 10 and cleaning algae or moss 9 The order of the criteria to be considered in the selection of alternative to derelict farm management are environment 26 social 24 technology 18 institutional 17 and economy 15 The best case scenario in a model of malaria control through sustainable management of vector breeding habitat is done by the intervention predators 60 and mangrove rehabilitation 10 Management of abandoned farms that require cross sector involvement Fisheries agencies 70 farm employers 80 public participation 50 and the Public Health Service agency involvement 70 in malaria case management Control of malaria vector breeding habitat through sustainable management can reduce vector breeding habitats of 8 28 density of larval Anopheles sp 55 2 the mosquito Anopheles sp 11 68 and decrease malaria cases of 25 78 "

"Tujuan tesis ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Karimun. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kuantitatif dengan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Penelitian dilaksanakan dengan cara menyebar kuesioner kepada para “expert” sebanyak 12 responden yang terdiri dari pelaksana kebijakan, pemerhati kebijakan dan dianggap paling tahu permasalahan kegiatan pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Karimun.Fokus penelitian ini adalah memberikan penilaian pada bobot stakeholder dan kriteria proyek yang telah disusun secara sistematis dalam suatu hirarkis melalui skala perbandingan. Stakeholder yang menjadi pemerhati pelaksanaan pengembangan kawasan pesisir terdiri dari : DPRD, LSM, Asosiasi Kelompok Nelayan, Media Massa dan Dosen, Kriteria evaluasi dalam pengembangan kawasan pesisir yaitu : Efektifitas, Efisiensi dan Responsivitas dengan Objek kriteria untuk melihat evaluasi terdiri dari : Input, Output dan Benefits. Adapun proyek yang menjadi fokus dalam pelaksanaan pengembangan kawasan pesisir adalah : Coastal Road, Pemukiman Nelayan Sei. Ayam, dan Pengembangan Kawasan Mangrove.Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Karimun lebih menonjol pada sisi stakeholder Media Massa, hal tersebut ditunjukan dengan bobot prioritas tertinggi dalam analisis (0,236) dibandingkan dengan 4 stakeholder lainnya. Secara umum pada setiap stakeholder kebijakan, kriteri efektifitas merupakan kriteria yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan. Objek kriteria pada kriteria evaluasi yang paling penting dan mendapatkan bobot tertinggi yaitu benefits dengan bobot (0,559). Hasil sintesa hirarki dan analisis keseluruhan menunjukan bahwa rekomendasi alternatif proyek yang disarankan di masa yang akan datang adalah pelaksanaan proyek Coastal Road dengan bobot tertinggi sebanyak 0,529.

---

The aim of this thesis to evaluate the development of coastal policy in the Karimun Regency. This research was conducted by quantitative methods approach Analytical Hierarchy Process (AHP). The research was conducted by way of questionnaires to spread the "expert" as many as 12 respondents consisting of policy implementation, and policy observers deemed most problems of coastal development activities in Karimun Regency.

This research focused an assess project focus and criteria which sistematically arranged in a hierarchy with pairwise comparison. Stakeholders become observers of the implementation of coastal development consists of: Parliament, NGOs, Association of Fishermen Group, Mass Media and Lecturers, the evaluation criteria in the development of coastal areas, namely: effectiveness, efficiency and responsiveness of the attractions to see evaluation criteria consists of: Input, Output and Benefits. The project was the focus in the implementation of the development of coastal areas are: Coastal Road, Settlement Fishermen Sei. Chicken and Mangrove Area Development.

The results showed that the policy of coastal development in the District Karimun more prevalent in the mass media stakeholders, it is indicated by the weight of the highest priorities in the analysis (0.236) compared with 4 other stakeholders. In general, at each stakeholder policy, kriteri effectiveness is the most important criterion in the implementation of the policy. Attractions on the criteria most important evaluation criteria and get the benefits with the highest weight is the weight (0.559). The synthesis and analysis of the overall hierarchy shows that the recommended project alternative recommendations in the days to come is the implementation of the Coastal Road project with the highest weight as much as 0.529."

"ABSTRAKPerkembangan fisik lingkungan pesisir di Kabupaten Manokwari tidak terlepas dari lajunya pertumbuhan jumlah penduduk. Seiring dengan lajunya pertumbuhan Jumlah penduduk didaerah perkotaan Manokwari, menyebabkan tingginya permintaan lahan permukiman. Analisis data kependudukan menyajikan dinamika pertumbuhan jumlah penduduk massif di Kecamatan Manokwari Barat dan sekaligus kecamatan ini menjadi kecamatan yang padat sejak tahun 2000.Peningkatan jumlah penduduk di kecamatan ini selaras dengan pola pengunaan tanah permukiman tanpa di dukung dengan penyediaan sarana dan prasarana sehingga menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan pesisir. Upaya Pemerintah Kabupaten melaksanakan program pengembangan wilayah ternyata belum berkesesuaian dengan kebutuhan penduduk Kecamatan Manokwari Barat di bidang sarana-prasarana tersebut.Temuan-temuan yang di peroleh melalui rangkaian analisis Super Imposed peta-peta tematik, Conten Analisis dokumendokumen perencanaan Kabupaten Manokwari, dan Gap Analisis dalam mengukur kesenjangan pada program pemerintah dengan kondisi ruang terbangun pada wilayah studi. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan kajian tetang tori kesesuaian pembangunan, dalam konsep Kota Berkelanjutan.

---

ABSTRACT

Physical development of the coastal environment in Manokwari not independent of the speed of growth of the population. Along with the growth speed Manokwari total population of urban areas, resulting in high demand for residential land. Analysis of demographic data presents the dynamics of population growth in the district of Manokwari West massif and at the same time these districts into subdistricts solid since 2000.

The increase of population in the district is consistent with the pattern of use of the land settlement without the support with the provision of facilities and infrastructure, causing damage and pollution coastal environment. District Government efforts to implement the program of regional development is not yet in conformity with the needs of the population in the District of Manokwari West the field of infrastructure.

The findings were obtained through analysis of super imposed a series of thematic maps, Conten Analysis of planning documents Manokwari District, and Gap Analysis to measure the gap in government programs with the condition of the room woke up in the study area. This study is expected to be useful in providing conformity assessment tori neighbor of development, the concept of Sustainable Cities."

"Pesisir selatan Kabupaten Pacitan merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan memiliki sebuah teluk bernama Teluk Pacitan. Proses erosi dan sedimentasi perlu diketahui untuk melihat kondisi fisik pantai. Ukuran dan diameter butir sedimen merupakan bagian dari sifat-sifat sedimen yang dapat memberikan informasi tentang proses transport sedimen. Distribusi sedimen memberikan gambaran mengenai asal sedimen, sejarah transportasi, dan kondisi pengendapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lingkungan sedimentasi dan menganalisis variabel yang paling berpengaruh terhadap diameter butir sedimen. Metode pengambilan sampel daerah acak berstrata pada setiap segmen sepanjang 150x150 meter untuk pengumpulan sampel sedimen dan data kemiringan gisik pantai. Pengelompokkan sedimen dari hasil pengayakan yang dilakukan di laboratorium P2O LIPI berdasarkan skala Wentworth dan dilakukan uji granulometri. Arus pantai dan energi geombang diperoleh dari sumber data BMKG Ocean Forecast System. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sedimen dengan jenis pasir mendominasi di semua pantai. Nilai mean pada pantai hadapan samudera berkisar antara -0.18 ndash; 2.43, sorting adalah well sorted hingga poorly sorted, skewness adalah very fine skewed hingga very coarse skewed, dan kurtosis adalah very leptokurtic dan extremely leptokurtic. Pantai hadapan teluk, nilai mean 2.20 ndash; 4.49 dari sisi barat hingga timur, sorting adalah very well sorted hingga moderately sorted, skewness adalah very fine skewed hingga coarse skewed, dan kurtosis adalah very leptokurtic dan extremely leptokurtic. Hasil uji statistik dengan Analisis Regresi Linier Berganda diperoleh hasil arus pantai, energi gelombang, dan keimiringan gisik pantai berpengaruh secara simultan terhadap diameter butir sedimen.

---

The southern coast of Pacitan regency is one of the areas directly adjacent to the Indian Ocean and has a bay called Pacitan Bay. The process of erosion and sedimentation should be known to see the physical condition of the beach. The size and diameter of the sediment grains are part of the sedimentary properties that can provide information about the sediment transport process. Sediment distribution provides an overview of the origin of sediments, transportation history, and deposition conditions. This study aims to analyze the sedimentation environment and analyze the variables that have the most influence on the diameter of the sediment grains. Methods of sampling stratified random areas on each segment along 150x150 meters for collection of sediment samples and slope data of coastal gradients. The grouping of sediments from the sieving result conducted in LIPI P2O laboratory based on Wentworth scale and granulometry test. Coastal currents and wave energy are obtained from BMKG Ocean Forecast System data source. The results showed that sediment with sand types dominates on all beaches. Mean values on oceanfront beaches range from 0.18 2.43, sorting is well sorted to poorly sorted, skewness is very fine skewed to very coarse skewed, and kurtosis is very leptokurtic and extremely leptokurtic. Beachfront bay, mean value 2.20 4.49 from west to east side, sorting is very well sorted to moderately sorted, skewness is very fine skewed to coarse skewed, and kurtosis is very leptokurtic and extremely leptokurtic. The result of statistical test with Multiple Linear Regression Analysis showed that coastal currents, wave energy, and the slope of the coastal gradient influence simultaneously to the diameter of the sediment grains."

"Wilayah Pesisir Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Seririt, Kecamatan Banjar, danKecamatan Buleleng berada di bagian barat Kabupaten Buleleng, Bali. Wilayah pesisir di ke-empat kecamatan tersebut rawan terkena abrasi dan akresi. Abrasi danakresi merupakan fenomena alam yang berjalan seimbang. Faktor manusiamenyebabkan fenomena tersebut mengalami perubahan keseimbangannya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada manusia sendiri. Tujuan penelitian iniadalah menganalisis pengaruh perubahan garis pantai yang disebabkan oleh abrasidan akresi terhadap perubahan luasan penggunaan tanah di wilayah pesisir. Penelitian ini menggunakan citra Landsat 5, 7, dan 8 dengan kurun waktu 3 periode, yaitu periode 1990 dan 1997, periode 1997 dan 2007, dan periode 2007 dan 2017. Metode penelitian dengan menghitung perubahan panjang, perubahan lebar pantai, dan luas abrasi dan akresi. Selanjutnya hasilnya dihubungkan dengan perubahan penggunaan tanah di wilayah pesisir. Hasil penelitian ini menunjukkan perubahan garis pantai terjadi di sepanjang wilayah penelitian. Perubahan tersebut dibuktikan dengan adanya salah satu abrasi yang menghancurkan bangunan di Desa Gerokgak.

---

Gerokgak, Seririt, Banjar, and Buleleng coastal areas are located in the west of Buleleng Regency, Bali. These area are prone to abrasion and accretion. Abrasion and accresion is a natural phenomenon thats occur balanced. Human behavior is a factor that may cause harm to humans if it disrupts the balance. The purpose of theresearch were to analyze influece of coastline change that caused by abrasion andaccretion toward land use wide at coastal area.

The research used Landsat 5, 7, and 8 images with 3 periods which were 1990 and 1997, 1997 and 2007, and the last period was 2007 and 2017. The data were processed by calculating the change ofthe coastlines length and width, and measuring the abrasion and accretion. The result then was combined with the land use change at coastal area. The result showed that coastline change happened along the coastal areas in research area. It evidence with one of abrasion area destroyed a building at Gerokgak Village."