Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketidakpastian dari waktu berakhirnya pembayaran manfaat pensiun berkala pada peserta yang mengalami kejadian cacat total tetap dan meninggal dunia membuat perusahaan harus bekerja keras untuk memastikan kecukupan dana. Penelitian ini berfokus mengenai pola survival dari durasi waktu pembayaran manfaat pensiun berkala beserta faktor-faktor yang mempengaruhi durasi waktu pembayaran manfaat pensiun berkala tersebut. Dari hasil analisis, probabilitas survival durasi waktu pembayaran manfaat pensiun berkala berubah signifikan pada jangka waktu kurang dari 10 bulan kemudian menurun secara stabil di sekitar 50% hingga 75% setelah 10 bulan. Melalui metode Cox proportional hazard dengan seleksi forward, diperoleh informasi bahwa hubungan penerima, usia, masa iuran, dan rate risiko Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah faktor yang membentuk model terbaik untuk durasi waktu pembayaran manfaat pensiun berkala dengan nilai -2 log likelihood ratio paling kecil yaitu sebesar 216400,77.

---

Uncertainty of the expiration date of the benefit payments to participants who experience permanent total disability and death makes the company has to work hard to ensure adequacy of fund. The focus of this research is about the survival time duration of payment defined benefit pension and the factors that affect them. The results of the analysis, survival probability for the time duration of payment defined benefit pension changes significantly in a period of less than 10 months then decreases steadily at around 50% to 75% after 10 months. Using the forward selection method with Cox proportional hazard model, we obtained information that the recipient relationship, age, contribution period, and rate of work accident security are the factors that make the best-fit model with the smallest -2 log likelihood ratio, which is 216400.77."

"ABSTRAKLaporan Magang ini bertujuan untuk menjelaskan audit atas pembayaran manfaat pensiun pada Dana Pensiun SHNK yang dilakukan oleh KAP NFS untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017. Laporan magang ini fokus pada prosedur audit yang dilakukan oleh KAP NFS terkait pengujian kontrol dan pengujian substantif atas audit atas pembayaran manfaat pensiun, serta analisis audit dari proses audit yang diterapkan oleh KAP NFS atas pembayaran manfaat pensiun untuk Dana Pensiun SHNK. Hasil audit yang dilakukan oleh KAP NFS menunjukkan bahwa pengendalian internal yang dilakukan oleh Dana Pensiun SHNK telah diterapkan secara tepat dan tidak ada temuan audit dan tidak ada salah saji material terkait dengan pembayaran manfaat pensiun. KAP NFS telah melakukan prosedur audit sesuai dengan teori dan standar yang berlaku.

---

ABSTRACTThe Internship report is aimed to explain the audit of pension benefit payments in Dana Pensiun SHNK which is conducted by KAP NFS for the period ended December 31, 2017. The report focuses on audit procedures performed by KAP NFS regarding test of control and substantive testing related to the audit of pension benefits payment, and also an analysis audit of the audit process applied by KAP NFS related to the pension benefit payment for Dana Pensiun SHNK. The results of the audit conducted by KAP NFS indicate that the internal control performed by Dana Pensiun SHNK has been applied appropriately and no audit finding and no material misstatement related to pension benefit payment. KAP NFS has performed audit procedures in accordance with applicable theory and standards."

"Laporan magang ini membahas mengenai audit atas pembayaran manfaat pensiun Dana Pensiun XYZ yang dilakukan oleh KAP ABC untuk periode laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Laporan magang ini fokus membahas pedoman akuntansi atas pembayaran manfaat pensiun, prosedur audit yang dilakukan oleh KAP ABC serta analisis audit atas pembayaran manfaat pensiun Dana Pensiun XYZ. Hasil audit yang dilaksanakan oleh KAP ABC menunjukkan bahwa pengendalian internal yang dilakukan Dana Pensiun XYZ telah dilakukan dengan baik dan tidak ada temuan audit terkait pembayaran atas manfaat pensiun. KAP ABC telah menjalankan prosedur audit sesuai dengan teori dan standar yang berlaku.

---

The report is aimed to explain the audit of pension benefit payments in Dana Pensiun XYZ which is conducted by KAP ABC for the financial statement period ended December 31, 2016. The report focuses on accounting guidelines on pension benefit payments, audit procedures performed by KAP ABC, and also an analysis audit of pension benefit payments in Dana Pensiun XYZ. The results of the audit conducted by KAP ABC indicate that the internal control performed by Dana Pensiun XYZ has been applied appropriately and no audit finding related to pension benefit payment. KAP ABC has performed audit procedures in accordance with applicable theory and standards."

"[Skripsi ini membahas tentang program Jaminan Pensiun bagi tenaga kerja yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta meninjau secara yuridis penyelenggaraan Jaminan Pensiun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analitis data dengan pendekatan kualitatif. Data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian adalah program Jaminan Pensiun wajib dilaksanakan oleh tenaga kerja di sektor formal, bagi pekerja informal yang menginginkan mendapatkan Jaminan Pensiun maka secara pribadi bisa mendaftarkan diri ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

---

This thesis discusses the manpower pension fund program administered by the Financial Agency Pension Fund (DPLK) and the Mnapower Social Security Agency (BPJS) and carries out a legal analysis of the administration of the Pension Fund following the enactment of Law Number 24 of 2011 on Social Security Agency. This research is normative, descriptive analytical data used is secondary data. This study is Data analytical technique with a qualitative approach. The data that is required is secondary data that consist of primary, secondary and tertiary sources of law. This research has found that the Pension Fund program must be carried out by manpower in the formal sector, whereas informal workers that would like to subscribe to a pension fund may personally register themselves with the DPLK.

, This thesis discusses the manpower pension fund program administered by the Financial Agency Pension Fund (DPLK) and the Mnapower Social Security Agency (BPJS) and carries out a legal analysis of the administration of the Pension Fund following the enactment of Law Number 24 of 2011 on Social Security Agency. This research is normative, descriptive analytical data used is secondary data. This study is Data analytical technique with a qualitative approach. The data that is required is secondary data that consist of primary, secondary and tertiary sources of law. This research has found that the Pension Fund program must be carried out by manpower in the formal sector, whereas informal workers that would like to subscribe to a pension fund may personally register themselves with the DPLK.

]"

"Program Pensiun Manfaat Pasti PPMP yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja DPPK merupakan program pensiun yang mendominasi di Indonesia, namun jumlahnya menurun dalam beberapa tahun terakhir. Keberlangsungan serta kualitas pendanaan DPPK-PPMP bergantung pada pengelolaan dana pensiun.Skripsi ini membahas tentang penempatan aset investasi dana pensiun dalam aset berisiko, maturity, serta penetapan asumsi discount rate di DPPK-PPMP di Indonesia. Bagian pertama penelitian ini menemukan pengaruh maturity terhadap penempatan dalam aset berisiko yang positif dan signifikan. Selanjutnya, penempatan dalam aset berisiko berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penetapan asumsi discount rate, sementara maturity tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penetapan asumsi discount rate. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan serta laporan aktuaris tahunan penyelenggara.Peneliti menyarankan penyelenggara Dana Pensiun untuk melakukan penempatan aset investasi sesuai dengan tahapan maturity agar hasil investasi dapat memenuhi kewajiban penyelenggara untuk membayar manfaat dengan tepat waktu. Penetapan asumsi tingkat bunga hendaknya mencerminkan keadaan maturity Dana Pensiun serta mencerminkan tingkat pengembalian investasi yang diharapkan penyelenggara.

---

Defined Benefit DB Pension Plan is primarily used in Indonesia, but the number of DB plan is rapidly decreasing over the recent years.

This research discusses the fund's allocation to risky assets, maturity, and the determination of discount rate assumption in DB plan in Indonesia. The first part of this study found a positive and significant effect of maturity on allocation to risky assets. Furthermore, allocation to risky assets has a negative and significant effect on the determination of the discount rate assumption, while maturity has nosignificant effect on the determination of the discount rate assumption. This research is quantitative descriptive interpretive. The data were collected from the sponsor's Financial and Actuarial Annual Report.

Researcher suggests that DB sponsor should allocate its assets in accordance with maturity. The determination of liability discount rate assumptions should both reflect the maturity of the Pension Fund and the expected return on investment."

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengelola dana pensiun publik melalui program Jaminan Pensiun sebagai perlindungan atas hilangnya penghasilan ketika mencapai usia pensiun. Dana pensiun dapat dikeluarkan apabila peserta sudah memenuhi sebab terjadinya pengajuan klaim pensiun. Terdapat tiga penyebab pengajuan klaim pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan, yaitu mencapai usia pensiun, cacat total tetap dan meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi durasi kepesertaan hingga terjadinya klaim pensiun dengan keberadaan competing risk (risiko bersaing) karena perbedaan sebab pengajuan klaim pada program jaminan pensiun. Pada penelitian ini juga akan dikaji faktor yang berpengaruh terhadap durasi pengajuan klaim pensiun serta estimasi tabel multiple decrement berdasarkan ketiga kejadian pengajuan klaim pensiun. Penggunaan data kepesertaan dan pengajuan klaim dari Jaminan Pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta periode 2019-2021 akan dilakukan estimasi melalui pendekatan competing risk dengan metode non-parametrik melalui Kaplan-Meier dan semiparametrik melalui regresi Cox Proportional Hazard. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengajuan klaim karena kejadian meninggal dunia dimulai pada usia 17 tahun dan setengah pengajuan klaim terjadi pada usia 40 tahun. Sedangkan pengajuan klaim karena mencapai usia pensiun terjadi pada usia 60-80 tahun. Rasio klaim (hazard) pada jenis kejadian cacat total tetap bernilai kurang dari 1 pada usia di bawah 55 tahun dan bernilai 0 setelahnya. Sedangkan hazard pada jenis kejadian mencapai usia pensiun akan bernilai kurang dari 1 pada usia dibawah 57 tahun dan bernilai lebih dari 1 setelahnya. Sementara itu, hazard pada jenis kejadian meninggal dunia akan bernilai kurang dari 1 pada usia dibawah 49 tahun dan bernilai lebih dari 1 setelahnya. Selain itu beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pertama kali seorang peserta mengajukan klaim Jaminan Pensiun tediri atas jenis kelamin, masa iur, masa kepesertaan dan jenis klaim.

---

Social Security Agency (BPJS) of Employment managing public pension funds through a pension security program as protection against loss of income upon reaching retirement age. The participant will get the benefit if they are eligible with some category of pension security. There are three category claim of pension security at BPJS Employment, such as reaching retirement age, permanent total disability and death. The research purpose is to estimate duration of participation submit pension claim based on competing event on pension program, analyze the factor that affect time to first time of participant submit a pension claim and to build multiple decrement tables based on survival probabilities for competing risks. The use of data participant and submission of claims from the Pension Security at BPJS Employment DKI Jakarta regional office for the period 2019- 2021 will be estimated through a competing risk approach with non-parametric methods through Kaplan-Meier and semi-parametric through Cox Proportional Hazard regression. The result show that pension claims caused by death started at the age of 17 years and half the claims occurred at the age of 40 years. Meanwhile, claims caused by retirement age occur at the age of 60-80 years. The results of this study also indicate that the factors of gender, contribution period, membership period and claim category significantly affect the survival time to first time of participant submit a pension claim. Then, the claim ratio (hazard) due to claim caused by permanen total disability is less than 1 for those under 55 years old and deserves 0 thereafter. Meanwhile, the hazard due to the claim for retirement age will be less than 1 for those under 57 years old and more than 1 thereafter. The hazard on the cause of death claims will be worth less than 1 for those under 49 years old and worth more than 1 thereafter."

"Penelitian ini bertujuan untuk menentukan alokasi saham dan iuran normal yang optimal yang dapat meminimumkan variasi jumlah pendanaan berdasarkan return aset dan tingkat mortalitas yang dinamis. Pada penelitian ini, aset dialokasikan ke pasar saham, karena investasi di pasar saham dapat meningkatkan variasi pendanaan yang menyebabkan tingginya risiko penurunan dana dan juga kekurangan dana dalam membayar manfaat pensiun kepada peserta Model optimisasi yang digunakan pada penelitian ini adalah model dimana fungsi objektif adalah fungsi objektif kuadratik. Saham yang digunakan pada penelitian ini adalah saham SMRA, PWON, GGRM, INTP, UNTR, UNVR, BBTN, PTBA, SCMA dan ANTM, selain itu untuk tingkat mortalitas menggunakan data probabilitas kematian pegawai negeri sipil wanita dengan rentang usia 52 tahun sampai 60 tahun pada tahun 2008 sampai 2015.Dengan menggunakan model optimisasi tersebut didapatkan proporsi saham SMRA sebesar 6.59%, untuk saham PWON sebesar 19.42%, untuk saham GGRM sebesar 3.54%, untuk saham INTP sebesar 7.32%, untuk saham UNTR sebesar 8.03%, untuk saham UNVR sebesar 18.87%, untuk saham BBTN sebesar 16.71%, untuk saham PTBA sebesar 6.51%, untuk saham SCMA sebesar 9.07%, dan untuk saham ANTM sebesar 3.94% serta didapatkan iuran normal yang dibayarkan setiap tahun sebesar Rp 20,976,310.

---

This study aims to determine the model for optimal stocks allocation and normal contribution that can minimize the funding variation based on stocks returns and dynamic mortality rates in a Defined Benefit Pension Plan. In this study, assets are allocated to the stock market, as investments in the stock market can increase funding variations that lead to high risk of decreasing funds as well as lack of funds in paying pension benefits to participants.

The optimization model used in this study is a model in which objective function is a quadratic objective function. The stocks used in this study were SMRA, PWON, GGRM, INTP, UNTR, UNVR, BBTN, PTBA, SCMA and ANTM, in addition to mortality rates using probability death data of female civil servants with age ranges from age 52 to 60 in 2008 to 2015. By using the optimization model, the proportion of SMRA is 6.59%, PWON is 19.42%, GGRM is 3.54%, INTP is 7.32%, UNTR is 8.03%, UNVR is 18.87%, BBTN is 16.71%, PTBA is 6.51%, SCMA is 9.07%, and ANTM is 3.94% and also normal contribution is Rp 20,976,310."

"Ketika seorang karyawan telah mencapai usia pensiun normal, maka karyawan tersebut tidak lagi bekerja sehingga mereka tidak dibayar. Dengan mengikuti program asuransi dana pensiun, karyawan akan mendapatkan dua jenis manfaat, yaitu manfaat normal dan keuntungan tambahan. Besarnya manfaat yang akan diperoleh peserta dana asuransi Pensiun dapat dihitung dengan menggunakan perhitungan aktuaria untuk program asuransi dana pensiun manfaat pasti. Dalam tugas akhir ini akan dibahas tentang perhitungan aktuaria dengan sistem proyeksi, yaitu metode usia masuk normal. Pertama-tama, itu ditentukan pertama manfaat yang akan diterima oleh peserta asuransi, selanjutnya akan ditentukan premi. Setelah manfaat dan premi dihitung, maka kewajiban selanjutnya akan dihitung aktuaris. Data untuk ilustrasi tugas akhir ini menggunakan gaji PNS sipil.

---

When an employee has reached the normal retirement age, the employee is no longer working so they are not paid. By joining the pension fund insurance program, employees will get two types of benefits, namely normal benefits and additional benefits. The amount of benefits to be received by Pension insurance fund participants can be calculated using actuarial calculations for the defined benefit pension fund insurance program. In this final project will discuss about actuarial calculations with a projection system, namely the normal entry age method. First of all, it is determined first the benefits that will be received by the insurance participant, then the premium will be determined. After the benefits and premiums are calculated, the next obligation will be calculated by the actuary. The data for this final project illustration uses civil servant salaries."

"Penetapan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang BPJS memberikan pedoman baru dalam pelaksanaan program pensiun nasional. Kondisi baru ini melahirkan tantangan, terutama dalam pengelolaan investasi, agar terjadi kecukupan dana pensiun. Melalui penyusunan model yang kemudian digunakan dalam simulasi, dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan kunci penting untuk tercapainya kecukupan dana pensiun, dalam setiap pendekatan; skema individual, skema agregat angkatan, maupun agregat periodik.

---

The implementation of Law 40/2004/SJSN and Law No24/2011/BPJS has turned the landscape of pension program in Indonesia. The new condition implanted brings challenges in the implementation of national pension program, especially in fund management, in order to achieve the sustainability of the program. Using simulation based on the constructed model, it is concluded that investment is the key factor to achieve the adequacy of pension fund, whether in individual approach, cohort aggregate, or periodically cohort aggregate."

"Pengelolaan Jaminan Pensiun di Indonesia sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), dilakukan secara khusus dan terpisah berdasarkan segmentasi kepesertaan sektor privat, sektor publik (Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara/Penyelenggara Negara), dan sektor militer (TNI/Polri). Kebijakan mengenai pengalihan program pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri sehingga pengelolaannya bergabung dengan sektor privat, serta pembatasan Lembaga Pengelola/Penyelenggara program dalam UU BPJS menghambat tujuan lahirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penulisan ini menganalisis 2 (dua) isu terkait dengan kebijakan pengelolaan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dalam UU BPJS, yakni: (1) efektivitas pelaksanaan kebijakan pengalihan program pensiun bagi pegawai negeri sipil sehingga pengelolaannya disatukan dan pembatasan pengelola program pensiun; dan (2) model pengelolaan pensiun yang tepat bagi pegawai negeri sipil. Melalui penerapan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan, serta menerapkan metode Cost and Benefit Analysis, penelitian ini menyimpulkan, bahwa: (1) kebijakan pengalihan program pensiun dan pembatasan lembaga pengelola program tidak efektif untuk dilaksanakan karena menimbulkan ketidak adilan dari segi ekonomis berupa penurunan manfaat dan pelayanan bagi salah satu sektor; dan (2) model pengelolaan pensiun yang tepat bagi pegawai negeri sipil adalah dilakukan secara khusus/terpisah sesuai dengan teori keadilan distributif, karena pensiun bagi pegawai negeri sipil merupakan penghargaan atas pengabdian dan jasa. Oleh karena itu, pengalihan program pensiun bagi pegawai negeri sipil dan pembatasan lembaga pengelola/penyelenggara program pensiun yang diatur dalam UU BPJS perlu disesuaikan kembali dengan kondisi yang terjadi saat ini.

---

Pension Management in Indonesia before the enactment of Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency (BPJS Law), is carried out specifically and separately based on the segmented membership of private sector, public sector (Civil Servants/State Officials/State Administrators), and the military sector (Army/Police). Policies regarding the transference of pension programs for Civil Servants and the Army/Police so that their pension management joins the private sector, as well as restrictions on Social Security Administrative Body in the BPJS Law hamper the purpose of National Social Security System as stipulated in Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System. This writing analyzes 2 (two) issues related to pension management policies for Civil Servants in the BPJS Law, which are: (1) the effectiveness of implementing the policy of transferring pension programs for civil servants so that their management is united with private sector and restrictions on the social security administrative body; and (2) an appropriate pension management model for civil servants. Through the application of normative juridical research methods with a case approach, legislative approach, historical approach, and comparative approach, as well as applying the Cost and Benefit Analysis method, this study concludes that: (1) the policy of transferring pension programs and restrictions on the institution managing the program is not effective to be implemented because it creates economic injustice in the form of decreased benefits and services for one sector; and (2) an appropriate pension management model for civil servants is to carried out specifically/separately in accordance with the theory of distributive justice, because pensions for civil servants are awards for service and service. Therefore, the transfer of pension programs for civil servants and restrictions on institutions managing/administering pension programs that are regulated in the BPJS Law need to be adjusted back to the current conditions."