Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Analisis risiko importasi melalui Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) belum memenuhi ambang batas hit rate best practice sebesar 40 persen. Berdasarkan wawancara dengan pemangku kepentingan dan tim pengembang, terdapat akar permasalahan belum adanya evaluasi implementasi Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor tantangan dan hambatan yang memengaruhi efektivitas Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan. Penelitian ini mengusulkan faktor tantangan dan hambatan dengan adanya kombinasi Strategy, Technology, Organization, People, Environment (STOPE) Framework serta model Cooper dan Zmud. Faktor tantangan menggunakan 16 kriteria dan enam dimensi sedangkan faktor hambatan menggunakan lima kriteria dan empat dimensi. Pendekatan kuantitatif menggunakan survei kepada pengguna Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan pada kantor pusat dan lima kantor pelayanan besar. Pendekatan kualitatif dilakukan wawancara semi-terstruktur kepada lima narasumber sebagai pengelola Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan untuk mengetahui tindak lanjut pada faktor hambatan. Jumlah responden sebanyak 118 responden yang dianalisis menggunakan metode Entropi untuk mengetahui bobot pada kriteria. Hasil penelitian ini terpilih lima kriteria dengan lima dimensi pada faktor tantangan meliputi kriteria single window approach dari dimensi Technology, kriteria clear goal/strategy dari dimensi Strategy, kriteria variety of tasked covered dari dimensi Task, kriteria social background dari dimensi Environment, dan kriteria risk management approach dari dimensi Organization. Faktor hambatan terpilih lima kriteria dengan empat dimensi meliputi kriteria ICT infrastructure dari dimensi Environment, kriteria sufficiency of skilled workers dari dimensi People, kriteria security and privacy issues dan e-connectivity project dari dimensi Technology, serta kriteria political commitment dari dimensi Strategy.

---

The import risk analysis through the Customs Document Tracking System at the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) has not met the threshold for the best practice hit rate of 40 percent. Based on interviews with stakeholders and the development team, there is a root cause in the absence of an evaluation of the Customs Document Tracking System's implementation. This study aims to determine the factors that influence the challenges and barriers that affect the Customs Document Tracking System's effectiveness. This study proposes the challenges and barriers to system implementation with a combination of the Strategy, Technology, Organization, People, Environment (STOPE) Framework with the Cooper and Zmud models. The challenge factor uses 16 criteria and six dimensions, while the barrier factor uses five criteria and four dimensions. The quantitative approach uses a survey of users of the Customs Document Tracking System at the head office and five principal service offices. The qualitative approach was carried out by semi-structured interviews with five experts as managers of the Customs Document Tracking System to determine the follow-up barrier factors. The respondents were 118 respondents who were analyzed using the Entropy method to determine the criteria' weight. The results of this study selected five criteria with five dimensions on the challenge factors including the single-window approach criteria from the Technology dimension, the clear goal/strategy criteria from the Strategy dimension, the variety of tasked covered criteria from the Task dimension, the social background criteria from the Environment dimension, and the risk management approach criteria from the Organization dimension. In the barrier factors, the researcher selected five criteria in four dimensions, including ICT infrastructure criteria from the Environment dimension, the sufficiency of skilled workers criteria from the People dimension, the security and privacy issues and project e-connectivity criteria from the Technology dimension, as well as the political commitment criteria from the Strategy dimension."

"ABSTRAKSalah satu tugas dan fungsi DJBC adalah memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya memungut bea masuk, bea keluar dan pajak menerbitkan surat penetapan untuk menagih pungutan negara yang harus dibayar (piutang). Pada pelaksanaannya, piutang yang diterbitkan oleh Bea Cukai sangat banyak jumlahnya, sehingga diperlukan suatu sistem yang standar untuk mempermudah penatausahaannya. Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) merupakan sistem aplikasi yang digunakan untuk melakukan penatausahaan, monitoring piutang dan pengembalian dalam rangka melaksanakan tugas penagihan pajak. Data piutang DJBC diharapkan dapat terhimpun secara realtime dengan aplikasi SAPP, sehingga tidak merugikan organisasi maupun stakeholder. Saat ini aplikasi SAPP telah diimplementasikan di seluruh kantor bea dan cukai.Berdasarkan wawancara dan data rekonsiliasi piutang DJBC tahun 2014, sekitar 10% data piutang belum terhimpun secara realtime. Hal ini menunjukkan bahwa SAPP belum efektif karena tujuan dari aplikasi ini mengumpulkan data piutang secara realtime. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas SAPP.Model penelitian yang dikembangkan adalah model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean (2003) yang disesuaikan dengan kondisi organisasi dan tambahan beberapa variabel dari model penelitian-penelitian sebelumnya. Model DeLone dan McLean merupakan model yang telah teruji dalam mengukur efektivitas suatu sistem informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah survei kepada pengguna SAPP di lingkungan DJBC.Data hasil survei diolah dengan teknik Structural Equation Model (SEM) menggunakan aplikasi SmartPLS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas SAPP di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara signifikan adalah Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Layanan, dan Kondisi Fasilitas.

---

ABSTRACT

The Directorate General of Customs and Excise (DJBC) is responsible for collecting customs duties and import taxes in order to optimize country?s revenues. In this case, (DJBC) determination letters to collect account receivables from lost duties and penalties due to false or misleading statements made by importers or exporters. The number of those receivables have been growing significantly. Therefore, it needs a robust system to support and simplify its administration process. Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) is an application to manage the underlying account receivables, including conditional receivables relates to a claim for the tax restitution. The Account receivables managed by SAPP are expected to be process in a real-time manner so as to avoid any losses both for the Directorate General of Customs and Excise and the stakeholders. Currently, the SAPP has been implemented at the vertical offices of the Directorate General of Customs and Excise.

Based on interview and reconciliation of account receivables within the Directorate General of Customs and Excise on 2014, there are 10% account receivables which have not been processed and collected in real-time manner. It might proves that the SAPP has not been effectively implemented to manage the account receivables thus it encourages this research to analyze the influencing factors of the SAPP effectiveness.

The research is constructed by a DeLone and McLean Model (2003) that has been adapted with some additional variables. DeLone and McLean Model is a model that has been tested in measuring the effectiveness of an information system. This method uses surveys from the SAPP users in the Directorate General of Customs and Excise. All data surveys has been processed using Structural Equation Model (SEM) by the SmartPLS tool.

The result reveals that System Quality, Information Quality, Service Quality and Facilitating Condition are the factors that has influenced the SAPP performance in the Directorate General of Customs and Excise."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi whistleblowing system di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Konsep yang digunakan dalam penelitian adalah terkait dengan good governance yang berfokus pada akuntabilitas dan partisipasi, serta konsep whistleblowing system. Penelitian kualitatif ini melakukan pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi whistleblowing system di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan melalui Sistem Pengaduan Masyarakat. Akuntabilitas dan partisipasi mempengaruhi penerapan whistleblowing system. Whistleblowing system di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih mengalami beberapa hambatan yang dihadapi dalam penerapan. Hambatan tersebut diakibatkan oleh tidak adanya panduan yang jelas dalam menindaklanjuti pengaduan, kurangnya sosialisasi, serta belum adanya evaluasi secara menyeluruh yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

---

This qualitative study describes the implementation of whistleblowing system in Directorate General of Customs and Excise. Concepts used in the study is related to concept of good governance that focuses on accountability and participation, as well as the concept of whistleblowing system. Data have been collected from in-depth interviews and studying related published document. This research finds that the implementation of whistleblowing system in Directorate General of Customs and Excise is conducted by Society Complain System. Accountability and participation affect the application of the whistleblowing system. Whistleblowing system at the Directorate General of Customs and Excise are still experiencing some barrier encountered in the implementation. Although the implementation of whistleblowing system is considered to have been effective when viewed from the achievement of the goal, but there are still some barriers faced. The barriers caused by the absence of clear guidance to follow up complaints, lack of socialization, as well as the lack of a thorough evaluation conducted by the Directorate General of Customs and Excise."

"ABSTRAKBerdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 414/KMK.01/2011 tentang Kebijakan dan Standar Manajemen Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Area Service Support di Lingkungan Kementerian Keuangan, Bahwa setiap unit eselon satu di bawah Kementerian Keuangan harus memiliki satu fungsi Service Desk. Sehingga pada tahun 2012 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mulai mengimplementasikan KMK tersebut diatas dengan membuat sebuah fungsi Service Desk yang di kelola oleh Unit Eselon II Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (DIKC). Diharapkan dengan adanya Service Desk insiden atau masalah terkait layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dihadapi oleh Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia dapat diselesaikan dengan cepat sehingga tidak mengganggu proses bisnis organisasi.Implementasi fungsi Service Desk yang telah dilakukan oleh DJBC saat ini memiliki beberapa masalah yaitu, pengetahuan TIK operator Service Desk masih kurang memadai, belum adanya Service Level Agreement (SLA) dan Knowledge Management di DIKC selaku pengelola Service Desk dan tidak diketahuinya apakah implementasi Service Desk saat ini sudah sesuai dengan best practice yang ada atau belum, hal ini menyebabkan manajemen tidak dapat mengetahui layanan Service Desk mana yang harus dilakukan perbaikan untuk meningkatkan layanan terhadap pengguna. Penelitian ini melakukan penilaian terhadap Service Desk DJBC dengan menggunakan ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, Pertanyaan yang terdapat pada ITIL Service Support Self Assessment diajukan kepada pengelola Service Desk di DIKC yaitu Kepala Subdirektorat Pengendalian Keamanan dan Informasi, Manajemen Layanan, dan Evaluasi dan tiga orang kepala seksi dibawahnya, selanjutnya dilakukan observasi untuk mencari bukti pendukung jawaban tersebut. Setelah didapatkan bukti pendukung dilakukan konfirmasi kepada responden untuk memperoleh kesamaan jawaban. Hasil dari analisis penelitian ini adalah, dari 9 level penilaian yang terdapat pada ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, 6 level dapat dilewati sedangkan 3 level yang lain belum dapat dilewati, untuk itu penulis memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk perbaikan Service Desk DJBC.

---

ABSTRACTBased on the Ministry of Finance Decision No. 414/KMK.01/2011 about Policies and Standards Service Management Information and Communication Technology Service Support Area within the Ministry of Finance, That each unit echelon under the Ministry of Finance should have one function Service Desk. So in 2012 the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) began implementing the above decisions by creating a Service Desk function which is managed by Echelon Unit II, the Directorate of Customs and Excise Information (DCEI). Hopefully, by the Service Desk incidents or problems related services Information and Communication Technology (ICT) faced by the Regional Office, Main Office and the Office of Oversight and Customs and Excise throughout Indonesia can be resolved quickly so it does not interfere with the organization's business processes.Implementation of Service Desk function that has been done by DGCE currently has some problems, knowledge ICT operator Service Desk still inadequate, yet their Service Level Agreement (SLA) and Knowledge Management in DCEI as the manager Service Desk, and organization did not know whether the implementation of Service Desk is now in accordance with best practice, this led management can not know where the Service Desk services should be improved to improve the service to users. This study assessing the Service Desk DGCE using the ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, Questions contained in ITIL Service Support Self Assessment submitted to the Service Desk manager in DIKC ie Head of Sub Control and Information Security, Service Management, and Evaluation and the three head section below, further observations to find evidence supporting the response. Having obtained supporting evidence to confirm the respondent to obtain similarity of answers. The results of this analysis is, from 9 level assessment contained in the ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, 6 levels can be bypassed while the other three levels can not be bypassed. The author provides recommendations that can be used for improvement of Service Desk DGCE."

"Pengumpulan data audit dalam audit kepabeanan umumnya memerlukan banyak waktu karena melibatkan data yang besar. Lamanya pengumpulan data ini akan berpengaruh pada waktu penyelesaian audit yang lebih lanjut dapat berakibat pada hilangnya potensi penerimaan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis dalam pengembangan sistem E-Audit Kepabeanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah perancangan logis sistem yang meliputi Data Flow Diagrams, Entity Relationship Diagrams, dan prototipe tampilan antarmuka pengguna, yang lebih lanjut dapat digunakan pada tahap selanjutnya dalam pengembangan sistem E-Audit Kepabeanan. Model tersebut diharapkan dapat mempermudah pengumpulan data audit dan memberikan informasi yang lebih awal kepada importir jika terdapat ketidaksesuaian atas pemberitahuan pabean mereka.

---

Collecting audit data in customs audits generally takes much time because it involves extensive data. The length of time that this data is collected will affect the time to complete the audit, further resulting in the loss of potential state revenue. The purpose of this study is to analyze the development of the Customs E-Audit system. This research uses a qualitative case study approach. Data collection techniques in this study were observation, interviews, and document review. The result of this research is a logical system model that includes Data Flow Diagrams, Entity Relationship Diagrams, and user interface display prototypes, which can further be used at a later stage in the development of the Customs E-Audit system. These models are expected to facilitate audit data collection and provide earlier information to importers if there is a discrepancy with their customs declaration."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang paling signifikan dan merumuskan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan soft system methodology (SSM) dan pendekatan contingency theory. Penelitian ini menemukan empat masalah Pelaporan Keuangan DJBC yang signifikan yaitu perhatian dan komitmen DJBC yang kurang, pengembangan aplikasi DJBC yang belum jelas arahnya, minat pegawai DJBC yang kurang terhadap tugas dan fungsi pelaporan keuangan, dan pengendalian internal yang kurang optimal dalam pengelolaan penerimaan dan piutang. Rekomendasi yang dapat dilakukan oleh DJBC yaitu meningkatkan peran Laporan Keuangan DJBC, memprioritaskan pengembangan aplikasi pelayanan DJBC yang mendukung sistem akuntansi, manajemen pegawai yang terkait dengan pelaporan keuangan, dan mengoptimalkan peran unit kerja terkait.

---

This research aims to identify the most significant problems of Directorate General of Customs and Excise (DJBC) Financial Reporting and formulate recommendations to resolve the issue. This research is conducted by the soft system methodology (SSM) and the contingency theory approach. This research finds four significant problems of DJBC Financial Reporting that lack of DJBC attention and commitment, unclear direction of DJBC application development, lack of interest of employees in the duties and functions of financial reporting, and lack of internal controls in the management of receipts and receivables. This research recommends DJBC to enhance the role of the DJBC Financial Statements, prioritize the development of applications that support the services DJBC accounting system, personnel management related to financial reporting, and optimize the role of the related units."

"ABSTRAKPenelitian bertujuan menganalisis pengaruh liberalisasi perdagangan terhadappenerimaan kepabeanan impor, kontribusi penerimaan kepabeanan terhadappenerimaan perpajakan, serta pengakuan, pencatatan dan pelaporan penerimaanPajak dalam Rangka Impor (PDRI). Penelitian ini menggunakan regresi linearberganda, analisis kontribusi (proporsi), dan data hasil wawancara. Hasil analisismenunjukkan liberalisasi perdagangan akan meningkatkan kinerja DirektoratJenderal Bea dan Cukai (DJBC) karena dapat meningkatkan penerimaankepabeanan impor (bea masuk dan PDRI), akan tetapi dengan adanya dualismepengakuan, pencatatan dan pelaporan PDRI menyebabkan kinerja DJBCmenurun. Kontribusi penerimaan kepabeanan dan cukai berpengaruh signifikanterhadap penerimaan perpajakan, kontribusi penerimaan kepabeanan berpengaruhsignifikan terhadap penerimaan perpajakan, dan kontribusi penerimaan PDRIberpengaruh signifikan terhadap penerimaan perpajakan dalam negeri

---

ABSTRACTThe aim of this study is to analyze the effect of trade liberalization on importcustoms revenue, study the contribution of customs import on tax revenue, andexamine recognition, recording, and reporting of taxes on import (PDRI). Thisstudy uses analysis method of multiple linear regression, contribution (proportion)analysis, and interview results. The analysis results show the trade liberalizationimproves performance of Directorate General of Customs and Excise (DJBC)because it could increase import customs revenue (import duties and taxes onimport), on the other hand, dualism recognition, recording and reporting of taxeson import caused performance degradation of DJBC. The contribution of customsand excise duties has significant effect on tax revenue, the contribution of customsduties significantly affect on tax revenue, and the contribution of taxes on importhas remarkable impact on tax revenue in the country."

"ABSTRAKPenyelundupan narkotika ke Indonesia dalam jumlah yang besar biasanya dilakukan melalui jalur laut. Kondisi geografis Indonesia dan tingginya intensitas kapal yang melintasi laut Indonesia telah menyediakan peluang penyelundupan narkotika melalui jalur laut dengan modus dan rute yang beragam. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyelundupan narkotika melalui jalur laut adalah melalui lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC . Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sistem pengawasan laut DJBC dalam mencegah penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Tulisan ini menggunakan teori pencegahan kejahatan situasional untuk menjelaskan bagaimana sistem pengawasan laut DJBC dapat mereduksi peluang penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Hasil analisis memperlihatkan bahwa sistem pengawasan laut DJBC memiliki fungsi yang strategis dalam mereduksi peluang penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Namun, terdapat beberapa kelemahan pada sistem pengawasan laut DJBC dalam mencegah penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Maka dari itu, tulisan ini merekomendasikan DJBC untuk segera mengimplementasikan Custom Integrated Maritime Surveillance System CIMSS yang dilengkapi dengan serangkaian teknologi pengawasan maritim yang komprehensif dan sistem komando dan pengendalian yang terintegrasi.

---

ABSTRACTNarcotics Smuggling into Indonesia in a huge amount usually done by going through sea route. Indonesia`s geographic conditions and the high intensity of ships that cross the Indonesian seas has provided opportunities for the narcotics smuggling through by sea with various modes and routes. One of the goverment`s efforts in handling the narcotics smuggling is through with the Directorate General of Customs and Excise DGCE. This paper aims to explain how DGCE`s maritime surveillance system prevents the narcotics smuggling by sea route. This paper uses the theory of situational crime prevention to explain how DGCE rsquo s maritime surveillance system can reduce the opportunity of the narcotics smuggling through by sea routes. The analysis result shows that DGCE maritime surveillance system has a strategic function in reducing the opportunity of the narcotics smuggling through by sea route. However, there are some disadvantages to DGCE`s maritime surveillance system in preventing narcotics smuggling through by sea routes. Therefore, this paper recommends DGCE to immediately implement a Custom Integrated Maritime Surveillance System CIMSS equipped with a comprehensive set of maritime surveillance technologies and an integrated command and control system. "

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kewenangan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengaturan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam beberapa kasus menjadi penetapan, dan penanganan sengketa pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Pengadilan Pajak. Tujuan penelitian ini adalah memahami dan menganalisis pengaturan dan pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta penanganan sengketanya di Pengadilan Pajak. Penelitian ini adalah penelitian hokum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sering kali overlapping menjadi penetapan Pajak Pertambahan Nilai sebagai konsekuensi dari kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menetapkan tarif bea masuk atas impor Barang Kena Pajak. Hal ini disebabkan karena pengaturan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang kena pajak tertentu oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sering diinterpretasikan berbeda oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi penetapan Pajak Pertambahan Nilai. Dari teori-teori kewenangan, begitu juga berdasakan peraturan perundang-undangan, cara memperoleh kewenangan sendiri dapat dilakukan dengan atribusi, delegasi dan mandat. Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan penetapan Pajak Pertambahan Nilai dengan atribusi dari Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 (1) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tidak mempunyai kewenangan melakukan penetapan PPN, karena tidak memperoleh kewenangan baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandat.

---

ABSTRACTThis study discusses the authority to collect Value Added Tax by the Directorate General of Customs and Excise. The main problem raised in this study is the regulation of collection of Value Added Tax through the Directorate General of Customs and Excise, the implementation of collection of Value Added Tax through the Directorate General of Customs and Excise in some cases becomes the determination, and handling of the collection of Value Added Tax disputes through the Directorate General of Customs and Excise in the Tax Court. The purpose of this study is to understand and analyze the regulation and implementation of collection of Value Added Tax through the Directorate General of Customs and Excise, as well as handling the dispute in the Tax Court. This study is a normative juridical legal research using secondary data including legislation and books. Collection of Value Added Tax on the import of certain taxable goods by the Directorate General of Customs and Excise is often overlapping into the determination of Value Added Tax as a consequence of the authority of the Directorate General of Customs and Excise in determining the tariff on import of Taxable Goods. This is because the collection of Value Added Tax collection on the import of certain taxable goods by the Directorate General of Customs and Excise is often interpreted differently by the Directorate General of Customs and Excise to be the determination of Value Added Tax. From the theories of authority, according to the laws and regulations, the way to obtain their own authority can be done with attribution, delegation and mandate. The Director General of Taxes has the authority to determine Value Added Tax with attribution of Article 12 paragraph (3) and Article 13 (1) letter c of the General Provisions and Taxation Procedures Law. Whereas, the Directorate General of Customs and Excise does not have the authority to make determination of Value Added Tax, because it does not obtain authority either through attribution, delegation or mandate."

"Penelitian ini membahas tentang pengimplementasian deregulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dimana adanya penghapusan beberapa jenis PNBP, yaitu jasa pelayanan ekspor dan impor, sewa penggunaan auditorium, dan jasa penyajian data impor / ekspor / cukai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan implikasi dari penghapusan beberapa jenis PNBP di DJBC. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitiannya ini adalah pengimplementasian peraturan ini sudah cukup baik walaupun masih ada sedikit masalah di bagian komunikasi. Selain itu, penghapusan beberapa jenis PNBP ini juga mempengaruhi fungsi pegawai dan penerimaan di DJBC.

---

This research discusses about Implementation of the Deregulation of Non-Tax Revenue in Directorate General of Customs and Excise where there are deletion for some charges such as Export, Import, and Excise Charges, Rental of Auditorium, and Data Preparation of Export, Import, and Excise Charges. This research aims to analyze the implementation and implications of the elimination of some types of non-tax revenues in Directorate General of Customs and Excise. The research approach is qualitative to the type of descriptive research. The result is implementation of this regulation is good enough, but there are some problem about communication. And then, deletion of some non-tax revenue subject give effect to employee function and revenue of Directorate General of Customs and Excise."