Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas data pada laporan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NF) program akreditasi laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) yang diperoleh dari aplikasi E-Renggar. Pada evaluasi DAK-NF Program Akreditasi Labkesda TA 2018 yang disampaikan Kementerian Kesehatan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, ditemukan fakta bahwa terdapat ketidaksesuaian data realisasi fisik dan realisasi anggaran yang disampaikan sebagai bahan evaluasi dengan data realisasi fisik yang diperoleh pemegang program berdasarkan wawancara awal. Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penentuan kriteria kualitas data dilakukan berdasarkan tinjauan literatur dan kajian terhadap peraturan guna memperoleh kualitas data yang sesuai dengan kebutuhan dalam pengambilan keputusan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kriteria kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ketepatan Waktu, Kelengkapan dan Akurasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria ketepatan waktu, kelengkapan laporan, dan akurasi tidak dipenuhi pada laporan DAK-NF Program Akreditasi Labkesda TA 2018 sehingga laporan pertanggungjawaban DAK-NF program akreditasi labkesda tidak dapat memenuhi tujuan pelaporan terutama dalam digunakan sebagai bahan evaluasi

---

This study aims to analyze the data's quality on the DAK-NF report on the regional health laboratory accreditation program (Labkesda) obtained from the E-Renggar application. In the 2018 DAK-NF evaluation of the Labkesda Accreditation Program for Fiscal Year (TA) 2018, which was delivered by the Ministry of Health during the Hearing Meeting (RDP) with Commission IX of the DPR, it was found that there was a mismatch of data on physical realization and budget realization which was submitted as evaluation material with physical realization data obtained by program holders based on initial interviews. The research strategy used in this research is a case study with a qualitative and quantitative approach. Determination of data quality criteria is carried out based on literature review and review of regulations to obtain data quality by the needs in decision making within health budget. The data quality criteria used in this study were timeliness, completeness, and accuracy. The results showed that the criteria for timeliness, report completeness, and accuracy were not fulfilled in the DAK-NF report for the 2018 Labkesda Accreditation Program. The DAK-NF accountability report for the Labkesda accreditation program could not meet the reporting objectives, primarily when used as evaluation material"

"ABSTRAKNama : FitriProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Analisis Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan melaluiDana Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten Serang Tahun 2016Pembimbing : Prastuti Soewondo, SE, MPH, PhDMulai tahun 2016, mekanisme penyaluran Biaya Operasional Kesehatan BOK dialihkanpenyaluran dananya dari Tugas Pembantuan yang alokasinya pada anggaran KementerianKesehatan menjadi DAK non-fisik yang di transfer langsung dari Kementerian Keuangandan dicatat sebagai bagian dari pendapatan daerah. BOK merupakan dana yang digunakanuntuk menunjang kegiatan promotif-preventif di luar gedung Puskesmas. Penelitiankualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran implementasi BOK melaluimekanime DAK non-fisik serta diketahui hambatan yang dihadapi di Kabupaten Serang.Capaian realisasi dana BOK di Kabupaten Serang mengalami penurunan menjadi 85,87 di tahun 2016. dibanding tahun 2015 yang menggunakan mekanisme TP yaitu 96,49 .Hasil penelitian mengungkapkan adanya keterlambatan penerbitan juknis, keterbatasanfasilitas berupa komputer, printer dan gudang, keterbatasan staf sehingga merangkapbeberapa tugas, keterlambatan pencairan dana, kesulitan dalam penyesuaian kode rekeningdengan kegiatan BOK, banyaknya syarat dokumen pertanggungjawaban yang harusdilengkapi untuk pencairan dana serta masih lemahnya perencanaan kegiatan, komitmen,dan koordinasi antara para pengelola BOK.Kata kunci : Bantuan Operasional Kesehatan; Puskesmas; DAK non-fisik

---

ABSTRACTName FitriStudy Program Ilmu Kesehatan MasyarakatTitle Analysis of the Implementation of Operational Budget for Health BOK through Special Allocation Fund DAK NonPhysic in Serang Regency in 2016Counsellor Prastuti Soewondo, SE, MPH, PhDStarting in 2016, fund channeling mechanism of Operational Budget for Health BOK hasshifted from Tugas Perbantuan in which allocated through the Ministry of Health to SpecialAllocation Fund DAK non physic that is directly transferred from Ministry of Financeand recorded as part of the local government revenues. BOK is for funds allocated tosupport preventif and promotive activities outside the building of Puskesmas. Thisqualitative approach aims to obtain an overview on the implementation of BOK usingmechanism of DAK non physic and identify obstacles faced by Kabupaten Serang. Thebudget realization has reduced from its previous achievement, from 96.49 in 2015 usingTP mechanism to 85.87 in 2016. The study result demonstrates that there are severalmain issues that need to be tackled in the future, including delays on issuing technicalguidelines, limited supporting infrastructure and technology such as computers, printersand warehouses , limitations in human resources that are forced to multitask different jobdescriptions, continued delay on disbursement of funds, difficulties in adjusting code ofaccount under BOK activities, the excessive amount of documentation required as prerequestedfor fund disbursement, and ineffective planning activities, commitment, andcoordination among BOK managers.Key words Operational Budget for Health BOK , Community Health Center Health toSpecial Allocation Fund DAK non physic"

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan desentralisasi dari sisi fiskal maupun politik dengan kualitas infrastrukur jalan Kabupaten/Kota di Indonesia dalam rentang waktu 2011-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara statistik, DAK tidak berdampak signifikan terhadap perbaikan kualitas jalan kabupaten yang rusak. Namun, arah korelasi antara rasio DAK dan rasio jalan rusak sesuai ekspektasi yaitu berhubungan negatif. Peningkatan rasio jalan rusak yang tetap terlihat, diduga karena pemerintah saat ini lebih fokus pada pembangunan fisik jalan sehingga pemeliharaan jalan masih belum optimal. Perubahan kebijakan alokasi DAK menjadi Proposal Based juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh. Namun menariknya, kompetisi politik ditemukan berhubungan negatif dengan peningkatan rasio jalan rusak, mengindikasikan bahwa kompetisi politik mampu memperbaiki kualitas pelaksanaan anggaran di penyediaan infrastruktur jalan. Secara umum, tingkat persaingan politik pada level kabupaten cukup kuat dan merata hampir di seluruh provinsi

---

This thesis aims to determine the relationship between decentralization from a fiscal and political perspective with the quality of road infrastructure in the districts of the Indonesian region in the 2011-2018 timeframe. The results showed that statistically, DAK did not significantly impact the quality of damaged roads. However, the correlation between DAK ratio and damaged roads ratio is in line with expectations, which is negatively related. The visible improvement of damaged roads ratio, is presumed because the government is currently more focused on the physical construction of roads, so that road maintenance is still not optimal. The change in the allocation policy to Proposal Based is also indicated to be one of the influencing factors. Nevertheless, interestingly the political competition was found to be negatively related to the improvement of damaged roads ratio, indicating that political competition was able to improve the quality of budget execution in road infrastructure provision. In general, the level of political competition at the district level is strong and evenly distributed in almost all provinces."

"Pembiayaan atas pelaksanaan wewenang dan urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh daerah diberikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai bagian dari dana desentralisasi. Kota Surakarta sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia juga mendapatkan alokasi DAK bidang pendidikan. Peneliti menemukan pelaksanaan DAK bidang pendidikan di Kota Surakarta tahun 2010 sudah efektif jika dilihat dari tingkat ketepatan waktu, ketepatan sasaran, pencapaian target, dan penyerapan anggaran. Efektifitas pelaksanaan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti komunikasi, sumberdaya, disposal, dan struktur bikrokrasi yang melingkupi pelaksanaan DAK. Meski dari segi output pelaksanaan DAK bidang pendidikan di Kota Surakarta sudah efektif, masih terdapat sejumlah masalah yang menyebabkan pelaksanaan DAK menjadi tertunda, seperti konsistensi kebijakan yang dijabarkan dalam petunjuk teknis dan intervensi lembaga legislatif. Selain itu, aturan dalam petunjuk teknis hendaknya lebih fleksibel sehingga daerah dapat menggunakan DAK sesuai dengan kebutuhannya masing-masing asalkan tetap sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh DAK.

---

Funding of the implementation of the authority and the business conducted by the local education provided in the spesical allocation fund (DAK) as part of decentralized funds. Surakarta city as one of the autonomous regions in Indonesia are also getting education DAK. Researchers found the implementations of education DAK in Surakarta in 2010 have been effective when viewed from the level of timelines, accuracy target, achievement of targets, and the absorption of the budget. The effectiveness of this implementation is influenced by several factors, such as communication, resource, disposition, and bureaucratic structures and surround the implementation of the DAK. Although the output of the implementation of DAK in Surakarta is effective, there are a number of problems that led to the implementation of DAK to be delayed, such as the consistency of the policies discussed in the technical guidance and legislative intervention. In addition, the rules in the technical guidelines should be more flexible so that area can use the DAK in accordance with their respective needs as long as it remains in line with the objectives to be achieved by DAK."

"Kebijakan DAK Fisik Subbidang Pelayanan Kefarmasian bertujuan untuk membantu daerah dalam pencapaian target prioritas nasional, dalam hal ini mencapai ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas serta Instalasi Farmasi yang memenuhi standar manajemen pengelolaan obat. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi DAK Fisik Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2018. Penelitian dilakukan secara mix method, penelitian kuantitatif dilanjutkan dengan penelitian kualitatif menggunakan kerangka teori Chemma-Rondinelli. Kuesioner dikumpulkan menggunakan aplikasi online dari 212 Kab/Kota di seluruh Indonesia. Wawancara mendalam dilakukan kepada para pembuat kebijakan di pusat dan pelaksana DAK di daerah. Hasil penelitian menyatakan bahwa Implementasi DAK Fisik Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2018 telah berjalan baik namun masih terkendala dalam kualitas data dukung, penyaluran dan pemanfaatan DAK, kepatuhan dan ketepatan pelaporan serta realisasi anggaran yang belum optimal. Pada kondisi lingkungan kebijakan masih terdapat permasalahan pada pelaksanaan pengadaan obat melalui e-catalog serta aplikasi pelaporan yang kurang fleksibel dan sering bermasalah. Komunikasi dan koordinasi antar organisasi di daerah serta jejaring pusat dan daerah masih perlu ditingkatkan. Sosialisasi kebijakan terkait DAK masih bersifat sektoral. Standarisasi prosedur perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi telah tersedia. Dukungan Pemda dan Pemerintah terhadap DAK sangat baik. Adanya PMK terkait penyaluran DAK secara pertahap yang disesuaikan dengan kinerja masih dianggap menyulitkan daerah. Sebagian besar responden telah memiliki sarana dan prasarana yang terdapat di Juknis. Untuk itu perlu ditelaah kembali menu yang dapat diadakan melalui DAK. Alokasi DAK masih dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Karakteristik organisasi pelaksana berhubungan signifikan berkekuatan lemah dan berpola positif dengan kinerja implementasi DAK. Komunikasi internal Dinkes serta komitmen pelaksana terhadap DAK sangat baik. Namun sebagian besar pelaksana masih merasa kesulitan melaksanakan DAK. Terdapat hubungan yang signifikan antara kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya kebijakan serta karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2018. Hal yang perlu ditingkatkan adalah kualitas pelaksana melalui pelatihan, jejaring pusat dan daerah serta perbaikan pengadaan obat melalui sistem e-catalog.

---

Specific Allocation Grant (DAK) for Pharmaceutical Services aims to support districts in accordance with the national priority targets, in this case achieving the availability of medicines and vaccine in Puskesmas as well as Pharmaceutical Installations that should meet the drug management standards. This thesis aims to analyze the implementation of DAK for Pharmaceutical Services in 2018. This study was a quantitative research followed by a qualitative research using the framework of the Chemma-Rondinelli theory. Questionnaires were collected using online applications from 212 districts throughout Indonesia. In-depth interviews were conducted with policy makers and DAK implementers.

The results of the study state that DAK Implementation for Pharmaceutical Services in 2018 was performed well but still constrained in the quality of supporting data, distribution and utilization of DAK, compliance and accuracy of reporting as well as the budget realization that has not been optimal. In the environmental conditions, there are some problems in the implementation of drug procurement through e-catalogs and reporting applications that are not flexible.

Communication and coordination between organizations in the districts are need to be improved. Policy disemination related to DAK is still sectoral. Standardization of planning, implementation and evaluation procedures are available. The effectiveness of the central and regional networks still needs to be improved. The local and central government are supporting DAK. Regulation related to DAK distribution is considered difficult for the districts. Most of the respondents were reported already have facilities and infrastructure from DAK. The DAK allocation is not in accordance with districts needs.

The characteristics of implementing organizations are significantly correlated with positive and weak strength with the DAK implementation. Internal communication and implementers commitments to DAK are very good. However, most implementers found that DAK implementation is difficult. There is a significant correlation between environmental conditions, relationships between organizations, policy resources and characteristics of implementing organizations. Things that need to be improved are the quality of the implementers through training, the network between the central and local goverment and drug procurement through the e-catalog system."

"Dalam pelaksanaan desentralisasi, Dana Alokasi Khusus (DAK) kesehatan diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu pembiayaan kesehatan sesuai prioritas pembangunan kesehatan nasional yang capaian kinerjanya digambarkan melalui indikator Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PF) dan Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1). Peningkatan anggaran DAK kesehatan setiap tahun belum diiringi peningkatan cakupan PF dan KN1 di daerah dimana masih terdapat ketimpangan yang cukup besar antar daerah. Menggunakan data sekunder tingkat kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2014-2017, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak DAK kesehatan terhadap cakupan PF dan KN1. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier data panel dengan fixed effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek DAK kesehatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap cakupan PF dan KN1. DAK kesehatan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap cakupan PF pada tahun ke duanya sementara dampaknya terhadap cakupan KN1 belum terlihat bahkan sampai jangka waktu 2 tahun. Merujuk pada hasil tersebut, maka proses perencanaan, penganggaran dan administrasi DAK kesehatan perlu dilakukan dengan lebih baik lagi agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka pendek. Selain itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang lebih baik agar transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran dan pengeluaran DAK kesehatan dapat efektif membantu pemerintah pusat maupun daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas.

---

In the implementation of decentralization, the Special Allocation Fund (DAK) of health is given to certain regions to help their health financing according to national health development priorities. Performance achievements of these regions are illustrated through indicators of the Coverage of Delivery in Health Service Facilities (PF) and the Coverage of First Neonatal Visits (KN1). The increase in the health DAK budget every year has not been accompanied by an increase in the coverage of PF and KN1 especially in the regions where there are still significant disparities between them. Using secondary data at the district/city level in Indonesia in 2014-2017, this study aims to determine the impact of health DAK on PF and KN1 coverage. The analytical methodused is linear regression panel data with fixed-effect models. The results showed that in the short term health DAK had a positive but not significant effect on the coverage of PF and KN1. Health DAK has a positive and significant effect on PF coverage in the second year while its impact on KN1 coverage has not been seen even for a period of 2 years. Referring to these results, the process of planning, budgeting and administration of health DAK have to be improved in order to give the short term benefits to the people. In addition, better monitoring and evaluation process is needed so thattransparency and accountability in the budgeting and expenditure of health DAK can effectively assist national and regional governments in providing equitable, affordable and quality health services."

"Penelian ini membahas mengenai analisis desain kebijakan Dana Kelurahan di tahun 2019. Dana Kelurahan merupakan salah satu bentuk transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan post positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan sebagai ground theory dalam penelitian ini adalah teori Policy Design oleh Birkland (2011) yang membagi menjadi lima elemen desain kebijakan. Hasil dari penelitian ini menujukkan desain kebijakan Dana Kelurahan Tahun 2019 tidak tepat. Hal ini terlihat dari tiga elemen diantaranya dapat dikatakan tidak sesuai dengan desain kebijakan Dana Kelurahan tahun 2019 mengingat sebagai sebuah alokasi transfer baru, kebijakan Dana Kelurahan tidak memiliki nomenklatur tersendiri sehingga menggunakan skema DAU Tambahan. Penggunaan nomenklatur tersebut dinilai tidak sesuai dengan karakteristik Dana Kelurahan yang bersifat khusus dan tidak memiliki formulasi perhitungan yang jelas.

---

This study discusses the analysis of the design of the Urban Village Funds policy in 2019. Urban Village Funds is a form of transfer of funds from the Central Government to the Regional Government to support the infrastructure development and the empowerment of the Urban Village community. The research method used in this study is through a post-positivist approach to the type of descriptive research and data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The theory used as a ground theory in this research is the Policy Design theory by Birkland (2011) which divides into five elements of policy design. The results of this study show that the design of the Urban Village Funds policy is inappropriate. This can be seen from the three elements, one of which can be said to be incompatible with the design of the Urban Village Funds policy. As a new transfer allocation, the Urban Village Funds policy does not have its nomenclature, so it uses the Additional DAU scheme. The use of the nomenclature is judged to be incompatible with the specific characteristics of the Urban Village Funds policy and does not have a clear calculation formulation."

"Implementasi desentralisasi fiskal masih menghadapi berbagai tantangan. Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi bagian dari dana perimbangan serta belanja modal seharusnya dapat membantu meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah agar tujuan desentralisasi fiskal dapat terwujud. Tujuan desentralisasi fiskal yaitu sebagai alat untuk menciptakan pelayanan publik berkualitas yang merata dan kemakmuran masyarakat di seluruh Indonesia yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi daerah. Namun pada realisasinya pemerintah daerah belum mampu sepenuhnya memisahkan diri dari pemerintah pusat dalam mendanai kebutuhan daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal (BM) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan objek studi yaitu Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia, menggunakan data realisasi APBD TA 2010-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan DAU berpengaruh secara negatif tetapi tidak signifikan terhadap perubahan tingkat kemandirian keuangan daerah, perubahan Belanja Modal berpengaruh signifikan positif terhadap perubahan tingkat kemandirian keuangan daerah, perubahan tingkat DAU dan perubahan tingkat belanja modal, masing-masing berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi daerah

---

The implementation of fiscal decentralization still faces various challenges. The General Allocation Fund (DAU), which is part of the balancing fund and also capital expenditures, should be able to help increase the level of regional financial independence so that the goals of fiscal decentralization can be realized. Where the purpose of fiscal decentralization is as a tool to create quality public services that are evenly distributed and the prosperity of people throughout Indonesia which is reflected in regional economic growth. However, in reality, local governments have not been able to completely separate themselves from the central government in funding their regional needs. This study aims to analyze the influence of the General Allocation Fund (DAU) and Capital Expenditures (BM) on the level of regional financial independence and on regional economic growth. This research is quantitative research with Provincial Governments of Indonesia as the object of the study, using data on the realization of APBD FY 2010-2020. The results showed that changes in the level of DAU has a negative but not significant effect on changes in the level of regional financial independence, changes in Capital Expenditure has a significant positive effect on changes in the level of regional financial independence, changes in the level of DAU and changes in the level of capital expenditure, each has a positive but not significant effect to changes in regional economic growth."

"Tesis ini membahas dampak penerapan biaya transaksi dalam rebalancingportofolio periodik yang merupakan gabungan dari reksa dana pendapatan tetap, reksa dana reksa dana ekuitas, dan reksa dana campuran yang alokasi asetnya telah disiapkan sebelumnya melalui pendekatan Kontribusi Risiko Setara. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan simulasi. Terhadap simulasi penyeimbangan ulang berkala yang dilakukan pada delapan portofolio dengan data pengembalian historis tahun 2013 hingga tahun 2018, ditemukan bahwa strategi rebalancing memberikan manfaat marjinal yang umumnya lebih tinggi daripada tidak menyeimbangkan kembali. Namun, Penelitian juga menunjukkan bahwa strategi rebalancing tidak memberikan perbaikan tingkat pengembalian per bulan atau penurunan tingkat risiko yang signifikan.

---

This thesis discusses the impact of applying transaction costs in rebalancing periodic portfolio which is a combination of fixed income mutual funds, mutual funds equity mutual funds, and mixed mutual funds whose asset allocations have been prepared in advance

through the Equal Risk Contribution approach. The research was conducted by methods qualitative descriptive with a simulation approach. Against simulation of periodic rebalancing conducted on eight portfolios with 2013 historical return data until 2018, it was found that the rebalancing strategy provided marginal benefits which is generally higher than not rebalancing. However, Research also shows that rebalancing strategies do not provide improvement rate of return per month or a significant reduction in the level of risk."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DAK Afirmasi terhadap perekonomian daerah di Indonesia. Tambahan DAK Afirmasi diharapkan dapat mendukung pemerataan infrastruktur dan layanan dasar dan mendorong percepatan pembangunan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau terluar, dan kawasan trasnmigrasi. Penelitian ini menggunakan data panel 491 kabupaten kota pada tahun 2011-2018, dengan metode estimasi fixed effect. Hasil empiris menunjukkan bahwa DAK Afirmasi belum memberikan pengaruh positif terhadap PDRB per kapita, dimana hasilnyabelum menangkap pengaruh reliable optimisticdari DAK Afirmasi, karena dari jumlah daerah penerima dan non penerima DAK Afirmasi memang tidak setara terutama untuk daerah non penerima yang rata-rata memiliki PDRB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan daerah penerima. Pengaruh DAK Afirmasi khususnya pada daerah penerima memang belum menunjukkan hasil yang menjanjikan terhadap PDRB per kapita. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dampak pemberian DAK Afirmasi sangat kecil terhadap daerah penerima, sehingga posisi daerah penerima DAK Afirmasi masih termasuk dalam kategori daerah tertinggal (lagging region).

---

This study aims to determine the effect of Affirmations Special Allocation Fund (Affirmations SAF) on the regional economy in Indonesia. Additional Affirmations SAF is expected to support the distribution of infrastructure and basic services and encourage the acceleration of development in disadvantaged areas, border areas, outer islands, and transmigration areas. This study uses panel data of 491 municipal/districts in 2011-2018 and using the fixed effect estimation method. Empirical results show that Affirmation DAK has not had a positive effect on per capita GRDP, where the results have not captured the reliable optimistic effect of Affirmations SAF, because of the number of recipients and non-recipient Affirmations SAF regions are indeed not equal, especially for non-recipient regions that on average have a GRDP per capita higher than the receiving area. The influence of Affirmations SAF, especially in the receiving regions, has not shown promising results on per capita GRDP. The results of this study also show that the impact of giving Affirmation SAF is very small on the recipient area, so the position of the area of ​​the Affirmation SAF recipient is still included in the lagging region category."