Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan penelitian studi kasus Perencanaan Partisipatif dalam PNPM-PISEW di Kecamatan Sungai Gelam dengan pendekatan Kualitatif. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi proses penjaringan usulan masyarakat dan mekanisme pemilihan usulan tersebut menjadi prioritas pelaksanaan kegiatan program. Analisis dilakukan dengan pendekatan teori perencanaan, parisipasi masyarakat, dan perencanaan partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif PNPM-PISEW terjadi di perencanaan tingkat desa melalui penjaringan aspirasi masyarakat. Proses perencanaan di tingkat kecamatan merupakan pertemuan antara perencanaan yang bersifat top-down dan perencanaan yang bersifat bottom-up. Mekanisme penilaian usulan masyarakat menjadi prioritas pelaksanaan dilakukan dengan skoring analisa manfaat, dampak, dan kelayakan pelaksanaan.

---

This thesis is a case study of participatory planning on PNPM-PISEW in Sungai Gelam Sub-District with qualitative approach. The goal is to describe the process of collecting community proposals and selection mechanism of proposals to be priority in program implementation. The analysis was done by approaching with planning theories, community participation theories, and participatory planning theories.

The results showed that participatory planning in PNPMPISEW mostly occurs in program planning process in village level, trough public aspiration process. Program planning in sub-district level is consolidation process between top-down and bottom-up planning. The proposed assessment mechanism to be priority in implementation is done trough most applicable analysis (benefit), impact analysis, and the feasibility of implementation analysis."

"Desa Caringin merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Sukabumi, yang dalam pembangunan desanya masih mengalami permasalahan. Permasalahan tersebut terjadi karena adanya permasalahan pada saat proses perencanaan pembangunan desa, yaitu pada saat penyusunan rancangan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Perencanaan pembangunan yang berkualitas akan terwujud apabila setiap aktor yang ada di desa ikut terlibat. Namun, di desa Caringin keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih menjadi permasalahan. Permasalahan tersebut mendorong dilakukannya penelitian ini, yang bertujuan untuk menganalisis keterlibatan BPD Caringin pada saat proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Caringin tahun 2019-2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Caringin tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya permasalahan keterlibatan BPD Caringin, pada saat proses penyusunan RPJM Desa Caringin tahun 2019-2025. Pemerintah Desa Caringin dalam hal ini tidak melibatkan BPD Caringin pada saat proses penyusunan RPJM Desa tersebut, dengan tidak melakukan musyawarah dusun dan musyawarah desa yang di dalamnya melibatkan BPD Caringin dan juga unsur masyarakat. Pada proses penyusunan RKP Desa Caringin tahun 2020 BPD Caringin sudah terlibat aktif, namun yang menjadi permasalahan adalah ketika menentukan skala prioritas dari rancangan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

---

Caringin village is one of the villages located in Sukabumi regency, which in its village development is still experiencing problems. These problems occur because there was problems during the village development planning process, when compiling the design of programs or activities to be carried out. Quality development planning will be realized if every actor in the village are involved. However, in Caringin village the involvement of the Village Deliberation Agency is still a problem. These problems led to this research, which aims to analyze the involvement of the Caringin Village Deliberation Agency during the preparation of Caringin Village Medium Term Development Plan in 2019-2025 and Caringin Village Government Work Plan in 2020. This study uses a qualitative approach with descriptive research type, with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results showed that there were problems about Caringin Village Deliberation Agency involving, during the preparation process of Caringin Village Medium Term Development Plan in 2019-2025. Caringin Village Government in this case did not involve Caringin Village Deliberation Agency during that Village Medium Term Development Plan preparation process, by not conducting village deliberations which involved Caringin Village Deliberation Agency and also community elements. In the process of preparing the Caringin Village Government Work Plan in 2020, Caringin Village Deliberation Agency has been actively involved, but the problem is when determining the priority scale of the design of the program or activity to be carried out."

"ABSTRACTPerencanaan pembangunan menjadi hal penting dalam suatu proses pembangunan di suatu wilayah karena akan menentukan bagaimana arah pembangunan ke depannya. Dalam melakukan perencanaan pembangunan, pendekatan partisipatif menjadi salah satu pendekatan yang penting untuk dilakukan karena dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat yang menjadi pihak yang paling merasakan dampak pembangunan itu sendiri. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif di wilayah Kecamatan Bekasi Barat untuk penyusunan rencana pembangunan daerah, dalam hal ini adalah RKPD Kota Bekasi Tahun 2018. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif dalam penyusunan RKPD di wilayah Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dapat dikatakan sudah cukup baik dan sudah dapat mengakomodir keterlibatan masyarakat. Perencanaan pembangunan partisipatif dalam penyusunan RKPD di wilayah Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dimulai dari tahapan pengumpulan usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan yang berasal dari masyarakat di lingkup RT hingga pembahasan dalam Musrenbang Kecamatan untuk menentukan usulan prioritas yang akan diajukan ke level Kota Bekasi. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif, terdapat beberapa faktor yang turut mempengaruhi, baik mendukung maupun menghambat. Faktor-faktor yang mendukung dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif adalah adanya dukungan dari masyarakat, kesinergian antar lembaga yang terkait, kelengkapan unsur-unsur kelembagaan kemasyarakatan, pendanaan yang cukup, serta sistem dan teknologi. Sedangkan, faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif berkaitan dengan kurang jelasnya usulan yang diusulkan oleh masyarakat, keterbatasan waktu, dan adanya miskomunikasi antara pihak-pihak terkait.

---

ABSTRACTDevelopment planning becomes important in a development process in a region because it will determine how the direction of development in the future. Participatory approach becomes one of the important approaches in development planning because it can accommodate the needs of the people who are most affected by the development itself. This study discusses participatory development planning in West Bekasi District in the making of local government development plan, in this case, is RKPD Kota Bekasi Year 2018. The method of this study is qualitative research with a descriptive design. The results show that participatory development planning in the making of RKPD in West Bekasi District is good enough and already able to accommodate community involvement. Participatory development planning in the making of RKPD in West Bekasi District starts from the stages of collecting proposals of development from the community within RT until discussed in Musrenbang Kecamatan to determine the priority which continued to Bekasi Municipality level. In the participatory development planning, there are several factors that influence, either support or inhibit. Factors that support are the support of the community, the inter related institutional, the completeness of the institutional elements of society, adequate funding, and systems and technology. Meanwhile, the factors that hinder the participatory development planning related to the lack of proposals clarity proposed by the community, time constraints, and miscommunication between the stakeholders."

"The Dialogues in Urban and Regional Planning series offers a selection of some of the best scholarship in urban and regional planning from around the world. The internationally recognized authors of these award-winning papers take up a range of salient issues from the theory and practice of planning.This 6th volume incorporates essays that explore the salient issue commonly referred to as "The Right to the City." This theme speaks to a growing new movement within planning theory and practice with multiple aims and strategies but with the common objective of advancing a more just and equitable world. The right to the city functions as a manifesto advancing academic explorations of the opportunities for, and barriers to, expanding human and environmental justice. At the same time, it extends beyond academic inquiry to engage directly with the policy, legal and political dimensions of human rights. The right to the city has been invoked by global bodies such as United Nations-Habitat and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization to bolster not only their agendas around fundamental human rights but advance urban policies promoting inclusion, sustainability, and resilience. Dialogues 6 offers engaging explorations into the academic expeditions by the global planning community that have helped to energize this movement. The papers assembled here through processes of peer review represent an invaluable collection to untangle the complexities of this dynamic new approach to urban and regional planning.The Dialogues in Urban and Regional Planning (DURP) series is published in association with the Global Planning Education Association Network (GPEAN) and its member national and transnational planning schools associations."

"ABSTRAKKebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam pemberian status kotapraja sejak 1905 merubah bentuk dan arah masing-masing kota dalam merencanakan dan menata kotanya. Pada sepuluh tahun pertama sejak Semarang menjadi kotapraja, pemerintah kota mengambil langkah dalam kebijakan untuk penataan kota dan arsitektur. Herman Thomas Karsten 1884-1945 , seorang arsitek sekaligus ahli tata kota berkebangsaan Belanda, adalah salah satu tokoh yang berperan besar dalam pembangunan Semarang. Ide-idenya melampaui zamannya, ia merancang dengan konsep persatuan masyarakat kolonial di tengah kebijakan segregrasi ras kolonial yang masih berlangsung. Berbeda dari penelitian-penelitan yang lain, penelitian ini memberikan sudut pandang lain dari Karsten, bukan hanya sebagai arsitek atau perencana tata kota yang ahli dalam bidangnya, tapi juga sebagai seorang yang menyumbangkan perubahan dalam kehidupan masyarakat Semarang. Hal ini dapat ditunjukkan dari visi dan rancangannya untuk menciptakan Semarang menjadi masyarakat kolonial yang satu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karsten dapat merealisasikan rancangannya sesuai dengan visinya dengan mendorong modernitas masyarakat Jawa dan interaksi antar ras dan etnis di Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah, yaitu heuristik, kritik, interprestasi dan historiografi.Kata Kunci: arsitektur; sejarah arsitektur; sejarah kota; tata kota.

---

ABSTRACTThe Dutch East Indies rsquo policy in constituting municipality status to cities since 1905 had changed the form and direction to each one of them in planning and structuring their cities. For the first ten years since Semarang became a municipality, as an early step to manage the urban spaces and architectural form of the city. Thomas Karsten 1884 1945 , an architect and urban planning expert from Netherlands, is one of many figure who had huge role in building the city. Karsten rsquo s idea was beyond that time, he longed for an united colonial society when the racial segregation was still in act. Different from any previous researches, this paper will provide a new perspective about Karsten, not only as an urban planner and an architect, but as someone who brought changes in the life of Semarang people. His pioneering was seen from his ideal and design to shape Semarang into an united colonial society. The study showed that Karsten had executed the design based on his ideal by encouraged modernity in Javanese and interaction between races and ethnicity in Semarang. This study uses a historical method which consisting a series of stages, heuristics, criticism, interpretation and historiography.Keywords architecture architectural history urban history, urban planning"

"Perubahan lingkungan yang cepat telah memaksa pemerintah daerah Pemda perkotaan mengembangkan strategi perencanaan kota yang efektif mewujudkan kenyamanan masyarakat. Tangerang Selatan Tangsel merupakan salah satu daerah yang berubah cepat, sehingga analisis perumusan strategi perencanaan kota layak huni livability di Tangsel sangat menarik. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses serta hasil perencanaan livability di Tangsel, menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang mengkolaborasikan antara perencanaan livability dan kerangka manajemen strategis. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemda Tangsel telah berinisiatif membangun livability, yang dibuktikan dengan munculnya konsep dan tujuan livability dalam pernyataan visi misi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD . Namun, visi dan misi tersebut tidak dilanjutkan menjadi pernyataan tujuan, sasaran strategis dan program strategis yang efektif mendukung pernyataan visi misi. Keadaan ini terjadi karena perencana tidak mengikuti aturan dalam perumusan strategi, yaitu rumusan strategi yang saling terkait dan berkesinambungan, hasil rumusan strategi pada tahap sebelumnya tidak digunakan sebagai acuan untuk merumuskan strategi selanjutnya. Menggabungkan perencanaan livability dengan manajemen strategis seperti dalam penelitian ini merupakan metode untuk menghasilkan strategi perencanaan yang efektif, yang mendukung keberhasilan pencapaian konsep livability.

---

Rapid environmental change has forced urban local governments to develop appropriate and effective urban planning strategies so that people do not lose their comfort. South Tangerang city is one of the regions in Indonesia that change fast enough, so the analysis of Tangsel 39 s livability strategy formulation is interesting. This research aims to analyze the process and result of the livability planning in South Tangerang, use qualitative method with case study approach that collaborated between the livability planning and the strategic management framework. The analysis shows that South Tangerang Local Government has had initiative to build a livable city, as evidenced by the emergence of vision and mission of livable city in the development strategy planning. However, the vision and mission are not maintained in the statement of strategic goal, objectives and strategic programs. This situation occurs because the planners do not follow the rules of strategy formulation, which is inter related and continuous inter phase formulation, the result of previous stage formulation is not used as a reference to formulate the next strategy. Combining livability planning with strategic management in this research is a method to produce an effective planning strategy, which supports the successful achievement of the livable city concept."

"Transit Oriented Development (TOD) merupakan sebuah pola pembangunan tata kota yang terintegrasi dengan sistem transportasi sehingga menciptakan sebuah kota yang efisien. Konsep TOD memiliki sebuah tujuan yaitu untuk memberikan sebuah alternatif dan pemecahan masalah bagi pertumbuhan metropolitan yang cenderung memiliki pola pengembangan yang berorientasi. Konsep Kawasan TOD mengintegrasikan jaringan transit secara regional dan melengkapi strategi pengembangan lingkungan yang telah ada di sekitar simpul transit. TOD menggabungkan guna lahan residensial, perdagangan, jasa, perkantoran, ruang terbuka, dan ruang publik sehingga memudahkan masyarakat dan pengguna untuk melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, sepeda, maupun moda transportasi umum. Kebutuhan akan lahan yang terus meningkat di kawasan kota menyebabkan kurangnya ketersedian hunian yang cukup dan semakin berkurangnya lahan hijau yang ada. Pada hasil perancangan ini menekankan kepada nilai keberlanjutan yang mana menghasilkan sebuah Green Village dari beberapa modul Co-Living yang bersifat modular, sehingga dapat mengurangi emisi karbon pada area tapak.

---

Transit Oriented Development (TOD) is a pattern of urban planning development that is integrated with the transportation system so as to create an efficient city. The TOD concept has a goal, namely to provide an alternative and problem solving for metropolitan growth which tends to have a development-oriented pattern. The TOD Region concept integrates the transit network regionally and complements the existing environmental development strategy around the transit nodes. TOD combines residential land uses, trade, services, offices, open spaces and public spaces to make it easier for the public and users to travel by foot, bicycle or other modes of public transportation. The need for land that continues to increase in urban areas causes a lack of adequate housing and the reduction of existing green land. The results of this design emphasize the value of sustainability which produces a Green Village from several Co-Living modules that are modular in nature, so as to reduce carbon emissions in the site area."