Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemenuhan hak atas pendidikan bagi difabel di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dengan pergeseran paradigma di dalamnya. Di balik ketidaksempurnaan pengaturan hak atas pendidikan bagi difabel pada beragam peraturan perundang-undangan, pemerintah berupaya mengakomodasi pendidikan yang inklusif pada jenjang pendidikan tinggi. Usaha tersebut diejawantahkan dengan melibatkan penyelenggara pendidikan tinggi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis permasalahan terkait pengaturan pemenuhan hak atas pendidikan bagi difabel di Indonesia; pengaturan dan implementasi tanggung jawab perguruan tinggi dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel di Indonesia; penerapan tanggung jawab Universitas Indonesia dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel; dan telaah pelaksanaan tanggung jawab pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel di Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan La Trobe University. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang bersifat preskriptif dengan cara mengkaji literatur berkenaan dengan pemenuhan hak atas pendidikan bagi difabel untuk mendapatkan saran-saran mengenai tindakan yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang diangkat. Simpulan penelitian ini yaitu pengaturan pendidikan bagi difabel dan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia belum harmonis dan tidak dijabarkan dengan baik dalam peraturan perundang-undangan tertentu; pengaturan terhadap akomodasi dan layanan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel yang diuraikan dalam beragam peraturan perundang-undangan belum diimplementasikan oleh mayoritas perguruan tinggi di Indonesia; dan Universitas Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

---

Fulfilling the right to education for people with disabilities in Indonesia has come a long way and has experienced a shift in paradigm. Behind the imperfect arrangements for the right to education for people with disabilities in various laws and regulations, the government seeks to accommodate inclusive education at the higher education level. This effort is realized by involving higher education providers as the party responsible for fulfilling the right to education for students with disabilities. This study attempts to analyze problems related to the fulfillment of the right to education for students with disabilities in Indonesia; regulating and implementing higher education responsibilities in fulfilling the right to education for students with disabilities in Indonesia; the implementation of the responsibilities of Universitas Indonesia in fulfilling the right to education for students with disabilities; and a study of the implementation of the responsibility to fulfill the right to education for students with disabilities at the Brawijaya University, State Islamic University of Sunan Kalijaga Yogyakarta, and La Trobe University. This research is a juridical-normative research and prescriptive in nature which is done by examining the literature regarding the fulfilment of the right to education for people with disabilities to obtain suggestions regarding actions that must be taken in overcoming the problems raised. The conclusions of this research are that the arrangement of education for students with disabilities and the implementation of inclusive education in Indonesia is not yet harmonious and is not well defined in certain laws and regulations; arrangements for accommodation and services for the right to education for students with disabilities that are described in various laws and regulations have not been implemented by the majority of universities in Indonesia; and that Universitas Indonesia has not fully fulfilled the right to education for students with disabilities as stipulated in statutory regulations"

"Penyandang disabilitas di Indonesia pada waktu ini masih terdapat cukup banyak berbagai permasalahan. dalam pemenuhan hak juga kewajiban penyandang disabilitas sampai saat ini masih tidak cukup memadai. Masih cukup banyak stigma negative dimata masyarakat yang berkaitan terhadap penyandang disabilitas terbentuk dari berbagai aspek. Dengan berlandaskan hal tersebut penulis mencoba menganailis bagaimana peran serta upaya pemerintah dalam memenuhi prinsip hak asasi manusia penyandang disabilitas di Indonesia serta bagaimana perspektif, tantangan, dan hambatan yang dihadapi oleh peemrintah ataupun stakeholder lainnya dalam pemenuhan hak Pendidikan anak penyandang disabilitas khususnya di Kota Depok. Pemilihan Kota Depok sebagai fokus wilayah penelitian juga disebabkan karena Kota Depok mendapatkan penghargaan pada tahun 2023 sebagai Kota Ramah AnakSalah satu kategori Kota Ramah Anak diantaranya: 1. Kelembagaan; 2. kategori hak sipil dan kebebasan; 3. Kategori lingkungan dan pengasuhan alternatif; 4. Kategori Kesehatan dasar dan kesejahteraan; Kategori Pendidikan, pendayagunaan waktu luang dan kegiatan budaya;dan 6. Kategori perlindungan.

---

Currently, people with disabilities in Indonesia still have quite a lot of various problems. in fulfilling the rights and obligations of persons with disabilities is still inadequate. There is still quite a lot of negative stigma in the eyes of society related to people with disabilities, which is formed from various aspects. Based on this, the author tries to analyze the role and efforts of the government in fulfilling the principles of human rights of persons with disabilities in Indonesia as well as the perspectives, challenges and obstacles faced by the government and other stakeholders in fulfilling the educational rights of children with disabilities, especially in Depok City. The choice of Depok City as the focus of the research area was also due to the fact that Depok City received an award in 2023 as a Child Friendly City. One of the Child Friendly City categories includes: 1. Institutional; 2. categories of civil rights and freedoms; 3. Category of alternative environment and care; 4. Basic health and welfare category; Education category, utilization of free time and cultural activities; and 6. Protection category."

"Pendidikan inklusif telah mulai diimplementasi hingga ke jenjang perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus mempersiapkan berbagai hal untuk menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sebagai bagian dari civitas akademika. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah sikap dari warga kampus, terutama dari sesama mahasiswa terhadap individu berkebutuhan khusus tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran sikap mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi terhadap teman sebayanya yang berkebutuhan khusus. Penelitian ini menggunakan mixed method dengan kuesioner MAS serta wawancara untuk memperoleh data kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata partisipan memiliki sikap yang tergolong positif. Dimensi kognitif dari sikap memiliki skor sikap yang paling tinggi, sementara dimensi sikap yang terendah berada di dimensi afektif. Adapun latar belakang partisipan yang bervariasi juga tidak nampak memiliki pengaruh terhadap sikap terhadap penyandang disabilitas. Beberapa latar belakang yang dilihat dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, jenjang pendidikan, status perguruan tinggi, adanya pengalaman, serta ada tidaknya teman mahasiswa berkebutuhan khusus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa dapat menerima penyandang disabilitas sebagai warga kampus. Penelitian ini memberikan manfaat untuk pengembangan alat ukur dan penelitian yang akan datang, serta akomodasi untuk pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas baik dari pemerintah maupun dari penyelenggara pendidikan tinggi

---

Inclusive education has begun to be implemented up to the university level. Universities must prepare various things to accept students with special needs as part of the academic community. One of the things to be considered is the attitude of campus residents, especially from fellow college students towards these individuals with special needs. This study aims to describe the attitude of students in the higher education environment towards their peers with special needs. This study uses a mixed method with the MAS questionnaire and interviews to obtain quantitative and qualitative data. The results showed that on average the participants had a positive attitude. The cognitive dimension of attitude has the highest attitude score, while the lowest attitude dimension is in the affective dimension. The various backgrounds of the participants also did not appear to have an influence on attitudes towards persons with disabilities. Some of the backgrounds seen in this study are gender, level of education, university status, experience, and the presence or absence of student friends with special needs. The results of this study indicate that students can accept persons with disabilities as campus residents. This research provides benefits for the development of measuring instruments and future research, as well as accommodation to meet the needs of persons with disabilities, both from the government and from higher education providers."

"Studi ini mengkaji pembentukan jaringan sosial yang terjadi pada institusi pendidikan tinggi atau universitas. Studi sebelumnya membahas mengenai jaringan sosial yang didapatkan oleh anggota institusi pendidikan melalui dua aspek, yaitu aspek sekolah, dan kampus sebagai institusi, dan aspek inisiatif anggota institusi itu sendiri. Selain kedua aspek tersebut, peneliti berargumen bahwa jaringan sosial bisa didapatkan melalui hubungan antara teman sepermainan (peer group) di kampus. Dengan kata lain, jika seseorang berteman dengan kelompok peer group yang memiliki jaringan sosial yang lebih luas, maka orang tersebut akan mengalami perluasan jaringan sosial dari peer groupnya. Jaringan yang didapat melalui kelompok teman sepermainan kemudian membentuk dua jaringan yang berbeda: jaringan internal kampus, dan jaringan eskternal ke luar kampus. Studi ini melihat perkembangan jaringan sosial mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam pada studi kasus di Universitas Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan sosial juga dapat dibentuk atau diperluas melalui peran dari peer group atau kelompok teman sebaya. Peran kelompok teman sebaya ini dapat dilihat dari 3 aspek penting yaitu interaksi antar anggota kelompok teman sebaya, interaksi anggota kelompok teman sebaya dengan orang lain yang berada di luar kelompok teman sebayanya, dan kegiatan dari masing-masing kelompok teman sebaya.

---

This research is studying the formation of social networks in higher educational institution or university. Previous studies tend to explain that the member of educational institution can acquire by two aspects: school, and campus as institution aspect, and member initiative itself aspect. Beside all of those two, researcher argue that social networks can be acquired from the relation of peer group in campus. In other words, if someone make friends with peer group that have wider social networks, then that person may have wider social networks from the influence of peer group. Social networks that acquired from the relation of peer group can form two different networks; campus internal networks, and campus external networks.

This research sees the development of social networks from student who studying in campus. This research uses qualitative approach with in-depht interview methods, case study in Universitas Indonesia. Findings of this research show that social networks can be formed or can be expanded from the relation of peer group. The role of peer group can be seen from three aspects; the interaction between member of the peer group, the interaction between the member and other people, and the activities of the peer group itself."

"ABSTRAKSelain membangun daya saing, Universitas Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai civic virtue kepada mahasiswa sesuai dengan hakikat pendidikan dan semangat ketika Universitas Indonesia didirikan. Nilai-nilai ini hanya dapat dibangun melalui praktek langsung kepada masyarakat dalam bentuk program pengabdian. Terkait dengan proses penanaman karakter civic virtue, maka perlu dipetakan bagaimana Universitas Indonesia memaknai nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan partisipasi mahasiswa secara baik dan peran-peran apa saja yang mungkin dimainkannya.

---

ABSTRACT

Beside to build a competitiveness, University of Indonesia have an obligation harvesting civic virtue values to their student based on education philosophy and the spirit of University of Indonesia since there was build. Those values only can build by directly implementation to society as the community service program. Related with the process of civic virtue character harvested, University Indonesia needs a map of understanding of community service values which engaged the students and the kind of possible roles their plays."

"Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak atas pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) melalui kerangka access to justice dalam kebijakan pendidikan inklusif di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Sebagai kelompok rentan, PDBK memiliki hak yang sama atas pendidikan, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan inklusif diatur dan diimplementasikan, serta bagaimana prinsip access to justice dapat menjamin terpenuhinya hak pendidikan PDBK secara substantif. Penelitian ini menggunakan metode socio-legal dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan guru, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru BK, guru pendamping khusus, PDBK, dan teman sekelasnya, serta melalui observasi langsung non-partisipatif terhadap proses pembelajaran dan interaksi sosial di dua SMA Negeri di Jakarta, yakni SMAN 1 dan SMAN 4 Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan inklusif secara normatif telah memperluas akses yang setara terhadap pendidikan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan seperti keterbatasan layanan pendukung, kurangnya pelatihan guru, transisi yang belum sistemik, serta rendahnya penerimaan sosial dari lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi PDBK belum sepenuhnya tercapai secara adil dan setara. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan dan pelibatan seluruh ekosistem sekolah dan pemerintah dalam membangun budaya inklusif.

---

This research examines the fulfillment of the right to education for Students with Special Needs (PDBK) through the framework of access to justice in inclusive education policies at the Senior High School (SMA) level. As a vulnerable group, students with special needs have the same right to education, but in practice, they still face various obstacles. The purpose of this research is to understand how inclusive education policies are regulated and implemented, as well as how the principle of access to justice can substantively ensure the fulfillment of the educational rights of children with disabilities. This research uses the socio-legal method by collecting data through in-depth interviews with teachers, the vice principal for student affairs, guidance counselors, special assistant teachers, students with disabilities, and their classmates, as well as through non-participatory direct observation of the learning process and social interactions at two public high schools in Jakarta, namely SMAN 1 and SMAN 4 Jakarta. The research results show that inclusive education policies have normatively expanded equal access to education. However, in practice, there are still challenges such as limited support services, lack of teacher training, non-systemic tranSRons, and low social acceptance within the school environment. This indicates that the fulfillment of educational rights for children with disabilities has not yet been fully achieved in a fair and equitable manner. This research recommends strengthening policies and involving the entire school ecosystem and government in building an inclusive culture."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepercayaan mahasiswa Universitas Indonesia terhadap Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam pengelolaan Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) tahun 2024. Kepercayaan dalam konteks ini merujuk pada teori trust yang dikembangkan oleh Mayer, Davis, dan Schoorman (1995), yang mencakup tiga dimensi utama: ability (kemampuan), integrity (integritas), dan benevolence (kebajikan). Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method, yaitu metode kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada 133 mahasiswa Universitas Indonesia peserta MSIB batch 6 dan 7, serta metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, termasuk narasumber dari Ditjen Dikti, CIL UI, koordinator fakultas, dan peserta program MSIB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap Ditjen Dikti dalam pengelolaan program MSIB berada pada kategori tinggi. Mahasiswa menilai bahwa Ditjen Dikti memiliki kemampuan teknis dan administratif yang memadai dalam menjalankan program (ability), menjaga konsistensi dan keterbukaan (integrity), serta menunjukkan kepedulian dan dukungan terhadap keberhasilan mahasiswa (benevolence). Meskipun demikian, hasil wawancara juga mengungkapkan beberapa tantangan, seperti kebutuhan peningkatan transparansi proses seleksi dan responsivitas terhadap keluhan peserta. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi Ditjen Dikti untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan program berbasis prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan empati sebagai upaya menjaga dan memperkuat kepercayaan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama dalam sistem pendidikan tinggi.

---

This research aims to measure the level of trust among Universitas Indonesia students toward the Directorate General of Higher Education in managing the Certified Internship and Independent Study Program (MSIB) in 2024. Trust in this context refers to the theory developed by Mayer, Davis, and Schoorman (1995), which identifies three key dimensions: ability, integrity, and benevolence. The research employs a mixed-methods approach, combining quantitative data collected through questionnaires distributed to 133 Universitas Indonesia students who participated in MSIB batch 6 and 7, with qualitative data obtained from in-depth interviews with relevant stakeholders, including representatives from the Directorate General, the Center for Independent Learning (CIL UI), faculty coordinators, and MSIB program participants. The findings indicate that students’ trust in the Directorate General’s management of the MSIB program is at a high level. Students perceive that the institution demonstrates sufficient technical and administrative capabilities (ability), maintains consistency and transparency (integrity), and shows care and support for student success (benevolence). However, the interviews also reveal several challenges, such as the need to improve transparency in the selection process and responsiveness to participant concerns. These findings carry important implications for the Directorate General to continuously improve program management based on principles of transparency, accountability, and empathy, in order to maintain and strengthen student trust as key stakeholders in the higher education system."

"Orang dewasa di seluruh dunia mempercayakan keberlanjutan dari dunia ini kepada manusia yang sekarang masih anak-anak. Akan tidaknya dunia di masa depan menjadi tempat yang lebih nyaman untuk ditinggali juga tergantung kepada kemampuan anak-anak sekarang mengelola, melestarikan dan mengupayakan perbaikan secara terus-menerus. Apabila orang dewasa sadar akan kebutuhan masa depan tersebut dan menyiapkan anak-anak dengan baik, maka dunia akan semakin tua, bermutu, dan nyaman untuk ditempati oleh manusia. Manusia berbeda dengan makluk lain ciptaan tuhan, karena manusia dikaruniai dengan akal, perasaan, kemauan dan kemampuan-kemampuan unggulan lain. Kemampuan-kemampuan ini pulalah yang diamanatkan untuk dipakai, sehingga manusia menjadi makluk yang lebih bermartabat dalam berhubungan dengan sesama manusia, dengan alam, dan dengan tuhannya. Itulah sebabnya penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak manusia baik anak-anak maupun dewasa adalah suatu kehakikian yang harus dilakukan. "

"Sebagaimana tercantum di dalam penjelasan undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2000 tentang pengesahan ILO Convention Nomor 182 concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour (konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) (lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 30). Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa anak sebagai mahkluk tuhan yang maha esa memiliki hak asasi sejak lahir, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak asasi anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam piagam perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), deklarasi PBB tahun 1948 tentang Hak-Hak asasi manusia, deklarasi ILO Philadelphia tahun 1944, konstitusi ILO, deklarasi PBB tahun 1959 tentang hak-hak anak, konvensi PBB tahun 1966 tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dan konvensi PBB tahun 1989 tentang hak-hak anak. Dengan demikian semua negara di dunia secara moral dituntut untuk menghormati, menegakkan dan melindungi hak tersebut. "