Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas pentingnya sistem manajemen aset dalam mengelola aset negara yang diserahkelolakan di Lembaga Manajemen Aset Negara. Namun manajemen aset yang baik tidak bisa terlepas dari kesesuaiannya dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, sebagaimana LMAN adalah bagian dari entitas milik pemerintah. Pengelolaan aset yang menjadi inti dari penelitian adalah bagaimana penggolongan aset tersebut dalam laporan keuangan pemerintah, selaku sebuah aset properti investasi, dan bagaimana prosedur untuk pengelolaan aset, khususnya penghapusan aset dari daftar Barang Milik Negara (BMN).

---

This study discusses the importance of aset management systems in managing government asets that are managed by the State Aset Management Institute. But, a good aset management cannot be separated from its compliance with applicable regulations and laws, as LMAN is part of a government-owned entity. Aset management that would be the core of the research are the management of how to classify these asets in government financial statements, as an investment properti aset, and how the prosedurs of asets disposal from the State Properti list or known as daftar Barang Milik Negara."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen aset pada pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Perindustrian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen aset telah diterapkan di Kementerian Perindustrian namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapannya. Kelemahan tersebut adalah tidak adanya kebijakan umum yang mengatur manajemen aset dan standar kebutuhan barang, kurangnya peran Sekretariat Jenderal sebagai unit sentralisasi dalam manajemen aset, lemahnya perencanaan, sumber daya manusia yang kurang memahami manajemen aset, data aset yang tidak akurat serta lemahnya sistem pengawasan.

---

This research is aimed to analyze the implementation of asset management in state owned property management at Ministry of Industry. This research uses qualitative method with case study approach. Results of research indicate that asset management has been implemented at Ministry of Industry, but there are many weaknesses in its implementation. These weaknesses are the absence of a general policy and standard of asset requirement, lack of role of Sekretariat Jenderal as unit of centralization, lack of asset planing, lack of human resources understanding about asset management, innacurate data of asset, and lack of controling systems."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pengendalian internal dalam pengelolaan aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang berperan sebagai manajer aset publik di Indonesia. Tugasnya meliputi merumusan dan melaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sejak tahun 2009 ketika PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PT PPA) menyerahkan aset kelolaannya kepada Kementerian Keuangan, maka aset eks kelolaan BPPN dan PT PPA yang sesuai dengan tugas dan fungsi DJKN, mulai dikelola oleh DJKN. Hanya saja, sejak tahun 2014, BPK menemukan masalah dalam pengelolaan aset properti eks BPPN/PT PPA. Bahkan, temuan dalam pengelolaan aset properti eks BPPN/PT PPA ini kembali muncul di laporan pemeriksaan BPK tahun 2015, 2016, 2019, dan 2020. Berdasarkan adanya temuan berulang atas pengelolaan aset properti tersebut, perlu dilakukan evaluasi atas pengendalian internal dalam pengelolaan aset properti eks BPPN/PT PPA. Tujuan dilakukannya evaluasi atas pengendalian unternal tersebut adalah untuk mengetahui implementasi pengendalian internal dalam pengelolaan aset yang dilakukan Kantor Pusat DJKN, sehingga dapat ditentukan perbaikan atas kelemahan dalam pengelolaan aset hingga akhirnya dapat menyelesaikan masalah yang ditemukan BPK. Evaluasi atas pengendalian internal dilakukan dengan kriteria yang ada dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan metode kualitatif atas data dan informasi yang didapatkan dari kajian literatur, analisis dokumen, kuesioner, dan wawancara. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengendalian internal yang dilakukan oleh DJKN memiliki kelemahan dalam rancangan pengendalian internal dan pelaksanaan pengendalian internal.

---

This research aims to evaluate the internal control in asset property management held by The Directorate General of State Assets Management. The Directorate General of State Assets Management is an Echelon I unit in the Ministry of Finance that acts as a public asset manager in Indonesia. Its duties include formulating and implementing policies in the field of state property, separated state assets, other state assets, valuation, state receivables, and auctions. Since PT Perusahaan Pengelola Aset handed over their managed assets to the Ministry of Finance in 2009, the assets managed by Indonesian Bank Restructuring Agency and PT Perusahaan Pengelola Aset, which are by the duties and functions of Directorate General of State Assets Management, began to be managed by Directorate General of State Assets Management. However, since 2014, The Audit Board of the Republic of Indonesia has found problems in managing these property assets. These findings re-emerged in 2016, 2019, and 2020 reports. Based on these repeated findings, it is necessary to evaluate the internal control in managing property assets. The purpose of the evaluation of the internal control is to assess the internal control in asset management so that improvements can be made to weaknesses in asset management and finally resolve the problems found by The Audit Board of the Republic of Indonesia. Evaluation of internal control is carried out using the criteria contained in the Government Internal Control System following Government Regulation No. 60 of 2008 with qualitative analysis of data and information obtained from literature review, document analysis, questionnaires, and interviews. The results show that the internal control carried out by the Directorate General of State Assets Management has weaknesses in the design and the implementation of internal controls."

"Skripsi ini membahas mengenai penatausahaan aset tetap yang dikelola oleh Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS" dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), yang bertujuan agar laporan barang yang dihasilkan dapat tersaji dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS" selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) sudah melaksanakan penatausahaan aset tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, masih ada permasalahan yang dihadapi, seperti belum semua aset atas tanah memiliki sertifikat sehingga perlunya adanya tindak lanjut terhadap kepemilikan BMN tersebut.

---

This study discusses the administration of Fixed Assets managed by PPPTMGB "LEMIGAS" using the application of The State Property's Accounting and Management Information System (known as SIMAK BMN), which aims to make the property statement can be presented properly. The research is in form of qualitative research by descriptive design. The result of the research shows that PPPTMGB "LEMIGAS", has conducted the administration of fixed assets in accordance with laws and regulations. However, there are still problems to face, such as not all of the assets of Land have a certificate, so that the need for followup to the management of PPTMGB "LEMIGAS"."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi manajemen aset pada pengelolaan barang rampasan di Instansi X, dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Metode penulisan yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen aset pada pengelolaan barang rampasan negara pada instansi X belum sepenuhnya efektif, masih terdapat kelemahan dalam penerapannya. Kelemahan tersebut adalah regulasi pengelolaan barang rampasan negara di Instansi X belum ada, Prosedur Operasi Baku yang dimiliki belum untuk semua siklus pengelolaan barang rampasan, kebijakan untuk barang yang penurunan nilainya sangat cepat belum ada, gudang penyimpanan belum memadai, jumlah pegawai masih sedikit, sistem informasi yang terintegrasi benda sitaan dan barang rampasan belum ada/selesai, Pengendalian yang ada atas risiko yang sudah terregister belum memadai.

---

This study aimed to determine the implementation of asset management in the management of state booty in Institution X, using qualitative methods and case study approaches. The writing method used is descriptive analysis. The results of this study indicate that the implementation of asset management in the management of state booty at Institution X has not been fully effective. These weaknesses are regulations for the management of state booty in Agency X, there is no Standard Operating Procedure for all cycles of loot management, there is no policy for goods that decline in value very quickly, storage warehouses are not sufficient, the number of employees is still small, information systems which are integrated with confiscated objects and state booty that have not yet been completed. The existing control over the risks that have been registered is not adequate."

"Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang baik dapat diwujudkan antara lain melalui tertib pengelolaan aset infrastruktur sebagai Barang Milik Daerah. Hal ini tampaknya masih menjadi kendala bagi sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Situbondo. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor risiko pengelolaan aset infrastruktur dan kemudian disusun strategi penanganan risiko untuk meningkatkan kualitas LKPD Kabupaten Situbondo. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 10 faktor risiko yang dominan dan berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Atas faktorfaktor risiko tersebut selanjutnya dilakukan strategi penanganan risiko berupa tindakan preventif dan tindakan korektif yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas LKPD Kabupaten Situbondo.

---

Good quality of local government financial statements (LKPD) can be obtain through orderly infrastructure assets management as district government property. This seems to be a problem for most local governments at Indonesia including Situbondo district government. This research aimed to identify risk factors of managing infrastructure assets and then prepared a risk management strategy to improve financial statements quality of Situbondo district government. This research is a quantitative research with survey method. The result of this research shown that there were 10 risk factors that dominan and affect the quality of LKPD. Based on these risk factors, further risk management strategies can be done in the form of preventive and corrective actions to improve the quality of financial statements of Situbondo district government."

"Laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit atas akun properti investasi, kesesuaian perlakuan akuntansi pada properti investasi berdasarkan PSAK 13, kesesuaian reklasifikasi properti investasi menjadi aset tetap berdasarkan ISAK 31, serta kesesuaian pencatatan aset tetap berdasarkan PSAK 16 pada PT Menara Tbk., yang merupakan perusahaan penyedia jasa penyewaan menara telekomunikasi. Berdasarkan prosedur audit yang dilakukan, tidak terdapat salah saji material atas akun properti investasi sehingga dapat disimpulkan bahwa akun properti investasi telah disajikan secara wajar. Selain itu, perlakuan akuntansi atas properti investasi telah sesuai dengan PSAK 13, reklasifikasi properti investasi menjadi aset tetap yang dilakukan Perusahaan telah sesuai dengan ISAK 31, dan perlakuan akuntansi atas aset tetap telah sesuai dengan PSAK 16.

---

This internship report is aimed to explain about the audit procedures for investment property accounts, the suitability of accounting treatment on investment property under PSAK 13, the reclassification of investment property into fixed assets under ISAK 31, and the suitability of accounting treatment on fixed asset under PSAK 16 at PT Menara Tbk, a telecommunication tower rental service provider company. Based on the audit procedures performed, there is no material misstatement on the investment property account so it can be concluded that the investment property account has been presented fairly. In addition, the accounting treatment of investment property is in conformity with PSAK 13, the reclassification of investment property into fixed assets conducted by the Company is in accordance with ISAK 31, and the accounting treatment of fixed asset is in conformity with PSAK 16."

"ABSTRAKTren pertumbuhan nilai aset properti milik negara terus bertambah. Sebagian aset tersebut berpotensi untuk diinvestasikan terutama aset properti yang berstatus idle. Salah satu portofolio yang dapat dimanfaatkan adalah properti komersil. Agar aset idle dapat dimanfaatkan, harus dilakukan analisa peruntukan lahan terlebih dahulu. Dalam analisa peruntukan lahan, hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan kriteria untuk penilaian aspek lokasi. Dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan memiliki persyaratan yang spesifik bagi setiap properti. Sedangkan kriteria yang digunakan dalam penelitian sebelumnya tidak dikhususkan serta dibedakan sesuai jenis propertinya. Tujuan penelitian ini adalah menyusun model untuk melakukan pemilihan jenis properti yang sesuai pada aset negara berdasarkan aspek lokasi. Model dikembangkan menggunakan pendekatan multikriteria. Bobot kriteria ditentukan menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process AHP . Sedangkan penentuan parameter kriteria lokasi sebagai persyaratan kriteria lokasi dilakukan menggunakan metode Fuzzy Sets. Adapun metode skoring digunakan untuk menentukan properti prioritas. Pengujian model dilakukan terhadap 5 lima aset negara yang terletak di DKI Jakarta. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model mampu melakukan pemilihan bisnis properti yang sesuai pada aset negara. Properti yang terpilih juga tidak melanggar zonasi peruntukan kawasan. Pengujian model juga menunjukkan bagaimana pemilihan bisnis properti diselesaikan secara sederhana dan mudah. Sehingga diharapkan model dapat membantu para pihak yang terlibat dalam tahapan awal pengembangan properti untuk memilih bisnis properti yang layak.

---

ABSTRACT The growth trend in the value of state property assets continues to grow. Some of these assets have the potential to be invested, especially idle property assets. One of the portfolios that can be utilized is commercial property. In order for idle assets to be utilized, land analysis should be analyzed first. In the land use analysis, what distinguishes this research from previous research is the use of criteria for site aspect assessment. In this study, the criteria used have specific requirements for each property. While the criteria used in previous studies are not specified and differentiated according to the type of property. The purpose of this research is to develop a model to select the appropriate property on state assets based on the location aspect. The model was developed using a multicriteria approach. The weight of the criteria is determined using the Analitycal Hierarchy Process AHP method. While the determination of location criteria parameter as requirement of location criterion is done using Fuzzy Sets method. The scoring method is used to determine the priority property. Model testing is conducted on 5 five state assets located in DKI Jakarta. The test results show that the model is able to make the appropriate property business selection on state assets. The selected property also does not violate zoning regulation. The test model also shows how the selection of the property business is solved simply and easily. So the model is expected to help the parties involved in the early stages of property development to choose a viable property business."

"Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis audit atas aset tetap dan properti inevestasi pada PT XYZ. Pengujian audit atas aset tetap dan properti investasi ini menggunakan pengujian atas detil (TOD), yang terdiri dari tes terhadap penambahan, tes disposal, reasonable test atas depresiasi dan pengujian nilai akhir properti investasi. Dalam proses audit lapangan tersebut, terdapat temuan audit potensial atas transaksi tukar-menukar tanah dalam akun properti investasi yang dilakukan oleh PT XYZ dengan PT LCK. Secara keseluruhan Aset Tetap dan Properti Investasi PT XYZ sudah disajikan secara wajar sesuai dengan peraturan akuntansi yang berlaku secara umum.

---

This report aims to analyze the audit of fixed assets and investment property on PT XYZ. Audit test of fixed assets and investment properties are using test of details (TOD), which consists of tests on the addition, tests disposal, reasonable test, and test of ending balance of investment property. In the field audit process, there is a potential audit finding on exchange transactions in land, made by PT XYZ with PT LCK. Overall fixed asset and investment property of PT XYZ has been fairly stated in accordance with accounting regulations applicable in general."