Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The realization of Social Sustainability is one of the important indicators of achieving sustainable development goals (SDGs) in 2030. The social aspect becomes an important indicator in measuring the achievement of sustainable development with a human approach as the subject. This study produces a composite index that will be used to compare social development between provinces in Indonesia. Besides, this study also analyzes the relationship between the Social Sustainability Index (SSI) formed, with the human development index (HDI) and GRDP per capita. This analysis is used to see the extent to which achievements in human and economic development affect social sustainability."

"ABSTRAKBandung as a metropolitan city is faced with social problems, one of which is the diminishing value of social capital which has an impact on weak community participation in development. The Bandung City social index is a measure or value that describes the social capital of the city of Bandung and is expected to be the basis for policy formulation in response to various social challenges. However, social index measurement instruments have not been studied, so this study was conducted to compile Bandung City social index measurement instruments with valid and reliable variables and analyze the implementation process of the index measurement policy in the field. Social capital is a key concept in the formulation of a social index that is at the level of the micro aspect of "joint action" in the form of community participation. The research method uses mix methods where quantitative in testing the validity and reliability of instruments, qualitative in formulating indicators and analyzing constraints through in-depth interviews and FGDs with key stakeholders, conducted in the city of Bandung. Measurement instruments are obtained by synthesis of various theories and measurements of global and national social capital, discussed in the FGD, and tested for their validity and reliability. The results show variables of social capital with 15 indicators in 5 dimensions, namely participation, mutual trust, social norms and shared values, mutual respect, and relationships. The main obstacle faced in the process of implementing social index measurement policies is that substantially the measurement can be multi-interpretive, methodologically and psychologically vulnerable to subjectivity bias, and unpreparedness of human resources. The anticipation of various obstacles can be overcome through empowerment and active involvement of neighborhoods heads and socialization in the region."

"Penelitian ini menganalisa dampak pengembangan infrastruktur dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan analisa Model Input-Output Antar Daerah. Interaksi antar sektor dan antar wilayah koridor merupakan konsep yang mendasari bagaimana meningkatkan perekonomian suatu wilayah yang diakibatkan adanya permintaan akhir sektor tertentu dan di wilayah tertentu. Peningkatan perekonomian ditandai dengan meningkatnya output dan pendapatan masyarakat serta distribusinya. Sepuluh besar sektor pembangunan yang menjadi sektor kunci pembangunan terbanyak adalah Koridor Ekonomi (KE) II yakni 5 sektor kunci, kemudian KE-V sebanyak 2 sektor kunci, KE-I, KE-III dan KE-VI masing-masing 1 sektor kunci, sedangkan di KE-IV tidak ada sektor kunci yang terkait. Sektor kunci akan sangat mempengaruhi peningkatan output dan pendapatan masyarakat. Besar kecilnya pengaruh tersebut ditentukan oleh angka pengganda output atau pendapatan. Dampak investasi infrastruktur di dalam MP3EI eksisting, belum menunjukkan dampak yang optimum dibandingkan skenario yang dibuat. Pilihan skenario terbaik sesuai komposisi investasi sesuai simulasi yang dibuat adalah sebagai berikut: a). Jika pertimbangannya hanya total output, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-1, Skenario-3, dan Skenario-2; b). Jika pertimbangannya hanya total pendapatan, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-2, Skenario-3 atau Skenario-1; c). Jika pertimbangannya hanya pemerataan output antar daerah, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-3, Skenario-1, dan Skenario-2; dan d). Jika pertimbangannya hanya pemerataan pendapatan antar wilayah, maka skenario terbaik adalah Skenario-3, Skenario-1, dan Skenario-2. Pembangunan perekonomian nasional di luar KE-I dan KE-II sampai saat ini belum dapat diandalkan dalam percepatan dan pemerataan perekonomian, namun memerlukan infrastuktur yang merata dan keberpihakan ke Kawasan Indonsesia Timur, mengingat hasil simulasi Skenario-4 menunjukkan hal yang lebih baik daripada program MP3EI (eksisting).

---

This research analyzes the impact of the infrastructure development in the MP3EI to the Indonesia?s economy by using an analysis model of Inter Regional Input-Output (IRIO). Interactions between sectors and between regions of the economic is the underlying concept of how to improve the economy of a region resulting from the existence of a certain sector of the final demand in a particular area. Improved economy characterized by increasing output and income of the community as well as its distribution. Ten major key sectors of the Indonesia development are as follows: Economic Corridor (EC)-II has 5 key sectors, then followed by EC-V with 2 key sectors, while EC- I, EC-III and EC-IV has only 1 key sector, whereas in the EC-VI has no key sector. Key sector would greatly influence an increase in output and income of the community. The influence of how great is determined by the multiplier number. The real impact of infrastructure investments (or existing) as mentioned in MP3EI, do not show the optimum impact compared to the scenarios created.

Best screenplay selection according to the composition of investments appropriate simulation made are as follows: a). If the reasoning is solely the total output, the best investment scenario is Scenario-1, Scenario, and Scenario-2; b). If the reasoning is just the total income, then the best investment scenario is Scenario-2, Scenario-3 or Scenario-1; c). If the reasoning is just equitable output between regions, it is the best investment scenario is Scenario 3, Scenario, and Scenario-2; and d). If the reasoning is just a revenue equalization between regions, the best scenario is Scenario 3, Scenario, and Scenario-2. Economic development outside of EC-I and EC-II to date has not been reliable in the acceleration and equitable distribution of national economy, but require a uniform infrastructure and alignments to Indonsesia Eastern Region, considering the results of the simulation Scenario-4 showed a better thing than a program MP3EI (existing)."

"Seiring dengan perkembangan pembangunan, dirasakan model ekonomi agregat menjadi tidak terlalu banyak manfaatnya bagi perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan apabila kegiatan tersebut masuk ke dalam suatu dimensi ruang. Oleh karena itu yang dibutuhkan sekarang adalah suatu model yang bukan saja dapat menggambarkan jenis, lokasi dan pelaku kegiatan ekonomi tetapi juga mampu memberikan analisis tentang dampak langsung, tidak langsung dan terimbas (induced effects) dari kegiatan-kegiatan pembangunan yang direncanakan. Model seperti ini sebenarnya tidak hanya dibutuhkan oleh para perencana dan pengawas pembangunan, tetapi juga oleh para politisi. Analisis inter-regional input-output merupakan salah satu alat yang sangat tepat dan bersifat komprehensif jika dipakai untuk menjelaskan dan rnenganalisis hubungan keterkaitan antar daerah dan antar sektor dalam suatu perekonomian. Penelitian ini lebih menekankan pada tujuan membuat tabel input-output antar daerah (IOAD, Inter-Regional Input-Output) Propinsi Lampung atas dasar harga produsen tahun 1997 dengan menggunakan metode non-survey, dimana diuraikan secara rinci tentang proses dan tahapan sejak dari awal hingga penyusunan tabel akhir. Disamping itu sebagai analisis tambahan, juga dilihat pola keterkaitan antar sektor; ketergantungan antar daerah; besarnya efek multiplier; analisis dampak; serta dilihat pula prioritas sektor unggulan dengan memperhatikan keterkaitan antar kabupaten/kota di Propinsi Lampung. Pola keterkaitan dan ketergantungan antar sektor dan antar daerah di Propinsi Lampung dilihat dengan menggunakan pola keterkaitan ke depan (Forward Linkage), dimana suatu sektorldaerah berperan sebagai pemasok bahan bake ke sektorldaerah lainnya yang bergerak di industri bilk; serta pola keterkaitan kebelakang (Backward Linkage), dimana suatu sektor / daerah sangat berperan sebagai pengguna / pembeli produk / output yang dihasilkan suatu sektor / daerah yang bergerak di industri hulu. Besarnya efek multiplier dan analisis dampak dilihat dengan menggunakan inners matrik teknologi leontief. Sedangkan prioritas sektor unggulan di Propinsi Lampung dilihat dengan memperhatikan kemampuan sektor / daerah tersebut dalam memasok industri-industri hilir, kemampuan menyerap produksi industri-industri hulu serta kemampuan sektor tersebut dalam menghasilkan output, yang kesemuanya diukur dengan menggunakan indeks prioritas. Manfaat penelitian ini disamping dapat merberikan solusi baru bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah terutama yang berkaitan dengan aspek keterkaitan antar sektor dan antar daerah di Propinsi Lampung yang selama ini belum pernah dilakukan, juga sebagai penerapan pendekatan akademis dan pengembangannya dalam menyusun perencanaan regional khususnya di Propinsi Lampung. Tabel akhir IOAD Propinsi Lampung dapat diperoleh setelah melakukan penyesuaian dengan menggunakan metode RAS melalui prosedur itterasi dengan kontrol matrik R dan. S, dimana Tabel tersebut berhasil disusun setelah melakukan itterasi sebanyak 269 kali. Berdasarkan nilai indeks Forward Linkage dan Backward Linkage terlihat bahwa nilai indeks Forward Linkage tertinggi adalah 4,46 pada sektor 28 (perdagangan) di Kebupaten Lampung Selatan dan terendah adalah 0,67 pada sektor 13 (Kehutanan) di Kota Bandar Lampung. Sedangkan nilai indeks Backward Linkage tertinggi adalah 1,65 pada sektor 22 (industri semen dan kapur) di Kabupaten Lampung Tengah dan terendah adalah 0,67 pada sektor 13 (kehutanan) di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Keterkaitan ke depan, Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah dengan kemampuan tertinggi dalam menunjang produksi industri-industri hilir baik yang berada di daerahnya maupun di daerah lain, diikuti Lampung Utara, Lampung Tengah, Bandar Lampung dan Lampung Barat. Kegiatan produksi di Kabupaten Lampung Selatan tersebut sangat berdampak terhadap peningkatan produksi di Kota Bandar Lampung, Lampung Utara, Lampung Tengah dan Lampung Barat. Berdasarkan keterkaitan ke belakang, Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah dengan kemarnpuan tertinggi dalam menunjang produksi industri-industri hulu baik yang berada di daerahnya maupun di daerah lain, diikuti Lampung Tengah, Bandar Lampung, Lampung Utara dan Lampung Barat. Kegiatan produksi di Kabupaten Lampung Selatan sangat berdampak terhadap peningkatan produksi di Kabupaten Lampung Barat, Bandar Lampung, Lampung Tengah dan Lampung Utara. Berdasarkan urutan prioritas dari 1 s/d 25, ternyata Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Tengah memiliki 7 sektor, Kota Bandar Lampung memiliki 6 sektor, Kabupaten Lampung Utara memiliki 4 sektor dan Kabupaten Lampung Barat memiliki 1 sektor. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah dan Kota Bandar Lampung memiliki peranan yang cukup tinggi dalam meningkatkan output Propinsi Lampung, serta memiliki daya dukung yang besar terhadap pengembangan sektor-sektor lainnya di bagian hilir dan di bagian hulu yang terdapat tidak hanya di dalam Kabupaten/Kota itu sendiri tetapi juga di daerah lain dalam Propinsi Lampung. Dampak konsumsi masyarakat terhadap pembentukan NTB terbesar pada NTB Kabupaten Lampung Selatan, dampak konsumsi pemerintah terbesar pada NTB di Kota Bandar Lampung, dampak PMIDB terhadap NTB terbesar pada Kota Bandar Lampung, dampak perubahan stok terhadap NTB terbesar di Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan dampak ekspor netto terhadap NTB terbesar di Kota Bandar Lampung."

"Satuan Wilayah Tapal Kuda di Propinsi Jawa Timur bukanlah sebagai unit wilayah/daerah administratif. Akan tetapi apabila di lihat dalam tataran persepektif pandangan "obyektif", satuan wilayah ini dapat dipandang dan/atau dikatagorikan sebagai daerah "nodal". Berdasarkan konteks letak geografisnya, Wilayah Tapal Kuda dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sub-wilayah, yaitu; (a) Sub-Wilayah Pulau Madura, yang meliputi Kabupaten; Sumenep, Sampang, Pemekasan dan Bangkalan, (b) Sub-Wilayah Teluk Madura, yang meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, dan (c) Sub-Wifayah Selat Madura, yang meliputi Kabupaten-; Pasuruan, Probolingo dan Situbondo.Penelitian ini adalah untuk mencermati dan/atau mengkaji tentang perkembangan perekonomian regional di Wilayah Tapal Kuda tersebut. Dimana ada 2 (dua) issue pokok yang mendasari dilakukannya pelaksanaan penelitian ini, yaitu; (a) Ada gejala-gejala kesenjangan dalam perkembangan perekonomian regional antar sub-wilayah, dan (b) Ada gejala-gejala munculnya perbedaan karakteristik dalam perkembangan perekonomian regional antar subwilayah.Berdasarkan pada issue dasar tersebut, permasalahan yang diangkat dalam rangka penelitian ini adalah; (a) Diperlukan adanya identifikasi potensi perbedaan dalam perkembangan perekonomian antar sub-wilayah di Wilayah Tapal Kuda tersebut, dan (b) Diperlukan suatu alternatif kebijakan pengembangan perekonomian di Wilayah Tapal Kuda ke depan, yang dapat mengkaitkan potensi perbedaan perkembangan ekonomi regional antar sub-wilayah yang ada tersebut.Beberapa tujuan yang hendak dicapai daiam rangka penelitian ini, adalah untuk mengidentifikasikan/mencermati potensi sektor-sektor ekonomi basis dan potensi keunggulan relatif sektor-sektor ekonomi di masing-masing sub-wilayah di Wilayah Tapal Kuda. Kemudian untuk mengetahui tingkat penggandaan sektor-sektor ekonomi basis (base multiplier) terhadap perekonomian regional secara keseluruhan di masing-masing sub-wilayah di Wilayah Tapal Kuda, serta mencermati karakteristik pertumbuhan perekonomian regional di masing-masing sub-wilayah di Wilayah Tapal Kuda.Penelitian ini juga bertujuan untuk mencermati keterkaitan antara perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan tingkat ketergantungan Wilayah Tapal Kuda dan masing-masing Sub-Wilayah terhadap uluran tangan Pemerintah Pusat dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan regionalnya. Kemudian juga memiliki tujuan untuk memberikan saran mengenai alternatif kebijakan pengembangan perekonomian di Wilayah Tapal Kuda ke depan, yang terkait dengan perbedaan potensi perkembangan ekonomi regional antar sub-wifayah yang ada.Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan analisis yang dipandang cocok, yaitu antara lain; (a) Location quotiens/LQ, (b) Penggandaan basis (base multiplier), (c) Shift share, (d) Elasticity revenue to income, dan (e) Share/kontribusi. Data penelitian utama penelitian data-data sekunder, berupa data time series dari tahun 1983 s/d 2000.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Sub-Wilayah Teluk Madura memiliki nilai rata-rata tingkat pertumbuhan perekonomian regional yang relatif "lebih tinggi" dibandingkan dengan Sub-Wilayah Pulau Madura dan Selat Madura, dan juga tercatat relatif "lebih tinggi" dari nilai rata-rata tingkat pertumbuhan perekonomian regional Wilayah Tapal Kuda secara umum serta Propinsi ]awa Timur secara umum. Kemudian sektor ekonomi "primer" tercatat sudah "tidak" lagi menjadi "adalan" dalam perekonomian Sub-Wilayah Teluk Madura. Sedangkan di Sub-Wilayah Pulau Madura dan Selat Madura "masih" tercatat sebagai sektor "andalan" dalam perekonomian regionalnya.Sub-Wilayah Teluk Madura memiliki sektor ekonomi "basis" dan/atau sektor ekonomi yang memiliki "keungulan relatif' tercatat "lebih banyak" (cat; 5 sektor ekonomi), dan kesemuanya merupakan sektor ekonomi "sekunder" dan "tersier". Sedangkan di Sub-Wilayah Pulau Madura dan Selat Madura hanya memiliki "3 (tiga)" sektor ekonomi "basis" dan/atau sektor ekonomi yang memiliki "keungulan relatir", dan "2 (dua)" diantaranya adalah sektor "primer".Sub-Wilayah Teluk Madura tercatat relatif "lebih makmur" apabila dibandingkan dengan di Sub-Wilayah Pulau Madura dan Selat Madura. Kemudian pertumbuhan perekonomian di Sub-Wilayah Teluk Madura tercatat "sudah terspesialisasi" pada sektor-sektor ekonomi yang "bertumbuh cepat" di Wilayah Tapal Kuda secara umum, dan/atau industrial mix-nya "sudah terspesialisasi" pada industri-industri yang "bertumbuh cepat" di Wilayah Tapal Kuda secara umum. Demikian juga Sub-Wilayah Teluk Madura memiliki keuntungan-keuntungan lokasional yang dapat dipergunakan/dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian regionalnya, pada khususnya sektor-sektor ekonomi dan/atau industrial mix-nya yang "bertumbuh cepat" di Wilayah Tapal Kuda secara umum.Keterlambatan pertumbuhan ekonomi regional di Sub-Wilayah Pulau Madura dan Selat Madura dibandingkan dengan Sub-Wilayah Teluk Madura, antara lain disebabkan oleh 2 (dua) hambatan, yaitu; (a) Dalam pertumbuhan perekonomian regionalnya "belum terspesialisasi" pada sektor-sektor ekonomi dan/atau industrial mix-nya yang "bertumbuh cepat" di Wilayah Tapal Kuda secara umum, dan (b) Tidak/kurang memiliki faktor keuntungan lokasional yang dapat dipergunakan untuk mendukung/mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian regionalnya, pada khususnya sektor-sektor ekonomi dan/atau industrial mix-nya yang "bertumbuh cepat" di Wilayah Tapal Kuda secara umum.Kondisi sebagaimana tersebut sebelumnya dapat menunjukkan bahwa, di dalam lingkup satuan Wilayah Tapal Kuda, dimana apabila Wilayah Tapal Kuda dikonsepsikan sebagai "daerah nodal", maka dapat menunjukkan bahwa Sub-Wilayah Pulau Madura sudah tumbuh sebagai daerah "pusat pertumbuhan" (growth pole). Sementara itu ada "kecenderungan" Sub-Wilayah Pulau Madura dan Selat Madura masih tumbuh sebagai daerah belakang (backwase area).Akan tetapi "ironisnya, teridentifikasi bahwa nilai penggandaan basis di Sub-Wilayah Teluk Madura, ternyata "lebih rendah" dari pada nilai pengganda basis di Sub-Wilayah Pulau Madura dan Selat Madura. Hal ini dapat menunjukkan bahwa sektor ekonomi "primer" (cat: sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian), masih memegang peranan "vital" atau masih sebagai "andalan utama" daiam pertumbuhan perekonomian di Sub-Wilayah Pulau Madura dan Selat Madura tersebut.Peningkatan nilai penerimaan PAD di Wilayah Tapal Kuda secara umum dan di Sub-Wilayah Pulau Madura teridentifikasi "signifikan" dipengaruhi oleh peningkatan perkembangan PDRB yang terjadi. Akan tetapi peningkatan nilai penerimaan PAD tersebut, belum "proporsional" dibandingkan dengan peningkatan perkembangan nilai PDRB-nya. Sementara itu peningkatan dibandingkan dengan peningkatan perkembangan nilai PDRB-nya. Sementara itu peningkatan nilai penerimaan PAD di Sub-Wilayah Pulau Madura dan Sefat Madura tercatat "signifikan" dipengaruhi oleh peningkatan perkembangan PDRB yang terjadi. Dimana peningkatan nilai penerimaan PAD tersebut, sudah "proporsional" dengan peningkatan perkembangan nilai PDRB-nya.Diketahui bahwa tingkat "ketergantungan" Wilayah Tapal Kuda secara umum dan Sub-Wilayah Teluk Madura terhadap Pemerintah Pusat dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan regionalnya, berada dalam kriteria "sedang". Sedangkan tingkat ketergantungan Sub-Wilayah Pulau Madura dan Selat Madura terhadap Pemerintah Pusat dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan regionalnya, berada dalam kriteria "sangat tinggi".Alternatif kebijakan yang dipandang "relatif cukup baik" guna mengembangkan perekonomian regional Wilayah Tapal Kuda ke depan, dengan "harapan" dapat mengatasi kondisi "ketimpangan" dalam kemakmuran dan pertumbuhan perekonomian regional, antara Sub-Wilayah Teluk Madura dengan Sub-Wilayah Pulau Madura dan Selat Madura, adalah "menggalang" masing-masing sub-Wilayah, dan pada khususnya adalah Sub-Wilayah Pulau Madura dan Selat Madura, menjadi "suatu kesatuan daerah perencanaan (planning region/ programming region)".Alternatif kebijakan demikian dapat diyakini akan dapat memberikan manfaat (benefit) bagi "tingkat pemerataan" pertumbuhan/perkembangan perekonomian regional yang "lebih baik". Karena pada dasarnya akan memiliki "muatan tujuan bersama" untuk; (a) Mengambil manfaat yang lebih besar dari keputusan-keputusan investasi yang bersekala ekonomi yang lebih luas/besar, (b) Mengubah industrinya sendiri dengan tenaga kerja yang ada.Melahirkan/memunculkan titik pertumbuhan (growth point) baru, dan (d) Mengambil manfaat "tricle down effect"dari adanya titik pertumbuhan (growth point) baru tersebut.Upaya-upaya yang hendaknya perlu ditempuh guna mencapai hal tersebut antara lain:Membangun kesadaran "masyarakat" dan "pemerintah daerah" di masing-masing Kabupaten, akan adanya "kesamaan kepentingan" untuk mengembangkan perekonomian regionalnya menjadi kesatuan "kohesi" dan/atau "kesatuan" keputusan-keputusan ekonomi, dan Penciptaan titik pertumbuhan baru (growth point) baru hendaknya dikembangkan berdasarkan kepada potensi "keunggulan relatif" sektor-sektor ekonomi di masing-masing kabupaten, dengan cara mengacu kepada pilihan sektor-sektor ekonomi "basis" di masing-masing kabupaten tersebut."

"Globalisasi telah membawa tantangan yang mengkhawatirkan negara-negara, dan memaksa mereka untuk mengubah struktur ekonomi maupun struktur hukum mereka, serta untuk meninjau kembali strategi mereka terhadap dunia. Adaptasi atas tuntutan-tuntutan baru sebagai implikasi dari globalisasi lebih sukar dilakukan oleh negara-negara kurang berkembang, karena perekonomian serta sistem sosial, hukum dan ekonomi mereka yang lebih lemah, di samping kepentingan-kepentingan maupun gagasan lokal yang telah sedemikian mengakar namun tidak selalu sejalan dengan semangat perdagangan bebas, kompetisi, dan kebijakan pasar terbuka. Kondisi ekonomi dan sosial lokal mensyaratkan sebuah pendekatan yang bertahap, proteksionis, dan implementasi kebijakan liberalisasi perdagangan secara bertahap. Hal serupa kurang lebih dihadapi oleh negara berkembang, meskipun barangkali dalam kadar yang lebih rendah. Namun, disadari maupun tidak diasari, mau tidak mau, baik negara berkembang maupun negara maju telah terinkorporasi dalam proses globalisasi.Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari transfer modal, teknologi, pengetahuan manajerial, yang dalam tahap tertentu justru dipercepat oleh globalisasi, dan karenanya membawa keuntungan bagi negara-negara berkembang. Globalisasi sendiri pada dasarnya muncul dari kesadaran akan fakta mengenai komplementaritas ekonomi alamiah dalam kepemilikan sumber-sumber daya, serta sejumlah faktor lain yang mendorong perusahaan-perusahaan untuk menempatkan fasilitas-fasilitas produksi dan mengintegrasikan proses produksi mereka di luar negaranya. Namun tentunya tidak semua ekonomi berkembang memperoleh manfaat globalisasi. Beberapa ekonomi berkembang justru mengalami dampak negatif globalisasi, dikarenakan belum berkembangnya mekanisme pasar mereka untuk meraih kesempatan yang ditawarkan oleh globalisasi maupun belum mampunya mereka mencapai standar global untuk produk-produk barang maupun jasa mereka. Akibatnya, negara-negara berkembang menjadi lebih rawan terhadap tantangan-tantangan yang menyertai globalisasi Berangkat dari gambaran tersebut, permasalahan yang akan diangkat dalam tesis ini meliputi efektifitas APEC sebagai sarana negara-negara berkembang untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka dalam menghadapi liberalisasi perdagangan. Di samping itu tesis ini akan mencoba mengidentifikasi faktor-faktor pendorong maupun penghalang para anggota ekonomi APEC dalam memanfaatkan keanggotaannya dalam APEC sebagai upaya meningkatnyn kemampuannya untuk menghadapi era liberalisasi perdagangan.Pertanyaan tersebut dianalisa dengan menggunakan kerangka pemikiran Interdependensi Ekonomi dari Oran Young, Robert E. Keohane dan Joseph Nye, serta konsep kerjasama multilateral regional dari Chia Siouw Yue. Dalam pemaparan dan analisa data penulis berangkat dari hipotesis awal bahwa tingkat perdagangan intra-kawasan yang tinggi di kawasan Asia-Pasifik, khususnya antar ekonomi anggota APEC, telah mendorong meningkatnya interdependensi para ekonomi ini, dan menjadikan kawasan Asia-Pasifik sebagai tujuan utama komoditi mereka. Keanggotaan ekonomi berkembang dalam APEC dengan demikian akan berguna untuk mempertahankan pasar produk mereka. Melalui pilar kerjasama ekonomi dan teknik (ECOTECH), para ekonomi berkembang anggota APEC dapat memanfaatkan keanggotaannya untuk mengembangkan perekonomiannya, dengan minimal mereduksi faktor-faktor yang menjadi penghambat berkembangnya ekonomi mereka."

"Penelitian ini mencoba untuk mencermati gejala terjadinya kesenjangan antardaerah yang dilatarbelakangi oleh isu-isu pembangunan nasional yang selama ini cenderung terpusat di Pulau Jawa. Mekanisme trickle down effect yang diyakini dapat terjadi/menyebar, ternyata dalam penerapannya tidak sedikit mengalami hambatan.Lebih lanjut, seringkali dalam pembicaraan mengenai kesenjangan antardaerah mengacu pada persoalan dikotomi antara region Jawa dan Luar Jawa. Padahal di Jawa sendiri pun terdapat kemungkinan terjadinya kesenjangan antardaerah (provinsi). Oleh karena itu, pada kesempatan ini dilakukan pengamatan mengenai gejala terjadinya kesenjangan antardaerah di Pulau Jawa ditinjau dari perspektif sektoral dan regional selama periode 1983-2001 dengan menggunakan data PDRB migas atas dasar harga konstan 1993.Dengan menggunakan alat analisis Indeks Williamson dan Theil Inequality dapat ditemukan beberapa hal, antara lain: pertama, sejak tahun 1983 hingga tahun observasi tahun 2001, masih terjadi kesenjangan antardaerah di Pulau Jawa dan mengalami trend kesenjangan antardaerah yang relatif menaik. Kedua, kondisi ini dipicu pula oleh peningkatan besamya kontribusi sektor industri yang mampu mendorong terciptanya 'peran' pada sektor jasa di Pulau Jawa (derived demand). Ketiga, secara empiris terbukti, bahwa di Pulau Jawa telah terjadi transformasi stuktural. Keempat, dengan menggunakan indikator konsumsi perkapita cenderung lebih baik untuk menggambarkan tingkat kesenjangan antardaerah di Pulau Jawa dibandingkan dengan indikator PDRB perkapita. Kelima, kesenjangan antardaerah pasca pemekaran wilayah di Pulau Jawa yang cenderung menaik. Keenam, perekonomian DKI Jakarta mempunyai peran yang sangat penting dan strategis terhadap perekonomian yang lebih luas atau dengan kata lain telah melampaui batas-batas provinsi, terutama terhadap gejala terjadinya kesenjangan antardaerah di Pulau Jawa.Adapun beberapa saran atau pun rekomendasi yang lebih bersifat pertimbangan, antara lain: pertama, pembangunan ekonomi harus dijalankan secara sinergis dengan mempertimbangkan leading sectors tiap-tiap daerah. Kedua, para pelaku ekonomi ataupun para stakeholders kebijakan publik, agar lebih serius mendeteksi isu-isu atau variabel-variabel yang secara umum dapat mendorong gejala terjadinya kesenjangan antardaerah di Pulau Jawa. Selanjutnya, keempat, penelitian lanjutan dianjurkan menggunakan sumber data pada tingkatan kabupaten/kota atau bilamana memungkinkan pada tingkatan kecamatan. Hal ini mengingat, studi yang mengandalkan data provinsi akan cenderung bias terhadap ekonami perkotaan dan secara umum heterogenitas tiap-tiap provinsi yang terlalu besar."