Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan IPWL mengenai program wajib lapor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 di Lembaga Komunitas “X” Kota Depok. Disahkannya program wajib lapor dan menggandeng lembaga-lembaga terpilih sebagai pelaksana IPWL, merupakan sebuah wujud upaya pemerintah dalam mengatasi tingginya kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia serta bertujuan memberikan wadah bagi pecandu narkotika memperoleh haknya untuk sembuh melalui rehabilitasi (dalam penelitian ini rehabilitasi sosial). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan IPWL yang diselenggarakan di Lembaga Komunitas “X” Depok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan program wajib lapor di IPWL Lembaga Komunitas “X” Depok, melaksanakan tugas sebagai IPWL dengan SOP yang telah dibuat dan dikembangkannya sesuai pedoman Kementerian. Terdapat beberapa perbedaan dalam pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 yaitu tidak terdapat tenaga psikolog dan tenaga pekerja sosial secara langsung saat pelaksanaan, melainkan hanya pada saat rapat koordinasi dan workshop. IPWL Lembaga Komunitas “X” melaksanakan rehabilitasi sosial dengan metode “12 langkah” yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dikemas kedalam kegiatan sharing feeling. Lembaga Komunitas “X memiliki sumberdaya yang memadai serta struktur organisasi yang jelas. Di sisi lain, terdapat hambatan dalam pencairan dana/gaji oleh pemerintah bagi para tenaga pelaksana tetap IPWL Lembaga Komunitas “X” Depok yang perlu menjadi perhatian khusus dan evaluasi bagi pemerintah. Kemudian jam buka operasional Lembaga Komunitas “X” sebagai IPWL terlalu siang yaitu pukul 10.00 WIB, menyebabkan klien rawat jalan yang berstatus pekerja khususnya bekerja dengan sistem shift, mengalami kendala untuk melakukan konseling rutin mingguan. Wajib menjadi poin penting bagi IPWL Lembaga Komunitas “X” Depok untuk memperbaiki kebijakannya dan lebih memperhatikan hak klien rawat jalan.

---

This research is review about the implementation of IPWL on the ‘Compulsory Reporting Program’ based on Government Regulation Number 25 of 2011 in the “X” Community Institution in Depok. The existence of a “Compulsory Reporting Program” by the government in collaboration with attempt by the government to reduce the high number of cases of drug abuse in Indonesia, and aims to provide a forum forn narcotics addicts to get their right to recover through rehabilitation, in this research, is social rehabilitation. The purpose of this research is to analyze the implementation of ‘compulsory reporting’ held at “X” Community Institution as IPWL. This research is a qualitative research with a descriptive design. The result of this research, it was found that the implementation of the “Compulsory Report Program” in Community Institutions “X” runs IPWL using a Standard Operating Procedure that has been developed according to the guidelines given by the government. There are several differences in it’s application with government regulation number 25 of 2011. The difference is that there are no psychologists and social workers during the inplementation, but only gathering during coordination meetings and workshops. The Community Institution “X” carries out sosial rehabilitation using the “12 steps” method which is applied in daily and also packaged into “Sharing Feeling” activities, there are has adequate resource and a clear organizational structure. However, there were still barriers to disbursement of funds (salary/incentive) by the government for the implementers of ‘Compulsory Reporting Program’, it must be a concern and evaluation for the government. Another barriers is, the Community Institution “X” has operating hours at 10.00 am. This causes difficulties for outpatient clients who are workers and have a shift system in their work to come for counseling with coucelor at IPWL of “X” Community Institution. Must be an important point for IPWL to improve their policies about the operating hours, and pay more attention to the rights of outpatient clients."

"Trend penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang terus berkembang di masyarakat membawa resiko dan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat, untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari ketergantungan terhadap narkotika dan psikotropika, berbagai macam cara telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain dengan pembuatan undang-undang anti narkotika dan undang-undang anti psikotropika serta pembentukan beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika di seluruh Indonesia, hal tersebut sesuai dengan pasal 37 ayat 1 UU No.5 tahun1997 tentang psikotropika, bahwa pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan berkewajiban ikut serta dalam pengobatan atau perawatan, pasal 45 UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika, bahwa pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan, dan panduan umum pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan narkotika, bahwa narapidana kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika khususnya pemakai/pengguna wajib diberikan rehabilitasi, artinya perbaikan kembali kondisi fisik, psikis, dan social kemasyarakatan.Penelitian untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap para penyalah guna narkotika dan psikotropika ini menggunakan teori penbinaan ketergantungan terhadap obat-obatan dari Shadi W. Roman dengan konsep metode Therapeutic Community (TC) yang dikembangkan oleh George De Leon. Metode yang digunakan untuk melakukan perubahan adalah memakai konsep sebuah keluarga melalui pertemuan-pertemuan kelompok. Metode peneltian secara deskriptif kualitatif dan studi kasus, tujuannya untuk meneliti dan menggambarkan obyek penelitian secara mendalam terhadap kasus yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dan pengamatan terhadap subyek yang teriibat didalamnya, serta studi dokumen yang relevan dengan penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika melalui Metode Therapeutic Community (TC) pada dasarnya dapat dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cirebon, namun karena adanya periedaan tahapan pembinaan, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana dan tidak adanya anggaran keuangan, mengakibatkan tidak semua pertemuan kelompok dan tahapan pelayanan metode TC dapat dilaksanakan sehingga pelaksanaan pembinaan narapidana melalui metode TC berjalan kurang efektif.

---

The increasing trend of narcotics and pshycotropics abuse in the society has brought some risks as well as bad effect to the society's life, Thus in order to save Indonesian from addiction to the narcotics and psychotropics, a lots of measures have been conducted by the government, such as the creation of the anti narcotics and anti pshycotropics law as well as some Narcotics Correctional Institutions (Which-so-called Lapas) all over Indonesia, which based on the article 37 (1) Law number 5 year 1997 concerning psychotropics; mentioning that the psychotropics users suffering the addiction syndrome ought to participate in the therapy or treatment program, and the article 45 Law number 22 year 1997 concerning narcotics, mentioning that the narcotics addicted should participate in a therapy and/or building process, and the general guide of the rehabilitation in the Narcotics Correctional Institution, that the prisoners of the narcotis and psycotropics abusing case, in particular the users should be given a rehabilitation, which means the process of recovering their physical, psychological as well as social condition.

The research is scrutinizing about the building and rehabilitation, towards the narcotics and psycotropics abusers by adopting the the theory of drugs addicted building/rehabilitation from shadi W. Roman, the one using the concept Therapeutic Community (TC) Method, depeloved by George de Leon. The method meant to make the change expected will be using the concept of family through some group meetings. The research-Method used here is descriptive-qualitative and case study, with purpose to scrutinize and describe the research object profoundly within the case being scrutinized. The technic used in data collecting is profound interview, and observation towards the subject involved within, as well as document study which is relevant to the research.

The research result shows that the building and rehabilitation of narcotics and psycotropics abuse prisoners through the Therapeutic Community (TC)

Method basicly can be implemented in Cirebon Narcotics Correction Institution, but due to the difference of the building/treatment steps, the limited human resources, the minimum facilities and the absence of regular budget, not all regular group meeting and the TC method steps services can be conducted well, which familiy brought cunsequence in the form of the ineffectivity of the TC method Community (TC) Method based treatment."

"ABSTRAKMasalah perumahan merupakan salah satu fenomena kemiskinan yang paling menonjol di wilayah perkotaan. Untuk mengatasi masalah ini, Departemen Sosial menetapkan kebijakan sosial melalui Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK). Program RSDK ditujukan bagi keluarga berumah tidak layak huni di daerah kumuh. Permasalahan yang diungkap dalam tesis ini adalah (1) bagaimanakah kondisi perumahan dan lingkungan pemukiman KBS termasuk di dalamnya sarana dan prasarana sosial yang ada, (2) bagaimanakah pemahaman KBS tentang pola hidup sehat, (3) bagaimanakah kemampuan KBS dalam memanfaatkan sarana sosial tersebut. Untuk mengetahui hal ini, maka dilakukan penelitian evaluatif terhadap pelaksanaan program RSDK. Program RSDK dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis program dalam pengembangan masyarakat. Selanjutnya program RSDK diterapkan melalui proses yang berkesinambungan dari satu tahap ke tahap berikutnya, dengan mempergunakan teknik-teknik pekerjaan sosial, karena diterapkan pada 5 RW yang merupakan satu kesatuan geografis.Mengacu pada pemikiran Lippit (1958) tentang proses pengembangan masyarakat, maka pelaksanaan program RSDK dapat digambarkan sebagai berikut (a) tahap kontak antara warga masyarakat dengan lembaga/agen perubahan. Dalam program RSDK kontak yang terjadi adalah petugas pengembangan masyarakat mendatangi komunitas pada daerah yang menjadi sasarannya (b) tahap membentuk relasi perubahan, yaitu kegiatan Bimbingan Pengembangan Swadaya Sosial Masyarakat, yang berupa penyuluhan pengembangan motivasi perubahan (c) kegiatan kearah perubahan, yaitu proses pelaksanaan perbaikan perumahan dan lingkungan pemikiman (d) generalisasi dan stabilitasi perubahan. Generalisasi baru terlihat pada area dimana 24 KBS tinggal. Stabilisasi perubahan, yaitu perubahan tingkah laku/sikap hidup sehat, baru pada tahap awal (e) terminasi yang terjadi adalah terminasi program, sedangkan bimbingan perubahan nilai dan sikap diteruskan. Pelaksanaan program RSDK telah berhasil membantu perbaikan rumah sebanyak 23 orang dari 24 yang menjadi sasaran program. Peran petugas pengembangan masyarakat (PSK) adalah sebagai enabler yaitu petugas yang menerapkan alur pemikiran pelayanan sosial. Dalam mengadakan pendekatan dan bimbingan sosial PSK dibantu oleh kader sebagai PSM (Pekerja Sosial Masyarakat).Hasil penelitian menggambarkan bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan program RSDK, yaitu : (1) persiapan sosial (social preparation) kurang menyentuh kelompok sasaran. (2) kurang efektifnya kelompok kerja dalam proses perbaikan rumah. Untuk mengatasinya disarankan (a) penyampaian materi pada kegiatan penyuluhan, baik mengenai kebijakan sosial sebagai salah satu bentuk teknologi sosial maupun materi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan daerah kumuh, perlu disampaikan kedalam bahasa yang lebih sederhana, tidak menggunakan istilah-istilah yang masih asing dan sulit dipahami oleh Keluarga Bina Sosial (b) untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pengembangan masyarakat(PSK) dalam pelaksanaan kegiatan, perlu memperoleh informasi yang mutakhir tentang kebijakan sosial dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas di lapangan."

"AbstrakBantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapanpengembangan Desa Sejahtera Mandiri (DSM) merupakan program baru yang digulirkanoleh Kementerian Sosial pada tahun 2016 di Kecamatan Jaten. Kementerian Sosial selakustakeholder utama menggulirkan program ini dalam upaya untuk memandirikan desa dalammengatasi permasalahan kesejahteraan sosial. Pengguliran bantuan ini di Kecamatan Jatenternyata tidak dilepaskan adanya pengaruh pseudo goverment yang mempengaruhikeoptimalan pelaksanaan pemberdayaan KUBE PKH untuk membentuk DSM di KecamatanJaten. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji fenomena pseudo goverment yang terjadipada pengguliran bantuan sosial KUBE PKH pengembangan DSM di Kecamatan Jaten.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Untukmengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, focusgroup discussion (FGD), dan studi dokumen. Data kemudian dideskripsikan, didialogkandengan teori, dan diinterpretasikan.Temuan pada penelitian bahwa praktik pseudo goverment yang terjadi di KecamatanJaten membawa pengaruh pada tujuan kemandirian dari KUBE maupun desa tidak terlaksanasecara maksimal. Proses tersebut juga membawa pengaruh pula terhadap praktikpemberdayaan yang dilakukan oleh para pendamping KUBE, dimana mereka kesulitan untukmengatur anggota KUBE untuk mengembangkan aspek ekonomi, sosial, dan lembaganya.Akibatnya kemandirian dari KUBE tersebut sulit diwujudkan. Walaupun demikian, tidaksemua KUBE yang berada di Kecamatan Jaten patuh dengan pseudo goverment. Ada diantara mereka yang melakukan perlawanan secara kolektif dengan memperkuat modal-modalyang dimilikinya. Perlawanan ini merupakan proses heterodoxa yang bertujuan untukmenciptakan keberhasilan program yaitu memandirikan KUBE dan desa penerima bantuan.Pola perlawanan kolektif yang dilakukan KUBE didukung oleh stakeholder utama denganmemberikan penguatan modal-modal yang dimiliki dalam melaksanakan pemberdayaanKUBE untuk mengembangkan menjadi DSM."

"Rendahnya pemanfaatan layanan rehabiltasi rawat jalan secara sukarela di Klinik IPWL BNN setiap tahun terutama dalam 3 tahun terakhir sangat berdampak pada masih tingginya prevalensi angka penyalah guna narkotika di Indonesia. Sesuai dengan teori Andersen (1974), faktor penyebab perilaku pemanfaatan layanan kesehatan terdiri dari 3 yaitu faktor predisposing, enabling dan reinforcing. Penelitian ini hanya fokus terhadap faktor reinforcing yaitu dukungan keluarga terhadap pemanfaatan layanan rehabilitasi rawat jalan sukarela di Klinik IPWL BNN. Tujuan untuk menggali informasi secara mendalam tentang faktor dukungan keluarga terhadap pemanfaatan layanan rehabilitasi di Klinik IPWL BNN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan diskusi kelompok terarah. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa rendahnya pemanfaatan layanan rehabilitasi di klinik IPWL BNN disebabkan faktor kurangnya pengetahuan keluarga tentang bagaimana melakukan deteksi dini dan upaya intervensi terhadap anggota keluarga yang mulai terlibat penyalahgunaan narkotika sebelum keluarga membawa ke layanan rehabilitasi. Masih tingginya stigma dimasyarakat juga menjadi penyebab keluarga malu untuk membawa klien ke layanan, hubungan komunikasi antara keluarga kurang baik. Kurangnya sosialiasi program layanan rehabilitasi dan perlunya model intervensi dan regulasi tentang keterlibatan keluarga dalam rehabilitasi. Progam sosialisasi melalui media massa TV, radio, surat kabar, media sosial, majalah sangat efektif membantu penyebaran informasi deteksi dini penyalahguna narkotika di lingkungan keluarga serta upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Kemudian untuk mengatasi tingginya stigma terhadap pecandu narkotika dimasyarakat perlu adanya bentuk layanan rehabilitasi yang melibatkan masyarakat (rehabilitasi berbasis masyarakat).

---

The low utilization of voluntary outpatient rehabilitation services at the BNN Voluntary Clinic every year, especially in the last 3 years has a significant impact on the high prevalence of narcotics abusers in Indonesia. In accordance with Andersens theory (1974), the causes of health service utilization behavior consisted of 3 factors: predisposing, enabling and reinforcing. This study only focused on reinforcing factors, namely family support for the utilization of voluntary outpatient rehabilitation services at the BNN Voluntary Clinic. The purpose of this study is to explore information about the factors of family support for the utilization of rehabilitation services at the BNN Voluntary Clinic. This study uses qualitative methods by collecting data through interviews and focus group discussions. Based on the results of the study, it was found that the low utilization of rehabilitation services at the BNN IPWL clinic was due to a lack of family knowledge about how to conduct early detection and intervention efforts through rehabilitation of family members who were involved in narcotics abuse before family access to rehabilitation centre. The stigma in the community is also a cause of shame for families to bring clients to services, communication links between poor families. Lack of socialization of rehabilitation service programs and the need for intervention models and regulations regarding family involvement in rehabilitation. Socialization programs through mass media such as television, radio, newspapers, social media, and magazines are very effective in helping disseminate information on early detection of narcotics abusers in the family environment and rehabilitation efforts for narcotics addicts. Then to overcome the high stigma against narcotics, the community it self needs to be empowered in a form of comprehensive rehabilitation program (community based rehabilitation)."

"Tesis ini membahas tentang evaluasi program rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahguna NAPZA oleh IPWL Kementerian Sosial di DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah mix-methods research dengan penekanan pada evaluasi berorietasi tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahguna NAPZA oleh IPWL Kementerian Sosial di DKI Jakarta tidak berjalan sesuai dengan tujuan. Kenyataan itu terjadi karena adanya instrumen penilaian program yang berbeda dengan pedoman rehabilitasi sosial yang dibuat oleh Kementerian Sosial dan juga dukungan Kementerian Sosial yang belum maksimal. Oleh karena itu, Kementerian Sosial harus memberikan dukungan yang maksimal. Dukungan tersebut tidak hanya dalam bentuk sarana dan prasarana atau pendanaan, tetapi juga pedoman atau petujuk teknis program yang jelas dan konsisten antara konten yang satu dengan konten yang lainnya.

---

This thesis discusses about the Implementation of social rehabilitation programs for addicts and victims of drug abuse by IPWL of Ministry of Social Affairs in Jakarta. The study used a mix methods research with emphasis on goal oriented evaluation. The results showed that the implementation of social rehabilitation programs for addicts and victims of drug abuse by IPWL of Ministry of Social Affairs in Jakarta is not conducted as the aims. It is happened because of the different assessment instrument program with the program theory and also support of Social Affairs is not maximized. Therefore, the Ministry of Social Affairs should give maximum support, not only in the form of infrastructure or funding, but also the guiding or technical guidelines of program clearly and consistently between the content and the other content."

"Tujuan dari sistem pemasyarakatan ialah untuk mengembalikan narapidana ketengah-tengah masyarakat agar menjadi masyarakat yang baik, berguna dan bertanggungjawab, pembinaan narapidana tersebut sesuai dengan konsep reintegrasi dimana pembinaan dilakukan dengan menggunakan konsep Community Based Correction seperti pada Lapas Terbuka Gandul-Cinere Jakarta.Oleh karena itu penelitian ini difokuskan kepada analisis terhadap proses reintegrasi narapidana dengan menggunakan konsep Community Based Correction pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Gandul-Cinere Jakarta, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses reintegrasi narapidana dengan menggunakan konsep Community Based Correction pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Gandul-Cinere Jakarta, untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan , peran serta masyarakat dalam reintegrasi narapidana, dan untuk mengetahui dampak positif dan negatif bagi narapidana.Metode dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan cara pendekatan kualitatif, dalam penelitian in keterlibatan peneliti sangat erat dalam usaha memahami dan melihat gejala yang ada. Selain itu juga peneliti mengadakan studi banding -ke Lapas klas I Cirebon, guna mendapati gambaran implementasi dan penerapan konsep Community Based Correction antara Lapas Terbuka Jakarta dengan Lapas klas 1 Cirebon.Hasil penelitian menunjukan proses reintegrasi narapidana dengan menggunakan konsep Community Based Correction pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Gandul-Cinere Jakarta, sudah berjalan tetapi masih belum maksimal hat ini bisa dilihat dari sedikitnya penghuni Lapas Terbuka. Keterlibatan peran serta masyarakat dalam narapidana .sangat minim sekali, narapidana hanya mengunjungi rumah dari pimpinan lapas'terbuka saja tidak secara bebas menyatu dengan masyarakat. Dampak positifnya narapidana merasakan suasana yang lebih bebas dibandingan pada Lapas sebelumnnya, dampak negatifnya narapidana masih merasa implementasi pembinaan masyarakat masih kurang karena orientasi masih di dalam Lapas Saja."