Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) merupakan suatu pembangkit tenaga listrik dengan daya termal yang memaksimalkan satu atau lebih reaktor nuklir selaku sumber panas. PLTN memiliki ragam manfaat esensial terhadap pemenuhan kebutuhan energi suatu negara, tak terkecuali di Indonesia. Sampai sekarang, Indonesia belum memiliki PLTN terlepas dari adanya wacana pembangunan PLTN dari sejak disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom. Hingga akhirnya UU ini dicabut dengan UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengaturan PLTN kembali diperkuat dengan adanya landasan hukum yang membolehkan PLTN untuk dibangun di Indonesia selama mempertimbangkan faktor keselamatan yang ketat. Kendati demikian, prospek yang cerah terhadap pembangunan PLTN pun tidak kunjung membawakan adanya realisasi pembangunannya secara nyata di Indonesia. Berangkat dari latar belakang berikut, tulisan ini akan menggali, mengkaji, dan menganalisis tinjauan rencana pembangunan PLTN di Indonesia yang dilihat dari segi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penggunaan lensa hukum lingkungan dalam menjelaskan prospek PLTN jarang diliput secara ilmiah, terlebih dari kacamata hukum lingkungan Indonesia. Analisis dalam tulisan menggunakan pendekatan yuridis berupa penelitian keseluruhan data sekunder hukum terkait PLTN di Indonesia untuk menjawab permasalahan kajian prinsip hukum ketenaganukliran, kesesuaian rencana PLTN, dan tinjauan lainnya dalam rangka memberikan gambaran komprehensif secara meluas (helicopter view). Dari sini, akan didapatkan rekomendasi langkah yang harus diambil Indonesia dalam menetapkan peta jalan pembangunan PLTN jika (akhirnya) terwujudkan.

---

A nuclear power plant (NPP) is a power plant with thermal power that maximizes one or more nuclear reactors as heat sources. NPPs have a variety of essential benefits for meeting the energy needs of a country, including in Indonesia. Until now, Indonesia has not had a nuclear power plant apart from the discourse on nuclear power plant development since the enactment of Law Number 31 of 1964 concerning the Basic Provisions of Atomic Energy. Until finally this law was repealed by Law Number 10 of 1997 concerning Nuclear Energy as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, the regulation of NPP was again strengthened by the existence of a legal basis that allowed nuclear power plants to be built in Indonesia as long as it considered strict safety factors. However, the bright prospects for the construction of NPPs have not led to a real realization of its development in Indonesia. Departing from the following background, this paper will explore, study, and analyze a review of the NPP development plan in Indonesia in terms of environmental protection and management. The use of environmental law lenses in explaining the prospect of nuclear power plants is rarely covered scientifically, especially from the perspective of Indonesian environmental law. The analysis in the paper uses a juridical approach in the form of research on all secondary legal data related to nuclear power plants in Indonesia to answer the problems of nuclear law principle studies, the suitability of nuclear power plants, and other reviews in order to provide a comprehensive overview in a broad manner (helicopter view). From this, this thesis provides recommendations for steps that Indonesia should take in determining the road map for NPP development if (in the end) it is realized."

"Pembangunan PLTN di Indonesia dan dunia masih menjadi kontroversi, hal ini disebabkan oleh keamanan dan keselamatan PLTN yang masih diragukan. Kecelakaan nuklir di Chernobyl pada tahun 1986 dan kejadian bencana PLTN Fukushima tahun 2011 menunjukan standar keselamatan dan kemanan yang sangat ketat pada kontruksi dan pengoperasian, ternyata tidak dapat menghindari bencana kebocoran radioaktif. International Atomic Energy Agency IAEA adalah badan yang mengawasi perkembangan energi nuklir di dunia, terutama negara berkembang.Pada tahun 2009 IAEA telah melakukan evaluasi kesiapan Indonesia dalam pembangunan PLTN pertama, berdasarkan evaluasi tersebut menyimpulkan bahwa dari 19 kriteria yang telah ditetapkan hampir semua isu area infrastruktur dapat ditindaklanjuti untuk membuat keputusan selanjutnya berlanjut ke Fase II, kecuali komitmen negara, manajemen dan keterlibatan stakeholder. Dalam penelitian ini, Penulis akan menganalisa kembali 19 multikriteria yang ditetapkan IAEA untuk pembangunan PLTN pertama di Indonesia berdasarkan kondisi saat ini.Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia belum siap membangun PLTN pertama, terutama pada kriteria komitmen negara, keselamatan, keamanan, perencanaan kedaruratan serta keterlibatan stakeholder. Namun apabila Indonesia menganggap PLTN sangat mendesak untuk dibangun, perlu ada upaya yang dilakukan untuk memenuhi standar IAEA yaitu komitmen tegas Pemerintah, pemilihan lokasi dan teknologi yang tepat, komitmen perlindungan keamanan dan keselamatan, peningkatan SDM, pengelolaan limbah radioaktif, keterbukaan informasi dan sosialisasi nuklir, subsidi serta penyiapan dana keadaan darurat.

---

There is still a controversy about the development of nuclear power that shows concern for its security and safety aspects. The catastrophic nuclear accident happened in Chernobyl 1986 and Fukushima 2011 suggested that a very strict safety and security standard on construction and operation apparently could not prevent radioactive leak disaster. International Atomic Energy Agency IAEA is the organization that oversees the development of nuclear energy in the world, especially developing countries.

In 2009, IAEA has conducted an assessment on Indonesia 39 s readiness for its first nuclear power plant. The assessment concluded that 19 nuclear infrastructure issues, Indonesia still has pending issues on state commitment, management and stakeholder involvement. In this study, the author would like to reanalyze the 19 nuclear infrastructure issues which set by the IAEA for Indonesia rsquo s first nuclear power plant based on Indonesia current conditions.

The study itself suggests that Indonesia is unlikely to be ready to build the plant. This is due to numerous unmet nuclear infrastructure standards, especially in state commitment, management, safety, security, emergency planning and stakeholder involvement aspects. However, if the construction of nuclear power plant is urgently needed, the government has to make efforts to meet IAEA standards in several aspect, such as state commitment, proper location and technology selection, security and safety protection, human resource development, radioactive waste management, information disclosure and nuclear socialization, subsidies and preparation of emergency funds."

"Pada penelitian ini dilakukan analisis kriteria pada KLHS untuk rencana pembangunan PLTN. Analisis kriteria dilakukan berdasarkan pada indikator pembangunan berkelanjutan, peraturan perundangan, dan best practice dari penerapan KLHS untuk pembangunan PLTN yang sudah ada sebelumnya. Hasil analisis kriteria menunjukkan bahwa dalam penyusunan KLHS untuk pembangunan PLTN harus terdapat kajian mengenai mekanisme pelaksanaan dan output dari KLHS, seleksi lokasi, seleksi teknologi nuklir, dan analisis dampak pada tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi, decommissioning, dan pada saat terjadi kecelakaan. Hasil dari analisis kriteria ini kemudian diharapkan dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam penyusunan KLHS untuk rencana pembangunan PLTN ke depannya."

"Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Indonesia dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Kesiapan ini diketahui dari seberapa besar kontribusi industri Indonesia dalam memproduksi komponen- komponen PLTN yang dikelompokkan menjadi 4 subsisteni yaitu primary subsystem, secondary subsystem, construction/civil subsystem dan balance and protection subsystem. Analisis dilanjutkan dengan melihat kernampuan komponen yang diproduksi industri Indonesia dalam menghasilkan devisa atau yang biasa dikenal dengan efisiensi perusahaan dalam menghemat atau menghasilkan devisa melalui domestic resource cost yaitu dengan melihat proporsi biaya sumber daya lokal dan biaya sumber daya luar negeri dalam menghasilkan nilai tambah.

---

Research in this thesis aims to determine the readiness of Indonesia in the construction of nuclear power plant. This readiness is known of how much contribution the industry Indonesia in producing nuclear components are grouped into 4 system is the primary subsystem, secondary subsystem, construction / civil subsystem and balances and protection subsystem. The analysis continued by looking at the ability of Indonesias industrial components produced in generating foreign exchange or commonly known by the companys ejficiency in saving or generating foreign exchange through domestic resource cost by looking at the proportion of the cost of local resources and the cost of offshore resources in generating added value."

"Hak atas informasi lingkungan merupakan salah satu pilar penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berbagai persoalan lingkungan hidup yang muncul seringkali berkaitan dengan lemahnya pemenuhan akses masyarakat terhadap hak atas informasi lingkungan. Tesis ini berupaya menganalisa tentang pentingnya pemenuhan akses informasi lingkungan dan bagaimana jaminan hukum pemenuhan akses informasi lingkungan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, tesis ini juga menganalisa bagaimana strategi pengembangan jaminan hukum pemenuhan akses informasi lingkungan hidup. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang menitikberatkan kepada studi penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan keterbukaan informasi lingkungan. Metode lainnya yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah dengan mendeskripsikan dan menganalisa berbagai bahan hukum secara sistematis atau disebut dengan penelitian deskriptif analisis. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa pemenuhan akses informasi lingkungan memiliki peran penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bukan saja sebagai hak yang harus dipenuhi berdasarkan hukum, pemenuhan akses informasi lingkungan juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan melalui suatu mekanisme partisipasi publik atau proses deliberatif. Proses deliberatif dalam pengambilan keputusan diperlukan untuk mengatasi keterbatasan pendekatan ilmiah dalam mengakomodir persoalan-persoalan lain yang perlu dipertimbangkan seperti nilai, moral, budaya, kesadaran masyarakat, dan sebagainya. Hasil analisa juga menyimpulkan bahwa jaminan hukum atas pemenuhan akses informasi lingkungan di Indonesia belum memadai. Oleh karena itu, penulis juga menganalisa bagaimana memperkuat ketentuan hukum, strategi, dan faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan.

---

Right to information is one of important pillars in the environmental protection and management. Environmental problems often relates to the weak public access to information. This thesis examines the importance of public access to environmental information and legal guarantee for its fulfillment in Indonesia. Further, the thesis provides analysis regarding legal guarantee improvement for the fulfillment of public access to environmental information.

The author applies doctrinal research method which is based on the study of the positive law norms implementation and relevant literatures study. The method also includes descriptive analysis approach by providing description and analyzing various law sources systematically.

Based on the analysis, it is concluded that the fulfillment of access to environmental information plays significant role in the environmental protection and management. The access is not only a right to be fulfilled but also required in order to enhance the quality of decision making process through public participation mechanism or deliberative process. Deliberative process in decision making is needed to overcome the limitation of science approach. The process includes accommodating other aspects such as norms, moral, culture, and people's awareness. It is argued that legal guarantee to the fulfillment of access to information in Indonesia is not yet sufficient. Therefore, the author also analyzes strategy to strengthen the legal guarantee and other factors that need to be considered."

"ABSTRAKWakaf memiliki peranan penting sebagai instrumen ekonomi dalam Islam yang pemanfaatannya telah meluas. Wakaf juga dipercaya berpotensi menyelesaikan berbagai masalah termasuk lingkungan hidup. Untuk itu, perlu dikaji bagaimana Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia memandang wakaf untuk lingkungan hidup dan bagaimana implementasi konsep ini. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis-normatif serta perbandingan untuk meninjau wakaf untuk lingkungan hidup dari segi hukum dan konsep. Di akhir, disimpulkan bahwa wakaf untuk lingkungan hidup merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam dan memiliki peluang untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, dalam mengimplementasikannya banyak yang harus dilakukan seperti penyusunan peraturan yang spesifik, sosialisasi pada calon wakif, dan mempersiapkan nazhir yang menguasai bidang lingkungan hidup.

---

ABSTRACTWaqf has a prominent role as an economic instrument in Islamic world. It has been used widely and is believed potential to solve economic and other social problems, including environmental issues. However, environmental waqf should be first discussed regarding how Islam and Indonesia national law see it, and how to implement this newly emerging concept. This research uses juridical normative method with comparative study to discuss environmental waqf from legal and conceptual perspectives. At the end, the conclusion shows that environmental waqf is instructed by Islam and accomodated by Indonesia national law. Nevertheless, to implement the concept there are things to do such as arranging specific regulation, socialization especially to potential waqifs, and preparing nazhir who has expertise on environment. "

"Pada tanggal 11 Maret 2011, serangkaian tsunami yang disebabkan oleh Gempa Tohoku Area Pasifik Lepas Pantai menghancurkan semua off-site dan hampir semua sumber listrik internal di Fukushima-daiichi. Kerugian ini menyebabkan kegagalan untuk mendinginkan reaktor dan kolam penyimpanan bahan bakar bekas dan akhirnya menyebabkan kecelakaan besar Level 7 pada Skala Peristiwa Nuklir dan Radiologi Internasional (INES). PLTN Fukushima-daini (Fukushima-Daini) juga rusak dan mengalami insiden serius Level 3. TEPCO adalah perusahaan tenaga listrik terbesar di Jepang yang memasok listrik ke wilayah metropolitan Tokyo dan wilayah sekitarnya. Jika terjadi kecelakaan seperti kerusakan inti atau hilang daya pada pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), penukar panas alternatif biasanya digunakan untuk mendinginkan bejana tekan dan bejana penampung. Namun, ada resiko terkondensasinya uap yang dapat mengakibatkan tekanan negative yang merusak pada bejana penamung, atau ledakan dari gas bakar yang dihasilkan oleh proses radiolysis. Untuk mencegah situasi seperti masalah telah dirumuskan, perlu dikembangkan peralatan untuk mensuplai pendingin alternatif kedalam bejana penampung. Salah satunya dengan menggunakan gas inert nitrogen menggunakan mobile nitrogen gas generator. GEN 3 memiliki diameter yang lebih kecil daripada dua pendahulunya. Diameter yang lebih kecil dapat menghasilkan permukaan kontak yang lebih besar sehingga proses adsorbsi dapat mengikat oksigen lebih banyak dan menghasilkan nitrogen yang lebih banyak juga. Pada nitrogen dengan kemurnian 99%, 1 ton CMS GEN 1 dapat menghasilkan nitrogen sebesar 330 Nm3/h, lalu pada GEN 2 360 Nm3/h, serta setelah dioptimalisasi terakhir GEN 3 didapatkan sebesar 400 Nm3/h.

---

On March 11, 2011, a series of tsunamis caused by the Tohoku Pacific Area Offshore Earthquake destroyed all off-site and nearly all internal power sources at Fukushima-daiichi. These losses led to failure to cool the reactors and spent fuel storage ponds and eventually led to a major Level 7 accident on the International Nuclear and Radiological Events Scale (INES). The Fukushima-daini (Fukushima-Daini) nuclear power plant was also damaged and experienced a serious Level 3 incident. TEPCO is the largest electric power company in Japan that supplies electricity to the Tokyo metropolitan area and surrounding areas. In the event of an accident such as a breakdown of the core or loss of power at a nuclear power plant (NPP), alternative heat exchangers are usually used to cool pressure vessels and containment vessels. However, there is a risk of condensation of the vapors which could result in a destructive negative pressure on the containment vessel, or an explosion of the combustion gases produced by the radiolysis process. In order to prevent a situation like the problem having been formulated, it is necessary to develop equipment for supplying alternative refrigerants into the storage vessel. One of them is by using inert nitrogen gas using a mobile nitrogen gas generator. The GEN 3 has a smaller diameter than its two predecessors. Smaller diameter can produce a larger contact surface so that the adsorption process can bind more oxygen and produce more nitrogen as well. At 99% purity nitrogen, 1 tonne of CMS GEN 1 can produce nitrogen of 330 Nm3/h, then at GEN 2 360 Nm3/h, and after the last optimization, GEN 3 is obtained at 400 Nm3/h."

"Penelitian ini berupaya membahas peran Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) dalam proses pembahasan RUU EBT pada tahun 2020. Untuk menjelaskan peranan tersebut, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan dinamika pembahasan RUU EBT pada tahun 2020 dengan menggunakan dua aspek dalam teori Agenda Setting yang dikembangkan oleh Kingdon, yakni aliran permasalahan dan aliran kebijakan. Penulis kemudian berupaya mengulas peran HIMNI sebagai Policy Entrepreneur dalam aliran permasalahan pembahasan RUU EBT. Dalam skrpsi ini, penulis berhasil menemukan beberapa temuan. Penulis berhasil menjelaskan bahwa HIMNI bertindak aktif sebagai policy entrepreneur dalam aliran kebijakan pembahasan RUU EBT karena secara aktif melakukan tindakan pelunakan dan mengharapkan insentif bagi anggota mereka ketika proposal yang mereka tawarkan dapat diakomodasi oleh Komisi VII DPR RI dalam RUU EBT.

---

This research aims to discuss the role of the Indonesian Nuclear Society Association (HIMNI) in the drafting process of the New and Renewable Energy Bill in 2020. To explain this role, the author first explains the drafting process of RUU EBT in 2020 by using two aspects in the Agenda Setting theory developed by Kingdon: the problem stream and the policy stream. The author seeks to examine the role of HIMNI as a Policy Entrepreneur in the problem stream in the drafting process of the EBT Bill. In this thesis, the author managed to find several findings. Author has succeeded in explaining that HIMNI acts actively as a policy entrepreneur in the policy flow of the EBT Bill discussion because they expect incentives for its members' involvement when Commission VII DPR RI can accommodate the proposals they offer in the EBT Bill."

"Memetakan akibat hukum perijinan dalam undang-undang lingkungan implikasi bagi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Peradilan Tata Usaha Negara Upaya negara karena mempengaruhi penilaian kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan. Perubahan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan juga mengubah akibat hukum perijinan dalam hukum di Indonesia bidang lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan akibat hukum dari izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan izin usaha dan/atau kegiatan berdasarkan berbagai undang-undang; konsep dan teori hukum tentang akibat hukum perizinan di bidang lingkungan hidup; perubahan konsekuen undang-undang izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan izin usaha dan/atau kegiatan diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan keputusan pengadilan. Akibat hukum dari izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan izin usaha dan/atau kegiatan dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dapat dikelompokkan menjadi: hak untuk membuang zat atau limbah ke dalam media lingkungan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; Baik untuk melakukan kegiatan yang berdampak pada lingkungan dilarang oleh peraturan perundang-undangan; kewajiban untuk memenuhi persyaratan yang diatur dalam izin terkait dengan perlindungan lingkungan, dan; hak dan/atau kewajiban lain yang belum dilaksanakan; benar dalam putusan pengadilan.

---

Mapping the legal consequences of licensing in environmental laws implications for the settlement of environmental disputes in the State Administrative Court State efforts because it affects the assessment of the Plaintiff's interests in filing a lawsuit. Changes in various laws and regulations in the environmental sector also change the legal consequences of licensing in Indonesian law in the environmental field. This study aims to explain the legal consequences from environmental permits, environmental protection and management permits and business and/or activity permits based on various laws; legal concepts and theories regarding the legal consequences of licensing in the environmental field; consequent changes to environmental permit laws, environmental protection and management permits and business and/or activity licenses are regulated in laws and regulations; and court decisions. The legal consequences of environmental permits, environmental protection and management permits, and business and/or activity permits in the laws and regulations in the environmental field can be grouped into: the right to dispose of substances or wastes into environmental media which are prohibited by law. legislation; Whether to carry out activities that have an impact on the environment is prohibited by laws and regulations; the obligation to fulfill the requirements stipulated in the permit related to environmental protection, and; other rights and/or obligations that have not been implemented; correct in court decision putusan."

"Pertambahan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup merupakan faktor utama yang mempengaruhi peningkatan kebutuhan energi listrik setiap tahunnya. Target bauran energi yang tertuang dalam perpres No. 5 Tahun 2006 mentargetkan sebesar 2 % dari total kebutuhan energi nasional di tahun 2025 akan bersumber dari energi nuklir. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) selaku promotor untuk persiapan pembangunan PLTN telah membuat roadmap jangka panjang, dimana pada tahun 2024 di rencanakan PLTN dari pulau Bangka sudah masuk ke dalam sistem kelistrikan Sumatera. Untuk persiapan perencanaan sistem dan jaringan di Sumatera, dibuat simulasi dengan bantuan perangkat lunak Electrical Transient Analyzer Program (ETAP). Ada tiga asumsi dalam penelitian ini, yaitu pertumbuhan beban sebesar 10,2% pertahun hingga tahun 2024, penambahan PLTN dengan kapasitas 2x1000 MW di pulau Bangka, serta pembuatan sistem dan jaringan transmisi untuk penyaluran daya PLTN pada tegangan transmisi 150, 275 dan 500 kV.Hasil penelitian penyaluran daya PLTN yang optimal pada sub sistem kelistrikan terdekat dengan lokasi PLTN yaitu sub sistem sumatera selatan adalah melalui IBT Keramasan. Total susut daya sistem keseluruhan pada penyaluran ini adalah terendah yaitu 159 MW atau 1,667% . Sedangkan untuk perencanaan penyaluran daya PLTN yang optimal pada sistem interkoneksi Sumatera adalah melalui sub sistem Sumatera Utara yaitu IBT Seirotan dan Paya Geli. Nilai susut daya sistem keseluruhan adalah 157 MW atau 1,646 % , serta memberikan perbaikan kondisi tegangan kerja keseluruhan IBT sejumlah 43,4%.

---

The Increasing of population, economic growth and improvement of living quality are the influenced main factor of the needs of annual electricity. Energy diffusion target on the regulation No. 5, 2006, says that 2 % of total national energy need come from nuclear energy in 2025. National Nuclear Energy Agency (BATAN) as the promoter of the development Nuclear Power Plant, has made a long term roadmap, whereas in the year of 2024, Nuclear Power Plant (NPP) from Bangka Island will be injected to the Sumatera interconnection system. For the system and transmission planning preparation, the simulation has been made with Electrical Transient Analyzer Program (ETAP) Software. The are three assumption in this research, 10,2 % annual load growth until 2024, enhancement of Nuclear Power Plant with 2 x 1000 MW capacity at Bangka island, and improvement of the system and transmission line to deliver the power from nuclear power plant on 150, 275 and 500 kV transmission line.

The research result gives that the optimum power distribution close to NPP is South Sumatera sub system through Interbus Transformer (IBT) Keramasan. The lowest total losses whole system of this distribution is 159 MW or 1,667 %. Meanwhile the optimization power distribution NPP for Sumatera interconnection grid is by north sumatera sub system through IBT Seirotan or Paya Geli. Total losses whole system of this distribution is 157 MW or 1,646%, and improvement total IBT condition voltage as many as 43,4 %."